Faisal Basri’s Blog

CATATAN AWAL PEKAN

Oleh: Faisal Basri

Bisnis Indonesia, Senin, 02/03/2009 01:07 WIB

Sejumlah kalangan khawatir roda pemerintahan akan sangat terganggu jika kongsi Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) pecah. Alasannya, presiden dan wapres akan jalan sendiri-sendiri.

Kabinet pun tidak kompak lagi, karena para menteri akan lebih merapat ke salah satu kubu dengan agenda yang berbeda-beda. Yang lebih mereka pikirkan adalah memenangkan jago masing-masing, sehingga bisa meminggirkan target pencapaian pembangunan yang telah dicanangkan.

Mari kita tengok pengalaman 5 tahun lalu. Waktu itu, wapres, berduet dengan salah seorang menteri, berlaga menantang atasannya.

Dua menteri jauh-jauh hari mengambil ancang-ancang mempersiapkan diri ikut berlaga di kancah pemilihan presiden (pilpres). Mereka akhirnya berduet menantang presiden yang memilih mereka berdua di jajaran kabinet, dan mereka menang.

Sejumlah menteri pun sibuk berkampanye untuk partai mereka masing-masing dan merapat ke capres-cawapres yang berbeda-beda pula.

Namun, perekonomian ternyata tidak banyak terpengaruh. Pertumbuhan ekonomi pada 2004 bahkan lebih tinggi daripada 2003. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV (Oktober-Desember) /2004 tercatat yang tertinggi sejak krisis hingga sekarang, yakni 6,65%.

Sejumlah indikator makroekonomi lainnya juga membaik, seperti laju inflasi, suku bunga, cadangan devisa, dan nilai tukar rupiah.

Tak perlu gundah

Kisah 5 tahun lalu itu tampaknya akan berulang. Ada sejumlah kesamaan antara perkembangan politik menjelang pemilu 2009 dan pemilu 2004, yang membuat kita tidak perlu terlalu gundah dalam mencermati prospek ekonomi.

Pertama, sama seperti 5 tahun lalu, tim ekonomi yang paling bertanggung jawab terhadap stabilitas makroekonomi tidak akan berlaga dalam pemilu. Salah seorang di antara mereka bahkan juga adalah tim inti dalam kabinet sebelumnya, yang sudah teruji mampu menjaga jarak dari kancah pertarungan politik.

Kedua, kalaupun SBY-JK pecah kongsi, keduanya adalah incumbents, sehingga mereka selalu berupaya keras menunjukkan bahwa kinerja mereka lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya.

Untuk mewujudkan tekad itu, SBY-JK memiliki segala perangkat kebijakan guna membuat para pemilih senang. Berbagai kebijakan yang populis menjamur, alokasi dana yang dinikmati langsung oleh rakyat meningkat, harga kebutuhan pokok rakyat dikendalikan dengan beragam cara.

Untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi dunia, pemerintah memiliki pijakan kuat menggelontorkan lebih banyak dana yang bisa mengangkat daya beli masyarakat. Ini sudah tentu akan meningkatkan citra SBY-JK. Mereka berdua, sekalipun pecah kongsi, niscaya akan mengklaim bahwa mereka telah terbukti lebih peduli kepada rakyat.

Ketiga, bagaimana dengan sejumlah menteri yang akan lebih sibuk berkampanye untuk partai mereka masing-masing? Lima tahun lalu pun seperti itu.

Bukankah peran menteri-menteri sektoral sudah sangat terbatas di era otonomi? Ruang gerak yang mereka miliki hanya sebatas “memencengkan” sebagian kecil anggaran kementerian untuk konstituen masing-masing.

Selebihnya, mereka harus patuh pada pakem APBN yang telah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR. Pencairan anggaran harus memenuhi prosedur dan dijaga ketat oleh Menteri Keuangan agar tidak kebobolan.

Mereka juga tidak bisa leluasa melahirkan kebijakan “sesuka hati” yang merugikan dunia usaha dan masyarakat, karena langkah demikian akan merugikan kepentingan partai. Kalaupun mereka “nekat” merampok uang rakyat, niscaya akan banyak yang meneriaki.

Apakah perhatian presiden, wapres, dan para menteri yang akan berkurang karena waktu mereka makin banyak tersita untuk berkampanye akan membuat perekonomian merana?

Masyarakat dan dunia usaha sudah semakin independen terhadap perkembangan politik. Sepanjang keamanan terjamin dan stabilitas makroekonomi terjaga, mereka akan berjibaku menjaga kelangsungan hidup dan usaha, mencari peluang baru, dan berkelit dari tekanan.

Daripada larut dengan manuver para politisi belakangan ini, lebih baik agaknya kita menekan mereka untuk menawarkan langkah-langkah jitu dalam menjawab tantangan berat yang sedang kita hadapi di tengah krisis ekonomi dunia yang menunjukkan kecenderungan terus memburuk.

Makin kritis

Kita yakin rakyat makin kritis dan cerdas. Rakyat akan memilih politisi yang paling teruji dan memiliki rekam jejak paling terpuji. Kalaupun belum memuaskan, itulah demokrasi.

Bagaimanapun kita tidak bisa berharap banyak dari stok elite politik yang ada sekarang, yang notabene adalah stok lama dengan mindset yang sulit berubah. Mereka adalah bagian dari masa lalu dan bagian dari masalah masa lalu pula.

Namun, bagaimanapun, kita masih bisa sedikit berharap, siapa pun yang akan meraih kemenangan pada pemilu dan pilpres nanti, mereka mampu menghadirkan keadaan yang lebih baik. Masalahnya, bagi Indonesia, lebih baik saja tidak cukup. Ini karena negara-negara tetangga berbenah lebih saksama.

Harapan lebih menjanjikan agaknya untuk sementara waktu harus kita simpan hingga generasi baru muncul dengan mindset baru dan tidak terbebani oleh kelam masa lalu.

Lima tahun ke depan tugas historis dunia usaha dan masyarakat sipil adalah memperkokoh kerangka kelembagaan (institutions) yang menjamin agar 5 tahun mendatang hadir perubahan yang lebih hakiki.

URL : http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/1id106008.html© Copyright 1996-2009 PT Jurnalindo Aksara Grafika

ANALISIS EKONOMI

Oleh FAISAL BASRI

Kompas, Senin, 9 Februari 2009 | Hal. 1 dan 15

Entah sudah berapa kali pemerintah mengutik-utik asumsi APBN. Belakangan ini bahkan frekuensinya hampir mingguan. Sungguh menyesakkan proses perencanaan pembangunan di negeri kita. Krisis ekonomi dunia sudah teramat nyata, tetapi kita masih saja disibukkan oleh perubahan-perubahan asumsi APBN. Satu setengah bulan sudah tahun 2009 berlalu, entah kapan mulai merealisasikan belanja pembangunan dan atau dana stimulus untuk meredam pelambatan pertumbuhan ekonomi dan ancaman ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kalau tahun-tahun sebelumnya yang kerap jadi biang keladi perubahan besaran-besaran APBN adalah fluktuasi harga minyak, kini merembet ke hampir semua besaran makroekonomi. Pekan lalu, pemerintah berancang-ancang mengerek turun asumsi pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan ekonomi.

Tak dimungkiri bahwa perkembangan ekonomi dunia dari hari ke hari kian buruk. World Economic Outlook terbitan Dana Moneter Internasional edisi Oktober 2008 mencantumkan proyeksi pertumbuhan ekonomi (output) dunia tahun 2009 sebesar 3,0 persen. Namun, sebulan kemudian dikoreksi menjadi 2,2 persen. Pada akhir Januari lalu, IMF kembali melakukan koreksi, yang cukup drastis, menjadi hanya 0,5 persen.

Sejalan dengan koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, proyeksi pertumbuhan perdagangan dunia tahun 2009 pun dikoreksi, dari 4,1 persen pada Oktober 2008 menjadi 2,0 persen pada November 2008, dan minus 2,8 persen, Januari 2009. Dari perbandingan itu tampak koreksi pada pertumbuhan perdagangan dunia lebih tajam ketimbang koreksi pada pertumbuhan ekonomi dunia.

Pemerintah tampaknya merespons kecenderungan pemburukan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia dengan usulan mengoreksi asumsi pertumbuhan ekspor dan produk domestik bruto pada APBN 2009. Pertumbuhan ekspor dikerek turun dari 5,9 persen pada awal Januari lalu menjadi 5 persen pada akhir Januari dan akhirnya 2,5 persen pada minggu pertama Februari 2009. Bahkan, pemerintah sudah menghitung pertumbuhan ekspor hanya 1 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor tahun 2008 sebesar 13,7 persen, berarti kinerja ekspor Indonesia tahun ini akan merosot sangat tajam.

Seandainya perekonomian dunia terus mengalami pemburukan lebih lanjut dari yang diperkirakan dewasa ini, bisa saja pertumbuhan ekspor kita akan lebih buruk lagi, katakanlah mengalami pertumbuhan negatif. Dengan kata lain, volume ekspor tahun ini akan lebih rendah daripada tahun lalu. Apakah dengan begitu pemerintah lantas akan mengoreksi lagi target pertumbuhan ekonominya?

Sebetulnya, kemerosotan ekspor tak akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi apabila pada waktu yang bersamaan impor pun turun secara proporsional. Bahkan, bertolak dari pengalaman krisis tahun 1998 dan kejadian di China belakangan ini, kemerosotan impor lebih parah ketimbang penurunan ekspor sehingga menghasilkan perbaikan neraca perdagangan dan transaksi berjalan (current account). Lebih jauh lagi, kemerosotan pertumbuhan impor yang lebih tajam daripada pertumbuhan ekspor justru memberikan sumbangsih positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian domestik

Maka, lebih baik kita menyiapkan serangkaian langkah untuk mengamankan perekonomian domestik dan langkah terobosan untuk menyiasati kelesuan pasar global. Namun, ada baiknya lebih dulu mengawalinya dengan sejumput optimisme.

Mayoritas ekspor kita adalah komoditas primer dan produk-produk manufaktur bernilai tambah rendah. Salah satu karakteristik menonjol dari produk-produk seperti itu adalah permintaannya kurang peka terhadap perubahan pendapatan atau bahasa teknisnya low income elasticity of demand. Jadi, kalaupun dunia mengalami resesi, volume ekspor kita tak akan anjlok.

Kita tak banyak mengekspor mobil, barang elektronik canggih, dan jasa-jasa modern yang mahal. Justru sebaliknya, produk-produk sejenis itu kebanyakan kita impor. Karena permintaan terhadap produk-produk tersebut sangat peka terhadap perubahan pendapatan, niscaya impor kita untuk produk-produk itu akan turun lebih drastis ketimbang penurunan ekspor kita. Maka, bisa diperkirakan hasil akhirnya akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan eksternal, khususnya transaksi berjalan.

Kekhawatiran bahwa kemerosotan ekspor akan mengakibatkan gelombang besar PHK bisa diredam jika kita memaksimalkan potensi pasar dalam negeri. Pusatkan saja perhatian pada tiga produk, yakni elektronik, tekstil dan pakaian jadi, serta sepatu. Terutama, berantas habis impor ilegal. Asosiasi produsen elektronik menengarai bahwa lebih dari separuh impor elektronik dilakukan secara ilegal. Porsi yang cukup besar diduga terjadi pula untuk impor tekstil, pakaian jadi, sepatu, serta makanan dan minuman.

Lalu, permudah dan bantu habis-habisan para tenaga kerja kita yang mencari nafkah di luar negeri dengan memberikan jaminan perlindungan hukum. Satu sumber lagi yang berpotensi bagi penerimaan devisa adalah sektor pariwisata.

Dengan pembenahan mendasar di sektor ini, setidaknya kita masih bisa berharap tak terjadi penurunan jumlah pengunjung. Sumbangan TKI dan wisatawan asing sangat besar peranannya dalam penerimaan devisa dan peredam angka pengangguran.

Rasanya, daya tahan kita menghadapi kelesuan ekonomi dunia bisa tak seburuk bayangan angka-angka yang tersajikan belakangan ini asalkan kita mau kerja keras. Buktikan bahwa kita bisa jadi bangsa mandiri.

Faisal BasriPengamat Ekonomi

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/09/03284569/ekspor.merosot.cuma.asumsi

Kompas.com, Kamis, 19 Februari 2009 | 18:48 WIB

JAKARTA, KAMIS — Pengamat ekonomi Faisal Basri mengharapkan agar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jangan dijadikan alat untuk pengalihan tanggung jawab pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan kepada perusahaan-perusahaan swasta.

“Ingat, tugas mengentaskan orang miskin tuh tugasnya pemerintah. Silakan swasta melakukan tindakan-tindakan komplemen. Jadi, CSR ini bukan substitusi dari tugas-tugas pemerintah, ” ujar Faisal kepada wartawan seusai menjadi ahli pemohon dalam sidang pleno permohonan pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (19/2).

Menurutnya, selama ini pemerintah pusat tidak benar dalam mengelola keuangannya. Ia mempertanyakan ke mana larinya uang-uang yang didapat dari perusahaan-perusahaan besar. Namun, menurutnya, yang lebih menyebalkan adalah pemerintah seakan-akan mengadu domba perusahaan dengan rakyat setempat.

Sebagai contoh ia mengatakan daerah-daerah tambang yang selama ini terlihat kondisi rakyatnya tak maju-maju dan tetap miskin, pemerintah selalu menyalahkan perusahaan-perusahaan swasta akan hal ini. Padahal, menurutnya, pemerintah telah mendapatkan banyak uang dari hasil keuntungan yang ada.

“Sebanyak 90 persen uang tambang itu ke pemerintah pusat dan 10 persen ke pengusahanya. Jadi negara menggunakan uang itu dengan tidak karu-karuan. Jadi rakyat tetap miskin,” ujar Faisal Basri dengan nada kesal.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tugas pengentasan kemiskinan bukanlah tugas utama perusahaan-perusahaan swasta, tetapi tugasnya pemerintah. “Jadi kalau perusahaan ingin mengentaskan kemiskinan di daerah sekitarnya, silakan tapi itu bukan kewajiban, karena itu lebih bersifat tanggung jawab sosial,” ujar Faisal.

Namun, ia mengatakan bahwa makin banyak perusahaan-perusahaan yang telah sadar akan tanggung jawab sosial ini karena, menurutnya, perusahaan-perusahaan yang mempunyai CSR yang bagus justru keuntungannya juga semakin berlipat.

C3-09

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/02/19/1848213/Faisal.Basri.CSR.Bukan.Substitusi.Tugas.Pemerintah

Faisal Basri

Bisnis Indonesia, Senin, 19/01/2009

APBN 2009 belum genap sebulan berjalan, tetapi rencana perubahan besar sudah terjadi berulang kali dalam waktu yang sangat pendek pula.

Bagaimana mungkin pelaksanaan anggaran pemerintah pusat dan daerah bisa efektif kalau caranya seperti itu? Apalagi mengingat tuntutan agar APBN 2009 bisa berperan lebih besar untuk meredam kemerosotan ekonomi akibat krisis finansial global.

Di tengah kecenderungan investasi swasta dan konsumsi masyarakat yang tertekan, satu-satunya pendorong pertumbuhan yang paling bisa diandalkan adalah belanja negara.

Ironisnya, belanja negara pada 2009 praktis jalan di tempat, hanya naik Rp4,5 triliun dibandingkan dengan realisasi APBN 2008. Angka inilah yang terakhir diumumkan pemerintah minggu lalu.

Padahal, sampai seminggu sebelumnya peningkatan belanja negara masih sebesar Rp47,3 triliun. Belum jelas bagaimana nasib belanja modal, tetapi gelagatnya tidak akan banyak mengalami perubahan berarti.

Bertolak dari gambaran di atas, peningkatan defisit anggaran yang relatif besar dari yang semula dipatok dalam APBN sebesar 1% PDB menjadi 2,5% PDB tidak menunjukkan alokasi untuk stimulus. Namun, lebih disebabkan oleh penurunan target pendapatan negara yang memang sangat tajam, dari Rp986 triliun menjadi Rp858 triliun.
Program nyata

Memasuki 2009, pemerintah seharusnya sudah menyiapkan berbagai program nyata untuk meredam kemerosotan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bahkan memiliki peluang untuk bergerak cepat dengan bereaksi segera setelah krisis finansial merembet ke seluruh dunia pada September 2008.

Sayangnya, realisasi belanja modal justru hanya 91,3% dari yang telah dianggarkan dalam APBN 2008. Demikian pula untuk belanja barang yang realisasinya hanya 84,4%.

Kurang optimalnya pengelolaan anggaran tecermin dari realisasi defisit APBN yang sangat menyusut menjadi cuma 0,1% PDB dari target APBN sebesar 2,1% PDB.

Kita dikejutkan lagi oleh penciutan anggaran stimulus fiskal dari Rp50 triliun menjadi Rp27,5 triliun (Bisnis, 15 Januari 2009, hal. 1). Pemerintah beralasan, pemakaian sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2008 lebih diprioritaskan untuk menambal defisit APBN yang membengkak.

Padahal, seminggu sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjanjikan akan melipatgandakan anggaran stimulus yang diperuntukkan bagi dunia usaha agar bisa lebih menggerakkan perekonomian domestik dan mengantisipasi dampak krisis keuangan global.

Apakah pemangkasan anggaran untuk stimulus disebabkan oleh pemerintah tiba-tiba lebih yakin dengan daya tahan ekonomi nasional?

Angka pengangguran dan kemiskinan memang terus membaik. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 10,3% pada 2006 menjadi 9,8% pada 2007, dan turun lebih tajam lagi menjadi hanya 8,4% pada tahun lalu.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin menunjukkan kecenderungan yang sama, turun dari 17,8% pada 2006 menjadi 16,6% pada 2007, dan 15,4% pada tahun lalu. Ditambah lagi dengan prestasi tercapainya swasembada beras, bahkan Bulog sudah berancang-ancang akan mengekspornya pada tahun ini.

Serentetan prestasi lain bisa pula diklaim oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, yang notabene petinggi partai politik serta telah pula bertekad melaju kembali pada pemilihan presiden dan wapres mendatang.

Motif politik ini pula yang tampaknya memengaruhi nuansa kebijakan terkait dengan stimulus fiskal. Penguasa yang hendak bertarung kembali dalam pesta demokrasi mengutamakan hasil segera, kalau mungkin langsung tampak dan dirasakan oleh calon pemilih.

Dengan alasan ini, sangat mudah dipahami kalau yang memperoleh fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) adalah minyak goreng. Harapannya harga minyak goreng seketika turun.

Masih belum cukup, pemerintah pun sangat sigap melakukan operasi pasar. Bahwa persoalan harga minyak goreng yang sepatutnya turun sejalan dengan kemerosotan harga CPO, tidak dipedulikan lagi, misalnya, distorsi di jalur distribusi atau berbagai masalah menumpuk yang selama ini dihadapi oleh perkebunan kelapa sawit serta industri CPO dan minyak goreng.

Dua produk lain yang bakal memperoleh fasilitas PPN DTP adalah panas bumi dan bahan bakar nabati. Pemberian fasilitas PPN DTP kepada kedua produk ini sebetulnya bukan murni sebagai stimulus menghadapi krisis.

Ini karena pengembangan kedua produk tersebut justru akan memberikan dampak positif langsung kepada APBN berupa penurunan anggaran untuk subsidi energi. Jangankan PPN DTP, instrumen pundukung lainnya pun seharusnya sudah sejak lama digelontorkan bagi usaha memajukan penggunaan kedua produk ini.
Ternyata dibatalkan

Empat belas sektor atau jenis produk lainnya yang sudah sempat dijanjikan memperoleh fasilitas PPN DTP ternyata dibatalkan. Pemerintah memberikan iming-iming akan mengompensasikan dalam bentuk fasilitas lain. Bentuknya seperti apa, belum jelas. Entah kapan realisasinya.

Sejauh ini kita sulit membedakan antara stimulus untuk meredam dampak krisis keuangan global dan stimulus fiskal dalam keadaan normal ataupun insentif sebagai bagian dari kebijakan industrial dan kebijakan energi nasional. Yang kita saksikan adalah semuanya campur aduk.

Kita sulit menemukan fokus kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Semuanya serbatanggung. Tidak ada fokus untuk menyelamatkan industri nasional.

Padahal, pemerintah sudah memperkirakan pertumbuhan industri manufaktur nonmigas tahun ini melorot ke tingkat kritis, yakni hanya 2,5%.

Masih ada sedikit waktu untuk mengoreksi arah kebijakan fiskal. Kita berharap pembahasan APBN-P dengan DPR akan menghasilkan kebijakan yang lebih fokus dengan penajaman prioritas. Ini karena modal utama kita menghadapi krisis adalah optimalisasi peran APBN.

Selebihnya adalah pembenahan serempak untuk mengamankan pasar domestik dari gempuran barang-barang ilegal dan gerakan penghematan nasional yang dimulai dari pemangkasan anggaran rutin kementerian/lembaga.

Oleh Faisal Basri
Staf pengajar FE-UI, Jakarta

http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/1id98180.html

Kompas, Rabu, 31 Desember 2008 | Hal. 18

Jakarta, Kompas - Kepala daerah yang menetapkan upah minimum sekadar berdasarkan perhitungan politis harus berhati-hati pada tahun 2009.

Langkah mereka menaikkan upah minimum tanpa mempertimbangkan tingkat produktivitas secara komprehensif hanya akan menambah jumlah pengangguran. Investor yang tidak mampu menjalankan keputusan bakal hengkang ke daerah lain.

Praktik ini sudah terjadi secara bertahap dan relokasi industri ke daerah lain semakin sulit dihentikan. Pengamat ekonomi, Faisal Basri, mengungkapkan hal ini dalam ”Refleksi Akhir Tahun 30 Serikat Pekerja/Serikat Buruh” yang diselenggarakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Jakarta, Selasa (30/12). Sedikitnya 60 tokoh serikat buruh/serikat pekerja membahas isu ketenagakerjaan tahun 2008 dan 2009.

”Secara keseluruhan, upah minimum naik itu baik, tetapi per provinsi itu sulit. Industri di Banten pindah ke Sukabumi yang upah minimumnya lebih rendah. Buruh pabrik itu yang kemudian menjadi korban karena mereka jadi pengangguran,” katanya.

Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, upah minimum di DKI tahun 2009 sebesar Rp 1.069.865, Banten Rp 917.500, Jawa Barat Rp 628.191,15, dan Yogyakarta Rp 700.000.

Untuk Provinsi Banten, upah minimum Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang sempat direvisi. Upah minimum Kabupaten Tangerang direvisi dari Rp 1.044.500 menjadi Rp 1.055.000, sedangkan Kota Tangerang dari Rp 1.054.669 menjadi Rp 1.064.500.

Akan tetapi, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timbul Siregar sempat melontarkan dalil lain. Menurut dia, upah minimum tinggi belum tentu memicu pengangguran. Bisa saja angka pengangguran meningkat karena arus urbanisasi pencari kerja dari desa ke kota karena tertarik upah minimum.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP-Kem) Sjaiful DP menambahkan, masih banyak pemahaman keliru terhadap upah minimum. Menurut dia, upah minimum adalah jaring pengaman, bukan standar upah setempat.

Terhadap hal itu, Faisal menjelaskan, upah minimum bukan jaring pengaman atau standar. Menurut Faisal, daerah dengan upah minimum tinggi mencatat angka pengangguran yang tinggi pula. Misalnya, Banten dengan angka pengangguran lebih dari 15 persen tahun 2007 dan Jawa Barat yang melebihi 10 persen.

Sebaiknya kepala daerah berkonsentrasi menyediakan lahan untuk perumahan di dekat sentra industri sehingga pekerja bisa menghemat biaya transportasi. Dengan cara ini, buruh akan lebih sejahtera karena memiliki kelebihan dana untuk ditabung.

Langkah tersebut dinilai lebih berpihak kepada buruh ketimbang memutuskan kebijakan populis yang efeknya malah mempersempit lapangan kerja baru. (ham)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/31/01274561/kepala.daerah.harus.hati-hati.dengan.upah

Menggenjot Pengeluaran Pemerintah 

Hingga triwulan ketiga (Januari-September) 2008, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong cukup cemerlang. Tatkala semua negara maju dan sejumlah negara berkembang mengalami kemerosotan cukup tajam, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 6,3 persen, persis dengan angka pertumbuhan 2007. Analisis ekonomi akhir tahun kali ini ditulis dosen UI Faisal Basri—

Pertumbuhan ekonomi memang mulai sedikit melemah, menjadi 6,1 persen pada triwulan ketiga, dari 6,4 persen pada triwulan kedua. Hampir seluruh komponen produk domestik bruto (PDB) berdasar pengeluaran melambat. Hanya konsumsi pemerintah yang meningkat pertumbuhannya. Yakni, dari 5,5 persen pada triwulan kedua menjadi 16,9 persen pada triwulan ketiga.

Peningkatan tajam konsumsi pemerintah pada triwulan ketiga sudah merupakan kelaziman sesuai siklus anggaran (APBN). Namun, karena sumbangannya terhadap PDB relatif kecil, peningkatan tajam konsumsi pemerintah tak mampu mendongkrak pertumbuhan PDB. Perlambatan pertumbuhan sudah hampir bisa dipastikan lebih terasa pada triwulan terakhir, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi selama 2008 diperkirakan hanya 6 persen.

Yang harus lebih dicermati adalah kualitas pertumbuhan. Hingga tahun ini, ketimpangan pertumbuhan antara sektor penghasil barang (tradable) dan sektor jasa (non-tradable) cenderung semakin buruk. Dalam dua tahun terakhir, sektor tradable hanya tumbuh sekitar 3 persen, sedangkan sektor non-tradable melesat sampai di atas 9 persen. Pola pertumbuhan yang kian senjang itu membuat kemampuan perekonomian untuk mengatasi masalah-masalah sosial tetap tumpul.

Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran tak banyak beranjak dalam sepuluh tahun terakhir. Selain itu, sektor formal sulit menyerap tenaga kerja, sehingga sektor informal kian menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja. Dewasa ini, sekitar 70 persen pekerja menyemut di sektor informal. Akibat selanjutnya adalah ketimpangan memburuk. Selama pemerintahan SBY-Kalla, tingkat ketimpangan yang diukur dengan koefisien gini selalu meningkat, bahkan pada 2007 peningkatannya sangat tajam.

Terasa Oktober

Dampak nyata krisis finansial global baru sangat terasa pada Oktober. Titik lemah perekonomian Indonesia adalah pada struktur lalu lintas modal masuk (capital inflow). Investasi portofolio (jangka pendek) jauh lebih besar daripada investasi langsung (jangka panjang).

Faktor itulah yang menyebabkan nilai tukar rupiah dan indeks bursa saham kita mengalami tekanan terparah dibanding kebanyakan negara tetangga di Asia Timur. Sedemikian besar porsi klaim jangka pendek pihak luar negeri (utang jangka pendek serta kepemilikan asing atas saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) tecermin dari perbandingannya terhadap cadangan devisa. Angkanya untuk Indonesia pada pertengahan 2008 adalah 237 persen, sedangkan seluruh negara ASEAN berada di bawah 100 persen.

Jika struktur lalu lintas modal masuk lebih sehat, niscaya perekonomian Indonesia akan lebih tangguh menghadapi badai krisis finansial global. Mengingat, kita memiliki modal dasar yang cukup baik di lini ”pertahanan” (domestik): perbankan kita sangat sehat, ketahanan pangan terjaga untuk jangka pendek, dan tekanan inflasi melemah sejalan dengan penurunan harga komoditas.

Kunci untuk menahan kemerosotan ekonomi ada di tangan pemerintah. Tak ada pilihan kecuali menggenjot pengeluaran pemerintah dengan dosis tinggi untuk mengimbangi kelesuan dunia usaha. Sejauh ini, kita belum melihat langkah-langkah ke arah sana. Justru sebaliknya, pemerintah memperketat APBN 2009 dengan menurunkan target defisit APBN menjadi hanya satu persen dari PDB.

Padahal, kebanyakan negara justru meningkatkan defisit untuk memompakan sebanyak mungkin dana tambahan agar kemerosotan pertumbuhan ekonomi bisa diredam. Peraturan perundang-undangan kita memungkinkan defisit sampai 3 persen dari PDB.

Sementara itu, konsumsi masyarakat (private consumption) masih bisa diharapkan tak mengalami penurunan drastis. Ada dua penopang utama. Pertama, dengan asumsi bahwa SBY-Kalla akan kembali berlaga dalam pemilihan presiden 2009, pemerintah yang sedang berkuasa sudah barang tentu akan semaksimal mungkin menggunakan instrumen kebijakan anggaran untuk menggelontorkan subsidi langsung maupun tak langsung kepada berbagai segmen masyarakat.

Selain itu, pemerintah akan lebih waspada terhadap ancaman kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya juga tampaknya akan diperbesar.

Kedua, partai-partai politik dan para calon presiden yang semakin banyak akan menambah energi bagi masyarakat karena puncak pengeluaran mereka akan terjadi pada paro pertama 2009. Bayangkan berapa banyak calon anggota legislatif dari segala tingkat yang akan mengeluarkan isi koceknya untuk berkampanye.

Jika serangkaian langkah untuk mengamankan skenario tersebut berlangsung mulus, ancaman kemerosotan pertumbuhan investasi dan ekspor akan bisa diredam oleh konsumsi domestik. Apalagi mengingat porsi konsumsi masyarakat dan pemerintah sangat dominan, yakni lebih dari 70 persen PDB.

Dengan kerja keras dan perubahan pola pikir yang melandasi kebijakan pemerintah, tampaknya, kemerosotan tajam pertumbuhan ekonomi pada 2009 bisa diredam. Tak sepesimistis prediksi Bank Dunia (4,4 persen) dan Bank Indonesia (4 persen hingga 5 persen). Pertumbuhan di atas 5 persen, tampaknya, masih mungkin tergapai.

Membuka Mata

Krisis finansial global seharusnya makin membuka mata kita bahwa perekonomian Indonesia yang dewasa ini sudah jauh lebih baik ketimbang semasa krisis sepuluh tahun lalu ternyata masih memendam kerawanan akut yang memperlemah fondasi untuk tumbuh dan berkembang secara sehat serta berkelanjutan.

Fondasi terpenting adalah penguatan sektor tradable. Sebab, di situlah tumpuan sebagian besar kehidupan masyarakat. Gejala dini deindustrialisasi harus dihentikan dan penguatan sektor pertanian tak bisa ditunda-tunda lagi.

Yang tak kalah penting pula adalah penguatan sisi eksternal. Daya saing perekonomian harus didongkrak agar produk-produk kita mampu meningkatkan penetrasi di pasar luar negeri dan menghadapi serbuan barang-barang impor.

Upaya tersebut pada gilirannya akan memperbaiki struktur cadangan devisa kita, sehingga nilai tukar rupiah tak mudah lunglai jika menghadapi gejolak eksternal.

Semoga 2009 bisa kita jadikan momentum untuk bersih-bersih dan menghimpun energi yang masih berserakan.

*. Faisal Basri, analis ekonomi, pengajar di Universitas Indonesia, Depok

Jawa Pos, Opini

[ Sabtu, 27 Desember 2008 ]

Kompas, Nama & Peristiwa

Jumat, 19 Desember 2008 | hal.32

Pengamat ekonomi yang sering kali muncul di media massa, Faisal Basri (49), tiba-tiba mengaku bingung karena hendak membeli saham, tetapi tidak mengetahui saham apa yang layak dia beli.

”Saham apa ya yang layak dibeli?” tanya Bang Faisal, panggilannya, kepada Kompas.

Lho, kok pengamat ekonomi mau membeli saham, memangnya Faisal hendak beralih profesi?

”Bukan, bukan saya mau pindah profesi, tetapi anak saya yang sulung, Anwar Ibrahim Basri (Abi), hari Rabu (17/12) kan ulang tahun yang ke-13. Eh, dia minta dibelikan saham. Dia bahkan rela mengeluarkan uang tabungannya Rp 500.000 untuk dibelikan saham semua,” kata Faisal.

Sebagian orang berpendapat, keinginan untuk membeli saham sekarang ini memang tepat, sebab saat ini pasar modal di Indonesia sedang terpuruk, menyusul merosotnya harga saham sebagai dampak dari krisis finansial dunia.

Keinginan putranya, Abi, untuk membeli saham, cerita Faisal, rupanya muncul karena selama ini bila dia menonton televisi CNBC pada malam hari, Abi pun ikut mengamati dan mungkin mempelajari.

”Dia tahu, sekarang harga saham sedang turun. Karena itu, rupanya dia sangat ingin membeli saham,” ujar Faisal yang ke mana-mana selalu menenteng ransel itu. (GUN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/19/04014639/minta.dibelikan.saham

Faisal Basri

Kompas, Senin, 15 Desember 2008 |halaman 1 dan 15

Pemerintah sudah menyampaikan kepada publik bahwa target pertumbuhan ekonomi yang tercantum di APBN 2009 sebesar 6 persen sulit terpenuhi. Ancar-ancar target pertumbuhan baru adalah 5-5,5 persen.

Bahkan, pemerintah sudah wanti-wanti tentang kemungkinan terburuk, yakni pertumbuhan hanya mencapai 4 persen. Bank Dunia dalam publikasinya minggu lalu memprediksi pertumbuhan 4,4 persen.

Bertolak dari data masa lalu, angka pengangguran terbuka tak akan merangkak naik sepanjang pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen. Contohnya, pertumbuhan ekonomi 2006 yang hanya 5,5 persen berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka dari 11,2 persen (2005) menjadi 10,3 persen (2006).

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi 2007 sebesar 6,3 persen menurunkan pengangguran terbuka menjadi 9,1 persen.

Pola demikianlah yang kiranya meyakinkan Wakil Presiden bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen menghasilkan lapangan kerja baru bagi sekitar 700.000 orang. Kalau memang benar demikian, pertumbuhan produk domestik bruto 4 persen sekalipun niscaya tak akan membuat angka pengangguran terbuka menggelembung.

Lantas, mengapa muncul kekhawatiran ”berlebihan”, termasuk dari pemerintah sendiri, terhadap kemungkinan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja massal pada 2009? Apakah pemerintah sudah membayangkan kemungkinan terburuk bahwa pertumbuhan ekonomi akan melorot di bawah 4 persen? Atau, data resmi sudah tak lagi menggambarkan keadaan nyata yang dialami rakyat?

Definisi pengangguran terbuka yang dipakai Badan Pusat Statistik sangat longgar. Orang yang bekerja satu jam dalam seminggu tak lagi tergolong penganggur terbuka.

Angka pengangguran juga tak akan naik proporsional dengan besarnya PHK. Bagi kebanyakan rakyat Indonesia, menjadi penganggur adalah kemewahan yang tak tergapai. Mereka terlalu miskin untuk tidak bekerja (too poor to be unemployed).

Oleh karena itu, angka pengangguran rendah belum bisa diklaim sebagai keberhasilan pembangunan. Bisa jadi justru mencerminkan kemerosotan kualitas pembangunan.

Ada beberapa faktor yang mengindikasikan kecenderungan itu, yakni jumlah orang yang bekerja kurang dari 35 jam meningkat. Pada waktu bersamaan, pekerja di sektor informal meningkat hingga 69 persen pada 2007. Kehidupan pekerja di sektor informal sangat rentan. Mereka tak mengenal jam kerja, uang lembur, asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja, apalagi tunjangan hari tua.

Kita tak bisa lagi cuma mengutik-utik angka atau data. Kemungkinan gelombang PHK harus dilihat lebih mendasar, bukan melulu dampaknya terhadap angka pengangguran yang semu itu.

Kemungkinan PHK massal mencerminkan kerapuhan sektor formal. Sejauh ini, PHK masih di sektor industri manufaktur. Jika tak ditangani segera, hal itu bisa merembet ke sektor formal lainnya.

Memberikan keleluasaan kepada mereka menyemut di sektor informal bukan penyelesaian karena bisa menambah tekanan sosial, mengingat daya dukung sektor informal sangat terbatas.

Di tengah persoalan yang membelit dunia usaha dan prospek investasi yang suram akibat krisis finansial global, mau tak mau pemerintah harus lebih banyak berperan.

Dalam keadaan perekonomian yang tertekan, pemerintah harus menempuh serangkaian upaya yang luar biasa. Menghimpun segala potensi kekuatan untuk menyuntikkan energi baru dengan dosis tinggi. Berlebihan sedikit lebih baik ketimbang kurang. Jika dosis tak memadai, sama saja dengan menggarami laut.

Pemerintah harus menggenjot belanja modal sampai tingkat maksimum yang dimungkinkan undang-undang. Artinya, defisit APBN bisa dinaikkan hingga 3 persen dari PDB, bukan justru diturunkan sebagaimana tercantum di dalam APBN 2009.

Langkah selanjutnya, belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur di sentra produksi pertanian dan industri manufaktur, serta pelabuhan berikut perangkat penunjangnya.

Untuk sementara waktu, belum ada urgensi menyuntikkan dana segar langsung ke industri tertentu, seperti dilakukan negara maju. Dunia usaha lebih mendambakan upaya menghilangkan hambatan usaha.

Perlancar penyaluran dana ke sektor-sektor usaha yang membutuhkan peremajaan tanaman dan mesin-mesin, misalnya dengan subsidi suku bunga.

Tatkala pasar lesu dan harga merosot, kebun sawit dan karet harus didorong untuk mempercepat peremajaan tanaman. Jika dikoordinasikan dengan negara produsen utama lainnya, hal ini bisa mempercepat pemulihan harga dan meningkatkan produktivitas dalam jangka menengah.

Tindakan segera, merevisi total APBN 2009. Pemerintah tak bisa kerja sendiri. Politisi di DPR juga harus sigap menjaga momentum. Jika terlewatkan, partai mana pun yang memenangi pemilu dan siapa pun presidennya harus menanggung akibatnya: kian tergopoh-gopoh mengatasi persoalan ekonomi dan sosial yang tak berujung. Bahayanya, rakyat tak percaya lagi pada mekanisme demokrasi.

Kita menunggu kehadiran jajaran negarawan, bukan deretan politisi ”picisan” yang miopik.

Faisal Basri Pengamat Ekonomi

Aditya Suharmoko, The Jakarta Post, Jakarta | Thu, 11/13/2008 10:37 AM | Business

The banking sector may face the possibility of a rise in bad loans next year, as businesses become less able to pay off their loans if there is an anticipated economic slowdown as a result of the global economic downturn, the central bank warns.

Bank Indonesia (BI) deputy governor Muliaman D. Hadad said Wednesday that although the rate of non-performing loans (NPLs) was currently relatively low, the risk of businesses finding themselves unable to pay off debts was there, particularly for those engaging in commodity sectors.

“Although NPLs are low, we need to be cautious with (businesses in) the commodity sector,” Muliaman said, adding that declining commodity prices would reduce such businesses’ profits.

According to BI, the rate of NPLs in September stood at 3.90 percent of Rp 1,287.40 trillion (US$111.22 billion) in loans, below the central bank’s maximum tolerance of 5 percent. Third-party funds meanwhile stood at Rp 1,601.50 trillion, making the loan-to-deposit ratio about 80.39 percent.

The government, under the proposed 2009 state budget, aims for 6 percent economic growth next year. In the third quarter of this year, the central bank said the economy had already grown by 6.3 percent compared to a year earlier.

Muliaman said the impact of the global economic downturn would also affect the rate of growth in bank loans, which he forecast would only grow by 22 percent next year, lower than the 33 percent growth forecast for the end of this year.

“A 22 percent lending growth is reachable (in 2009),” he said.

BI deputy governor Hartadi A. Sarwono said earlier that loans for working capital would comprise the core lending in 2009, while investment and consumer loans might reflect slower growth.

Zulkifli Zaini, a director at state-run Bank Mandiri, Indonesia’s largest lender by assets, agreed that the higher risk of bad loans was there, in particular for selected business sectors.

He said about 10 percent of the bank’s lending went to crude palm oil (CPO) businesses, which might be unable to pay off debts as CPO prices had declined.

“We can’t set aside (the fact) that commodity prices have declined. Perhaps debtors’ ability to pay off debts will be reduced,” he said, adding that Mandiri chose to disburse loans to selected debtors to avoid increasing NPLs.

Economist Faisal Basri said the banking sector remained robust despite the global financial crisis, but warned that state-run banks might suffer losses if they did not manage lending prudently.

“State-run banks — Bank BRI, Bank BNI, Mandiri — are carrying bad loans by (PT Semen) Bosowa and (PT) Bukaka (Teknik Utama). These make the banks less healthy as they keep restructuring these loans,” he said.

Mandiri in September signed an agreement with Bosowa to restructure Rp 1.7 trillion in debts to the bank, while BNI in August resolved Bosowa’s Rp 584 billion debts to the bank. Bosowa is controlled by Aksa Mahmud, Vice President Jusuf Kalla’s brother-in-law.

He added that state-run banks should be firm when dealing in a loan agreement with companies related to top government officials if the banks wanted to remain robust.

Copyright © 2008 The Jakarta Post - PT Bina Media Tenggara. All Rights Reserved.

Source URL:http://www.thejakartapost.com/news/2008/11/13/risk-higher-npls-lower-loan-growth-bi.html

Alfian and Desy Nurhayati ,  The Jakarta Post ,  Jakarta   |  Thu, 11/13/2008 10:34 AM  |  Headlines

He might not have broken any regulations, but for State Minister for State Enterprises Sofyan A. Djalil to own shares in coal mining company PT Bumi Resources is ethically questionable at best and creates a conflict of interest at worst, experts say.

Sofyan has admitted to owning around 1.1 million shares in Bumi, the jewel in the business empire controlled by the family of the people’s welfare minister Aburizal Bakrie, whose stake in the company is in the process of being acquired by a consortium led by Northstar Equity Partners.

Sofyan’s office oversees state firms including three mining companies — PT Aneka Tambang, PT Tambang Batubara Bukit Asam and PT Timah — that are exploring the possibility of joining the Northstar consortium in a move expected to help boost the recently battered Bumi share price.

That alone poses a clear risk of a conflict of interest, University of Indonesia economist Faisal Basri said Wednesday.

“Despite the small size of the portion, his ownership creates the potential for a conflict of interest,” Faisal said.

Moreover, Sofyan is currently the acting finance minister, temporarily standing in for Sri Mulyani Indrawati who is traveling abroad on official duty.

“As acting finance minister, he could intervene, for instance, to extend the suspension of trading in Bumi’s shares,” Faisal said.

PT Bakrie & Brothers is selling its 35 percent stake in Bumi to raise funds to accelerate the payment of debts after shares in the company and its units plummeted in last month’s local and regional market hammering.

According to Faisal, Sofyan should have declared his ownership of Bumi shares to President Susilo Bambang Yudhoyono before his appointment as the acting finance minister.

“I think had the President known that Sofyan owns shares in Bumi, he would not have appointed him as the acting finance minister.”

Faisal further said all members of Cabinet should declare all their assets, including their shareholdings, before being appointed as ministers in order to help prevent conflicts of interest.

Another expert, Aviliani of the Institute for the Development of Economics and Finance (Indef), called for greater transparency and even a restriction on share ownership by officials.

“I think in the future we need a regulation to restrict officials owning shares. Otherwise, the public will always be suspicious even for normal business activities,” she said.

In his defense, Sofyan rejected claims his ownership of shares in Bumi would compromise the integrity of his policies and his ministerial positions.

“There is no such thing (conflict of interest) in this case. It has never influenced anything. What’s forbidden is for me to make a policy that benefits me personally, something that I have never done,” he said.

In 2003, Sofyan bought nearly 1 million shares in Bumi at a price of Rp 75 per share. In early 2008, when the price reached Rp 8,300, he sold his entire holding.

In July, Sofyan again bought 1 million shares, at the price of Rp 7,300, and then another 100,000 shares at Rp 5,300. He still owns the shares, despite the company’s falling prices.

On Wednesday, Bumi shares closed at Rp 1,310.

Copyright © 2008 The Jakarta Post - PT Bina Media Tenggara. All Rights Reserved.

Source URL:http://www.thejakartapost.com/news/2008/11/13/sofyan-draws-fire-over-bumi-stake.html