Faisal Basri’s Blog

Pengantar:

Di pengujung tahun kemarin saya berencana hadir pada acara Catatan Akhir Tahun yang diselenggarakan komunitas seniman Cafe Darmint, Pasar Festival. Acaranya sangat sederhana, diisi oleh musik rakyatm doa lima agamam, dengan sajian bajigur dan serba rebusan: kacang, singkong, pisang.

Namun, acara terpaksa tak berlanjut setelah pagelaran dua lagu, karena hujan lebat. Panitia tak menyiapkan tenda.

Pada acara ini, saya diminta menyampaikan catatan akhir tahun tentang kebangsaan selama 7 menit. Daripada berorasi, saya pikir, lebih baik goreskan kata-kata puitis. Idenya diilhami ungkapan Sa’adi, sastrawan Iran: "Siapa pun yang tak mampu merasakan kepedihan orang lain, tak pantas menyebut dirinya manusia." Jadilah seperti berikut ini.

Kami Mau bangkit

Merah darah kami//merah pula darah mereka//Karena itu,//mereka hisap darah kami

Mereka bilang: ini negeri kami juga//Karena itu,//mereka gasak seisinya

Yang tersisa//derita kami

Mereka bergelimangan harta dan kemewahan//kami merintih dalam gelap

Mereka pesta kembang api//kala rumah-rumah kami disapu ombak dan air bah

Kami terluka//sangat dalam …

Duka kami//duka petani//duka nelayan//duka kaum buruh//duka kaum papa//duka anak negeri//duka kami semua

Tapi, bukan mereka

Kami tak mau mencerca//pula, sumpah serapah

Kami mau bangkit//kami tak ratapi kenyataan pahit//kami bendng airmata di kelopak//kami tak sesali takdir

Kami ingin himpun kekuatan terserak//kami hendak bentangkan asa tersisa

Karena kami tahu,//Tuhan mendengar gelora hati kami//Tuhan melihat lilin-lilin kecil yng kami nyalakan di sanubari

Tuhan ada di mana-mana//Akan mengirim bala bantuan kepada kami//meruntuhkan tembok-tembok berhala//melepaskan belitan-belitan yang membuat nafas kami tersengal.

***

Pengantar:

Sobats, tadi siang Kadin Indonesia menyampaikan catatan akhir tahun tentang ekonomi, yang langsung dipimpin Ketua Umum Kadin Indonesia. Banyak hal diungkapkan. Antara lain pola pertumbuhan yang menghadirkan kesenjangan yang makin lebar, masa depan lebih cerah di luar Jawa, dan persoalan-persoalan aktual lainnya. Bagi yang ingin mendalami lebih jauh, tersedia tiga lampiran. Bisa dilihat di  Catatan Akhir Tahun Kadin-191207-final.doc. Juga dilampirkan versi power point di Presentation Kadin 19 Desember 2007.rar. Bagi yang kesulitan membuka power point, jangan segan-segan kirim lewat japri.

19 Desember 2007

CATATAN AKHIR TAHUN

KADIN INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2007 diperkirakan mencapai atau setidaknya mendekati target yang ditetapkan pemerintah di dalam APBN 2007. Momentum percepatan pertumbuhan sudah kembali hadir, sebagaimana ditandai oleh pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang praktis selama enam triwulan berturut-turut menunjukkan peningkatan terus menerus. Pada tahun 2007 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sekitar 6,2 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) sebesar 5,9 persen.

Kestabilan makroekonomi cukup terjaga dengan kecenderungan membaik. Hal ini antara lain tercermin dari nilai tukar Rupiah yang relatif tak bergejolak, kecenderungan penurunan suku bunga, dan laju inflasi yang jauh lebih rendah dari tahun 2006. Kinerja neraca pembayaran (balance of payments) juga membaik di segala lini: akun perdagangan barang (trade account), akun semasa (current account), maupun akun modal (capital account). Perbaikan kinerja neraca pembayaran bermuara pada peningkatan cadangan devisa yang cukup signifikan. Posisi cadangan devisa per 30 November 2007 tercatat sebesar US$54,9 miliar, suatu peningkatan tajam dibandingkan posisi akhir tahun 2006 sebesar US$34,7 miliar. Di akhir November, cadangan devisa sempat menurun sebesar US$1,1 miliar dibandingkan posisi seminggu sebelumnya, yang terutama akibat upaya menolong nilai tukar Rupiah yang sedang tertekan. Namun, seminggu kemudian (7 Desember) naik kembali menjadi US$55,1 miliar.

Sementara itu, di pasar modal diwarnai oleh rekor-rekor baru IHSG (indeks harga saham gabungan), SUN (Surat Utang Negara) yang terus diminati oleh investor domestik maupun asing, serta ORI (Obligasi Republik Indonesia) yang selalu terserap oleh investor perseorangan dengan nilai yang melebihi target. Dilihat dari komposisi SUN yang dipegang oleh investor asing terlihat bahwa yang jatuh tempo di atas 10 tahun menduduki porsi terbesar. Ini menandakan bahwa di mata investor institusional asing, prospek ekonomi Indonesia dalam jangka panjang cukup menjanjikan.

Sejak semester kedua 2007 ekspansi kredit perbankan meningkat relatif tajam, dan lebih tinggi ketimbang peningkatan dana pihak ketiga. Sehingga, LDR (loan-to-deposit ratio) juga naik mendekati 70 persen, dengan catatan bahwa jumlah kredit yang belum dicairkan (undisbursed loans) masih tetap tinggi.

Dari gambaran di atas, bisa disimpulkan bahwa secara umum dan agregat, kinerja perekonomian Indonesia selama tahun 2007 menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Namun, jika kita telaah lebih mendalam dan rinci, gambarannya tak sebaik “tampak luar”. Paling tidak, pola dan arah perkembangan ekonomi menunjukkan mixed signals. Seandainya signals yang terhadirkan lebih konsisten, niscaya perkembangan ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik dan sekaligus lebih tangguh dalam menghadapi goncangan eksternal dan menjawab persoalan-persoalan sosial di dalam negeri.

Pola Pertumbuhan Sektoral

Selama lima tahun terakhir pola pertumbuhan sektoral menunjukkan kesenjangan yang masih cenderung lebar antara sektor tradable dan non-tradable. Sektor tradable tumbuh relatif jauh di bawah pertumbuhan PDB; sebaliknya sektor non-tradable menunjukkan pertumbuhan yang selalu lebih tinggi dari PDB. Dengan pengecualian sektor pertanian pada triwulan III 2007 yang tumbuh “menakjubkan” (8,9 persen), seluruh unsur sektor tradable (pertanian, pertambangan & penggalian, dan industri manufaktur) mengalami tekanan. Sebetulnya, industri manufaktur sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pada paruh pertama 2007, namun memasuki triwulan ketiga kembali “loyo”, terutama karena diterjang oleh kenaikan tajam harga energi (bahan bakar minyak dan listrik)). Kemerosotan pertumbuhan industri manufaktur terjadi hampir merata. Perlu dicatat bahwa selama periode prakrisis, industri manufaktur tumbuh rata-rata jauh di atas PDB, bahkan tak jarang mencapai dua digit.

Primadona di sektor non-tradable adalah subsektor komunikasi yang dalam lima tahun terakhir selalu tumbuh di atas 20 persen dan subsektor transportasi udara yang tumbuh rata-rata di atas 10 persen. Subsektor lain yang tumbuh di atas PDB dengan cukup konsisten ialah keuangan nonbank, perdagangan besar & eceran, serta listrik, air & gas, dan konstruksi. Berarti, pertumbuhan tinggi di sektor non-tradable terjadi secara relatif merata.

Bertolak dari pola demikian, maka bisa disimpulkan bahwa ada faktor struktural yang membuat pola pertumbuhan sektoral semakin kontras: tradable versus non-tradable.

Pola pertumbuhan yang kontras seperti itu lazimnya terjadi di negara yang telah melalui tahapan industrialisasi yang matang. Sementara di Indonesia industrialisasi masih menuju pematangan di tahap industrializing. Dengan kata lain, peranan sektor industri manufaktur sebetulnya masih bisa dipacu hingga mencapai sekitar 35 persen dari PDB. Setelah itu, baru lambat laun mulai berkurang. Jika peranan sektor industri manufaktur masih di bawah 30 persen tapi sudah mandeg, bahkan turun walau sangat tipis, berarti ada tanda-tanda kita mengalami “deindustrialisasi” dini. Ini menandakan kualitas pertumbuhan sektoral tidak optimal, sehingga sulit diharapkan memberikan sumbangan berarti bagi penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta perbaikan ketimpangan.

Pola pertumbuhan berdasarkan Penggunaan

Kualitas pertumbuhan juga terancam jika ditopang oleh komponen-komponen penggunaan (expenditure) yang kurang menjamin kesinambungan pertumbuhan. Selama 5 tahun terakhir, penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi privat (private consumption). Bahkan dalam lima triwulan terakhir pertumbuhan konsumsi privat tumbuh semakin kencang. Jika kita melihat trend penyaluran kredit perbankan, tampak bahwa pertumbuhan kredit konsumsi jauh melebihi kredit investasi selama periode 2003-05, lalu merosot dengan pertumbuhan negatif pada tahun 2006, namun kembali melonjak pada tahun 2007. Patut diduga bahwa peningkatan laju pertumbuhan konsumsi privat makin ditopang oleh kredit (utang). Hal ini tentu saja tidak akan bisa bertahan lama, sehingga diperkirakan pada tahun 2008 sumbangsih konsumsi privat dalam pertumbuhan ekonomi akan melemah.

Penyumbang pertumbuhan yang belakangan ini cukup menonjol ialah ekspor. Namun, sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan laju perdagangan dunia, pertumbuhan ekspor mulai melamban pada triwulan III 2007. Kecenderungan tersebut tampaknya akan berlanjut pada tahun mendatang. Pada waktu yang bersamaan pertumbuhan impor justru diperkirakan lebih tinggi. Sehingga, ekspor neto cenderung akan menyusut.

Agar bisa mengimbangi kecenderungan menurunnya sumbangan konsumsi privat dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor), mau tak mau pilihan harus diarahkan pada investasi yang diukur berdasarkan data pembentukan modal tetap (fixed capital formation). Sayangnya, sejauh ini pertumbuhan investasi masih sangat labil. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2004, yakni 15,7 persen. Namun setelah itu melorot menjadi 9,9 persen pada tahun 2005 dan hanya 2,9 persen pada tahun 2006. Dalam empat triwulan terakhir, pertumbuhan investasi berfluktuasi sekitar 6,9 hingga 8,8 persen. Ini masih berada di bawah target pemerintah sebesar 12 persen.

Jika kita telusuri lebih lanjut, ternyata gambaran pembentukan modal tetap kian kurang menjanjikan bagi terpeliharanya landasan pertumbuhan ekonomi  jangka panjang yang kokoh. Sekitar 76 persen dari pembentukan modal tetap adalah dalam bentuk konstruksi (bangunan), sedangkan yang dalam bentuk mesin dan alat transport masing-masing hanya 6,4 persen untuk domestik dan 17,2 persen untuk luar negeri (impor). Agar investasi memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi penyerapan tenaga kerja, maka porsi mesin harus lebih didorong.

Pengeluaran pemerintah, baik dalam bentuk konsumsi dan investasi, tampaknya kurang bisa diharapkan, mengingat pada tahun 2007 dan 2008 APBN harus menanggung beban subsidi yang sangat berat akibat tingginya harga minyak dan kemerosotan produksi minyak di dalam negeri. Juga beban yang masih cukup besar untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri. Ditambah lagi dengan kendala birokrasi yang membuat masih tersendatnya realisasi anggaran investasi pemerintah.

Lingkungan Global

Risiko terjadinya resesi dunia sebagai akibat dari krisis sektor keuangan (sub-prime mortgage) di Amerika Serikat (AS) tampaknya telah mengalami penurunan setelah dilakukannya beberapa langkah pre-emptive oleh Bank Sentral Amerika dalam bentuk penurunan suku bunga kebijakannya ke arah 3,5 persen di tahun 2008, serta beberapa rencana US Treasury untuk membantu masyarakat kurang mampu di AS supaya tidak kehilangan kepemilikan rumah mereka.  Namun, tetap saja perekonomian AS akan mengalami perlambatan laju pertumbuhan, yang kemungkinan juga akan diikuti oleh sedikit perlambatan laju pertumbuhan di beberapa negara di Asia, termasuk China dan India yang merupakan motor pertumbuhan Asia dan juga dunia. Perlambatan laju pertumbuhan beberapa negara mitra dagang utama Indonesia ini kemungkinan akan sedikit mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2008 melalui sedikit perlambatan dalam laju pertumbuhan ekspor Indonesia.

Perkiraan penurunan suku bunga kebijakan di AS (US Fed funds rate) yang cukup signifikan sampai semester 1 tahun 2008 seharusnya dapat membuka ruang gerak yang lebih besar bagi Bank Indonesia (BI) guna menurunkan kembali suku bunga kebijakannya (BI rate). Namun karena ancaman inflasi yang masih relatif tinggi (akibat kenaikan dan tetap tingginya harga-harga komoditi di pasar global (minyak dan gas, serta bahan makanan), tampaknya ruang gerak itu akan mengecil drastis, kalau tak hendak dikatakan hilang sama sekali. Ancaman inflasi ini juga dialami oleh negara-negara berkembang di Asia dan Amerika Latin, sehingga diperkirakan akan terjadi pengetatan moneter di negara-negara yang mengalami tekanan inflasi tersebut. Indonesia sendiri mungkin akan bisa menghindari proses terjadinya pembalikan arah suku bunga kebijakan—tak perlu menaikkan suku bunga kebijakannnya—asalkan tekanan laju inflasi dapat dikurangi dengan beberapa kebijakan pangan, energi, dan perbaikan infrastruktur guna memperlancar distribusi barang dan jasa. Namun tampaknya masih terdapat kerancuan dalam pembagian wilayah wewenang dan tanggung jawab yang berkaitan dengan logistics antara Departemen Perhubungan dan Departemen Perdagangan.

Trend pelemahan nilai dollar AS yang sudah terjadi selama ini, mungkin akan terus berlangsung, sejalan dengan akan makin melebarnya gap suku bunga di AS dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, anehnya, hal itu tidak terjadi dengan nilai nominal mata uang Indonesia (Rupiah), yang diperkirakan akan masih sedikit tertekan di kisaran Rp 9.250 – 9.400 per dollar AS di tahun 2008. Nilai riil Rupiah memang akan tetap menguat, yang berarti akan terjadi penurunan daya saing dari produk-produk Indonesia di pasar dunia, terutama sekali untuk produk-produk hasil industri manufaktur nonmigas.

Pelemahan nilai nominal Rupiah tampaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor domestik, seperti naiknya kebutuhan impor barang dan jasa sejalan dengan kecenderungan terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi di tahun 2008, serta bertambah besarnya permintaan atas dollar AS oleh Pertamina membiayai impor minyak mentah dan BBM, sementara penambahan suplai dollar dari ekspor migas tidak masuk ke pasar valuta asing, melainkan langsung menambah cadangan devisa BI.

Tampaknya penghematan penggunaan BBM dan peningkatan produksi BBM dalam negeri merupakan suatu keharusan supaya Indonesia tidak lagi selalu tertekan oleh tingginya harga minyak dunia. Ironis memang bila mengingat Indonesia sebagai salah satu penghasil migas dunia harus menghadapi masalah setiap kali harga BBM naik dengan pesat, demikian pula kalau melorot tajam. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat proses produksi migas yang juga disertai dengan usaha penghematan dan penurunan konsumsi migas, termasuk pengalihan ke sumber energi yang dapat terbarukan (renewable) tampaknya tidak dapt ditawar-tawar lagi. Namun, tentu saja untuk merealisasikannya butuh waktu.

Salah satu risiko yang masih tetap menghantui perekonomian Indonesia, walaupun selama ini dampaknya masih relatif terbatas di sektor keuangan saja, adalah bila terjadi pembalikan arus modal masuk portofolio secara deras, baik karena para investor asing itu menjadi lebih risk averse atau karena terjadinya yendaka (penguatan nilai Yen Jepang secara cepat) yang memicu terjadi pembalikan arah Yen carry trade, atau juga karena faktor-faktor domestik yang dianggap sudah tidak lagi mendukung perolehan imbal hasil yang tinggi bagi investor asing tersebut. Kebutuhan pembiayaan APBN yang cukup besar dalam bentuk obligasi pemerintah di tahun 2008, jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat menaikkan tingkat risiko pembalikan arus modal masuk ini. Pengembangan pasar-pasar khusus untuk surat berharga negara (SBN), seperti obligasi ritel, peningkatan peran daerah surplus dalam membeli SBN, serta pengembangan surat berharga syariah menjadi suatu keharusan.

Prospek Jangka Pendek (2008)

Indonesia sebetulnya sudah mulai kembali muncul di dalam radar FDI (foreign direct investment). Berdasarkan kajian EIU (Economist Intelligence Unit, 2007), untuk periode 2007-2011, posisi Indonesia berada pada urutan 36 dalam daftar penerima FDI. Pada periode tersebut, FDI yang masuk ke Indonesia diperkirakan sekitar US$6,6 miliar rata-rata setahun. Daya tarik Indonesia memang belum seperti di era 1980-an. Negara-negara yang menjadi primadona FDI dewasa ini dan lima tahun mendatang ialah: China, India, dan sejumlah negara Eropa Timur.

Kemunculan Indonesia dalam radar FDI sejalan dengan perbaikan skor lingkungan bisnis (business environment score) dari 5,39 pada periode 2002-06 menjadi 6,21 pada periode 2007-11. Namun, perbaikan skor yang cukup lumayan ini tak mengangkat peringkat. Bahkan, peringkat Indonesia turun satu tingkat, dari ke-60 pada periode 2002-06 menjadi ke-61 pada periode 2007-11. Hal ini terjadi karena perbaikan lingkungan bisnis di negara-negara lain pada umumnya lebih cepat daripada Indonesia.

Boleh dikatakan perbaikan yang terjadi di Indonesia baru sebatas memenuhi syarat minimum atau batas investment grade. Hal ini antara lain terlihat dari rating dalam risiko berbisnis (the risk of doing business) yang hanya bernilai C. Ibarat dalam penilaian ujian, nilai C adalah batas kelulusan. Jika sekedar lulus paspasan, sudah barang tentu FDI yang masuk pun tidak bisa diharapkan yang berkualitas tinggi.

Agar bisa meningkatkan kualitas FDI yang masuk khususnya dan kualitas pertumbuhan umumnya, maka sekedar lebih baik saja tak cukup (good is not good enough). Kita harus memacu diri untuk berbenah lebih seksama, paling tidak dengan kecepatan yang sama—syukur kalau lebih tinggi—dengan negara-negara pesaing utama.

Untuk mewujudkan tekad tersebut, cara pandang dan penanganan tak bisa lagi linear. Di dunia yang bercirikan dinamika non-linear, kita dituntut untuk menggunakan strategi dan pendekatan yang juga bersifat non-linear. Uraian lebih rinci bisa dilihat pada bagian selanjutnya.

            Dengan menyadari bahwa persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan yang menghadang lebih bersifat struktural yang membutuhkan perubahan cara pandang dan pendekatan baru, maka gerak maju perekonomian Indonesia dalam jangka pendek ke depan tak bisa menjanjikan perbaikan spektakuler. Misalnya pertumbuhan ekonomi melonjak seperti China, India, dan Vietnam. Mencapai 7 persen saja sudah sangat sulit.

Oleh karena itu, perekonomian Indonesia 2008 diperkirakan hanya tumbuh sedikit lebih tinggi dari tahun 2007, namun hampir tertutup kemungkinan bisa mencapai target APBN 2008 sebesar 6,8 persen. Pertumbuhan maksimum diperkirakan hanya sekitar 6,5 persen. Hal ini juga disebabkan oleh kendala di sisi supply (supply constraints) yang sudah barang tentu tak bisa diatasi dalam jangka pendek.

            Keterbatasan infrastruktur akan menjadi kendala yang kian dirasakan. Volume dan kualitas pasokan listrik praktis tak akan bertambah, sementara tarif listrik untuk industri akan terus dinaikkan. Sama halnya dengan kapasitas pelabuhan dan jalan yang juga tak akan beranjak dari kondisi sekarang. Sementara itu, peluang pemompaan dana APBN akan terkendala oleh rendahnya efektivitas pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah.

Kendala infrastruktur semakin terasa di luar Jawa, sehingga potensi keuntungan dari membubungnya harga-harga komoditas perkebunan dan pertambangan tak sepenuhnya bisa terwujud secara optimal. Padahal, booming komoditas perkebunan dan pertambangan bisa menjadi pengimbang dan sekaligus pengompensasi dari berakhirnya era kejayaan migas. Selain itu, tambahan penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun nonpajak bisa disalurkan untuk membantu sektor-sektor maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tertekan akibat kenaikan tajam harga minyak. Tidak sepatutnya windfall profit dari komoditas digunakan untuk menambal subsidi BBM yang terus menggelembung, karena sama saja artinya kita menoleransikan pemborosan energi yang kian langka.

Menyadari bahwa belakangan ini telah terjadi perubahan dinamika di dalam perekonomian Indonesia, analisis tentang prospek ekonomi agaknya harus pula memasukkan dimensi spatial. Pola pertumbuhan yang kontras antara sektor tradable dan non-tradable cenderung menekan kehidupan di Jawa untuk penduduk berpendapatan rendah, karena sebagian besar industri manufaktur berlokasi di Jawa. Pertumbuhan subsektor pertanian pangan  yang masih tertekan dan merupakan penyumbang terbesar sektor pertanian di Jawa turut memperberat tekanan. Sebaliknya, penduduk berpendapatan tinggi yang hidup dari jasa-jasa modern—yang mayoritas berada di kota-kota besar di Jawa—menikmati pertumbuhan yang relatif sangat tinggi. Kecenderungan inilah yang menyebabkan indeks kesenjangan (gini coefficient) memburuk, bahkan naik tajam pada tahun 2007. Penyumbang terbesar dari kesenjangan ini adalah Jawa.

Sementara itu, penduduk di daerah luar Jawa, khususnya Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, pada umumnya menikmati kehidupan yang lebih baik. Hampir seluruh komoditas yang harganya belakangan ini melonjak dihasilkan di luar Jawa. “Keberuntungan” luar Jawa bertambah karena tak banyak terkena imbas perlambatan laju pertumbuhan industri manufaktur yang memang terkonsentrasi di Jawa. Sayangnya potensi luar Jawa kurang bisa dioptimalkan karena terkendala oleh keterbatasan infrastruktur.

Naiknya harga-harga komoditas primer di pasar dunia yang disertai dengan relatif lambatnya laju pertumbuhan sektor industri manufaktur telah membuat terjadinya ketimpangan peningkatan daya beli antara Jawa dan luar Jawa. Secara nasional Nilai Tukar Petani (NTP) memang mengalami kenaikan sebesar 2.52%yoy dalam bulan September 2007 (walaupun hanya naik sebesar 0.09% selama sembilan bulan di tahun 2007). Namun ternyata NTP (tahun dasar 1993) yang tertinggi kebanyakan berada di propinsi luar Jawa. Lima besar propinsi dengan NTP tertinggi adalah Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Bali.

Pola ketimpangan Jawa – luar Jawa juga terlihat dari turunnya dan relatif rendahnya upah riil buruh tani di Jawa, padahal sebagian terbesar tenaga kerja di sektor pertanian (sekitar 43% dari total orang yang bekerja secara nasional) berada di sektor pertanian di Jawa. Quo vadis program revitalisasi pertanian yang telah dicanangkan oleh pemerintah? Program proteksi harga komoditas pertanian pangan yang dilakukan pemerintah tak tampak memberikan manfaat bagi petani, melainkan meningkatkan margin perdagangan saja. Kalaupun ada peningkatan upah riil buruh tani di luar Jawa, hal itu lebih disebabkan oleh membaiknya harga komoditas primer di pasar dunia, bukan oleh kebijakan pemerintah untuk mensupport sector pertanian. Data BPS menunjukkan upah nominal buruh tani di Jawa sebesar Rp. 13.373,- per hari, sementara upah nominal buruh tani di luar Jawa sebesar Rp. 18.771,- per hari. Upah riil buruh tani di Jawa mengalami penurunan sebesar 2.07%yoy, sementara upah riil buruh tani luar Jawa naik 0.82%yoy pada bulan September 2007.

Sementara itu, nilai upah riil (yang mencerminkan daya beli) buruh informal di perkotaan (terutama sekali di Jawa) mengalami penurunan di tahun 2007 (data sampai bulan November), sebesar 0.81%yoy untuk buruh bangunan, sebesar 3.78%yoy untuk buruh potong rambut wanita, dan sebesar 0.91%yoy untuk pembantu rumah tangga. Walaupun secara umum upah riil buruh di sector industri  (formal) mengalami kenaikan (sebesar 4.0%yoy dalam 2Q07), data BPS juga menunjukkan terjadinya penurunan upah riil buruh industri rokok (sebesar 7.96%yoy), industri pakaian jadi (sebesar 4.20%yoy), dan industri batu bata/ubin (sebesar 9.54%yoy).

Tantangan hingga Jangka Menengah

1.       Permasalahan strategik untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dalam jangka pendek/menengah meliputi:

• Wrong incentive structure yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi lebih berat ke sektor-sektor non-tradable seperti telekomunikasi, properti, dan jasa-jasa lainnya. Sementara sektor-sektor tradable yang seharusnya menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan (pertanian dan industri manufaktur) agak terbengkalai. Hal ini terlihat jelas dalam pertumbuhan sektoral PDB (Produk Domestik Bruto), di mana sektor pertanian hanya bertumbuh sebesar 2% - 3% dan sektor industri manufaktur hanya tumbuh sebesar 4% - 5% saja. Kecenderungan ini juga terlihat dari relatif rendahnya laju pertumbuhan kredit perbankan ke sektor pertanian dan industri manufaktur yang masih single digit. Harga saham di Bursa Efek Jakarta juga mencerminkan sistem insentif yang kurang sesuai ini, yang mana saham-saham perusahaan yang bergerak di sektor industri manufaktur dan juga pertanian (nonperkebunan) praktis tidak terlalu meningkat secepat peningkatan harga saham sektor pertambangan, properti, dan telekomunikasi. Dalam hal ini diperlukan peran kebijakan pemerintah untuk benar-benar mendorong sektor pertanian dan industri manufaktur, guna mengimbangi perkembangan yang signifikan di sektor-sektor non-tradable tersebut yang di antaranya disebabkan oleh peningkatan harga komoditi dunia. Dengan kata lain, dibutuhkan kebijakan yang komprehensif bagi sektor pertanian (apa kabarnya revitalisasi pertanian yang dicanangkan oleh Pemerintah?), industri manufaktur yang padat karya, dan sektor energi.

• Gejala jobless growth yang sebagian merupakan dampak globalisasi di mana industri padat karya pindah ke negara-negara lain yang lebih menjanjikan dan kegagalan kita untuk menaiki jenjang kemajuan teknologi. Keadaan sangat mendesak untuk menciptakan lapangan kerja.  Bilamana hal ini gagal dilakukan maka risiko konflik sosial, baik di desa maupun di kota akan meningkat dengan tajam.

• Ada semacam “disconnect” atau “decoupling” antara sektor finansial dan sektor riil, suatu hal yang akan mengganggu kelanjutan pertumbuhan ekonomi.  Selama ini kelebihan dana di sektor keuangan diserap dalam SBI yang juga memakan biaya yang tidak sedikit bagi bank sentral (sekitar Rp 22 triliun per tahun).  Perbankan mengalami masalah dalam melakukan pinjaman. Bahkan, karena prospek usaha domestik yang tidak menjanjikan para pengusaha enggan untuk mencairkan pinjaman yang telah disetujui perbankan (dewasa ini, kredit yang tidak digunakan telah mencapai lebih dari Rp 150 triliun).

• Terdapat kecenderungan meluasnya dualisme ekonomi.  Pertumbuhan cenderung terpusat pada sektor-sektor kegiatan ekspor (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, perkebunan dan pertambangan) dan investasi baru berada di lokasi yang ideal dengan kegiatan ekspor (di Batam misalnya). Sektor-sektor lain, yang pada umumnya berorientasi konsumsi domestik dan menyerap tenaga kerja yang tinggi, laju pertumbuhannya rendah seperti sektor pertanian pangan dan UKM.

• Implementasi regulasi di bidang planning, programming and budgeting yang menghambat proses pembangunan karena proses anggaran sering tidak terkait dengan kebijakan pokok, terlalu rumit, tidak fleksibel dan tidak dapat mengakomodasi program dan proyek yang multi-year. Akibatnya, back-loading kegiatan menjadi semakin parah, dan penyelesaian proyek multi-year berjalan lambat.

• Sektor logistik merupakan urat nadi bagi perdagangan dalam negeri maupun internasional. Tanpa kelancaran bekerjanya sektor logistik, proses produksipun dapat terganggu. Inflasipun akan dapat menjadi lebih tinggi akibat terjadinya ketersendatan di jalan raya dan di pelabuhan. Faktor lokasi dan ketepatan waktu menjadi sangat penting untuk diperhatikan, apalagi menjelang di lakukannya upaya menuju terbentuknya ASEAN economic community, di mana sektor logistik menjadi salah satu sektor yang pertama yang akan diintegrasikan. Siapkah sektor logistik kita menghadapi upaya integrasi ASEAN ini? Pemerintah memang sudah berupaya untuk menekan pungutan-pungutan yang terkait dengan tingginya biaya logistik, namun permasalahan di sektor logistik bukan hanya menyangkut pengurangan ongkos angkut. Perkembangan logistik yang baik harus selalu dikaitkan dalam mata rantai suplai dan arus barang/jasa. Ketentuan hukum yang jelas pun dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian dalam menjalankan usaha logistik. Perlu dipertegas kewenangan instansi untuk menangani sektor logistik yang penting ini, karena selama ini telah terjadi perebutan kewenangan antara departemen perdagangan, departemen perhubungan dan kementerian komunikasi dan informasi.

• Buruknya kualitas kebijakan, cenderung ad hoc karena payung kebijakan menyeluruh tidak dipersiapkan, mengakibatkan kredibilitas pemerintah yang rendah dan tidak meningkatkan iklim bisnis dan investasi. Contoh terakhir adalah respons terhadap kenaikan harga minyak bumi. Tidak adanya kebijakan energi yang komprehensif dan robust telah mengakibatkan pembahasan menjadi tidak konseptual, teknis dan berdimensi jangka pendek.

• Buruknya kerangka implementasi kebijakan lintas sektoral.  Hal ini terutama berkaitan dengan wewenang yang tidak jelas dan anggaran lintas sektoral yang tidak ada/terbatas bagi lead organizations yang diberi tugas.

• Relatif lebih rendahnya defisit anggaran untuk tahun 2007, yang dipekirakan akan hanya mencapai 1.3% dari PDB versus target ABPN-P sebesar 1.5% dari PDB, tampa baik dari segi sovereign risk; apalagi jika kita masukkan resiko kenaikan harga minyak dunia. Namun ”keberhasilan” menekan defisit anggaran tidaklah menjadi ukuran kinerja kebijakan fiskal yang baik, karena bersamaan dengan itu Indonesia kehilangan kesempatan untuk tumbuh dengan lebih cepat dan penciptaan lapangan pekerjaan lebih banyak. Kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah menjadi terganggu akibat ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran modal (capital spending) yang sangat dibutuhkan untuk mendukung perekonomian. Realisasi belanja modal pemerintah yang kurang dari 60% dari yang dianggarkan, bukanlah suatu prestasi yang dapat dibanggakan. Perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan anggaran (yang juga melibatkan departemen lain dan pemerintah daerah) harus segera dilakukan kalau kita tidak ingin kehilangan kesempatan emas momentum untuk tumbuh dengan lebih baik.

2.       Untuk memelihara dan meningkatkan daya saing dalam jangka panjang, sekarang ini kita hendaknya menyusun:

• Kebijakan strategik dan kerangka implementasi lintas sektor yang robust. Setidaknya untuk beberapa masalah yang penting seperti kebijakan energi, perluasan kesempatan kerja, sunset and sunrise industries, integrasi teknologi, perencanaan tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan untuk industri-industri tertentu.

• Pemerintah perlu membuat agenda besar tentang reformasi administrasi negara.  Reformasi ini hendaknya lebih dari sekedar kenaikan gaji dan perubahan job description.  Reformasi proses kebijakan merupakan komponen yang sangat penting bagi negara modern yang senantiasa berhadapan dengan berbagai masalah lintas sektor, masalah complex emergencies, masalah tak terduga yang timbul dari proses globalisasi dan regionalisasi.  Satu sama lain, hal-hal ini menuntut respons yang cepat dan memadai dari CEO pemerintah.  Dalam pada itu, kemampuan kantor Kepresidenan dalam bidang kebijakan strategik sangat terbatas.

Rekomendasi Kadin Indonesia

1. Mengimplementasikan program revitalisasi pertanian dan pedesaan.

2. Mengintegrasikan kebijakan pertanian, industri, dan energi nasional, sehingga tercipta suatu sinergi dalam mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki, guna menjamin terwujudnya food and energy security.

3. Menghilangkan segala hambatan yang membuat produksi dalam negeri kian tersisih di pasar domestik.

4. Mengamankan target lifting minyak mentah agar tekanan defisit APBN bisa diminimalisasikan; seraya mendorong diversifikasi energi, terutama meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

5. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan serta perbaikan kondisi infrastruktur di luar Jawa.

6. Menetapkan regulasi ruang lingkup dan koordinasi pemerintah tentang logistic (siapa yang mengkoordinir) agar mampu mendukung supply chain dari sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan agar dapat terintegrasi dengan system produksi global.

7. Memperdalam fixed capital formation dengan meningkatkan secara signifikan porsi investasi dalam bentuk permesinan.

8. Menempatkan posisi UMKM sebagai pelaku ekonomi dalam pembangunan nasional untuk menciptakan industri pendukung/penunjang pertumbuhan industri nasional. Pada waktu bersamaan, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akses UMKM terhadap kredit dan instrumen pembiayaan lainnya.

Pengantar:

Saya tiba-tiba ingat Aceh kala menemukan artikel di bawah ini waktu search di Google. Ketika ke sana Oktober lalu, saya mengunjungi banyak tempat. Kemajuan rekonstruksi Aceh sangat lambat. Hampir semua proyek BRR terlambat dan kualitas bangunan sangat buruk. Perumahan yang dibangun lembaga asing dan LSM dalam negeri jauh lebih baik, termasuk yang digerakkan oleh pegiat sosial yang sangat berdedikasi, Imam Prasodjo. Saya sempat pula mengunjungi taman bermain yang dibangun Body Shop, sangat berkualitas dan membanggakan. Tak hanya bangunan fisiknya, tapi juga konsep yang utuh untuk membangkitkan semangat anak-anak Aceh.

Semoga tulisan di bawah ini, yang dibuat sekitar 3 tahun lalu, menjadi ingat-ingatan bahwa PR Aceh masih jauh dari tuntas. Tulisan ini sangat istimewa bagi saya, karena juga merupakan persembahan saya, yang dutunjuk oleh teman-teman, sebagai co-chairman Komisi Darurat Kemanusiaan (dengan Teten Masduki). Ada kegeraman, banyak emosi, dan sentuhan batinnya. Semoga banyak benarnya. Kalau tak salah, inilah draft asli yang dimuat di Kompas, 10 Januari 2005.

***

BENCANA TSUNAMI DAN MASA DEPAN KITA
(Faisal Basri)

Bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember lalu telah menyayat hati masyarakat dunia. Gelombang simpati membahana. Aliran bantuan barang dan uang mengalir deras. Masyarakat dunia tak sekedar berduka, tetapi juga merasa bertanggung jawab atas derita jutaan manusia yang tewas, terluka, kehilangan tempat berteduh dan harta benda serta masa depan. Tak ada silang pendapat, tak ada erbedaan pandangan politik. Yang mengemuka cuma satu: solidaritas kemanusiaan yang melamapaui tembok-tembok perbedaan kebangsaan, suku, ras, agama, dan keyakinan politik.

Dalam bilangan hari konperensi internasional yang menghadirkan puluhan kepala pemerintahan dan petinggi lembaga-lembaga internasional bisa digelar di Jakarta. Mereka berlomba memperbesar komitmen dana, menawarkan berbagai macam bantuan. Sejarah akan mencatat bahwa inilah gelombang bantuan terbesar selama ini.

Di dalam negeri bencana ini juga telah menggugah seluruh lapisan
masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Solidaritas luar biasa yang
ditunjukkan oleh segenap lapian masyarakat telah memancarkan kembali kesadaran betapa kita memiliki modal dasar sosial yang tak ternilai untuk merajut masa depan yang penuh harapan. Kini berpulang kepada bangsa Indonesia sendiri: apakah mampu menjadikan bencana ini sebagai titik awal baru untuk bangkit dari keterpurukan di hampir segala bidang.

Bukti awal bahwa kita sudah berubah adalah cara kita dalam menyikapi dan menangani bencana. Sejauh ini pemerintah belum menyatakan bencana gempa bumi dan tsunami yang memorakporandakan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan beberapa daerah di Sumatra Utara sebagai "darurat nasional". Terlepas dari ada atau tidaknya payung hukum tentang darurat nasional, yang kita bayangkan ialah suatu reaksi cepat dan upaya total berskala nasional untuk menanggulangi bencana demi dan hanya untuk alasan kemanusiaan. Dari sisi ini harus diakui upaya kita masih terbatas. Masa berkabung nasional hanya tiga hari saja. Kita pun belum sepenuhnya melakukan mobilisasi potensi kekuatan nasional. DPR tidak mempercepat masa reses.

Kita memang memiliki Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanggulangan Bencana Alam, namun bisa dipastikan bahwa Badan ini ukurannya terlalu "sempit" untuk dikenakan menghadapi bencana sedahsyat yang kita alami ini. Sudah lebih dua minggu pascabencana, kita belum memiliki pemetaan dan sisterm informasi tentang lokasi berdasarkan intensitas kerusakan, jumlah korban dan pengungsi, perkiraan jenis dan jumlah kebutuhan, posisi stok maupun aliran bantuan barang dan dana.

Di sisi lain kita menyaksikan betapa cekatannya pemerintah mengumumkan kebutuhan dana yang dari waktu ke waktu jumlahnya menggelembung berlipat ganda. Pemerintah juga sangat cekatan memperkirakan nilai moratorium utang luar negeri yang hendak diusulkan di forum pertemuan Paris Club pada 12 Januari mendatang. Tak tanggung-tanggung, Wakil Presiden keluar dengan angka Rp 30 triliun untuk moratorium utang ini, padahal pemerintah hanya keluar dengan angka Rp 18 triliun untuk kebutuhan total penanganan bencana. Kecekatan juga tercermin dari telah ditandatanganinya utang baru dan pengalihan proyek-proyek pinjaman atas nama bencana tsunami. Pemerintah juga mungkin telah siap dengan daftar proyek rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana.

Pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik mungkin bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Namun tantangan terberat yang kita hadapi adalah membangun kembali asa jutaan manusia dengan seperangkat sistem sosialnya, dengan memelihara nilai-nilai dan karakteristik lokal masyarakat sehingga kebhinekaan bangsa tak mengalami reduksi.

Tak terkandung sedikit pun niat kita untuk memperkeruh masalah, apalagi menghumbar sumpah serapah, karena dengan begitu kita hanya akan menambah pilu rintihan para korban dan cibiran masyarakat internasional. Kita cuma berharap agar bencana ini ditangani tidak secara biasa dengan cara-cara dan prosedur yang normal, melewati lorong-lorong birokrasi yang kaku, dengan pengorganisasian dan mekanisme yang baku.

Pelibatan masyarakat lokal yang terkena bencana merupakan prasyarat mutlak dan seluruh program hendaknya merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelesaian konflik—sekali dan untuk selamanya. Partisipasi aktif masyarakat lokal merupakan bagian terintegrasi dari upaya membangkitkan kembali asa masyarakat, sehingga muncul rasa memiliki yang kuat atas keseluruhan program, bukan sebaliknya mereka hanya sebagai penonton dan pelaku pasif.

Jangan sampai terlontar kesan sejak dini dan juga di kemudian: Apa lagi yang hendak dilakukan "orang Jawa" di sini. Yang kita pulihkan bukan semata-mata prasarana dan sarana fisik, yang jauh lebih penting dan mendasar ialah manusia dan segala aspek kemanusiaannya. Dalam kaitan ini pula diperlukan penanganan khusus pada penanggulanan anak-anak korban bencana untuk menjamin masa depan mereka dan juga masa depan daerah bencana.

***

Kita berharap pemerintah mengikuti langkah Thailand dan India yang
menolak pinjaman luar negeri dengan persyaratan yang sangat lunak
sekalipun. Janji Presiden yang tegas-tegas menyatakan tak akan menambah pinjaman untuk menangani bencana hendaknya betul-betul ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran di bawahnya. Tindakan konkrit untuk itu ialah segera membatalkan semua kesepakatan pinjaman pascabencana yang sudah terlanjur ditandatangani.

Prinsip kedua yang perlu ditegakkan ialah menyeleksi secara selektif
tawaran moratorium utang (penundaan sementara pembayaran ciciclan dan bunga pinjaman). Jika opsi-opsinya sekedar penundaan, maka bisa saja cost of debt akan naik, hanya saja pembayarannya dialihkan kemudian. Cara ini bisa melenakan pemerintah, bahkan bisa menjadikan bencana tsunami sebagai "kuda tunggangan".

Jangan sampai justru moratorium utang memberikan keleluasan kepada pemerintah untuk memberikan konsesi-konsesi baru bagi
pengusaha-pengusaha besar ”apalagi yang bermasalah”dengan dalih untuk mendongkrat investasi dan pemulihan ekonomi. Toleransi maksimal yang bisa ditempuh pemerintah ialah opsi-opsi yang bisa mengurangi cost of debt, setidaknya lebih baik daripada opsi-opsi yang selma ini kita peroleh dari Paris Club.

Yang harus diupayakan secara maksimal adalah debt relief yang meliputi penjadwalan kembali pembayaran utang dengan syarat-syarat yang bisa memangkas cost of debt dan pengurangan utang. Dalam kaiannya dengan pengurangan utang, upaya hendaknya dititikberatkan pada pengurangan hingga penghapusan utang atas proyek-proyek yang hancur total dan rusak berat akibat bencana gempa bumi dan tsunami. Sedangkan permintaan debt relief atas proyek-proyek lainnya sepatutnya diupayakan di luar kerangka bencana.

Jika kita telah mampu menyusun sistem dan organisasi penangan bencana secara komrehensifyang melibatkan seluruh stakeholders bangsa, kiranya bantuan masyarakat dalam dan luar negeri serta bantuan hibah negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga internasional bisa dijadikan sebagai penggerak awal untuk memulihkan daerah-daerah bencana. Seandainya pemerintah bisa menjaga kepercayaan masyarakat domestik dan internasional, bukan tidak mungkin kontribusi bantuan nonpinjaman akan berperan penting hingga jangka menengah.

Satu potensi besar yang bisa dipertimbangkan ialah kontribusi dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) seluruh propinsi dan
kabupaten. Kita memiliki keyakinan kuat bahwa seluruh daerah akan
bersedia dengan tulus menyisihkan sebagian dari anggarannyauntuk
meringankan beban pembiayaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana. Skema ini bisa dirundingkan dengan melibatkan DPR, DPD, para gubernur dan bupati/walikota.

Adapun jumlahnya bisa didasarkan pada persentase tertentu dari pengeluaran pembangunan atau pengeluaran modal (capital expenditure) sesuai dengan kemamuan keuangan daerah masing-masing dan bisa diterapkan selama dua sampai tiga tahun ke depan.
Pendayagunaan dana dengan skema ini dan juga penghimpunan bantuan dari masyarakat luas dalam bentuk barang, uang dan tenaga niscaya akan memupuk semangat kebersaman masyarakat dan seluruh komponen bangsa.

Sudah saatnya bangsa ini membuka lembaran baru dengan tekad yang kuat untuk mengakhiri segala praktek bernegara yang terbukti membuat kita terpuruk berkepanjangan karena fondasinya yang rapuh. Bahu membahu seluruh elemen masyarakat dan pemerintah hendaknya tak sebatas pemberian bantuan, melainkan lebih jauh dari itu dengan memadukan segena kekuatan di dalam satu kerangka jalinan sinergis. Kebutuhan akan hal ini sangat mendesak terutama dalam menjamin agar seluruh bantuan bisa tersalurkan secara efisien dan efektif, tanpa sesen pun tercecer ke tangan-tangan kotor yang ternyata masih berkeliaran di tengah penderitaan rakyat.

Sungguh pemerintah akan sangat diuntungkan dan sekaligus mengatrol
kredibilitas mereka seandainya pelibatan elmen nonpemerintah tak sekedar sebatas wacana dan diundang dalam rapat-rapat serta memberikan masukan, melainkan terlibat secara utuh sejak awal perencanaan, pengorganisasian, hingga proses monitoring. Niat baik telah berkali-kali dikumandangkan oleh Presiden. Paling tidak niat baik itu sudah tercermin dari pembukaan akses seluas-luasnya bagi masyrakat untuk mengetahui segala aspek dari penanganan bencana ini.

Akhirnya, pelajaran berharga yang patut pula kita tarik dari cobaan berat ini ialah, ternyata kita selama ini bernegara dan berbangsa secara amatiran, membangun tanpa konsep, miskin visi, dan membangun dengan cara tambal sulam. Misalnya, salah satu yang paling terasa, kita baru sadar bahwa kekuatan tentara kita sedemikian sangat rapuhnya dengan persenjataan dan perlengkapan yang sangat minim.

Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang beradab, yang menegakkan nilai-nilai kepatutan. Kita buktikan bahwa kita serius memberantas korupsi. Jika kita bisa membuktikannya, mulai sekarang juga, niscaya kita akan mampu mengatasi bencana ini dan sekaligus keterpurukan bangsa tanpa harus menambah utang.
***

Seorang anak manusia

Tak punya apa-apa

Menatap masa depan dengan tertunduk kaku

Mendambakan kasih sayang dengan termangu

Ia tak punya siapa-siapa

Ia tak mau minta-minta

Hanya menunggu dan menunggu

dalam pilu yang menyayat hati

Ia terus berharap

Suatu waktu nanti

Dapat menggapainya

Walau hanya berwujud sekelebat bayang-bayang

Ia tak mau menodai kata hati

Ia jaga kehalusan budi

Ia tak kunjung penat

Karna cinta suci lebih abadi

Ia menengadahkan tangan dalam diam

Bermunajat ke hadirat-Nya

Seraya memohon ampunan

Ditemani lamat-lamat suara azan subuh

(Faisal Basri, Ciasem, 25 November 2007)

Rabu kemarin lusa saya ke Macau via Hong Kong. Tinggal landas dari bandara Soekarno-Hatta menjelang sore. Kala menyajikan makan malam, seperti biasa, ada menu pembuka: dua jenis salad, dan roti plus menteganya. Giliran muncul makanan utama, saya pilih menu ikan dan nasi panas. Mentega masih utuh.

Belakangan ini selera makan menurun, entah kenapa. Tiga iris ikan tak bisa saya habiskan. Tapi nasi habis saya lahap. Mentega itulah yang menolong. Seiris demi seiris mentega saya susupkan ke nasi yang masih hangat, membuat rasa nasi jadi gurih.

Saya teringat masa kecil dulu, sedang lahap-lahapnya selera makan. Kala Mak tak bisa menyajikan apa-apa, saya kerap menyolekkan mentega ke nasi panas. Oh.. masa lalu.

Saya juga punya kebiasaan ganjil, sampai sekarang sesekali masih dilakukan. Jika selera makan terkikis, saya beli durian untuk jadi lauk tunggal menemani nasi. Buyut saya melakukannya juga, tapi kelihatannya cuma menular ke cicitnya yang ini.

Bagi sahabats yang pernah ke Kalimantan tentu pernah melihat, atau mungkin merasakan elai (bukan lae), sejenis durian. Elai berwarna kemerahan, tak menyebar bau menyengat seperti durian. Konon, elai tak mengandung kolesterol.

Elai, banyak dijumpai di Kalimantan. Yang ini didapat di Samarinda.

Ingin tahu makanan favorit saya? Rasanya hampir semua jajanan pinggir jalan saya suka. Di antaranya: soto mie YPK, toge goreng mana saja (tapi yang terasa paling enak adalah yang di rest area jalan tol arah Bogor-Jakarta), ketoprak ciragil, gado-gado boplo, dan pecel-madiun gondangdia, mpek2 saga (sudi mampir, Palembang). Dulu suka juga mie ayam bloon, tapi sekarang tak ada yang temani ke sana.   

Kalau urusan teh tarik, yang paling enak di tea addict, jl. gunawarman. Urusan kopi? Ya di Banda Aceh, di keude kupi Abu Solong, Ulee Kareng, tempat teman-teman beraneka latar belakang berdiskusi. Cara memasak yang unik, bikin rasa kopi lebih "nendang". Ngopi di tepian danau toba juga nikmat. Mungkin lebih karena cuaca dan suasananya. Saya baru dapat kopi Siborongborong. Duh, enak sekali, aromanya yahud.

Di dapur Warkop (Keude kupi) Abu Solong, Ulee Kareng, Banda Aceh. Beginilah kopi dimasak.

Pada 6 Desember lalu Bank Indonesia menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 8 persen. Banyak kalangan, termasuk pemerintah menyambut baik langkah ini. Namun, agaknya kita perlu mencermati lebih seksama.

Kita sudah barang tentu lebih yakin penurunan BI rate punya landasan yang kuat apabila laju inflasi sedang dalam kecenderungan menurun. Faktanya penurunan laju inflasi baru berlangsung dalam tiga bulan terakhir dan gerak turunnya sangat lambat. Inflasi (Indeks harga konsumen) bulan November masih tergolong tinggi, yakni 6,71persen, sementara itu inflasi inti (core inflation) juga masih tergolong sangat tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, yakni 6,25 persen (year on year). Laju inflasi bulan Desember dan sekaligus laju inflasi untuk keseluruhan tahun 2007 diperkirakan lebih tinggi lagi, boleh jadi mendekati 7 persen. Laju inflasi relatif tinggi masih akan membayang-bayangi perekonomian Indonesia pada 2008: harga BBM akan naik, juga listrik, bahan makanan, dan sebagainya.

Berarti, selisih BI rate dengan inflasi hanya sedikit di atas 1 persen, bahkan tak tertutup kemungkinan bisa di bawah 1 persen. Sebagai perbandingan, Fed Fund Rate (AS) dewasa ini adalah 4,5 persen, dan laju inflasi 2,8 persen. Sehingga selisihnya 1,7 persen. Selisih di AS sudah lebih tinggi dari Indonesia.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa semakin tipis selisih tersebut, menyebabkan stabilitas makroekonomi terganggu. Apalagi sekarang laju inflasi sudah melampaui suku bunga deposito.

Peraga di atas menunjukkan, negara-negara yang mengalami tekanan inflasi menaikkan suku bunga. Ada sepuluh negara yang melakukan langkah tersebut (gambar sebelah kanan, kebanyakan negara-negara Eropa). Sebaliknya, negara-negara yang mengalami ancaman resesi menurunkan suku bunga (gambar sebelah kiri: Amerika Serikat, Brazil, dan Turki).

Apakah bagi Indonesia lebih besar ancaman resesi atau inflasi? Fakta menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi (produk domestik bruto) sudah mengalami peningkatan yang terus menerus selama enam triwulan berturut-turut, kecuali triwulan pertama 2007. Akselerasi pertumbuhan tampaknya masih akan berlanjut pada triwulan keempat 2007 dan tahun depan.

Dari gambaran di atas, tampaknya ancaman inflasi lebih nyata, sedangkan ancaman resesi untuk sementara waktu "jauh api dari panggang." Jika ini yang jadi kenyataan, BI terpaksa kembali menaikkan BI rate. Kalau ini yang terjadi, kredibilitas BI merosot, sehingga menambah ketakpastian.

Kita harus lebih waspada. Bagi yang memiliki portofolio di pasar uang dan pasar modal, hendaknya lebih berhati-hati. Tahun 2008 tampaknya akan lebih gonjang-ganjing.

Satu catatan terakhir, cadangan devisa kita pada 30 November turun cukup tajam sebesar lebih dari US$1 miliar, persisnya US$1,132 dibandingkan posisi seminggu sebelumnya (23 November). Penurunan setajam ini sangat jarang terjadi dalam 3 tahun terakhir, kecuali tatkala kita dua kali mempercepat pembayaran utang kepada IMF. 

KATA PENGANTAR:[1]

PELAJARAN APA YANG BISA KITA PEROLEH

DARI FENOMENA DUNIA YANG KIAN DATAR?

(Faisal Basri)

Pada awal dekade 1980-an kita sudah mengenal istilah Revolusi “Triple-T” untuk menjelaskan terjadinya perubahan mendasar dalam perekonomian dunia dan hubungan ekonomi antarbangsa yang dipicu oleh perkembangan pesat di bidang teknologi telekomunikasi, transportasi, dan turisme. Revolusi ini menyebabkan pergerakan barang dan jasa serta faktor-faktor produksi ibarat arus air yang mengalir deras ke segala penjuru dunia. Lalu, kita semakin akrab dengan kata globalisasi yang menggambarkan dunia tanpa tapal batas (borderless world).

Sebetulnya globalisasi bukanlah suatu fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Sebelum kemunculan nation-state, perdagangan dan migrasi lintas benua telah sejak lama berlangsung. Jauh sebelumnya perdagangan regional telah membuat interaksi antar-suku bangsa terjadi secara alamiah. Sejak masa sejarah modern, khususnya sebelum memasuki abad ke-20 ini, globalisasi dipandang sebagai gelombang masa depan. Dua dekade sebelum Perang Dunia I, arus uang internasional telah mengikatkan Eropa lebih erat dengan Amerika Serikat, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Pasar modal mengalami booming di kedua sisi Atlantik, sementara itu bank dan investor-investor swasta sibuk mendiversifikasikan investasinya dari Argentina hingga Singapura.[2] Namun sejalan dengan siklus ekonomi dan politik dunia, gelombang globalisasi juga mengalami pasang surut.

Gelombang globalisasi yang melanda seantero dunia sejak dekade 1980-an jauh berbeda dari segi intensitas dan cakupannya. Proses konvergensi yang kita saksikan akibat dari globlisasi dewasa ini praktis telah menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan, yang tak saja di segala bidang (ekonomi, bisnis, budaya, politik, ideologi), melainkan juga telah menjamah ke tataran systems, processes, actors, dan events.

                Thomas L. Friedman menyaksikan dan merasakan sendiri “aliran darah” yang menjalar ke sekujur benua yang membuat setiap pelosok dunia bisa menghirup udara globalisasi seandainya mau membuka diri. Pengalaman perjalanannya ke banyak negara membuat akumulasi pengalamannya mendahului para ilmuwan dalam melakukan rekonstruksi teori-teori yang ada. Ia menjadikan pengalaman perjalanan dan dialog langsung dengan para pelaku bisnis dan pemimpin pemerintahan sebagai bekal berharga untuk memahami dunia baru.

                Yang ia tuliskan di dalam buku ini sebetulnya tak jauh dengan serba-serbi globalisasi yang sudah banyak kita dengar dan baca. Mungkin Friedman gemas dengan observasinya bahwa betapa sejumlah kalangan lebih banyak bicara tentang globalisasi tetapi kurang tanggap akan perubahan yang harus dipersiapkan dan disikapi untuk menghadapinya. Dengan mengambil judul The World is Flat, Friedman mencoba untuk lebih menggugah pembacanya agar lebih sigap memahami dan menyikapi realitas baru.

                Konsekuensi logis dari dunia yang kian datar ialah harga-harga barang cenderung akan sama di seantero dunia. Suatu negara tak bisa lagi mengandalkan daya saingnya dari kemelimpahan sumber daya alam, karena perbedaan harga pasar bahan baku tak lagi mencolok dari satu ke lain tempat yang bernaung di alam globalisasi. Ongkos tenaga kerja yang murah juga tak lagi bisa diandalkan untuk mempertahankan daya saing produk, karena lambat laun harga riil dari faktor-faktor produksi juga cerderung akan mengalami konvergensi (equalization of factor prices). Demikian pula dengan segala sesuatu yang merupakan kos variabel (variable cost) akan mengalami kecenderungan yang sama.

***

                Kita seharusnya sudah jauh-jauh hari mengantisipasi kecenderungan dunia yang baru itu. Kita tak bisa lagi terus termangu dan menunggu secara pasif datangnya modal asing dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja murah. Demikian pula halnya dengan pebisnis domestik yang tak bisa lagi berleha-leha karena di masa itu dengan leluasa menikmati biaya produksi variabel yang murah karena memperoleh konsesi dan perlindungan dari penguasa.

                Era proteksi berlebihan telah berlalu. Tenaga kerja tak lagi murah, apalagi kalau yang menjadi ukuran adalah upah riil. Pasar domestik tak lagi terisolasi, melainkan sudah terintegrasi dengan pasar regional di bawah kerangka Asean Free Trade Area (AFTA) dan Asia Pacific Econimic Cooperation (APEC) serta berbagai perjanjian perdagangan bebas yang bersifat bilateral.

                Di era demikian, para pelaku bisnis transnasional semakin mengintegrasikan proses produksinya dalam kerangka global production network untuk mencapai tingkat efisiensi tertinggi dengan mengeksploitasikan economies of scale dan value chain management. Tuntutan untuk bisa bersaing adalah dengan memastikan bahwa seluruh kebutuhan bahan baku bisa didapat dari segala tempat dengan harga yang termurah, datang tepat waktu, dan dengan kualitas yang prima. Stok bahan baku maupun barang jadi diusahakan nihil sehingga turut menekan cost of money.

                Singkatnya, penentu daya saing bergeser dari kos variabel ke kos tetap (fixed cost). Perusahaan akan memilih lokasi yang kos tetapnya paling rendah, karena kos variabel praktis sama di semua lokasi. Maka berbondong-bondonglah para investor dari mana pun untuk menyemut ke lokasi-lokasi yang memiliki infrastrukutur paling lengkap dan berkualitas. Investor tentu enggan mendirikan pabrik di suatu negara atau daerah kalau mereka harus membangun sendiri pelabuhan dan jalan raya, harus mengadakan sendiri pembangkit listrik dan instalasi air bersih, dan harus membayar mahal pembebasan tanah serta segala biaya untuk memulai usaha.

                Oleh karena itu, mungkin belum sepenuhnya disadari, persaingan pada hakekatnya telah berubah bentuk, dari persaingan antarperusahaan menjadi persaingan antarnegara. Karena, negara lebih banyak berperan dalam penyediaan[3] segala sesuatu yang menentukan kos tetap. Bukan berarti bahwa negara harus menyediakan semua kebutuhan yang menjadi kos tetap bagi perusahaan. Kecuali dalam hal perizinan dan regulasi publik, pemerintah bisa membuat regulasi yang membuat pengadaan infrastruktur mengikutsertakan keterlibatan pihak swasta.

                Dengan membaca buku ini, sungguh terasa sekali dibutuhkannya pemahaman baru atas realitas yang telah amat berubah. Juga dituntut cara berpikir dan pendekatan baru dalam berbisnis dan mengelola negara. Pengalaman dan keberhasilan masa lalu jelas sangat tidak memadai untuk menggapai harapan dan perbaikan di masa depan.

                Kita sangat prihatin menyaksikan bertaburannya anomali di sekeliling kita. Dunia datar yang telah menghasilkan inflasi dunia yang semakin rendah ternyata tak kita nikmati. Inflasi di Indonesia masih saja relatif sangat tinggi. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara yang lebih miskin dari kita seperti Bangladesh, Pakistan, dan Sri Lanka saja, inflasi di Indonesia masih lebih tinggi.

                Yang paling memprihatinkan ialah tersegmentasinya pasar domestik. Di tengah pasar dunia yang semakin terintegrasi, pasar di Indonesia terpilah-pilah akibat biaya transportasi yang sangat mahal. Onglos angkut kontainer dari Jakarta ke Batam hampir dua kali lipat dari ongkos angkut kontainer dengan ukuran yang sama dari Singapura ke California. Jeruk impor bisa jauh lebih murah karena membawa jeruk dari Brastagi ataupun Pontianak ke pulau lain membutuhkan biaya yang tak kepalang. Selain biaya transpor yang mahal, juga banyak sekali pungutan yang harus dibayar, baik yang resmi maupun yang ilegal. Negara kesatuan tak termanifestasikan dalam kegitan ekonomi sehari-hari, karena justru tercipta sekat-sekat di dalam wilayah Indonesia sendiri. Sungguh sangat ironis menyaksikan tak terjadi free movement of goods and services di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah direvisi berulang kali pun tak mencantumkan prinsip dasar bernegara seperti itu.

                Banyaknya anomali menunjukkan betapa tak memadainya kesiapan kita menghadapi globalisasi dan dunia yang makin datar. Kita menyadari bahwa tak semua aspek dari globalisasi dan dunia yang kian datar harus kita terima dengan pasrah. Tapi kita tak bisa menafikan—apalagi mengisolasikan diri—dari perubahan lingkungan dunia. Kita tak harus tunduk kepada semua kaidah kapitalisme global dan aturan yang sebagian besar didiktekan oleh negara-negara maju. Namun, bagaimanapun kita tak pantas mengelak dari elemen-elemen dasar globalisasi.

                Kita sejak jauh hari sebelum merdeka merupakan warga dunia yang sangat akrab berdagang dengan berbagai kawasan di dunia. Interaksi ekonomi dengan masyarakat dunia merupakan keniscayaan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, karena tak mungkin kita bisa memenuhi segala kebutuhan rakyat dengan menghasilkannnya sendiri. Pembukaan UUD 1945 semakin meyakinkan kita bahwa kita mampu dan percaya diri terlibat dalam pergaulan antarbangsa

                Pekerjaan rumah kita adalah memperkokoh sendi-sendi kehidupan agar tegar menghadapi berbagai ekses yang ditimbulkan dari dunia yang kian datar dan tak terhempas dari segala terpaan angin kencang yang bertiup tak bersahabat dari “roh jahat” globalisasi. Kesiapan kita sangat bergantung pada kemampuan untuk membenahi pasar domestik dengan cara melumatkan lemak-lemak yang semala ini membelenggu diri kita sendiri, yang membuat gerak langkah kita sangat lamban dan cepat lungkai menghadapi turbulensi yang berasal dari lingkungan eksternal.

***

                Di bagian awal bukunya (Bab 1) Friedman bercerita panjang lebar tentang kekaguman yang ia lihat dan alami sendiri di tempat terpencil di Benggalor, India. Di tempat ini dia merasa tak seperti di negeri yang dalam hal pendapatan perkapita tergolong negeri miskin. Perusahaan-perusahaan ternama kelas dunia di bidang industri manufaktur dan jasa  mengelilingi tempat ia bermain golf. Pendek kata, apa yang biasa ia temui di negerinya ada di “Lembah Silikon“-nya India. Ia memandang perjalanannya sebagai perjalanan eksplorasi seperti Colombus. Kesan yang sangat dalam dari perjalanannya ke Benggalor dan tempat-tempat lain itulah yang menjadi inspirasi bagi Friedman untuk menjadikan The World Is Flat.

                Tapi Dunia datar tak melulu membicarakan keleluasaan pelaku-pelaku bisnis transnasional yang merambah ke segala penjuru dunia. Friedman tak lupa memberikan semangat kepada negara-negara berkembang untuk cepat bergegas menggapai kesempatan di dunia yang kian datar. Karena begitu banyak kesempatan yang tercipta dari dunia baru dengan kaidah barunya. Semua pihak punya kesempatan untuk mamanfaatkannya agar bisa lebih menyejahterakan rakyat.

                Setiap negara niscaya memiliki potensi-potensi lokal yang bisa dikembangkan, bahkan ke tingkat yang nyaris tak terbatas. Jangan sekali-kali melupakan untuk selalu memupuk potensi lokal ini. Ironisnya, di Bab 10, Friedman memberikan ilustrasi tentang betapa banyak kendala yang dihadapi oleh pengusaha Indonesia yang sebetulnya sudah mampu berkiprah di dunia datar, tetapi sungguh malang kendala yang menghadang sedemikian banyak. Si pengusaha yang bermukim di Jakarta, bernama Tengku, kehilangan banyak langganannya karena karut-marut birokrasi yang sudah tak terperikan.

                Friedman juga melihat Indonesia baru sebatas mampu menghasilkan bahan mentah yang kalau ekspansinya sebatas perluasan lahan, niscaya akan merusak natural habibats terancam. Secara implisit, Friedman mendorong agar negara-negara seperti Indonesia memperbaiki diri agar bisa memperoleh manfat jauh lebih banyak dengan membenahi supply chain.

                Mengahadapi dunia yang datar memang bukan semata-mata persoalan ekonomi. Seluruh sendi kehidupan harus dibenahi. Buku karya Friedman ini, terutama, sudah sepatutnya menjadi acuan membangunkan kita dari tidur nyenyak. Para petinggi negara, birokrat, dan politisi adalah kalangan yang paling mendesak untuk membaca buku ini.

***

Semakin banyak informasi dan data yang saya himpun, semakin jelas duduk masalah persoalan energi kita. Penyelesaiannya harus komprehensif. Tak cukup dengan jalan pintas seperi program yang akan diluncurkan pemerintah mulai awal tahun depan, yakni konversi dari premium oktan 88 ke premium oktan 90.

Ikhwal program ini bisa dilihat pada tulisan Analisis Ekonomi di Kompas, Senin besok, halaman 1. Bagi Sobats yang ingin tambahan informasi tentang migas kita, siapa tahu belum punya, bisa dilihat di http://faisalbasri.blogs.friendster.com/Info%20migas.ppt

Semakin banyak informasi dan data yang saya himpun, semakin jelas duduk masalah persoalan energi kita. Penyelesaiannya harus komprehensif. Tak cukup dengan jalan pintas seperi program yang akan diluncurkan pemerintah mulai awal tahun depan, yakni konversi dari premium oktan 88 ke premium oktan 90.

Ikhwal program ini bisa dilihat pada tulisan Analisis Ekonomi di Kompas, Senin besok, halaman 1. Bagi Sobats yang ingin tambahan informasi tentang migas kita, siapa tahu belum punya, bisa dilihat di http://faisalbasri.blogs.friendster.com/Info%20migas.ppt

Jangan berdesah pada awan//Karena dia cepat meninggalkanmu

Jangan bersandar pada bayang-bayang//Karena seketika dia akan lenyap

Jangan sesekali berharap pada angin//Karena dia akan menghempaskanmu

Jangan percaya pada keindahan pelangi//Karena dia akan sirna di akhir senja

Bersandarlah pada keteguhan hati//Berpijaklah pada keyakinan diri//Bertumpulah pada suara nurani

(Faisal Basri, penerbangan dari Bengkulu ke Jakarta, 9 November 2007)