Catatan Ekonomi Akhir Tahun Kadin
Pengantar:
Sobats, tadi siang Kadin Indonesia menyampaikan catatan akhir tahun tentang ekonomi, yang langsung dipimpin Ketua Umum Kadin Indonesia. Banyak hal diungkapkan. Antara lain pola pertumbuhan yang menghadirkan kesenjangan yang makin lebar, masa depan lebih cerah di luar Jawa, dan persoalan-persoalan aktual lainnya. Bagi yang ingin mendalami lebih jauh, tersedia tiga lampiran. Bisa dilihat di Catatan Akhir Tahun Kadin-191207-final.doc. Juga dilampirkan versi power point di Presentation Kadin 19 Desember 2007.rar. Bagi yang kesulitan membuka power point, jangan segan-segan kirim lewat japri.
19 Desember 2007
CATATAN AKHIR TAHUN
KADIN INDONESIA
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2007 diperkirakan mencapai atau setidaknya mendekati target yang ditetapkan pemerintah di dalam APBN 2007. Momentum percepatan pertumbuhan sudah kembali hadir, sebagaimana ditandai oleh pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang praktis selama enam triwulan berturut-turut menunjukkan peningkatan terus menerus. Pada tahun 2007 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sekitar 6,2 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) sebesar 5,9 persen.
Kestabilan makroekonomi cukup terjaga dengan kecenderungan membaik. Hal ini antara lain tercermin dari nilai tukar Rupiah yang relatif tak bergejolak, kecenderungan penurunan suku bunga, dan laju inflasi yang jauh lebih rendah dari tahun 2006. Kinerja neraca pembayaran (balance of payments) juga membaik di segala lini: akun perdagangan barang (trade account), akun semasa (current account), maupun akun modal (capital account). Perbaikan kinerja neraca pembayaran bermuara pada peningkatan cadangan devisa yang cukup signifikan. Posisi cadangan devisa per 30 November 2007 tercatat sebesar US$54,9 miliar, suatu peningkatan tajam dibandingkan posisi akhir tahun 2006 sebesar US$34,7 miliar. Di akhir November, cadangan devisa sempat menurun sebesar US$1,1 miliar dibandingkan posisi seminggu sebelumnya, yang terutama akibat upaya menolong nilai tukar Rupiah yang sedang tertekan. Namun, seminggu kemudian (7 Desember) naik kembali menjadi US$55,1 miliar.
Sementara itu, di pasar modal diwarnai oleh rekor-rekor baru IHSG (indeks harga saham gabungan), SUN (Surat Utang Negara) yang terus diminati oleh investor domestik maupun asing, serta ORI (Obligasi Republik Indonesia) yang selalu terserap oleh investor perseorangan dengan nilai yang melebihi target. Dilihat dari komposisi SUN yang dipegang oleh investor asing terlihat bahwa yang jatuh tempo di atas 10 tahun menduduki porsi terbesar. Ini menandakan bahwa di mata investor institusional asing, prospek ekonomi Indonesia dalam jangka panjang cukup menjanjikan.
Sejak semester kedua 2007 ekspansi kredit perbankan meningkat relatif tajam, dan lebih tinggi ketimbang peningkatan dana pihak ketiga. Sehingga, LDR (loan-to-deposit ratio) juga naik mendekati 70 persen, dengan catatan bahwa jumlah kredit yang belum dicairkan (undisbursed loans) masih tetap tinggi.
Dari gambaran di atas, bisa disimpulkan bahwa secara umum dan agregat, kinerja perekonomian Indonesia selama tahun 2007 menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Namun, jika kita telaah lebih mendalam dan rinci, gambarannya tak sebaik “tampak luar”. Paling tidak, pola dan arah perkembangan ekonomi menunjukkan mixed signals. Seandainya signals yang terhadirkan lebih konsisten, niscaya perkembangan ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik dan sekaligus lebih tangguh dalam menghadapi goncangan eksternal dan menjawab persoalan-persoalan sosial di dalam negeri.
Pola Pertumbuhan Sektoral
Selama lima tahun terakhir pola pertumbuhan sektoral menunjukkan kesenjangan yang masih cenderung lebar antara sektor tradable dan non-tradable. Sektor tradable tumbuh relatif jauh di bawah pertumbuhan PDB; sebaliknya sektor non-tradable menunjukkan pertumbuhan yang selalu lebih tinggi dari PDB. Dengan pengecualian sektor pertanian pada triwulan III 2007 yang tumbuh “menakjubkan” (8,9 persen), seluruh unsur sektor tradable (pertanian, pertambangan & penggalian, dan industri manufaktur) mengalami tekanan. Sebetulnya, industri manufaktur sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pada paruh pertama 2007, namun memasuki triwulan ketiga kembali “loyo”, terutama karena diterjang oleh kenaikan tajam harga energi (bahan bakar minyak dan listrik)). Kemerosotan pertumbuhan industri manufaktur terjadi hampir merata. Perlu dicatat bahwa selama periode prakrisis, industri manufaktur tumbuh rata-rata jauh di atas PDB, bahkan tak jarang mencapai dua digit.
Primadona di sektor non-tradable adalah subsektor komunikasi yang dalam lima tahun terakhir selalu tumbuh di atas 20 persen dan subsektor transportasi udara yang tumbuh rata-rata di atas 10 persen. Subsektor lain yang tumbuh di atas PDB dengan cukup konsisten ialah keuangan nonbank, perdagangan besar & eceran, serta listrik, air & gas, dan konstruksi. Berarti, pertumbuhan tinggi di sektor non-tradable terjadi secara relatif merata.
Bertolak dari pola demikian, maka bisa disimpulkan bahwa ada faktor struktural yang membuat pola pertumbuhan sektoral semakin kontras: tradable versus non-tradable.
Pola pertumbuhan yang kontras seperti itu lazimnya terjadi di negara yang telah melalui tahapan industrialisasi yang matang. Sementara di Indonesia industrialisasi masih menuju pematangan di tahap industrializing. Dengan kata lain, peranan sektor industri manufaktur sebetulnya masih bisa dipacu hingga mencapai sekitar 35 persen dari PDB. Setelah itu, baru lambat laun mulai berkurang. Jika peranan sektor industri manufaktur masih di bawah 30 persen tapi sudah mandeg, bahkan turun walau sangat tipis, berarti ada tanda-tanda kita mengalami “deindustrialisasi” dini. Ini menandakan kualitas pertumbuhan sektoral tidak optimal, sehingga sulit diharapkan memberikan sumbangan berarti bagi penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta perbaikan ketimpangan.
Pola pertumbuhan berdasarkan Penggunaan
Kualitas pertumbuhan juga terancam jika ditopang oleh komponen-komponen penggunaan (expenditure) yang kurang menjamin kesinambungan pertumbuhan. Selama 5 tahun terakhir, penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi privat (private consumption). Bahkan dalam lima triwulan terakhir pertumbuhan konsumsi privat tumbuh semakin kencang. Jika kita melihat trend penyaluran kredit perbankan, tampak bahwa pertumbuhan kredit konsumsi jauh melebihi kredit investasi selama periode 2003-05, lalu merosot dengan pertumbuhan negatif pada tahun 2006, namun kembali melonjak pada tahun 2007. Patut diduga bahwa peningkatan laju pertumbuhan konsumsi privat makin ditopang oleh kredit (utang). Hal ini tentu saja tidak akan bisa bertahan lama, sehingga diperkirakan pada tahun 2008 sumbangsih konsumsi privat dalam pertumbuhan ekonomi akan melemah.
Penyumbang pertumbuhan yang belakangan ini cukup menonjol ialah ekspor. Namun, sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan laju perdagangan dunia, pertumbuhan ekspor mulai melamban pada triwulan III 2007. Kecenderungan tersebut tampaknya akan berlanjut pada tahun mendatang. Pada waktu yang bersamaan pertumbuhan impor justru diperkirakan lebih tinggi. Sehingga, ekspor neto cenderung akan menyusut.
Agar bisa mengimbangi kecenderungan menurunnya sumbangan konsumsi privat dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor), mau tak mau pilihan harus diarahkan pada investasi yang diukur berdasarkan data pembentukan modal tetap (fixed capital formation). Sayangnya, sejauh ini pertumbuhan investasi masih sangat labil. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2004, yakni 15,7 persen. Namun setelah itu melorot menjadi 9,9 persen pada tahun 2005 dan hanya 2,9 persen pada tahun 2006. Dalam empat triwulan terakhir, pertumbuhan investasi berfluktuasi sekitar 6,9 hingga 8,8 persen. Ini masih berada di bawah target pemerintah sebesar 12 persen.
Jika kita telusuri lebih lanjut, ternyata gambaran pembentukan modal tetap kian kurang menjanjikan bagi terpeliharanya landasan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang kokoh. Sekitar 76 persen dari pembentukan modal tetap adalah dalam bentuk konstruksi (bangunan), sedangkan yang dalam bentuk mesin dan alat transport masing-masing hanya 6,4 persen untuk domestik dan 17,2 persen untuk luar negeri (impor). Agar investasi memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi penyerapan tenaga kerja, maka porsi mesin harus lebih didorong.
Pengeluaran pemerintah, baik dalam bentuk konsumsi dan investasi, tampaknya kurang bisa diharapkan, mengingat pada tahun 2007 dan 2008 APBN harus menanggung beban subsidi yang sangat berat akibat tingginya harga minyak dan kemerosotan produksi minyak di dalam negeri. Juga beban yang masih cukup besar untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri. Ditambah lagi dengan kendala birokrasi yang membuat masih tersendatnya realisasi anggaran investasi pemerintah.
Lingkungan Global
Risiko terjadinya resesi dunia sebagai akibat dari krisis sektor keuangan (sub-prime mortgage) di Amerika Serikat (AS) tampaknya telah mengalami penurunan setelah dilakukannya beberapa langkah pre-emptive oleh Bank Sentral Amerika dalam bentuk penurunan suku bunga kebijakannya ke arah 3,5 persen di tahun 2008, serta beberapa rencana US Treasury untuk membantu masyarakat kurang mampu di AS supaya tidak kehilangan kepemilikan rumah mereka. Namun, tetap saja perekonomian AS akan mengalami perlambatan laju pertumbuhan, yang kemungkinan juga akan diikuti oleh sedikit perlambatan laju pertumbuhan di beberapa negara di Asia, termasuk China dan India yang merupakan motor pertumbuhan Asia dan juga dunia. Perlambatan laju pertumbuhan beberapa negara mitra dagang utama Indonesia ini kemungkinan akan sedikit mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2008 melalui sedikit perlambatan dalam laju pertumbuhan ekspor Indonesia.
Perkiraan penurunan suku bunga kebijakan di AS (US Fed funds rate) yang cukup signifikan sampai semester 1 tahun 2008 seharusnya dapat membuka ruang gerak yang lebih besar bagi Bank Indonesia (BI) guna menurunkan kembali suku bunga kebijakannya (BI rate). Namun karena ancaman inflasi yang masih relatif tinggi (akibat kenaikan dan tetap tingginya harga-harga komoditi di pasar global (minyak dan gas, serta bahan makanan), tampaknya ruang gerak itu akan mengecil drastis, kalau tak hendak dikatakan hilang sama sekali. Ancaman inflasi ini juga dialami oleh negara-negara berkembang di Asia dan Amerika Latin, sehingga diperkirakan akan terjadi pengetatan moneter di negara-negara yang mengalami tekanan inflasi tersebut. Indonesia sendiri mungkin akan bisa menghindari proses terjadinya pembalikan arah suku bunga kebijakan—tak perlu menaikkan suku bunga kebijakannnya—asalkan tekanan laju inflasi dapat dikurangi dengan beberapa kebijakan pangan, energi, dan perbaikan infrastruktur guna memperlancar distribusi barang dan jasa. Namun tampaknya masih terdapat kerancuan dalam pembagian wilayah wewenang dan tanggung jawab yang berkaitan dengan logistics antara Departemen Perhubungan dan Departemen Perdagangan.
Trend pelemahan nilai dollar AS yang sudah terjadi selama ini, mungkin akan terus berlangsung, sejalan dengan akan makin melebarnya gap suku bunga di AS dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, anehnya, hal itu tidak terjadi dengan nilai nominal mata uang Indonesia (Rupiah), yang diperkirakan akan masih sedikit tertekan di kisaran Rp 9.250 – 9.400 per dollar AS di tahun 2008. Nilai riil Rupiah memang akan tetap menguat, yang berarti akan terjadi penurunan daya saing dari produk-produk Indonesia di pasar dunia, terutama sekali untuk produk-produk hasil industri manufaktur nonmigas.
Pelemahan nilai nominal Rupiah tampaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor domestik, seperti naiknya kebutuhan impor barang dan jasa sejalan dengan kecenderungan terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi di tahun 2008, serta bertambah besarnya permintaan atas dollar AS oleh Pertamina membiayai impor minyak mentah dan BBM, sementara penambahan suplai dollar dari ekspor migas tidak masuk ke pasar valuta asing, melainkan langsung menambah cadangan devisa BI.
Tampaknya penghematan penggunaan BBM dan peningkatan produksi BBM dalam negeri merupakan suatu keharusan supaya Indonesia tidak lagi selalu tertekan oleh tingginya harga minyak dunia. Ironis memang bila mengingat Indonesia sebagai salah satu penghasil migas dunia harus menghadapi masalah setiap kali harga BBM naik dengan pesat, demikian pula kalau melorot tajam. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat proses produksi migas yang juga disertai dengan usaha penghematan dan penurunan konsumsi migas, termasuk pengalihan ke sumber energi yang dapat terbarukan (renewable) tampaknya tidak dapt ditawar-tawar lagi. Namun, tentu saja untuk merealisasikannya butuh waktu.
Salah satu risiko yang masih tetap menghantui perekonomian Indonesia, walaupun selama ini dampaknya masih relatif terbatas di sektor keuangan saja, adalah bila terjadi pembalikan arus modal masuk portofolio secara deras, baik karena para investor asing itu menjadi lebih risk averse atau karena terjadinya yendaka (penguatan nilai Yen Jepang secara cepat) yang memicu terjadi pembalikan arah Yen carry trade, atau juga karena faktor-faktor domestik yang dianggap sudah tidak lagi mendukung perolehan imbal hasil yang tinggi bagi investor asing tersebut. Kebutuhan pembiayaan APBN yang cukup besar dalam bentuk obligasi pemerintah di tahun 2008, jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat menaikkan tingkat risiko pembalikan arus modal masuk ini. Pengembangan pasar-pasar khusus untuk surat berharga negara (SBN), seperti obligasi ritel, peningkatan peran daerah surplus dalam membeli SBN, serta pengembangan surat berharga syariah menjadi suatu keharusan.
Prospek Jangka Pendek (2008)
Indonesia sebetulnya sudah mulai kembali muncul di dalam radar FDI (foreign direct investment). Berdasarkan kajian EIU (Economist Intelligence Unit, 2007), untuk periode 2007-2011, posisi Indonesia berada pada urutan 36 dalam daftar penerima FDI. Pada periode tersebut, FDI yang masuk ke Indonesia diperkirakan sekitar US$6,6 miliar rata-rata setahun. Daya tarik Indonesia memang belum seperti di era 1980-an. Negara-negara yang menjadi primadona FDI dewasa ini dan lima tahun mendatang ialah: China, India, dan sejumlah negara Eropa Timur.
Kemunculan Indonesia dalam radar FDI sejalan dengan perbaikan skor lingkungan bisnis (business environment score) dari 5,39 pada periode 2002-06 menjadi 6,21 pada periode 2007-11. Namun, perbaikan skor yang cukup lumayan ini tak mengangkat peringkat. Bahkan, peringkat Indonesia turun satu tingkat, dari ke-60 pada periode 2002-06 menjadi ke-61 pada periode 2007-11. Hal ini terjadi karena perbaikan lingkungan bisnis di negara-negara lain pada umumnya lebih cepat daripada Indonesia.
Boleh dikatakan perbaikan yang terjadi di Indonesia baru sebatas memenuhi syarat minimum atau batas investment grade. Hal ini antara lain terlihat dari rating dalam risiko berbisnis (the risk of doing business) yang hanya bernilai C. Ibarat dalam penilaian ujian, nilai C adalah batas kelulusan. Jika sekedar lulus paspasan, sudah barang tentu FDI yang masuk pun tidak bisa diharapkan yang berkualitas tinggi.
Agar bisa meningkatkan kualitas FDI yang masuk khususnya dan kualitas pertumbuhan umumnya, maka sekedar lebih baik saja tak cukup (good is not good enough). Kita harus memacu diri untuk berbenah lebih seksama, paling tidak dengan kecepatan yang sama—syukur kalau lebih tinggi—dengan negara-negara pesaing utama.
Untuk mewujudkan tekad tersebut, cara pandang dan penanganan tak bisa lagi linear. Di dunia yang bercirikan dinamika non-linear, kita dituntut untuk menggunakan strategi dan pendekatan yang juga bersifat non-linear. Uraian lebih rinci bisa dilihat pada bagian selanjutnya.
Dengan menyadari bahwa persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan yang menghadang lebih bersifat struktural yang membutuhkan perubahan cara pandang dan pendekatan baru, maka gerak maju perekonomian Indonesia dalam jangka pendek ke depan tak bisa menjanjikan perbaikan spektakuler. Misalnya pertumbuhan ekonomi melonjak seperti China, India, dan Vietnam. Mencapai 7 persen saja sudah sangat sulit.
Oleh karena itu, perekonomian Indonesia 2008 diperkirakan hanya tumbuh sedikit lebih tinggi dari tahun 2007, namun hampir tertutup kemungkinan bisa mencapai target APBN 2008 sebesar 6,8 persen. Pertumbuhan maksimum diperkirakan hanya sekitar 6,5 persen. Hal ini juga disebabkan oleh kendala di sisi supply (supply constraints) yang sudah barang tentu tak bisa diatasi dalam jangka pendek.
Keterbatasan infrastruktur akan menjadi kendala yang kian dirasakan. Volume dan kualitas pasokan listrik praktis tak akan bertambah, sementara tarif listrik untuk industri akan terus dinaikkan. Sama halnya dengan kapasitas pelabuhan dan jalan yang juga tak akan beranjak dari kondisi sekarang. Sementara itu, peluang pemompaan dana APBN akan terkendala oleh rendahnya efektivitas pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah.
Kendala infrastruktur semakin terasa di luar Jawa, sehingga potensi keuntungan dari membubungnya harga-harga komoditas perkebunan dan pertambangan tak sepenuhnya bisa terwujud secara optimal. Padahal, booming komoditas perkebunan dan pertambangan bisa menjadi pengimbang dan sekaligus pengompensasi dari berakhirnya era kejayaan migas. Selain itu, tambahan penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun nonpajak bisa disalurkan untuk membantu sektor-sektor maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tertekan akibat kenaikan tajam harga minyak. Tidak sepatutnya windfall profit dari komoditas digunakan untuk menambal subsidi BBM yang terus menggelembung, karena sama saja artinya kita menoleransikan pemborosan energi yang kian langka.
Menyadari bahwa belakangan ini telah terjadi perubahan dinamika di dalam perekonomian Indonesia, analisis tentang prospek ekonomi agaknya harus pula memasukkan dimensi spatial. Pola pertumbuhan yang kontras antara sektor tradable dan non-tradable cenderung menekan kehidupan di Jawa untuk penduduk berpendapatan rendah, karena sebagian besar industri manufaktur berlokasi di Jawa. Pertumbuhan subsektor pertanian pangan yang masih tertekan dan merupakan penyumbang terbesar sektor pertanian di Jawa turut memperberat tekanan. Sebaliknya, penduduk berpendapatan tinggi yang hidup dari jasa-jasa modern—yang mayoritas berada di kota-kota besar di Jawa—menikmati pertumbuhan yang relatif sangat tinggi. Kecenderungan inilah yang menyebabkan indeks kesenjangan (gini coefficient) memburuk, bahkan naik tajam pada tahun 2007. Penyumbang terbesar dari kesenjangan ini adalah Jawa.
Sementara itu, penduduk di daerah luar Jawa, khususnya Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, pada umumnya menikmati kehidupan yang lebih baik. Hampir seluruh komoditas yang harganya belakangan ini melonjak dihasilkan di luar Jawa. “Keberuntungan” luar Jawa bertambah karena tak banyak terkena imbas perlambatan laju pertumbuhan industri manufaktur yang memang terkonsentrasi di Jawa. Sayangnya potensi luar Jawa kurang bisa dioptimalkan karena terkendala oleh keterbatasan infrastruktur.
Naiknya harga-harga komoditas primer di pasar dunia yang disertai dengan relatif lambatnya laju pertumbuhan sektor industri manufaktur telah membuat terjadinya ketimpangan peningkatan daya beli antara Jawa dan luar Jawa. Secara nasional Nilai Tukar Petani (NTP) memang mengalami kenaikan sebesar 2.52%yoy dalam bulan September 2007 (walaupun hanya naik sebesar 0.09% selama sembilan bulan di tahun 2007). Namun ternyata NTP (tahun dasar 1993) yang tertinggi kebanyakan berada di propinsi luar Jawa. Lima besar propinsi dengan NTP tertinggi adalah Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Bali.
Pola ketimpangan Jawa – luar Jawa juga terlihat dari turunnya dan relatif rendahnya upah riil buruh tani di Jawa, padahal sebagian terbesar tenaga kerja di sektor pertanian (sekitar 43% dari total orang yang bekerja secara nasional) berada di sektor pertanian di Jawa. Quo vadis program revitalisasi pertanian yang telah dicanangkan oleh pemerintah? Program proteksi harga komoditas pertanian pangan yang dilakukan pemerintah tak tampak memberikan manfaat bagi petani, melainkan meningkatkan margin perdagangan saja. Kalaupun ada peningkatan upah riil buruh tani di luar Jawa, hal itu lebih disebabkan oleh membaiknya harga komoditas primer di pasar dunia, bukan oleh kebijakan pemerintah untuk mensupport sector pertanian. Data BPS menunjukkan upah nominal buruh tani di Jawa sebesar Rp. 13.373,- per hari, sementara upah nominal buruh tani di luar Jawa sebesar Rp. 18.771,- per hari. Upah riil buruh tani di Jawa mengalami penurunan sebesar 2.07%yoy, sementara upah riil buruh tani luar Jawa naik 0.82%yoy pada bulan September 2007.
Sementara itu, nilai upah riil (yang mencerminkan daya beli) buruh informal di perkotaan (terutama sekali di Jawa) mengalami penurunan di tahun 2007 (data sampai bulan November), sebesar 0.81%yoy untuk buruh bangunan, sebesar 3.78%yoy untuk buruh potong rambut wanita, dan sebesar 0.91%yoy untuk pembantu rumah tangga. Walaupun secara umum upah riil buruh di sector industri (formal) mengalami kenaikan (sebesar 4.0%yoy dalam 2Q07), data BPS juga menunjukkan terjadinya penurunan upah riil buruh industri rokok (sebesar 7.96%yoy), industri pakaian jadi (sebesar 4.20%yoy), dan industri batu bata/ubin (sebesar 9.54%yoy).
Tantangan hingga Jangka Menengah
1. Permasalahan strategik untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dalam jangka pendek/menengah meliputi:
- Wrong incentive structure yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi lebih berat ke sektor-sektor non-tradable seperti telekomunikasi, properti, dan jasa-jasa lainnya. Sementara sektor-sektor tradable yang seharusnya menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan (pertanian dan industri manufaktur) agak terbengkalai. Hal ini terlihat jelas dalam pertumbuhan sektoral PDB (Produk Domestik Bruto), di mana sektor pertanian hanya bertumbuh sebesar 2% - 3% dan sektor industri manufaktur hanya tumbuh sebesar 4% - 5% saja. Kecenderungan ini juga terlihat dari relatif rendahnya laju pertumbuhan kredit perbankan ke sektor pertanian dan industri manufaktur yang masih single digit. Harga saham di Bursa Efek Jakarta juga mencerminkan sistem insentif yang kurang sesuai ini, yang mana saham-saham perusahaan yang bergerak di sektor industri manufaktur dan juga pertanian (nonperkebunan) praktis tidak terlalu meningkat secepat peningkatan harga saham sektor pertambangan, properti, dan telekomunikasi. Dalam hal ini diperlukan peran kebijakan pemerintah untuk benar-benar mendorong sektor pertanian dan industri manufaktur, guna mengimbangi perkembangan yang signifikan di sektor-sektor non-tradable tersebut yang di antaranya disebabkan oleh peningkatan harga komoditi dunia. Dengan kata lain, dibutuhkan kebijakan yang komprehensif bagi sektor pertanian (apa kabarnya revitalisasi pertanian yang dicanangkan oleh Pemerintah?), industri manufaktur yang padat karya, dan sektor energi.
- Gejala jobless growth yang sebagian merupakan dampak globalisasi di mana industri padat karya pindah ke negara-negara lain yang lebih menjanjikan dan kegagalan kita untuk menaiki jenjang kemajuan teknologi. Keadaan sangat mendesak untuk menciptakan lapangan kerja. Bilamana hal ini gagal dilakukan maka risiko konflik sosial, baik di desa maupun di kota akan meningkat dengan tajam.
- Ada semacam “disconnect” atau “decoupling” antara sektor finansial dan sektor riil, suatu hal yang akan mengganggu kelanjutan pertumbuhan ekonomi. Selama ini kelebihan dana di sektor keuangan diserap dalam SBI yang juga memakan biaya yang tidak sedikit bagi bank sentral (sekitar Rp 22 triliun per tahun). Perbankan mengalami masalah dalam melakukan pinjaman. Bahkan, karena prospek usaha domestik yang tidak menjanjikan para pengusaha enggan untuk mencairkan pinjaman yang telah disetujui perbankan (dewasa ini, kredit yang tidak digunakan telah mencapai lebih dari Rp 150 triliun).
- Terdapat kecenderungan meluasnya dualisme ekonomi. Pertumbuhan cenderung terpusat pada sektor-sektor kegiatan ekspor (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, perkebunan dan pertambangan) dan investasi baru berada di lokasi yang ideal dengan kegiatan ekspor (di Batam misalnya). Sektor-sektor lain, yang pada umumnya berorientasi konsumsi domestik dan menyerap tenaga kerja yang tinggi, laju pertumbuhannya rendah seperti sektor pertanian pangan dan UKM.
- Implementasi regulasi di bidang planning, programming and budgeting yang menghambat proses pembangunan karena proses anggaran sering tidak terkait dengan kebijakan pokok, terlalu rumit, tidak fleksibel dan tidak dapat mengakomodasi program dan proyek yang multi-year. Akibatnya, back-loading kegiatan menjadi semakin parah, dan penyelesaian proyek multi-year berjalan lambat.
- Sektor logistik merupakan urat nadi bagi perdagangan dalam negeri maupun internasional. Tanpa kelancaran bekerjanya sektor logistik, proses produksipun dapat terganggu. Inflasipun akan dapat menjadi lebih tinggi akibat terjadinya ketersendatan di jalan raya dan di pelabuhan. Faktor lokasi dan ketepatan waktu menjadi sangat penting untuk diperhatikan, apalagi menjelang di lakukannya upaya menuju terbentuknya ASEAN economic community, di mana sektor logistik menjadi salah satu sektor yang pertama yang akan diintegrasikan. Siapkah sektor logistik kita menghadapi upaya integrasi ASEAN ini? Pemerintah memang sudah berupaya untuk menekan pungutan-pungutan yang terkait dengan tingginya biaya logistik, namun permasalahan di sektor logistik bukan hanya menyangkut pengurangan ongkos angkut. Perkembangan logistik yang baik harus selalu dikaitkan dalam mata rantai suplai dan arus barang/jasa. Ketentuan hukum yang jelas pun dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian dalam menjalankan usaha logistik. Perlu dipertegas kewenangan instansi untuk menangani sektor logistik yang penting ini, karena selama ini telah terjadi perebutan kewenangan antara departemen perdagangan, departemen perhubungan dan kementerian komunikasi dan informasi.
- Buruknya kualitas kebijakan, cenderung ad hoc karena payung kebijakan menyeluruh tidak dipersiapkan, mengakibatkan kredibilitas pemerintah yang rendah dan tidak meningkatkan iklim bisnis dan investasi. Contoh terakhir adalah respons terhadap kenaikan harga minyak bumi. Tidak adanya kebijakan energi yang komprehensif dan robust telah mengakibatkan pembahasan menjadi tidak konseptual, teknis dan berdimensi jangka pendek.
- Buruknya kerangka implementasi kebijakan lintas sektoral. Hal ini terutama berkaitan dengan wewenang yang tidak jelas dan anggaran lintas sektoral yang tidak ada/terbatas bagi lead organizations yang diberi tugas.
- Relatif lebih rendahnya defisit anggaran untuk tahun 2007, yang dipekirakan akan hanya mencapai 1.3% dari PDB versus target ABPN-P sebesar 1.5% dari PDB, tampa baik dari segi sovereign risk; apalagi jika kita masukkan resiko kenaikan harga minyak dunia. Namun ”keberhasilan” menekan defisit anggaran tidaklah menjadi ukuran kinerja kebijakan fiskal yang baik, karena bersamaan dengan itu Indonesia kehilangan kesempatan untuk tumbuh dengan lebih cepat dan penciptaan lapangan pekerjaan lebih banyak. Kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah menjadi terganggu akibat ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran modal (capital spending) yang sangat dibutuhkan untuk mendukung perekonomian. Realisasi belanja modal pemerintah yang kurang dari 60% dari yang dianggarkan, bukanlah suatu prestasi yang dapat dibanggakan. Perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan anggaran (yang juga melibatkan departemen lain dan pemerintah daerah) harus segera dilakukan kalau kita tidak ingin kehilangan kesempatan emas momentum untuk tumbuh dengan lebih baik.
2. Untuk memelihara dan meningkatkan daya saing dalam jangka panjang, sekarang ini kita hendaknya menyusun:
- Kebijakan strategik dan kerangka implementasi lintas sektor yang robust. Setidaknya untuk beberapa masalah yang penting seperti kebijakan energi, perluasan kesempatan kerja, sunset and sunrise industries, integrasi teknologi, perencanaan tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan untuk industri-industri tertentu.
- Pemerintah perlu membuat agenda besar tentang reformasi administrasi negara. Reformasi ini hendaknya lebih dari sekedar kenaikan gaji dan perubahan job description. Reformasi proses kebijakan merupakan komponen yang sangat penting bagi negara modern yang senantiasa berhadapan dengan berbagai masalah lintas sektor, masalah complex emergencies, masalah tak terduga yang timbul dari proses globalisasi dan regionalisasi. Satu sama lain, hal-hal ini menuntut respons yang cepat dan memadai dari CEO pemerintah. Dalam pada itu, kemampuan kantor Kepresidenan dalam bidang kebijakan strategik sangat terbatas.
Rekomendasi Kadin Indonesia
- Mengimplementasikan program revitalisasi pertanian dan pedesaan.
- Mengintegrasikan kebijakan pertanian, industri, dan energi nasional, sehingga tercipta suatu sinergi dalam mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki, guna menjamin terwujudnya food and energy security.
- Menghilangkan segala hambatan yang membuat produksi dalam negeri kian tersisih di pasar domestik.
- Mengamankan target lifting minyak mentah agar tekanan defisit APBN bisa diminimalisasikan; seraya mendorong diversifikasi energi, terutama meningkatkan penggunaan energi terbarukan.
- Meningkatkan dan mempercepat pembangunan serta perbaikan kondisi infrastruktur di luar Jawa.
- Menetapkan regulasi ruang lingkup dan koordinasi pemerintah tentang logistic (siapa yang mengkoordinir) agar mampu mendukung supply chain dari sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan agar dapat terintegrasi dengan system produksi global.
- Memperdalam fixed capital formation dengan meningkatkan secara signifikan porsi investasi dalam bentuk permesinan.
- Menempatkan posisi UMKM sebagai pelaku ekonomi dalam pembangunan nasional untuk menciptakan industri pendukung/penunjang pertumbuhan industri nasional. Pada waktu bersamaan, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akses UMKM terhadap kredit dan instrumen pembiayaan lainnya.
