Faisal Basri’s Blog

Tulisan Analisis Ekonomi di Kompas, Senin, 14 Januari 2007 cukup banyak dapat tanggapan via SMS maupun email. Versi cetak artikel tersebut bisa diakses di: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0801/14/utama/4165208.htm. Data pendukung, seperti upah nominal buruh yang turun di industri-industri padat karya, bisa diakses di: http://faisalbasri.blogs.friendster.com/Ketenagakerjaan.ppt

Naskah aslinya ngalor-ngidul, merambah ke sektor pertaian juga, dengan sedikit sumpah serapah. Saya berjanji akan menulis persoalan pertanian dan kedaulatan pangan dalam tulisan tersendiri. (Terima kasih banyak kepada Kompas yang telah membuat tulisan saya jauh lebih halus dan sopan.)

Bagi yang tak mau repot mengakskes Kompas, bisa langsung menyimaknya di bawah ini:

Usaha Kecil Guncang

Krisis ekonomi 10 tahun silam meluluhlantakkan banyak perusahaan besar. Konglomerasi yang tumbuh subur di paruh kedua pemerintahan Orde Baru terbukti memiliki landasan yang rapuh.

Mereka besar dan menggurita karena banyak berutang dari dalam dan luar negeri, bergantung pada bahan baku impor, dan jago kandang karena pasar domestik diproteksi penguasa.

Akibatnya, ketika datang krisis, mereka tak bisa melepaskan diri dari belitan masalah kronis, dan lari kencang menjauh dari perangkap kebangkrutan.

Dalam kurun waktu singkat, banyak dari mereka segar bugar kembali, bahkan telah menjelma menjadi kekuatan yang jauh lebih besar ketimbang pada masa prakrisis.

Aset-aset lama mereka kuasai kembali dengan tebusan sangat murah setelah "dicuci bersih" di Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga terbebas dari berbagai jenis kewajiban kepada pihak ketiga.

Segala biaya yang dibenamkan untuk menyelamatkan perbankan dan pengusaha hingga kini telah mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun, yang semuanya ditanggung rakyat.

Sebagian lagi masuk ke relung-relung kekuasaan untuk menghirup darah segar baru lewat konsesi dan fasilitas baru dan bentuk-bentuk praktik pemburuan rente gaya lama.

Perekonomian Indonesia terhindar dari keterpurukan yang lebih dalam, antara lain, karena dua faktor. Pertama, topangan dari kegiatan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, yang pada umumnya berada di luar Jawa. Kedua, dinamika yang terjadi di dunia usaha kecil dan menengah serta sektor informal.

Kelompok inilah yang menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja. Mereka tak banyak berutang karena perbankan tak ramah kepada mereka.

Pemerintah jarang menyapa mereka, tak memberikan perlindungan sepatutnya, apalagi menggelontorkan fasilitas dan perlakuan istimewa sebagaimana dinikmati perusahaan kroni.

Bahkan, beberapa sektor usaha kecil justru bertambah lincah pada pascakrisis karena lepas dari ketergantungan pada perusahaan besar yang menikmati monopoli maupun monopsoni.

Kini, keadaan berbalik. Dinamika usaha kecil dan atau sektor informal meredup. Kekuatan yang tersisa lambat laun terkikis dari berbagai arah. Harga-harga bahan baku langsung (direct input) melambung.

Demikian pula dengan harga bahan baku tak langsung (indirect input), seperti listrik, gas, transportasi, dan biaya lain, baik siluman maupun resmi.

Di lain pihak, mereka kian tak leluasa menaikkan harga karena persaingan semakin ketat, termasuk harus menghadapi persaingan dari produk impor yang kian leluasa merambah pasar domestik. Ditambah lagi, belakangan ini daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah cenderung terseok-seok.

Subsidi lewat produsen 

Kecenderungan tersebut sangat kentara sejak tahun 2006, terutama di Jawa. Kemerosotan daya beli tercermin dari penurunan upah riil buruh tani di Jawa dan pekerja informal.

Pada tahun 2007 (berdasarkan data bulan Desember), dari tiga jenis kegiatan sektor informal, hanya upah riil buruh bangunan yang meningkat, itu pun hanya naik 0,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ternyata kemerosotan upah riil sudah merembet ke sektor industri manufaktur, bahkan dengan kondisi yang lebih parah. Data terakhir menunjukkan, upah nominal di tiga jenis industri padat karya yang tersedia seluruhnya merosot. Ketiga industri tersebut adalah industri rokok, industri pakaian jadi, dan industri batu bata/ubin.

Dengan demikian, bisa kita bayangkan, betapa kemerosotan daya beli praktis telah terjadi merata di kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Padahal, kelompok masyarakat inilah yang merupakan konsumen utama dari usaha-usaha kecil yang sekarang mengalami guncangan.

Kita harus memberikan perhatian khusus bagi usaha-usaha kecil yang terpukul karena imbas perkembangan harga pangan dan minyak mentah dunia. Tak sampai sebulan harga kedelai sudah melonjak 70 persen. Harga tepung terigu merangkak naik sebagai akibat dari kenaikan harga gandum yang dalam setahun terakhir telah naik lebih dari 100 persen.

Sangat tidak populer, memang, seandainya pemerintah membantu usaha-usaha kecil ini dengan mekanisme subsidi lewat produsen besar. Tapi, itulah langkah yang paling efektif dalam jangka pendek.

Pemerintah hanya mengawasi satu perusahaan saja. Jika perlu, pemerintah bisa menempatkan aparatnya di perusahaan itu.

Perusahaan yang diberikan amanat mengelola dana subsidi diikat dengan syarat untuk menekan harga sesuai kesepakatan.

Tanpa mekanisme demikian, kita akan menghadapi risiko kemerosotan industri dan usaha yang lebih meluas dan lebih parah. Upaya lain ialah dengan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk atau kedua pungutan ini ditanggung oleh negara.

Instrumen ini bisa diberlakukan secara fleksibel mengikuti perkembangan harga internasional, seperti penerapan pungutan ekspor untuk minyak sawit.

Jika kedua upaya tidak menghasilkan penurunan harga yang proporsional dengan kadar subsidi, penghapusan PPN, dan bea masuk, berarti permasalahan ada di tempat lain.

Berapa besar dana yang bisa ditoleransi untuk membantu usaha kecil? Pertanyaan demikian terlalu mengada-ada karena dana yang dibutuhkan niscaya tak seberapa jika dibandingkan dengan dana yang telah dibenamkan pemerintah untuk menyelamatkan para konglomerat dan perbankan nasional.

Kita punya potensi yang lebih dari memadai untuk melakukan upaya-upaya serupa dalam meningkatkan produksi kedelai, jagung, dan komoditas pertanian lainnya untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

(Kompas, Senin, 14 Januari 2008, hal. 1 dan 15.)

This entry was posted on Monday, January 14th, 2008 at 8:24 am and is filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.