Faisal Basri’s Blog

USINDO OPEN FORUM

with

Faisal Basri,

Economist and Political Leader

June 21, 2000, Washington, D.C.

Faisal Basri, an outspoken young economist with a political future, chose to talk about politics to USINDO members at a meeting at the Society’s offices on July 21. Mr. Basri is a member of the economics faculty at the University of Indonesia and is a member of the four-person Economic Assistance Team, the third and most senior of the councils appointed by President Abdurrahman Wahid to help advance economic reform.

He is also an official of the National Mandate Party (PAN), the party of Amien Rais. He seemed to relish his role as a political party activist, describing his challenge to Amien Rais as chairman of PAN at its first party congress earlier this year. "I was running for chairman to challenge Amien, as a ‘test case,’" he said. Mr. Faisal got 135 votes to Amien’s 400, and another candidate received 45 votes. Thus there was a "significant portion" of the party who did not support Amien Rais, according to Faisal, who asserted that his own supporters were from "all over Indonesia; young, urban, open-minded" from the NGO community, also from Muhammadiyah (the modernist Muslim organization formerly headed by Amien Rais).

Faisal Basri predicted a big future for PAN if it promotes openness and non-sectarian policies.

The principal thrust of his remarks was that President Gus Dur’s political position is weakening not simply because of his own shortcomings but because of his party’s minority vote in parliamentary elections and the coalition that was hastily forged at the meeting of the People’s Consultative Assembly in November 1999 was "artificial and short-term." The coalition is not working because of "wild political rivalry," and Mr. Faisal predicted the system will crystallize into governing and opposition parties — a more stable government in his view.

He asserted that the president has not been able to bring the military or the bureaucracy under his control although he has made a start in persuading the military to stay out of politics. He said there were three other factors making the transition from the New Order autocracy to a more democratic regime an unpredictable process. First, he said, political parties have no power or authority, and the personalities of the political elite thoroughly overshadow party platforms. (He later cited as an example there is "no relation" between the statements of Amien Rais and PAN policy positions.)

Secondly, there is no consensus on several basic problems such as the privatization of state-owned enterprises and the process of decentralization. This lack of agreement results in protracted controversies on several government policies.

Thirdly, he said, "old forces" related to the former regime are still trying to disrupt society and delay reform. And the government itself had been "negligent" in coming to terms with the past, either through a truth and reconciliation process or through prosecutions.

As a result, democratization will take a long time, according to Mr. Faisal. Gus Dur is in a "fragile position" but it would be too risky to try and oust him, as, despite his liabilities, he has not violated the constitution. Also the other elite who would be candidates to replace him have equal liabilities.

Mr. Faisal said that he was not one who thought Gus Dur "inconsistent." He has always been erratic and thus "we can say that Gus Dur is consistent in his inconsistencies."

Faced with this crisis in governance, Mr. Faisal asserted that Gus Dur could not continue with business as usual. His prescription, however, was not precise. Gus Dur must "change," he said. However he later conceded that most people do not change "after age 50" and he had earlier asserted that Gus Dur has always been somewhat erratic in style. His point however was that all the elite were behaving badly and they should all "change" to put public interest above their own ambitions.

Mr. Faisal also alluded to "institutional" arrangements to make Gus Dur change, possibly alluding to various suggestions that have been made in Jakarta about having some sort of premier cabinet minister to run the government while Gus Dur plays a role as head of state.

In crystallizing a government-opposition mode rather than a nonfunctioning coalition, Mr. Faisal recommended more power should go to Megawati Sukarnoputri, the vice president, whose party, PDI-P, received the largest number of votes in June 1999. Otherwise, Gus Dur would have to turn to the former government party, Golkar, to which he said "I don’t like it; it would retard reform."

But, he said, there would be "high risk" if Gus Dur cannot change his cabinet "significantly." He spoke about the economy in response to questions, asserting the economy would grow at five percent for the second quarter of 2000, although it would slow down in July because it is the dry season. He said there has been considerable recovery in the rural and small enterprise sectors. The capital flight is an urban phenomenon, he noted.

In response to a question on decentralization, Mr. Faisal said that at the district level there is a "very limited capacity" and therefore the implementing regulation (number 25) on the autonomy law (number 22) devolved government authority to the provinces (26 provinces) rather than districts (365 kabupaten) and assigned the realms of administration, public welfare and public health as the first three areas to be decentralized, as a test before more authority is transferred. "I’m very optimistic," he said.

Tempo Interaktif, Edisi 25/03 - 22/Agustus/1998 
Wawancara Faisal Basri: 
"Pilot dan Co Pilot Berbeda Pandang, Siapa Mau Naik Pesawat"

Pemerintahan Habibie tidak bersungguh-sungguh menjalankan kebijakan ekonomi. Setiap gagasan yang dilontarkan terkesan bagus, tetapi implementasinya tidak ada. Demikian pendapat Faisal Basri, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia. Kepada Hani Pudjiarti dari TEMPO Interaktif. Ekonom muda yang suka bersuara vokal itu mengatakan situasi Indonesia saat ini yang terburuk, sulit dikendalikan dengan pola pemerintahaan Habibie yang serba plin-plan dan mendua. Cucu mantan wapres Adam Malik itu menuturkan pendapatnya di Hotel Mandarin, Jakarta, pada hari Jum’at malam, 21 Agustus. Berikut wawancara dengan Sekjen Partai Amanat Nasional itu: 

Setelah 53 tahun Indonesia merdeka, bagaimana perekonomian Indonesia sekarang? 

Ekonomi Indonesia mengalami restrukturisasi total, mengalami pergeseran aktivitas yang sangat berarti. Penyebabnya gelombang surut yang demikian hebat membawa Indonesia ke proses penyesuaian. Restrukturisasi menuntut penyesuaian karena arah pembangunan Indonesia selama ini salah. Sektor ekonomi dibangun dengan kekuatan semu yang kini semuanya ambruk. Sekarang, untuk mempercepat proses penyesuaian, memerlukan biaya besar, apalagi dengan situasi radikal seperti sekarang. Ada yang menyarankan restruksturisasi diselesaikan dengan gerak alamiah. Namun cara ini dipandang pemerintah sebagai ancaman yang mengganggu kepentingan pemerintah.

Maksudnya? 

Beberapa perusahaan besar yang tidak bisa dibantu untuk menyelesaikan utang-utangnya di bank-bank luar dan dalam negeri, bisa diselesaikan dengan proses alamiah. Bagaimanapun memang ada kewajiban yang harus mereka penuhi, tapi bila tidak mampu, biarkan mati secara alamiah. Jangan ditahan-tahan, karena nanti ada potensi baru yang tumbuh dan bisa melakukan penyegaran kembali.

Bisa Anda jelaskan contoh konkritnya? 

Penghapusan subsidi terigu membuat harganya mahal, naik empat kali lipat. Lama-kelamaan pabrik Indomie bangkrut, tetapi rakyat tidak akan mati karena Indomie. Karena rakyat akan membutuhkan jenis pangan lain, ini otomatis akan melahirkan kreasi masyarakat untuk membuat sesuatu yang tidak harus bergantung pada Indomie saja. Memang awalnya masyarakat kaget harga Indomie melejit sampai Rp 2000. Bagi pemerintah, cara ini tidak populer karena pemerintah dianggap tidak mampu mengendalikan. Namun, tidak ada cara strategis untuk mengembalikan harga Indomie yang naik, dengan subsidi terus misalnya. Jadi biarkan saja hancur. 

Kasus yang Anda contohkan menunjukkan perekonomian Indonesia sudah parah sekali? 

Ekonomi Indonesia mengalami kebangkrutan yang sudah kebangetan. Langkah penyehatan untuk menstabilkan rupiah belum mampu menegakkan Indonesia dari krisis. Ada kesan pemihakan, favoritisme ke beberapa perusahaan besar dan kuat lobinya dengan pemerintah sekarang. Seolah pemerintah mau menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih bisa diandalkan, walau sesungguhnya sudah jauh tertinggal. Karena besarnya peran lobi tersebut, selalu ada kesan perusahaannya aset nasional. Bila hancur maka perekonomian Indonesia hancur juga, padahal yang terjadi tidak begitu. Tarik menarik itu bisa dihindarkan. Kemampuan lobi-lobi besar yang ingin mempertahankan status quo, yang ingin menyelamatkan diri dengan menopang bantuan pemerintah, tidak boleh terjadi. Bisa kacau akibatnya.
Pengelolaan perekonomian Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat. Saya sudah sampai pada kesimpulan, rezim ini tidak mampu mengendalikan dan menangani krisis ini. Kelihatannya keadaan ekonomi akan semakin memburuk, bisa dikatakan inilah yang terburuk. 

Apakah pemerintahan sekarang tidak bisa memperbaiki perekonomian terburuk ini? 

Justru Habibie sekarang tidak punya apa-apa. Dia digembosi dari dalam, dia masih berada dalam bayang-bayang Soeharto. Dia merupakan bagian yang menciptakan masalah. Dia bilang bahwa pemerintahnya baru bekerja dua bulan. Padahal di dalamnya adalah manusia-manusia lama, sisa pemerintah dulu yang pekerjaannya tidak berhasil.

Apa yang akan terjadi dengan perekonomian Indonesia bila pemerintahaan Habibie menjalankan programnya? 

Saya perkirakan akan terus memburuk. Tentu saja kemudian masyarakat akan memiliki keterbatasan yang tidak mampu ditopang lagi. Bila tidak ada kebijakan tambahan yang sungguh-sungguh, maka rakyat akan bisa bertahan sampai Desember. Setelah itu, tidak tahu. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada rakyat, khususnya masyarakat perkotaan. Mau tak mau akan ada revolusi sosial. Akhirnya bicara pemilu akan ditunda. Kemudian timbul rezim otoriter baru, militer. Bila suasana chaos, dianggap militer yang bisa menstabilkan, lalu mereka membuat pemerintahaan darurat. Mereka akan mengatakan bahwa pemilu diadakan setelah keadaan stabil. Kalau itu terjadi, tidak ada gunanya lagi partai-partai baru itu.

Apakah kebijakan ekonomi pemerintah sekarang belum menunjukkan kesungguhan menyelesaikan krisis? 

Seharusnya melihat kondisi sekarang yang sudah hancur, pemulihan cepat yang di depan mata ya meningkatkan ekspor. Itu bisa dilakukan, apalagi di tengah kurs yang gonjang-ganjing, peluang semakin besar. Tetapi sampai sekarang untuk meningkatkan ekspor, pemerintah tidak melakukan apa-apa. Penyelesaian letter of credit (LC) belum ada juklak-nya (petunjuk pelaksanaan). Saya tidak mengerti mengapa terjadi begitu. Seharusnya pemerintah bisa melakukan banyak hal, sayang tidak ada kesungguhan. 

Apa penyebabnya? 

Yang duduk di pemerintahan adalah orang pandai semua. Orang sudah tahu penyembuhan krisis ini secara teknis obatnya generik. Sebagian masalah sudah ada penyelesaiannya, hanya implementasinya tidak ada. Kita tidak yakin kepemimpinan sekarang bisa melaksanakan implementasi program ekonomi. Ini tercermin dari sikap para menteri ekonomi pemerintah sekarang yang tidak mau bersungguh-sungguh melaksanakan program yang sudah ada. Habibie tidak berani mengambil keputusan dan selalu berpikir-pikir dulu. Misalnya, penyelesaian kasus Soeharto, seolah-olah Habibie maju-mundur mau menyelesaikannya. Ini berbahaya dan semakin tidak karuan. Sikap itu akan membawanya dalam lingkaran setan. 

Bukankah sudah ada pengusutan atas harta Soeharto? 

Mana buktinya? Semua ucapan Habibie plin-plan. Keputusannya sok menunjukkan paling demokratis, tapi pelaksanaannya nol besar. Habibie tidak berani terang-terangan, dia masih sembunyi-sembunyi dan bersikap setengah hati. Kalau Habibie berani, ujiannya adalah kesungguhannya untuk memanggil Soeharto dan menyelesaikan harta itu lewat jalur politik. Artinya memberantas habis semua peninggalan gaya politik Soeharto. Jangan dilepas badan, tapi masih dipegang ekornya. Berantas habis-habisan dan harus membenahi diri dari dalam, misalnya merombak kabinet yang tidak karuan itu. Kemudian Habibie harus berani menyidangkan Soeharto, membawanya ke jalur hukum. Yang saya lihat, keputusan Habibie plin plan dan mendua, tidak berani mengambil sikap. Soal pemberantasan korupsi dan nepotisme, tidak sungguh-sungguh dilaksanakan. Kabinet dan anggota MPR yang diangkatnya masih kalangan yang dekat dengan Habibie. 

Perekonomian Indonesia sudah makin memburuk, mengapa prioritas penyelesaiannya lebih terkonsentrasi pada soal politik? 

Semua sepakat kondisi sekarang rakyat Indonesia mesti dibantu supaya tidak lapar. Artinya bila kita bicara politik, bukan berarti penyelesaiaan ekonomi diabaikan. Tetapi tidak berarti ekonomi didahulukan lalu politik diabaikan dulu. Kita sadar betul rezim ini atau setiap rezim yang diberikan peluang akan selalu mengkonsolidasikan diri. Pasti mereka mencoba memiliki kekuatan dipilih untuk berkuasa selama mungkin. 
Tidak mungkin pada saat yang sama kita dininabobokan atau kita mengerahkan seluruh perhatian ke sembako dan tidak berbicara politik. Bisa serentak, namun bukan berarti harus mendahulukan ini atau itu dulu. Saya sangat terganggu belakangan dengan banyak survei mengatakan rakyat maunya sembako dulu, baru politik. Itu tidak benar, sama juga menjawab pertanyaan mau mati atau mau hidup? Pilihannya pasti mau hidup. Sangat risih jika kita dihadapkan pada dua tataran berbeda. Tidak bisa dikatakan ini atau itu dulu.

Jadi Habibie bukan figur yang tepat untuk meneruskan reformasi? 

Habibie memang tidak tepat memimpin perekonomian di era reformasi seperti sekarang. Yang dimaksud pemerintah telah memiliki program komprehensif untuk mengatasi krisis, ternyata tidak lebih dan tidak kurang dari yang ada pada letter of intens IMF. Apa yang dikatakan Habibie mengenai ekonomi Indonesia yang basisnya kerakyatan itu adalah nonsense. Yang terjadi sekarang bukan semata krisis moneter saja, tetapi krisis berbangsa dan bernegara. Apa yang tertuang dalam letter of intens tujuannya hanya menstabilisasi nilai tukar dan harga melalui program generik. Misalnya uang ketat, fiskal ketat dan sebagainya. Tapi implementasinya tidak jelas. Katanya uang ketat, nyatanya ngucur terus mensubsidi dan ekspansi moneter di mana-mana. 
Antara gagasannya yang baik dan implementasinya tidak seiring. Kemudian adanya kubu lain yang sering melakukan pengeluaran besar-besaran tidak terkontrol, akibat lemahnya kepemimpinan Habibie. Sejelek-jeleknya Soeharto, dia bisa mengontrol semua menterinya dengan baik. Jadi tidak ada menteri yang punya agenda sendiri-sendiri, mereka selalu tunduk pada visi Soeharto. Gaya Habibie sekarang tidak punya platform yang membuat para menteri tunduk. Cara pandang antara menteri A dan B berbeda-beda dan penuh simbol. Adi Sasono berbicara konsep ekonomi kerakyatan dan mau menjadikan koperasi sebagai soko guru, padahal mana ada di dunia koperasi jadi soko guru. Kemudian Ginandjar berbicara mengenai program komprehensif, padahal itu semua isi letter of intens IMF. Semua itu menunjukkan Habibie masih menyukai hal-hal yang simbolis.

Untuk kondisi sekarang, Anda setuju dengan konsep ekonomi kerakyatan yang dilontarkan Adi Sasono? 

Tidak jelas, ekonomi kerakyatan seperti apa maunya. Konsepnya ngawang. Yang saya tangkap implementasinya adalah anti-Cina dan ingin mengedepankan pribumi. Konsep Adi Sasono mengatakan ekonomi kerakyatan, menitikberatkan pada masalah penyediaan sembako. Tetapi apa realistis bahwa untuk menyediakan sembako harus minta bantuan luar negeri. Lalu dia bilang ada ketimpangan bahwa 34 juta pengusaha kecil hanya menguasai dua persen ekonomi. Saya tidak mengerti dari mana angka 34 juta itu. Mana mungkin dari 44 juta rumah tangga di Indonesia ada 34 juta pengusaha? Apa bisa penilaian bombastis seperti itu dipercayai. Akibatnya fatal yakni penyesatan informasi. 
Dalam wawancara dengan Kompas dan Republika, Habibie mengemukakan konsep ekonomi pesawat terbang.

Komentar Anda? 

Pada dasarnya pilot dan pemimpin negara sama yaitu memutuskan negara supaya tidak menukik ke kiri atau ke kanan. Yang berbeda tanggung jawabnya. Tanggung jawab pilot hanya pada saat darurat saja, tetapi pemimpin bangsa tugasnya cepat mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk menghindarkan perekonomian dari perangkap. Bila dia melihat hanya dari satu sisi saja, dan kehilangan sentuhan dari sisi lain, itu mengakibatkan keruwetan yang akan semakin menjadi-jadi. Itu mengesankan bahwa yang dikatakan Habibie jelas-jelas bertentangan dengan yang dikatakan Ginandjar. Berarti ada pilot dan co-pilot yang berbeda pendapat dan bingung mengendalikan pesawatnya kemana. Akhirnya penumpang bingung dan tidak mau naik pesawat itu. Jeleknya kepemimpinan yang dipegang Habibie membuat krisis semakin buruk.

Saran Anda Habibie harus diganti? 

Ya, dia harus diganti oleh rezim hasil pilihan rakyat lewat pemilu. Mulai sekarang sampai pemilu, Habibie harus dikerangkeng supaya tidak berbuat macam-macam. Bagaimana mengerangkengnya, kekuatan sipil bersatu supaya mengontrol sepak terjangnya, agar jangan semau gue. 

Bagaimana penyelesaian utang negeri Indonesia yang sudah 150 miliar dollar AS? 

Tidak bisa diselesaikan. Kalau mau, tunda pembayaran pokok dan bunga sampai krisis berakhir.

Rabu malam kemarin saya menghadiri acara ulang tahun Federasi Teater Indonesia (FTI) ketiga dan penyerahan FTI Award 2007 kepada Putu Wijaya, di Teater Kecil TIM.

Senang bisa bertemu kembali dengan seniman-seniman senior seperti Rendra, Ikra Nagara, Slamet Rahardjo, Alex Komang, dan tentu Putu Wijaya. Banyak juga seniman lebih muda.

Semasa muda, saya tergolong kerap dan hampir tak pernah melewatkan pementasan teater tokoh-tokoh kawakan di atas. Pementasan Sekda di teater terbuka TIM di tengah guyuran hujan sekalipun tetap penuh. Kala itu karya-karya Rendra merupakan wujud dari oposisi terhadap pemerintah. Makanya Mas Willy sering keluar masuk penjara gara-gara pementasannya. Yang masih ingat juga adalah Lingkaran Kapur Putih, dipentaskan di Istora Senayan. Karya kolosal yang saya ingat adalah Panembahan Reso, baru berakhir menjelang subuh.

Di tahun 2000-an pentas teater terasa sepi. Hal ini saya utarakan kepada Mas Slamet. Dunia politik sekarang tampaknya sudah menjelma sebagai pentas teater yang lebih menonjol," celetuknya.

Kita butuh pentas teater tak hanya sebagai peragaan ornamen-ornamen kesenian, sebagaimana pernah diutarakan Mas Willy. Lebih dari ini, teater merupakan laboratorium kehidupan, mencerminkan personifikasi dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang ditransmisikan ke dalam rentetan dialog antarkita sebagai wujud dari upacara bersama seniman dengan masyarakatnya. Teater mengajak kita berpikir dan merasakan bersama apa yang menjadi keresahan di dalam masyarakat.

Selamat untuk FTI dan majulah dunia teater Indonesia. Sepanjang teater tidak terpisah dengan masyarakatnya, niscaya teater akan mengisi kekosongan "rohani" kita.

Pengantar:

Mungkin sobats ada yang bertanya-tanya, mengapa sih Faisal kurang kerjaan, melakukan posting 4 kali berturut-turut yang isinya wawancara masa lalu. Terkadang saya jenuh menanggapi persoalan-persoalan yang muncul, karena sebetulnya hampir semua persoalan itu-itu juga, serupa dengan 5-10 tahun lalu. Sehingga, jawabannya pun hampir sama.

Sudah saatnya kita menghimpun kekuatan untuk menjadi energi yang lebih berarti untuk menyelesaiakan masalah. Dan, persoalan yang muncul yang itu-itu juga dan tak terselesaikan dengan tuntas, disebabkan  karena cara kita melihat masalah dan menanganinya linear. Padahal persoalan bersifat non-linear.

Semoga keempat wawancara yang telah diposting tak membosankan. Posting terakhir ini dimuat di Kompas, rublik Pesona, Minggu, 3 Juli 2005.

Ajakan Jujur Faisal Basri

Oleh: Elly Roosita/Susi Ivvaty

Kejujuran. Ajakan itu akan disampaikan oleh Faisal Basri (45) setiap hari pada minggu-minggu mendatang ini melalui sebuah tayangan televisi swasta. Bukan tanpa alasan bila figurnya yang dipilih untuk menyerukan ajakan itu. Kejujuran dan kesederhanaan menjadi ciri yang melekat pada dirinya dan diakui siapa saja yang mengenalnya.

”Sebetulnya kampanye kejujuran itu sudah diprogram cukup lama, waktu masa kampanye pemilihan presiden, untuk mengajak rakyat memilih pemimpin yang jujur. Saya dipilih karena dianggap netral untuk menyuarakan itu. Saya tahu akan ada pertanyaan Faisal mau apa, tidak ada apa-apa. Ini cuma mengajak agar kita menghargai kejujuran,” katanya dalam perbincangan dengan Kompas awal pekan ini di Jakarta. Berikut perbincangan lebih lanjut dengan mantan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN).

Apa yang ingin Anda capai dari ajakan itu?

Sejak dulu, saya dan teman-teman melakukan upaya membangun harapan baru. Awal dari itu dimulai dengan kegiatan yang lebih sistematik di Indef (Institute for Development of Economics and Finance), yang didesain menjadi lembaga advokasi yang menyuarakan kepentingan publik.

Kemudian muncul kesadaran akan lebih efektif melalui negosiasi politik, yaitu partai politik. Maka saat ada momentum reformasi walaupun belum memutuskan masuk ke situ, saya merasakan pentingnya perjuangan lewat partai. Kami lalu mencoba membidani PAN. Menyiapkan platformnya. Setelah selesai kembali ke kampus. Tetapi, tahu-tahu dibutuhkan figur sekjen yang mudah, dan saya diminta mendampingi Mas Amin (Amien Rais), bismillah, mengalir begitu saja. Di PAN, coba kita perjuangkan apa yang selama ini kita perjuangkan, tetapi kian hari kian tidak efektif, semakin jauh dari yang dicita-citakan. Saya melihat lebih efektif kalau di luar partai. Secara sadar saya keluar. Setelah itu nguplek-nguplek di LSM, antikorupsi, penanggulangan bencana, semua dilakoni.

Kenapa Anda yang berlatar belakang ekonom, menjadi akrab dengan komunitas politik?

Sebenarnya akarnya pemikiran ekonomi. Saya melihat antara ilmu dan ajaran agama kian hari kian mendekat, dan yang dikatakan Adam Smith bahwa economics is a moral science, benar adanya. Di sisi lain, saya melihat ilmu ekonomi sebagai political economy kian hilang. Ada pemberontakan dari diri saya, dan yang paling intens memengaruhi pemikiran-pemikiran saya adalah Pak Dorodjatun (mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti) dan Nizam Yunus. Kami bertiga prihatin, mahasiswa sekarang makin mundur cara berpikirnya.

Apa maksudnya?

Mereka makin pandai, IQ-nya tinggi-tinggi, nilai tesnya bagus, tetapi makin sepi di keramaian. Mereka semakin tidak memahami lingkungannya, dijajah ilmunya. Karena itu kami berjuang dan berhasil menawarkan mata kuliah ekonomi politik dan pengantar ilmu politik untuk semua mahasiswa tingkat awal. Sekarang tinggal ekonomi politik, yang sejak awal saya yang asuh.

Belajar ekonomi tanpa memahami konsep politik, tidak ada artinya. Pada dasarnya ilmu ekonomi ilmu memilih. Dalam memilih ada biayanya. Ilmu ekonomi mencoba memilih seadil- adilnya. Kalau mahasiswa tidak memahami ilmu ekonomi sebagai political economic, nanti hanya jadi tukang.

Di luar kampus?

Pada tataran publik, bila negara atau pemerintah condong memenangkan satu pihak dan mengabaikan yang lain, seperti pemerintah lebih condong pada kepentingan modal, kepentingan rent seeker, perlu ada pengimbang. Seperti memberi cahaya, dimulai dengan menyalakan satu lilin untuk menunjukkan ada perspektif lain. Dan saya yakin tetap bisa berpolitik meski tidak dalam partai.

Menjadi sekjen partai punya peluang ke posisi di pemerintahan, atau di parlemen, tetapi kenapa Anda justru membuang peluang itu?

Politik tidak harus merebut pucuk pimpinan tertinggi negara. Tidak harus menjadi anggota parlemen. Banyak yang bertanya, Faisal sekjen kok tidak jadi caleg. Coba kalau semua jadi caleg, lalu siapa yang mengurus partai. Perlu pembagian tugas.

Ada persepsi salah kalangan parpol, kenapa terjadi?

Ini biasa di negara yang mengalami penindasan politik sangat lama. Mereka yang selama ini sangat jauh dari arena politik lalu dapat kesempatan. Proses politik yang tidak smooth menciptakan hentakan-hentakan yang membuat hasrat puluhan tahun terwujud seketika. Terjadi perubahan mendadak secara simultan, dan kita survive. Ini luar biasa.

Tetapi, justru setelah perubahan besar terjadi, partai politik tidak mau berubah. Dalam setiap kongres semua macet, kecuali PKS, hampir semua berjibaku, tidak bisa menerima kekalahan. Harus didorong perubahan dalam partai politik.

>diaC<

Keteguhannya untuk tetap menjadi kekuatan penyeimbang dan memberi perspektif lain kepada kehidupan bernegara, membuatnya tetap memilih berada di luar kekuasaan. Sementara itu, rekan-rekannya ekonom Universitas Indonesia ”berduyun-duyun” menempati posisi strategis di pemerintahan.

Banyak teman Anda kini di pusat kekuasaan, atau setidaknya akrab dengan kekuasaan?

Semua pilihan ada konsekuensinya. Anda pilih ini, harus korbankan yang lain. Siap-siap kalau di pemerintahan tidak lagi bisa berperilaku seperti pengamat independen. Itu konsekuensi logis. Saya pernah merasakan itu dan saya tidak bahagia saat menjadi tim asistensinya Gus Dur (mantan Presiden Abdurrahman Wahid). Kami, tim asistensi, diangkat tanpa keputusan presiden, tanpa gaji, satu sen pun tidak. Saya tidak bisa bebas dan saya tidak happy dengan posisi itu.

Tidak rikuh bersikap kritis terhadap teman sendiri?

Tidak ada. Contohnya waktu kenaikan BBM. Itu karena kritik saya tidak pernah bersifat personal. Apa dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Kepala Polri yang selalu saya minta mundur, personal? Sama sekali tidak, kenal juga tidak.

Memang gaya saya mungkin kasar. Kadang-kadang kalau tidak keras dan lugas, pesan yang ingin saya sampaikan tidak sampai. Ada beban berat pada saya, semakin banyak orang mengadu. Sementara saya tidak punya perangkat, tidak punya pasukan, tidak punya asisten, tidak punya peneliti, tidak punya reserse, tidak punya penyidik. Saya sendiri saja.

Pernah terpikir masuk ke pemerintahan?

Saya pernah terombang-ambing, itu awal pemerintahan SBY. Saya diminta memberikan CV (curiculum vitae) empat rangkap plus foto. Muncul suara-suara katanya mau dicalonkan jadi Dirjen Bea dan Cukai. Di otak saya langsung terpikir dari segi penerimaan negara tidak besar, tetapi kerusakan yang ditimbulkan oleh bobroknya Bea dan Cukai luar biasa besar. Tetapi ya… akhirnya hilang begitu saja. Pernah Pak Sudi Silalahi (Sekretaris Kabinet) mencari-cari, saya anggap itu tidak serius. Tetapi, semakin hari saya semakin yakin tidak saatnya menjadi bagian dari pemerintahan yang sekarang.

Kenapa?

Goodwill pemerintahan sekarang untuk melakukan perubahan kurang. Kita fokus pada korupsi dana haji, Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi lupa dengan yang lebih gawat, yang langsung menyentuh rakyat. Di Jakarta, ratusan pasar dan semi-mal yang dimiliki PD Pasar Jaya dengan aset triliunan, pendapatan asli daerah dari pasar hanya Rp 4,5 miliar. Tetapi, pejabatnya ada yang punya rumah di Sidney. Itu Jakarta. Bagaimana mau membangun peradaban dari situasi seperti ini?

Situasi ini berdampak lebih jauh terhadap peradaban Indonesia?

Ya, underground economic makin banyak. Sumber penerimaan tidak masuk ke negara, masuk ke preman, raja preman, dan raja preman inilah yang membiayai pilkada. Waduh, mau jadi negara preman. Saya tidak pernah percaya pemerintahan ini sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi sebelum mengganti menteri-menteri yang korup, yang plagiat, yang masuk daftar orang tercemar.

Apakah masih ada harapan ekonomi kita membaik?

Saya rasa ekonomi akan tumbuh 6 sampai 6,5 persen saja. Kalau lebih dari 6,5 persen sudah overheated. Daya dukung kita tidak mampu, kalau dipaksakan akan menimbulkan masalah berat yang justru akan berdampak terhadap makro-ekonomi, seperti tahun 1990-an awal.

Kenapa terjadi?

Ini karena cara kita mengatasi krisis hanya dengan mengutak-atik agregat demand, sementara agregat supply-nya tidak disentuh. Kita utak-atik APBN saja, itu jangka pendek. Tidak ada yang dilakukan secara mendasar.

Apa konsekuensi ekonomi yang tumbuh ala kadarnya?

Tidak akan mampu menjadi modal menyelesaikan tambahan masalah yang muncul. Kecepatan masalah yang muncul akan lebih tinggi dari kecepatan ekonomi menyelesaikannya.

Sebenarnya ada jalan keluar yang cepat, kan?

Ada, dan bisa, yaitu dengan menghilangkan segala hambatan yang dialami dunia usaha. Beri insentif buat perusahaan yang melakukan inovasi, dan kegiatan ekspansi ke daerah terpencil.

Upaya ke sana belum ada, utak-atik privatisasi terus, muter ke situ aja. Tidak pernah berpikir dan mempersiapkan 10 tahun lagi, tiap tahun isunya hanya bergulir APBN, subsidi, utang, privatisasi, itu saja. Anda sebagai wartawan, saya sebagai penulis bosan berputar di situ-situ saja. Pemerintah hari ini tidak punya strategi. Itu yang membuat kita hampir selalu limbung di tengah jalan dalam menyelesaikan setiap masalah.

Rakyat dapat menjadi ragu terhadap demokrasi?

Itu yang saya khawatirkan. Oleh karena itu, kita berkepentingan bersikap kritis pada pemerintahan ini, tidak dengan maksud menjatuhkan, tetapi membuka relung hati mereka terdalam untuk melakukan perubahan yang benar-benar. Mari mengawal demokrasi ini dengan benar. Masih ada ruang buat berbenah.

Pengantar:

Kasus BLBI mengemuka kembali. Rakyat hingga kini masih harus menanggung beban berat untuk kurun waktu yang masih panjang ke depan. Wawancara ini, mudah-mudahan, bisa menggambarkan mengapa penyelesaian bertele-tele.

Jumat, 25 Januari 2002, 08:12 WIB
Faisal Basri :

"Rakyat Nggak Pernah Salah"

(I) 

Gonjang-ganjing politik ditambah krisis ekonomi berlarut-larut menjadikan Indonesia pusat perhatian dunia. Thailand, Korsel, Indonesia sama-sama didera krisis ekonomi, namun toh Indonesia sampai saat ini masih berkutat pada masalah yang sama. Politik dan ekonomi saling isi menyelimuti kabut tebal permasalahan di Tanah Air. Kasus terakhir kenaikan harga BBM rata-rata 22 persen disandingkan dengan upaya pemerintah memperpanjang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) para debitor eks Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan Bank Take Over (BTO) semakin menambah rasa ketidakadilan di masyarakat. Anggota kabinet pemerintahan Megawati sendiri banyak yang berbeda pendapat soal PKPS ini. Bagaimana menyorot PKPS, kenaikan BBM, keberadaan BPPN dan rasa ketidakdilan bagi rakyat kecil, wartawan KCM Erlangga Djumena mewawancarai pengamat ekonomi yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas dan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Faisal Basri, Jumat,18 Januari 2002 di sebuah cafe hotel di Jakarta. Berikut petikannya.

Tanya: Bangsa Indonesia sampai saat ini masih terpuruk, padahal negara lain seperti Thailand dan Korea Selatan yang sama-sama menghadapi krisis ekonomi, sudah keluar dari krisis, mengapa Indonesia belum?

Jawab: Negara-negara lain itu meski dihujam krisis tahun 1997, dan terkena lagi krisis tahun 2001, mereka lebih cepat bangkit karena kemampuan antisipasinya, kesiapannya, kualitas birokrasinya, serta fleksibiltas sistemnya lebih baik dari kita. Misalnya Singapura 2001, baru anda tanda-tanda melemah saja, kalau kita kan sudah jublek aja baru sadar. Itu sudah melakukan antisipasi dan persiapan yang luar biasa besar. Jadi misalnya pada paruh kedua 2001 pemerintah Singapura sadar ini pasti ekonomi akan amblas, pengangguran meningkat, pemerintahnya menyuntikkan dana ke perekonomian dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang dipercepat dan diperluas, kedua memberikan training dengan insentif. Di bidang IT kalau saya training saya diberi insentif 1250 dollar Singapura sebulan. Nah kita itu nggak punya kemewahan untuk memasukan stimulus yang seperti itu, dan kedua, kemampuan antisipasi yang lemah, sampai sekarang. Kenaikan BBM itu kan sudah rutin, sudah agenda ritual, setiap tahun kan begini terus, tapi nggak kunjung disiapkan sosialisasi, dana kompensasi. itu yang menyebabkan Indonesia tetap saja lambat melakukan proses pemulihannya, selain masalah-masalah politik, keamanan.

Jadi masalah politik masih mendominasi untuk upaya pemulihan ekonomi Indonesia?

Intinya, ekonomi itu, jaminan bahwa kalau orang berproduksi itu aman. Kedua pasti, artinya kalau saya itu berproduksi, saya itu pasti beli bahan bakunya berapa, kalau saya itu beli bahan bakunya di Sumatera sampai pabrik saya di Jawa itu berapa hari ya? Biaya transpornya berapa? Uang silumannya berapa? Segala macamnya. Ini yang serba gonjang ganjing, sehingga saya tidak bisa mengkalkulasi dengan baik.

Berkaitan dengan kebijakan kenaikan BBM dengan sistem fluktusasi yang baru diterapkan pemerintahan Megawati bagaimana pandangan Anda?

Awalnya memang adaptasi, tapi lama kelamaan kalau itu dilaksanakan secara konsekuen, nanti dunia usaha akan adaptasi kan, dalam budgetnya akan menggunakan sistem range juga. Bagusnya range ini, tadi pagi (Jumat, 18/1 ) saya dengar anggota DPR, Priyo kalau nggak salah, "Wah itu akal-akalan pemerintah" katanya. Lhooo kalau menurut saya seharusnya begitu. Karena apa? Range itu di otak orang kan naik terus, bisa turun lho, jadi bulan ini misalnya premium Rp 1550, bulan depan bisa Rp 1650, bulan berikutnya bisa Rp 1550 lagi. Kan harga BBM itu ditentukan oleh kurs dan oleh harga minyak internasonal. Kalau harga minyak internasional turun ya turun, kan pertamina juga sudah menerapkan di industri dan sudah tiga kali kalau saya tidak salah harga solar industri turun. Jadi jangan ngocol juga gitu lho. Jangan karena Akbar dijadikan tersangka ngomongnya jadi ngocol nggak karu-karuan.

(II)

Jadi penerapan sistem fluktuasi itu baik?

Sekarang ini proses transisi untuk melepas sepenuhnya harga minyak. Nantinya rakyat kecil dikecualikan, misalnya minyak tanah nggak dibuat begitu kan (fluktuatif). Jadi bagi rakyat kecil yang nggak mampu, nanti disediakan gas, gas itu lebih murah. Jadi janganlah sampai bangsa ini di tengah keterpurukannya, di tengah makin miskinnya rakyat, justru lebih bertindak yang tidak sepatutnya. Maksudnya, Anda itu mengkonsumsi barang-barang yang mahal, anda menjual barang yang murah, menurut saya bodoh sekali. Minyak kan sangat mahal, gas itu sangat murah. Sekarang gasnya kita jual, minyaknya kita makan, kan ya bodoh sekali. Pertanyaannya sekarang, bagaimana agar rakyat itu dapat akses ke gas, selain gas itu lebih murah, juga penggunaan gas itu menyebabkan peralatan rumah tangga itu semakin tahan lama.

Bagaimana dengan infrastrukturnya, kan mahal?

Nah itu dia, peran pemerintah di situ, yang mahal kan tabungnya, tabungnya yang disubsidi gitu, atau bagaimana IPTN (PT Dirgantara Indonesia-red) disulap sebagaian fasilitas produksinya. Kalau dia bisa bikin pesawat, pasti dia juga bisa bikin tabung gas, kan sekarang IPTN barangkali hanya 20 persen kapasitas produksinya. Yang lainya misalnya bisa menggunakan Bharata, Texmaco.

Jadi dana kompensasi subsidi yang sekarang itu lebih baik dipakai semisal untuk subsidi tabung gas dari pada yang tujuh program itu?

Iya.. Kalau Anda lihat, tukang mie goreng, nasi goreng, itu pakai gas lho. Tabungnya kan sekali beli saja, entah kredit kek, 10 kali bayar, jadi ringan lho. Tapi saya sudah bosan lah ngomong begini. Jadi cara berpikir kita itu jangka pendek sekali, dari waktu ke waktu begini terus. Kita ini sebagai orang yang mengomentari, jadi lemes, males. Pokoknya setiap tahun kita itu komentar ini terus, kita itu ingin ditantang berpikir untuk perbaikan nasib atau permasalahan-permasalah baru. Tapi terulang. Kan klasik, bahkan sejak jaman Bung Karno, Pak Harto, kalau anda baca buku artikel saya tahun 1995, itu isinya apa? Yang selalu berulang itu, utang luar negeri, kemudian BBM, kenaikan gaji pegawai negeri, UMR kemudian harga dasar gabah, kayak begitu semua, lho kok bangsa ini selalu berkubang di situ.

Jadi sebenarnya yang salah siapa? rakyat, pemerintah, politisi atau..?

Lho.. rakyat nggak pernah salah lah. Salah sedikit barangkali, salah memilih pemimpinnya, pemimpin partainya. Yang ingin saya sampaikan adalah, oke masalah-masalah keseharian ini harus kita selesaikan memang, namun kalau saya sudah makin merasakan menurunnya kualitas hidup dalam bentuk polusi, muka berminyak, waktu yang kita buang percuma di jalan raya yang makin hari makin panjang dan lain-lain. Nah itu quality of life lho. Kita itu belum memikirkan yang begitu-begitu lho, baru urusan hari ke hari saja.

Jadi sekarang sebaiknya bagaimana?

Saya kira seluruhnya harus dimasukkan ke dalam APBN secara pasti dan didisain sistem untuk menyejahterakan rakyat secara keseluruhan, jadi kita barangkali mengappeal pada menko kesra untuk menyusun social welfare system secara keseluruhan, karena dana kompensasi yang dibagi-bagi ke tujuh departemen, ini jadi ngaco-ngaco. Sejumlah menteri sebetulnya tidak setuju (bentuk dana kompensasi sosial). Saya sudah diskusi dengan menteri itu, tidal setuju, karena memang tidak baik. Tapi anda bisa paham argumennya, menteri-menteri ini kan dari partai, ini mau pemilu, mentri-menterinya bagi uang, disayang sama rakyatnya.

Beralih ke BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), Anda kan sering mengkritik lembaga ini, sebenarnya yang parah itu apanya? Kinerjanya, lembaganya atau orangnya? Padahal orang-orang BPPN kan orang-orang top?

BPPN ibaratnya adalah kuda tunggangan, jadi sekeras-kerasnya saya mengritik BPPN, harus disadari pada akhirnya, bahwa inti persoalannya bukan pada BPPN, tapi kan kita ingin mengeluarkan permasalahan yang bisa kita lihat, ibaratnya yang kita baru sentuh kudanya, jokinya belum. Jokinya dimana? tidak mungkin kuda itu berjalan ke kiri ke kanan tanpa peranan joki. Jadi kalau saya lihat, saya kritik, "Ya kudanya pincang, kudanya budukan segala macam." Lho kuda itu kan dipelihara, tapi kan kita fokus, yang baru bisa kita lihat ya itu, meski jangan sampai memperkecil masalah.  Walaupun waktu itu saya pernah mengimbau pemerintah agar menonaktifkan Putu (I Putu Gede Ary Suta, Kepala BPPN-red), bukan karena soal pribadi atau apa, tapi distop dulu, kemudian diinvestigasi, dicari duduk masalahannya, sekalian joki-jokinya ditangkap. Selama ini kan Kepala BPPN hanya digonta-ganti, itu tidak memecahkan masalah. Jadi anda punya kuda nih 100, kudanya hebat-hebat, jokinya sontoloyo, kudanya hanya bisa meringkik terus.

Lalu anda mensinyalir siapa jokinya?

Nah ini yang harus kita diselidiki, jokinya tidak kelihatan. Jadi entah itu pemerintah, atau lebih spesifik lagi menteri, entah kekuatan politik mana. Tapi kita tidak patut untuk menyampaikan sesuatu yang belum pasti. Tapi kalau yang saya sampaikan selama ini kan bisa dipertanggung jawabkan, karena persoalan di BPPN itu hampir eksak seperti dua tambah dua sama dengan empat, sejelas itu, sejernih itu, jadi tidak ada lagi kekaburan, ketidakjelasan, spekulasi nggak ada itu.

(III)

Contoh kongkretnya misalnya apa?

Indomobil itu, kemarin kan BPPN mengundang para komentator ya (BPPN mengundang pengamat ekonomi), itu makin mereka membuka borok mereka sendiri, mereka mengatakan BBPN belum berunding dengan Marubeni dan Suzuki, Volvo segala macam, karena itu memang berisiko. Utang Marubeni itu default, dan risiko itu harus ditanggung oleh Trimegah (pemenang tender Indomobil-red). Iya kalau risiko itu satu juta dollar, ini ratusan juta dollar. Menurut saya ini bukan perjudian, jadi kalau yang namanya pengusaha itu rasional dan apa kesimpulannya, ya risiko-risiko itu jadi tidak ada karena dibeli pemiliknya sendiri (Keluarga Salim).

Bisa dipaparkan bukti-buktinya?

Kedua biddernya (Indomobil) siapa saja, kan aneh ya mas. Ini barang kan milik negara, sampai sekarang BPPN tidak mengumumkan siapa saja calon pembelinya, kecuali Trimegah. Kedua, konsorsium Trimegah pun kita tidak pernah tahu sampai sekarang siapa (Senin,22/1, Trimegah sudah umumkan anggota konsorsiumnya) kok sampai ditutup-tutupi sedemikian itu. Tapi saya bisa mengatakan sekarang ada dua perusahaan yang diindikasikan afiliasi keluarga Salim (Faisal menyebut dua perusahaan dan minta off the record-red). Sebetulnya yang lebih penting daripada Salim adalah transparan, kriterianya transparan, semuanya diumumkan, kriterianya diumumkan, ujung-ujungnya bobot, misalnya kelakukan baik, kalau kita mau melamar satu orang, kita disuruh kontes, kelakuan baik, gaji, berapa saudara, rumahnya dimana. Yang penting itu bobotnya.

Jadi apa sebenarnya yang terjadi?

Ada kecenderungan yang Lin Che Wei (pengamat ekonomi/bursa) katakan, ingin lepas tangan, BI disalahin, Bapepam disalahin. Yang kedua, indikasinya itu sudah sangat kuat, sudah berlangsung pada kasus-kasus sebelumnya. Ini sudah dipastikan indikasinya kuat, kita ketahui di sejumlah kasus sebelumnya. Oleh karena itulah saya katakan, kalau mau beres itu diopname dulu, yang ada sekarang dipagari dulu. Ini kaya kesurupan jual asetnya sekarang. Tadi saya baca di Kompas, utang Texmaco dan Sinar Mas diringankan, kemudian seluruh aset Salim tahun ini juga akan dijual. Kayak berpacu dengan apa, dan saya katakan yang salah itu bukan BPPN saja, BPPN masih punya bos, yang namanya Laksamana Sukardi yang anggota KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan). Laksamana tidak bisa menentukan sendiri ada KKSK, dan Sidang Kabinet yang dipimpin oleh Presiden. Kita harus menempatkan kontributor-kontributor ini sesuai dengan proporsi kesalahannya.

Menurut anda sebenarnya dimana letak permasalahannya?

Persoalannya sekarang, seperti yang saya dapat dari bahan BPPN yang dipresentasikan dalam sidang kabinet, juga KKSK. Di situ disebutkan bahwa dalam propenas bab 4 bagian C mengenai masalah penanganan obligor dan debitor hanya masalah intensifnya. Padahal dalam propenas seutuhnya terdapat juga mengenai masalah penalti yang tegas. Debitor-debitor yang melanggar hukum harus diproses secara hukum dan proses penyelesaian utangnya harus tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini tidak disebutkan di situ (dalam presentasi Putu). Kenapa percaya itu kabinet! Kalau saya jadi pemimpin atau atasan Putu, siapapun yang menyampaikan saran yang akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara tidak cukup bagi saya untuk mendengarkan dari satu orang saja, paling tidak dua, saya pikirkan baru saya putuskan. Kalau ini dengar dari satu orang sudah percaya. Oke dapat dilakukan penyempurnaan terhadap MSAA (Master Settlement & Acquisition Agreement/perjanjian pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan jaminan aset), ia kan ingin menyempurnakan MSAA tapi konteksnya itu, siapa yang berhak mendapat penyempurnaan itu adalah beritikad baik. Jadi yang dikasih intensif atau penyempurnaan (adendum) adalah yang punya niat baik.

Memangnya debitor yang sekarang bagaimana?

Bayar sesen pun belum, Tidak punya niat baik!

Jadi BPPN hanya mengejar setoran saja?

BPPN itu bertindak atas perintah Pemerintah,

Bagaimana peran DPR?

DPR juga, yang ngomong cuma Faisal Baasir (Wakil Ketua Komisi IX DPR) yang mengatakan bahwa itu (perpanjangan PKPS/Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham) bertentangan dengan undang-undang Propenas.

Mengenai rencana pembentukan lembaga penggati BPPN bagaimana tangapan anda ?

Memang tidak mungkin aset BPPN ini laku semua, jadi tidak berarti BPPN bubar, tanggung jawab BPPN selesai, Jadi memang harus ada lembaga yang menindaklanjuti dalam proses transisi sampai tuntas. Dan itu bisa macam-macam, misalnya aset-aset dalam bentuk tanah bisa dikelola dalam bentuk bank tanah atau bekerjasama dengan yang lain.

Kalau dalam bentuk BUMN bagaimana?

Kalau diserahkan ke BUMN yang lain saya tidak setuju, kecuali beberapa kali ya. Misalnya kredit-kredit kecil dikelola BRI . Jangan BPPN diperpanjang lagi atau ada BPPN junior, terlalu mahal.

(IV)

 

Dalam Sidang Kabinet tanggal 7 Januari 2002 lalu, Menurut Faisal, Putu juga mempresentasikan mengenai recovery rate aset yang dikelola BPPN sebesar Rp 644,8 trilyun. Putu menyebutkan recovery rate yang mungkin dicapai adalah hanya 26 persen atau sekitar Rp 167,7 trilyun, jauh dari recovery rate berdasarkan propenas, yaitu sebesar 70 persen, sehingga Putu meminta payung politik untuk menyelesaikannya.

***

Bagaimana ceritanya?

Dalam Sidang Kabinet tanggal 7 Januari 2002 lalu, Putu menyebutkan dengan cost of crisisnya mencapai 477 juta dollar AS, pengembaliannya 26 persen (167 juta dollar AS). Dia bilang diperlukan terobosan dan payung politik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi maksud BPPN itu minta, "Udah deh ini dilupain", ia minta write off (penghapusan) utang konglomerat pada DPR, ini bahaya sekali. Pertama BPPN itu auditnya disclaimer sampai sekarang, jadi dia tidak berhak. Kalau ini disetujui oleh DPR, artinya apa, sudah selesai semua persoalan konglomerat itu, tidak ada hitung-hitungan lagi, sudah diselesaikan secara politik. Dan ini memilukan. Ini yang namanya political crime tingkat tinggi sekali. Dialah yang akan menghapuskan utang-utang konglomerat.

Anda sendiri melihatnya sebagai apa?

Artinya itu bisa jadi justifikasi bagi dia untuk menjual seperti cara-cara Indomobil itu, yang murah-murah itu. Dia ingin bebas secara hukum.

***

KKSK tanggal 11 Desember 2001 lalu telah memutuskan Perpanjangan PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham) Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan Bank Take Over (BTO), dengan term-term baru, diantaranya perpanjangan waktu pelunasan dari 4 tahun menjadi 10 tahun dengan bunga minimal 9 persen dari sebelumnya 3 persen di atas Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang lebih ringan dari perjanjian sebelumnya. Hal ini memicu permasalahan baru, karena keputusan ini dianggap tidak adil, bahkan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie meminta agar keputusan itu ditinjau kembali. Pemerintah sendiri akhirnya mengganti istilah "Perpanjangan" PKPS dengan "Perbaikan" PKPS, dan membentuk Tim Kecil untuk menyelesaikan masalah ini.

***

Masalah PKPS itu telah membuat dua kubu, yaitu Menko Perekonomian Dorodjatun sebagai Ketua KKSK, dan Kwik Kian Gie yang tidak setuju dengan perpanjangan PKPS para konglomerat tersebut, menurut anda apa yang terjadi?

Awalnya mis information. My feeling, menteri-menteri mendapat presentasi dari Putu, dan percaya sepenuhnya. Tak apa-apalah saya katakan daripada ditutupi terus. Saya menduga ada orang dalam KKSK yang main, jadi dari sekretariat KKSK tidak memberikan informasi. Tugas sekretariat KKSK kan menilai usulan-usulan dari BPPN dan mencari masukan-masukan di tempat lain, supaya tidak menghasilkan keputusan yang kontroversial. Kenapa KKSK membuat keputasan yang kontroversial, itu karena tidak berfungsinya sekretariat, mungkin juga kolaborasi dengan BPPN.

Tindakan Kwik sendiri harusnya bagaimana?

Harusnya begini, Pak Kwik ternyata tahunya juga belakangan. Kalau dia tahu persis, bukan argumen-argumen dia, tapi argumen-argumen propenas, hitam diatas putih. Menteri-menteri yang lain juga akan marah kepada yang mengajukan ini, tapi Pak Kwik kan ngomongnya bukan berdasarkan propenas, konon normatif jadi hanya etika moral. Etika moral lain, setiap orang punya standar yang tidak harus sama, dan perbedaannya itu tidak menunjukan baik atau buruk. Dan Pak Kwik itu anggota KKSK, jadi berjuang saja di dalam, yang namanya demokratis kan dibahas dulu. Jangan hanya karena dia minoritas dia kalah. Kalau dia bisa menyajikan ini, saya yakin yang namanya Pak Boediono, Pak Djatun masih waras, orang yang masih punya hati nurani, Laksamana juga begitu, tapi karena sudah kesengsem banget, gelap mata semua. Nah kalau sudah begitu, sepatutnya secara etis karena sudah puas prosesnya di dalam seperti itu, ya di luar jangan ngomong lagi.

Bagaimana pendapat anda dengan pergantian istilah "Perpanjangan" PKPS jadi "Perbaikan" PKPS?

Ngga suka.. Akui kesalahan saja. Yang melanggar kesepakatan, kurang jelas apanya, walaupun DPR sendiri memberi celah, nomor lima di Propenas itu tadi, bahwa "Khusus yang terkait dengan MSAA langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: Pertama, bagi debitor yang belum menandatangani MSAA perlu dikembangkan mekanisme insentif; kedua, bagi debitor yang tidak menandatangani MSAA ataupun yang sudah menandatangani tetapi tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut (cidera janji) dapat dilakukan penyempurnaan terhadapt MSAA dan/atau dikenakan penalti; dan ketiga, bagi debitor yang telah menandatangani dan telah memenuhi MSAA perlu diberikan jaminan kepastian hukum;…" Jadi dikasih celah oleh anggota DPR ini. Kalau saya ya daripada saya berbohong terus, lebih baik mengakui kesalahan saya jangan beretorika dengan kata-kata, lebih menyakiti hati.

Jadi jangan ada perbaikan ataupun perpanjangan?

Laksanakan secara konsisten, karena masih ada PP No 17 Tahun 1999 (Tentang BPPN yang memiliki kewenangan khusus (lex specialis) yang tidak dimiliki institusi lainnya), paksa badan itu sama sekali tidak pernah dicoba. Dibilang tidak efektif, dicoba saja belum pernah. Ada otoritas untuk mengambil alih hartanya, menggeledah rumahnya.

Tapi BPPN selalu beralasan hal itu terbentur pada batasan hukum, bagaimana?

Makanya hakimnya ad hoc-kan dulu, kalau perlu hakimnya diimpor dulu.. ha.. ha.. Saya takutnya ya, Pak Kwik orang baik, Pak Laks orang baik, paling tidak dalam tanda petik lah, Pak Djatun orang baik, Pak Boediono orang baik, diadu domba oleh orang jahat, jadi orang baiknya terkapar semua, orang jahatnya yang tertawa.

Masukan anda sendiri pada Tim ekonomi mengenai KKSK dan BPPN, apa yang harus dilakukan?

Pertama decision making process, kita menghadapi tidak sejuta-dua juta perak, tapi ratusan trilyun, jadi proses pengambilan keputusan harus berlapis-lapis, paling tidak harus ada dua opini lain sebelum mengambil keputusan. Maksud dua opini lain, BPPN kan punya konsultan, KKSK juga harus punya konsultan supaya ada opini yang seimbang, second opinion, dan itu tugas sekretariat untuk mengurus-urus yang demikian. Anda bayangin konsultan KKSK sama dengan konsultan BPPN, kan conflict of interest. Kedua seperti saya katakan, ini harta rakyat, rakyat berhak tahu sampai kuku-kukunya, sehingga yang namanya kriteria, prosedur dan penilaian financial advisor itu harus full disclosure, yang walaupun itu dilakukan setelah diputuskan, nggak apa-apa, kalau untuk tujuan efektifitas segala macam. Niscaya setiap financial advisor dan auditor itu akan semakin sangat berhati-hati, kalau rakyat banyak turut membaca hasil laporannya, sehingga rakyat tahu kualitasnya seperti apa, kalau dia berbuat jelek, sembrono, asal-asalan, di Indonesia, dia tidak akan dipakai lagi diseluruh dunia. Ketiga, saya minta tolong banget pada pemerintah, bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan BPPN yang mutlak harus dilakukan adalah, dampaknya bagi rakyat harus dihitung itu. Dalam istilah ekonomi setiap keputusan harus menghitung mempertimbangkan fiscal impact, dampaknya ke APBN, karena seluruhnya pada akhirnya dibiayai lewat pajak, rakyat yang bayar ketidakbenaran semua ini.

Dulu kan, anda pernah masuk tim OC/ombudsman BPPN bersama beberapa ekonom lainnya, yang katanya anda tidak pernah mau menerima gaji yang ditransfer. Apa alasannya?

Saya tak pernah menjadi anggota OC BPPN ataupun segala macam tim dan hal ikhwal yang berkaitan dengan BPPN. Uang sebesar Rp 120 juta yang ditransfer ke rekening saya Rp 15 juta sebulan. Saya mengetahui ini terlambat karena masuk ke rekening pegawai negeri FEUI, padahal saya dalam proses mundur dari PNS karena masuk parpol. Karena ini rekening ini sangat jarang saya cek karena tanpa uang BPPN itu saldonya selalu kecil. Mengapa BPPN mentransfer itu? Saya tak paham, namun hampir pasti diminta oleh Cacuk (Cacuk Sudarijanto, Kepala BPPN waktu itu). Ia pernah sambil lalu mengatakan bahwa BPPN akan bantu saya, tapi tak jelas bantu apa. Sedetik pun saya tak pernah bekerja untuk BPPN, baik langsung maupun tak langsung. Jadi saya merasa tak berhak atas uang itu. Tak pantaslah saya disedekahi dari uang rakyat. Saya pun tak pernah teken kontrak. Memang mereka pernah berikan formulir kontrak, tapi saya tak pernah pedulikan. Saksi tentang ini banyak sekali.

Perspektif Baru 28.1.2001
Faisal Basri: Belajar dari Kegagalan Partai

Perspektif Wimar:
Baru-baru ini ada suatu peristiwa yang kelihatannya hanya peristiwa partai tapi sebetulnya suatu kejadian yang sangat menarik, penting, dan perlu kita telaah lebih lanjut dalam perjalanan kita mencapai suatu sistem yang demokratis, dengan partai-partai yang aspiratif. Peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa keluarnya atau mundurnya 16 tokoh pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN), dimana salah seorang diantaranya adalah yang dulu menjadi sebab banyak orang memilih partai PAN yaitu Saudara Faisal Basri. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai latar belakang mengapa Faisal Basri mengambil keputusan ini dan juga refleksi-refleksinya termasuk pandangan kedepannya. Mengapa saya katakan ini menarik karena partai-partai yang sekarang penting merupakan partai-partai yang baru, yang awalnya membawa harapan bagi perbaikan sistem politik indonesia. Tapi kita sedang lihat juga dalam perjalanannya sampai sejauh mana partai-partai ini bisa menyalurkan, mewakili aspirasi dari masyarakat baru yang sebagian banyak dikecewakan oleh perkembangan-perkembangan terakhir. Bagaimana usaha orang-orang, para aktivis, para politikus baru yang berusaha mengembangkan partainya dan mengembangkan diri dalam partainya selama menempuh cita-cita demokrasi. Kelihatannya kita mendambakan sistem demokrasi yang sistemnya lebih cepat jalan dari pada demokrasinya. Ikutilah percakapan menarik Faisal Basri dengan pemandu Perspektif Baru anda Wimar Witoelar sebagai berikut:

Pada waktu pemilu banyak sekali yang memilih PAN dan itu karena anda ada disitu sebagai pendirinya dan sebagai Sekjennya. Sekarang anda yang sudah menjadi salah satu Ketua DPP keluar bersama dengan 16 orang lain, mengapa?

Mungkin bukan karena saya tapi cita-cita secara keseluruhan dari pendirian PAN yang tergoreskan di flatform, dimana kita ingin menjadi satu partai modern yang baru dalam lanskap perpolitikan di Indonesia. Kita ingin jadi semacam trendsetter untuk mencoba mempengaruhi arah perpolitikan yang benar, tanpa mengacu pada hasil. Tapi lama kelamaan itu hanya sekedar kertas, barang mati, jiwanya hilang. Dalam penerapan sehari-harinya, dalam perilaku politik, dalam implementasi kedalam program dan strategi kebijakan segala macam, makin lama makin terjauhi. Sehingga kalau kita lihat sekarang perilaku politik, gaya politik, sikap politik dan keputusan-keputusan politiknya semakin tidak memiliki jiwa seperti yang ada dalam flatform, dimana PAN sebagai suatu partai yang inklusif, berdasarkan moral agama, plural dan juga mencoba mengedepankan gagasan-gagasan yang sifatnya keluar dari carut marut politiknya.

Karena kita mengikuti perkembangan partai di DPR maupun diluarnya, lebih melalui perilaku orangnya dan issues pada konsepsinya. Barangkali anda bisa memberikan contoh dalam hal-hal apa PAN ini mengecewakan para pendirinya?

Pertama, pragmatisme yang telah melampaui batas toleransi yang ada pada diri saya. Kan berpolitik itu bukan untuk membohongi rakyat, tapi untuk meyakinkan rakyat. Kalau dikatakan kampanye itu retorika, dan pelaksanaan politik bisa kompromi, maka saya tidak bisa menerima semangat membohongi rakyat. Kedua, kalaupun ada kompromi, tapi ada batas-batasnya, dan batas-batas ini kembali pada nilai-nilai yang kita telah perjuangkan, kita sepakati, bahkan ada yang menjadikan komoditi dalam perjuangan reformasi. Misalnya membentuk pilar-pilar yang kuat untuk tegaknya demokrasi, atau jangan kompromi dengan militer. Ini tidak berarti kita memojokan militer. Kita mencari solusi terbaik bagi militer tapi tidak dengan menempatkan dia terlalu lama dalam politik, sampai 2009. Kalau itu memang berdasarkan keputusan partai, saya kalah dan saya terima. Tapi ini bukan keputusan partai. Hanya karena manuver seseorang dan partai harus menerima. Ada masalah kedua yakni tidak terjadinya demokratisasi internal partai. Bagaimana kita mempromosikan demokrasi kalau dalam kehidupan yang kecil kita tidak demokratis. Saya rasa kita tidak akan mampu menumbuh suburkan demokrasi kalau perilaku kita , lingkungan kita tidak demokratis.

Apa yang anda inginkan jadi tidak berhasil diperjuangkan di PAN, apa itu ketidak berhasilan itu mendadak atau dari dulu itu memang tidak bisa masuk dalam perilaku partai?

Sebetulnya sudah cukup lama tapi kita punya harapan akan berubah karena ada komitmen-komitmen baru, pembenahan organisasi pasca kongres. Tapi dalamp perjalanan waktu kelihatannya tidak ada tanda-tanda yang signifikan. Jadi Sekjen yang sekarang Saudara Hatta Rajasa juga mengeluh " Mas, pantes saya paham, Sekjen itu sedemikian dikebirinya. Saya sekarang ini mengalami masalah yang sama". Jadi ada semacam proses sistimatik untuk membelenggu Sekjen, sebenarnya pindahnya saya dari Sekjen jadi Ketua, saya senang. Senang dalam artian saya membawahi bidang Litbang yang hampir miriplah dengan bidang kerja saya, tapi apalah arti sebuah Litbang kalau proses pengambilan keputusannya masih tidak jelas, bagaimana pola hubungan kerjanya. Pernah salah satu Ketua mengatakan " Ya…kalau bahan-bahan dari Litbang masukin aja langsung ke bak sampah". Jadi rasa kecurigaan, rasa "kamu", "kami", masih sedemikian meruyak dan kristalisasinya sedemikian lupa seolah-olah ada dua kelompok. Kelompok religius dan kelompok sekuler. Saya yang dituduh sekuler menganggap barangkali teman-teman itu yang sekuler. Karena apa? Sekuler bukan dalam artian negara dan hakim di negara Barat. Sekuler dalam konteks di Indonesia saya lihat ada pemisahan antara moral agama dan perilaku politik. Orang boleh saja soleh beragama tapi bisa berkotor-kotor dalam politik. Seolah-olah politik itu serba kotor, dan saya sedih. Memang Faisal tidak cocok di politik, karena Faisal terlalu lurus, terlalu bersih, terlalu konsisten, terlalu apa segala macam. Saya tidak merasa "sok suci" tapi janganlah argumen itu dipakai seolah-seolah politik itu hanya untuk orang-orang jahat. Bagi saya, kalau dalam kehidupan beragama kita tidak boleh menganiaya orang, dalam politikpun tidak boleh, apalagi itu saudara kita sendiri. Tapi kalau sudah ada "penghalalan" seperti itu, saya rasa berat. Saya minoritas disana dan sangat tidak mampu berbuat sesuatu, ya..saya hijrah. Kalau dalam konsep Kristen itu namanya "Diasporal", atau cari inspirasi baru.

Kalau anda minoritas berarti memang sama sekali tidak ada gunanya untuk mencoba "menggugat" pimpinan partai supaya kembali kejalan yang benar. Memang dari semula sudah tidak ada jalan lain kecuali anda yang keluar dan tidak memperbaiki didalamnya?

Pada akhirnya kan kita tidak bisa "memberhalakan" partai. Saya tidak mau terperangkap pada solusi PAN, "anda harus berbuat sesuatu di PAN karena di tempat lain anda tidak bisa berbuat sesuatu". Ini bisa gila sendiri. Yang kita cari kan bukan PAN untuk PAN, tapi PAN adalah kendaraan untuk memperlancar proses konsolidasi demokrasi, untuk lebih mensejahterakan masyarakat banyak dan sebagainya. Kalau akhirnya kita untuk sementara waktu menganggap kendaraan yang kita tumpangi mogok melulu, didorong-dorong nggak sampai-sampai, ya..bodoh sekali. Bodoh dalam arti bukan terus saya akan masuk ke partai lain, itu nggak relevan. Saya yakin persoalan ini bukan masalah PAN saja, ini juga persoalan partai-partai lain. Saya mencoba mencari barangkali saya bisa memberikan kontribusi yang besar untuk kerja yang sifatnya lintas partai. Itu mungkin lebih efektif.

Itu yang ingin saya tanyakan karena tentu masalah ini tidak terlalu menarik kalau andainya masalah intern PAN, tapi kami rasa ini menguatirkan karena ini juga masalah yang ada diberbagai partai, dimana aspirasi orang seperti anda yang memang dulunya tidak pernah menjadi anggota partai ternyata tidak terwujud di partai itu. Apa sekarang anda sudah pada point yang demikian pesimis mengenai kemungkinan tumbuh moralitas politik dalam partai?

Saya sangat optimis karena itu sudah ada di benak berbagai kerja yang menghadang ke depan. Ini konsekuensi logis dari pemilu yang lalu yang sebetulnya agendanya cuman satu, yaitu hendak memperjuangkan kepentingan rakyat. Tapi nggak ada semua itu, yang ada hanya mengubah kepemimpinan nasional. Apa yang terjadi? Seolah-olah masalah di negeri ini sampai sekarang adalah pemimpin nasional. Tidak ada masalah lain kecuali pemimpin nasional. Makanya kalau Gus Dur dijatuhkan, dan yang menggantikan Gus Dur akan jadi sasaran lagi karena memang "hawa" dari hasil pemilu itu cuman pemimpin. Maka dibentuklah partai-partai di tingkat propinsi, tingkat desa, semuanya tidak lain dan tidak bukan untuk mengunggulkan calonnya masing-masing yang sudah diset. Jadi tidak ada yang namanya agenda rakyat, semua orang mendompleng. Ada yang mendomplengnya ke Gus Dur, ke Amin Rais, ke Megawati, ke Akbar Tanjung, ke Yusril Ihza Mahendra dan sebagainya. Oleh karena itu tidak ada yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau kita tahu dan benar masalahnya seperti itu, maka harus kita kembalikan kontraknya. Karena kontraknya dulu tidak jelas, harus ada "adendum" istilahnya. UUD Dasar saja bisa diamandemen, kontrak ini juga bisa di adendum. Kita bikin kontrak baru yakni dengan melakukan pemilihan umum lokal tahun depan. Karena dulu tidak pernah ada isu lokal yang dipermasalahkan. Sekarang pemilu lokal dengan aspirasi lokal, masalah lokal yang diangkat, dan juga pemimpin-pemimpin yang orisinil yang di lokal. nggak bisa drop-dropan begitu.

Yang dimaksud dengan pemilihan umum lokal itu apa ya?

Saya ini khawatir pada keadaan politik sekarang, saya tidak tahu apakah politisi ini concern atau tidak? Golkar sudah pasang ancang-ancang luar biasa. Anda lihat pemekaran propinsi-propinsi baru. Saya baru dari Bangka Belitung, propinsi Buble namanya. Ada propinsi Batam, sebentar lagi mungkin Riau kepulauan, ada Maluku setelah dipecah dua. Semua itu yang menang Golkar mayoritas. Propinsi baru itu untuk DPRD nya mengikuti hasil pemilu yang lalu, dimana Golkar juga yang menang. Gubernurnya Golkar. Itu nanti satu propinsi baru walaupun penduduknya 900 ribu orang, akan menghasilkan 5 utusan daerah di MPR. Pasti Golkar menang dengan sistemnya yang sekarang. Yang begini ini yang harus diurus oleh partai, bagaimana merubah sistem pemilu dan segala macam, juga pemilu lokal. Supaya kita bisa memotong, mengamputasi proses status quo yang makin merebak ini. Masak kita diam saja. Katakanlah, melalui pemilu lokal ini terpilih anggota DPRD dengan isu lokal dan sebagainya, bagi saya itu menghembuskan "ruh" ke otonomi. Otonomi sekarang kan ibarat sebongkah emas yang turun dari langit, ditangkap oleh politisi-politisi yang "dompleng". Dia hanya mikirkan diri sendiri dengan cara naikan anggaran rutin dulu, naikan gaji mereka dulu, dan otonomi itu tidak berada dalam tingkat masyarakat, tapi pada tingkat elite-elite dalam wujud elite-elite bisa bertindak semaunya.

Ini sangat mengkhawatirkan sekali, mungkin anda bisa teruskan aspek-aspek lain dari pemilihan lokal?

Kalau sudah pemilu ditingkat Kabupaten tahun 2002, tahun 2003 pemilu ditingkat propinsi untuk memilih angota DPRD Tingkat I dan pemilihan Gubernur langsung. Tahun 2004 kalau "on schedule" kita pemilu nasional. Itu isinya beda dengan yang sekarang. Elite nasional harus menandatangani kontrak dengan elite-elite lokal atau politisi lokal. Politisi lokal ini yang menentukan politisi di tingkat nasional. Kemudian isu dalam kampanye nasional nanti berdasarkan persoalan-persoalan daerah, dan kalau misalnya nanti nyeleweng politisinya, disatroni rumahnya oleh pemilih-pemilihnya. Mungkin itu yang mampu mengalihkan isu, yang seolah-olah masalahnya hanya pemimpin nasional yang menjadi isu yang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat, dan mungkin keorisinilan demokrasi Indonesia 5-10 tahun ke depan sangat ditentukan oleh cara kita memilih, tapi memang pasti ada penentangan. Penentangan yang paling besar ada pada Golkar, dan yang kedua mungkin pada PDIP.

Kalau bicara mengenai Golkar, banyak di antara kita itu menginginkan garis pemisah yang tebal antara lama dan baru. Lama itu Golkar dan Orde Baru dan yang baru adalah partai-partai baru yang sekarang mengecewakan. Apa artinya ini? Apakah orang itu sudah lupa bahwa Golkar merepresentasikan status quo yang ingin ditinggalkan atau memang Golkar sendiri sudah melakukan transisi sehingga menjadi partai yang reformis juga?

Kalau telah menjadi partai transisi, partai yang reformis, saya rasa belum teruji dan sama sekali belum terlihat dalam hal yang substansial. Bagi saya persoalannya adalah dimata masyarakat Golkar sudah tidak punya basis legitimasi lagi. Bayangkan dalam 2 kali pemilu dalam waktu satu tahun lebih, perolehan suara dari 74% jadi 26%. Rakyat sudah mengatakan "tidak" pada Golkar. Tapi yang 26% ini ternyata lebih besar dari partai-partai yang baru, dan partai-partai yang baru ini pragmatis dompleng pada Golkar. PAN itu termasuk partai yang sangat memojokan Golkar waktu kampanye, dimana-mana kita hantam Golkar. Sekarang kita membujuk-bujuk Golkar, dan mengatakan "pantes, kalau Akbar Tanjung jadi Wakil Presiden karena dia partainya nomor 2" . Kok dulu Gus Dur dicalonkan walaupun partainya nomor 4. Inkonsistensi itu bisa berjilid-jilid saya karang. Inilah perilaku politik dari orang yang tidak mau kerja tapi mau ambil hasil aja dengan cara dompleng-domplengan. Dan mereka tahu Golkar bakal menang. Dalam pemilu yang akan datang kalau situasinya kayak sekarang, akan banyak golput.

Anda dan orang yang mengikuti anda menjadi golput, nantinya ada nggak kemungkinan begitu?

Sampai sekarang saya tidak memiliki alternatif partai, artinya saya keluar dari PAN itu rasanya sulit untuk masuk ke partai lain. Karena bagi saya permasalahan politik di Indonesia bukan stereotype PAN saja, tapi juga pada partai-partai lain. Jadi bukan obat penawar untuk masuk ke partai lain. Oleh karena itu orang seperti saya yang tadinya memilih PAN karena argumen-argumen itu, kemungkinan besar akan golput dan jumlah golput minimal 15-20% dugaan saya, kalau si golput ini tidak punya pilihan alternatif.

Tadi disebut kegiatan lintas partai, kalau bisa berjalan, hasil yang diharapkan apa? Perbaikan dipartai-partai atau pembentukan partai baru?

Saya rasa secara simultan. Kita juga berkewajiban untuk empower partai politik yang ada. Karena nonsense jika demokrasi tanpa partai politik, hal ini akan menciptakan premanisme-premanisme politik. Oleh karena itu seluruh elemen bangsa berkewajiban untuk memperkuat partai politik. Saya keluar dari PAN bukan karena saya anti partai. Yang harus kita lakukan barangkali kita bikin sekolah buat politisi-politisi lokal, politisi nasional kan udah pinter-pinter, pinter berbohong maksudnya. Politisi lokal yang masih bersih, masih bisa disentuh nuraninya dan sebagainya itu yang disekolahkan, sehingga dari merekalah nanti muncul desakan didalam partai mereka masing-masing untuk mendemokratisasikan internal partai mereka. Kedua mungkin prosesnya panjang dan ada wacana-wacana yang harus kita perjuangkan untuk kemungkinan terbentuknya partai baru, katakanlah eksperimen, sebagai inspirator atau trendsetter segala macam, demi membuat masyarakat tidak apatis yang akhirnya mereka golput. Lebih baik mereka dikasih alternatif, supaya mereka punya presentasi dalam kepentingan-kepentingan mereka walaupun sekarang mereka sudah putus asa.

Kalau tidak membuat partai atau tidak masuk partai lain, tentunya anda tidak akan tinggal diam. Aktivitas anda apa mungkin berbentuk gerakan dan mengumpulkan orang-orang dengan pikiran serupa atau bagaimana?

Belum terpikirkan secara sistematis namun yang kami bayangkan itu adalah menjalin suatu network untuk menyebarluaskan materi-materi bagi pendidikan politik. Jadi kita tidak bikin sekolah politik besar-besaran disini, tapi kita buat modul, kita mentraining pelatihnya dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan dalam waktu 3-4 tahun ini bisa menghasilkan 30-40 ribu yang ditraining. Mudah-mudahan itu menjadi ujung tombak bagi pembaharuan partai-partai di Indonesia, paling tidak partai-partai lokal lah. Karena justeru peran merekalah yang sangat besar, juga untuk menghasilkan politisi lokal yang mumpuni. [PB]

Wawancara yang direkam di Qtv dalam acara Impact episode 122, pada 3 Agustus 2001, kalau tak salah, bisa diakses di:

http://www.youtube.com/watch?v=So_OSzmy5pg
http://www.youtube.com/watch?v=-tZLdTcLu8s http://www.youtube.com/watch?v=YI_TWtrEuOM  http://www.youtube.com/watch?v=povoO2A07Z4
http://www.youtube.com/watch?v=s5oqR7BxV8A
http://www.youtube.com/watch?v=ruinAtT7hAE
http://www.youtube.com/watch?v=jkn_04fpEPU

Isinya beragam, mulai dari politik, falsafah, ekonomi, korupsi, dsb. Semoga tidak basi.

Berikut ini adalah transkrip yang saya unduh dari Gontha.com.

Faisal Basri - "Ekonom - Analis - Philosof - NEGARAWAN".

Writer :Peter F Gontha
Publisher :Gontha.com
Updated :3.08.2001 00:00

Gontha.com
Saya pernah bertentangan pendapat secara terbuka didalam sebuah pertemuan yang dihadiri berpuluh Insan Pers dengan seorang Faisal Basri. Pertentangan pendapat tersebut sangat merugikan saya oleh karena memang, harus saya akui, bahwa pengetahuan "Multi Dimensi" Faisal Basri ini sedemikain luasnya, dan cara penyampaiannya sedemikian sistemastis sehingga pendapat saya sangat tidak mendapat “ruangan” setapak pun didalam tulisan para wartawan.

Memang, dapat dimengerti. Sesudah pertemuan tersebut, saya yakin se yakin yakinnya bahwa Faisal adalah bukan hanya seorang Analis politik , ekonomi, filosof saja, namun ia adalah seorang Nasionalis sejati yang mengaggumkan.

Saya pun diberinya kesempatan untuk mengemukakan pendapat saya maupun argumentasi saya, dan Ia mendengarkan dengan cermat, lain dari beberapa "pengamat" yang sering menulis di harian terkemuka di Indonesia dan para “pengkritik” pemerintah lainnya yang selalu merasa mereka yang terpintar dan paling benar. Sebuah konsep yang saya kemukakan diterimanya dengan mengatakan “Wah….ini bagus”.

Mengenai pertentangan pendapat saya dengan Faisal kami achirnya setuju bahwa kurangnya komunikasi “face to face” mengakibatkan kurang mengertinya kita satu sama lain dengan hal yang kita perdebatkan.

Tapi beda pendapat tersebut bagi saya merupakan keuntungan karena hal ini membuat penasaran dan saya berupaya - berbulan bulan, bahkan Bertahun-tahun untuk berbicara dengan Faisal yang selalu mengatakan “Wah saya Sibuk” dan sepertinya ingin menghindari pertemuan dengan saya. Namun achirnya saya berhasil mejakinkan Faisal bahwa kita perlu bertemu.

Seorang Faisal Basri……..”LUAR BIASA”!!!!!!!! Merinding bercampur malu dan “MINDER” terasa didiri saya, namun sesudah pertemuan saya dengan Faisal saya bertambah kaya akan pengetahuannya. Berumur baru 42 tahun ia seorang yang sangat “brillian” yang seharusnya di pergunakan pemerintah untuk membantu pemerintah membangun Negara kita demi untuk kemakmuran masyarakat banyak.

Analis NEGARAWAN Faisal Basri MA, (saya jakin ia berkeberatan saya menyebutnya Negarawan, namun kita kan berada dalam euphoria Demokrasi jadi saya harap ia dapat menerima pendapat saya mengenai hal ini), mendesak elite bangsa Indonesia agar mampu meletakan kembali dasar-dasar yang mengacu pada prinsip bahwa kemakmuran harus diupayakan melalui “6 pilar”.

"6" pilar yang dimaksudkan Faisal itu antara lain "3" pilar di bidang ekonomi yakni PERTUMBUHAN, STABILITAS MAKROA EKONOMI dan EFFISIENSI. Ditambah dengan "3" pilar di bidang politik yaitu KEBEBASAN atau freedom, TATANAN SOSIAL atau social order, dan PEMERATAAN atau equity.

Pernyataan Faisal ini dikemukakannya secara spontan dalam program Impact di stasiun TV Quick Channel, Kamis (2/8). Siaran rekaman itu dapat Anda ikuti melalui Indovision Digital maupun Kabelvision.

Menurut pemahaman dosen FE-UI ini, kalau ingin membangun perekonomian bangsa yang berkemakmuran, basisnya harus didasarkan pada kesadaran bahwa semuanya harus diangkat. "Semua punya kesempatan yang sama untuk maju. Peran pemerintah di sini, maksimal hanyalah membantu kelompok-kelompok yang memang tidak bisa diperlakukan sama," katanya.

Dalam pasar yang memang perilakunya seperti itu yang tidak mengenal ras, suku bangsa, siapa kuat-siapa lemah, bahkan GANAS, ujar Faisal, peran pemerintah hanya sebagai regulator yang memungkinkan skema ini dapat dioperasionalkan.

"Guna menciptakan kemakmuran yang ingin diciptakan lewat instrumen-instrumen ekonomi, maka yang harus ditegakkan hendaknya dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar," katanya.

Untuk maksud itu, Faisal menegaskan perlunya tiga prinsip dasar dalam membangun kemakmuran bangsa Indonesia. Pertama pertumbuhan; kedua stabilitas, ketiga efisiensi. Kemakmuran tanpa efisiensi, menjadikan keadaan ekonomi dan politik negara rapuh. Oleh karena itu harus dibingkai lagi dengan tiga pilar lain lagi.

Apa saja tiga pilar itu sehingga menjadi enam pilar? "Tentu saja, tiga pilar ekonomi ditambah dengan tiga pilar politik, sehingga menjadi enam pilar negara yang utuh dan kokoh," tegasnya.

Pada pilar keadilan yang pertama dibutuhkan kebebasan atau freedom. Tanpa kebebasan, tidak mungkin ada tercipta masyarakat berkeadilan. "Tapi, kita tahu manusia tidak bisa menggapai kebebasan 100 persen, sebab jika kebebasan 100 persen, bisa-bisa menjadi anarkis".

"Tepatlah, jika pilar ini dibingkai dengan sosial order, supaya tatanan sosial bangsa kita terjaga," kata mantan Sekjen Partai Amanat Nasional yang mengundurkan diri di tengah masa jabatannya itu.

Unsur ketiga dari pilar politik adalah equity. Jadi, ujar Faisal, kalau keenam pilar ini menjadi penyangga pembangunan yang kokoh kuat, mudah-mudahan bangsa Indonesia tidak akan mengalami krisis yang sangat dalam.

Mengevaluasi perjalanan bangsa di masa lalu dari keenam pilar ini, putra asal Tapanuli Selatan Sumut yang tidak bisa berbahasa Batak ini menikai, cuma empat sampai lima pilar yang dapat dilaksanakan.

Padahal, tukasnya, salah satu saja dari keenam pilar itu tidak tidak kelihatan, perjalanan bangsa akan oleng. Akhirnya saat badai datang, keadaan bangsa cepat rapuh dan runtuh.

"Mudah-mudahan saja kesadaran ini akan membawa kita pada optimisme," katanya. "Yakni kesadaran menegakkan pilar ekonomi untuk menopang kemakmuran, dan pilar politik untuk menopang keadilan. Alhasil bangsa Indonesia yang makmur dan berkeadilan semoga tercapai," demikian Faisal yang juga Anggota KPPU.

Copyright © 2005 Gontha.com, All Rights Reserved

Di awal tahun ini harga minyak mentah telah menyentuh 100 dollar AS per barrel. Adalah Stephen Leeb yang pernah meramalkan harga minyak mentah setinggi itu. Orang yang sama, pada tahun 2006, menulis buku berjudul The Coming Economic Collapse: How You Can Thrive When Oil Costs $200 a Barrel. (Terima kasih banyak kepada Prof. Erman Rajagukguk yang telah memberikan buku asli, disertai tandatangannya.)

Sementara itu, data terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan per-migas-an kita kian tergopoh-gopoh. Neraca perdagangan (ekspor minus impor) minyak mentah kita selama Januari-November 2007 hapir mendekati nol, persisnya hanya surplus 56 juta dolaar AS. Saya memprakirakan untuk sepanjang tahun 2007 neraca perdagangan minyak mentah sudah defisit. Jika terbukti, maka untuk pertama kali dalam sejarah, kita menjadi pengimpor netto minyak mentah.

Untuk produk minyak atau BBM, seperti telah bisa diduga, defisit semakin menggelembung. Jika pada tahun 2006 defisit BBM sebesar 8,2 miliar dollar AS, maka untuk Januari-November 2007 saja sudah mencapai 8,7 miliar dollar AS. Pada kurun waktu 11 bulan ini, ekspor tercatat 2,6 miliar dollar AS, sedangkan impor 10,4 miliar dollar AS.

Secara keseluruhan (minyak mentah dan BBM) defisit Januari-November 2007 mencapai 8,7 miliar dollar AS.

Kita masih tertolong oleh gas. Jika gas dimasukkan, maka selama Januari-November 2007 masih ada surplus sebanyak 74 juta dollar AS. Mengingat surplus migas cenderung menurun dengan relatif cepat (pada periode yang sama tahun lalu surplus masih 1,7 miliar dollar AS), maka tahun ini sangat boleh jadi kita telah memasuki era baru yang lebih menyedihkan: negara pengimpor migas netto, ceteris paribus.

Data lebih lengkap bisa diakses di http://faisalbasri.blogs.friendster.com/Info%20migas.ppt

Apa kita hanya diam saja, sementara pemerintah justru terus berakrobat. Misalnya, koran Kontan dan Investor Daily terbitan Kamis, 3 Januari 2008: Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, minta minyak mentah yang dipakai untuk own use dalam rangka proses produksi oleh Chevron sebesar 50.000 barrel/hari supaya dimasukkan ke dalam hitungan lifting minyak. Seorang sumber di instansi pemerintah yang mengurus soal minyak berkomentar di koran tersebut: "Cara menghitung seperti itu sama juga dengan dagelan."

Untuk diketahui, realisasi lifting untuk tahun 2007 hanya 910.000 barrel/hari, yang berarti meleset dari target sebesar 950.000 barrel/hari. Dengan memasukkan own use tadi, seolah-olah target terlampaui. Kenyataannya, tentu saja, tidak!!! Karena, minyak yang keluar dari perut bumi Pertiwi tidak bertambah, sehingga pendapatan negara pun tak bertambah sama sekali.

Mengapa, ya, para pemimpin makin tak jujur. Kok, Presiden membiarkan para pembantunya seperti itu?

Pengantar:

Tulisan ini dibuat untuk koran Bisnis Indonesia edisi 6 Januari 2007. Data pendukung bisa dilihat di http://faisalbasri.blogs.friendster.com/App-mfg-bisnis.ppt

Industri manufaktur boleh jadi merupakan sosok yang paling menggambarkan problematika perekonomian Indonesia dewasa ini. Di era dunia datar (flat world) yang dipicu oleh globalisasi dan liberalisasi, industri manufaktur berada di lini terdepan dalam pertarungan menghadapi persaingan mondial. Hal ini disebabkan industri manufaktur merupakan satu dari tiga sektor tradables. Dua sektor lainnya ialah pertanian serta pertambangan & galian.

Sesuai dengan namanya, produk-produk yang dihasilkan sektor tradables diperdagangkan secara bebas, baik di pasar internasional maupun pasar domestik. Untuk menembus pasar internasional, produk-produk sektor ini harus berhadapan dengan produk-produk serupa dari negara-negara lain; sementara itu untuk memperoleh tempat di pasar domestik, produk-produk ini harus mumpuni menghadang penetrasi barang-barang sejenis yang diimpor. Di antara sektor tradables sendiri, industri manufakturlah yang paling keras menghadapi persaingan. Karena karakteristik alamiahnya, derajat mobilitas produk-produk manufaktur lebih tinggi ketimbang produk-produk pertanian dan pertambangan.

            Sekedar perbandingan, sektor-sektor yang tergolong non-tradables, yang terdiri dari sektor jasa (dalam artian luas, meliputi juga konstruksi dan utilitas), praktis tak menghadapi persaingan head to head di pasar domestik. Misalnya: sektor listrik, gas, dan air bersih; komunikasi, pendidikan, rumah sakit, dan jasa angkutan.

            Mengingat intensitas perdagangannya sangat tinggi, industri manufaktur menghadapi hampir segala persoalan di hampir semua “medan laga”, baik di lingkungan internal, industri maupun eksternal. Juga terkena imbas langsung dari persoalan-persoalan yang dihadapi di lingkup pasar domestik mapun pasar internasional. Tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi di tingkat perusahaan semata tak bisa menjamin keberhasilan seandainya faktor-faktor eksogen tak mendukung, misalnya: kualitas infrastruktur yang buruk, korupsi dan pungutan liar, birokrasi yang bobrok, kerangka institusi yang lemah, kualitas sumber daya manusia yang rendah, serta risiko bisnis dan politik yang tinggi.

            Di masa lalu, persoalan-persoalan yang pelik dan sama sekali tak bisa dikendalikan oleh perusahaan tak begitu menjadi masalah. Karena, seluruh persoalan tersebut, yang bermuara pada peningkatan kos (cost), bisa ditransmisikan ke dalam harga. Harga yang lebih mahal tak berdampak signifikan pada daya saing, mengingat pemerintah menerapkan larangan ataupun pembatasan impor untuk melindungi industri dalam negeri.

            Dengan makin terseretnya kita ke dalam arus liberalisasi, praktik-praktik perlindungan yang berlebihan—bahkan untuk beberapa kasus, sedikit perlindungan sekalipun tak dimungkinkan—industri manufaktur harus berjibaku menerjang segala hambatan internal dan lebih cerdik dalam menyiasati hambatan-hambatan eksternal. Tuntutan yang harus dipenuhi juga kian berat. Tak cukup sekedar berbenah untuk lebih baik (good is good enough), melainkan harus berupaya untuk selalu menjadi yang terbaik atau di antara kelompok terbaik, menawarkan keunikan, serta cepat tanggap terhadap perubahan yang muncul dari segala arah, tak terduga, dan kian cepat.

***

Ditambah dengan situasi yang kian tak tertata (ungoverned), secara alamiah sektor non-tradables maju pesat; sebaliknya, sektor tradables, termasuk industri manufaktur, mengalami kemunduran relatif. Kecenderungan demikian telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yang membuat daya tahan perekonomian tak kunjung membaik secara berarti. Salah satu indikasinya ialah peringkat daya saing perekonomian Indonesia dalam lima tahun terakhir terus menerus turun. Pada tahun 2003 kita berada pada peringkat 49 dari 51 negara dan pada tahun 2007 terperosok ke urutan 54 dari 55 negara (International Institute for Management Development, World Competitiveness Yearbook, 2007).

.           Indikasi kedua terlihat dari komposisi ekspor yang semakin didominasi oleh komoditas primer dan produk-produk manufaktur berbasis sumber daya alam dengan tingkat pengolahan yang minim. Hal inilah yang menyebabkan indeks perdagangan intra-industri kita sangat rendah dan jauh tertinggal dibandingkan negara-negara Asean-4 lainnya (Malaysia, Filipina, dan Thailand). Terlihat pula dari kenyataaan bahwa di tengah kecenderungan komposisi ekspor negara-negara tetangga yang semakin konvergen, kita lain sendiri. Kalau di negara-negara tetangga koefisien komposisi ekspor sekitar 0,7 (koefisien bergerak antara 0 hingga 1), Indonesia hanya 0,2. Faktor pendorong dari proses pendalaman industri dan penguatan ekspor adalah peranan parts and components. Sekedar perbandingan, sumbangan parts and component terhadap eksor total Indonesia hanya belasan persen, padahal di negara-negara Asean-4 lainnya berkisar antara 30-65 persen.

Pendalaman dan pematangan proses industrialisasi yang terjadi di negara-negara tetangga dimungkinkan oleh sentuhan penanaman modal asing langsung. Negara-negara tetangga menjadi bagian dari sistem global production network mereka, antara lain karena peran negara semakin besar dalam mendorong alokasi sumber daya produktif yang sejalan dengan tuntutan supply chain management dari perusahaan-perusahaan transnasional. Di era “dunia datar”, memang peran negara bertambah vital dalam meningkatkan daya saing perekonomian.

Salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan daya saing perekonomian ialah kapasitas dalam melakukan inovasi dan penyesuaian (capacity to innovate and adjust). Faktor inilah yang menghasilkan produk-produk baru lewat kegiatan research and development (R&D). Lagi-lagi, Indonesia sangat tertinggal.

Data terbaru yang diterbitkan Bank Dunia (2007) menunjukkan, pengeluaran untuk R&D di Indonesia hanya 0,3 miliar dollar AS setahun. Bandingkan dengan Malaysia yang pada tahun yang sama membelanjakan 1,5 miliar dollar AS, dan negara kecil Singapura sebesar 2,2 miliar dollar AS. Jangan bandingkan dengan China yang menghabiskan 72 miliar dollar AS untuk kegiatan R&D. Lebih ironis lagi, untuk kasus Indonesia, dari jumlah dana untuk R&D yang sedikit itu, 84,5 persen diserap oleh sektor pemerintah, sedangkan sektor dunia usaha (business) hanya 14,3 persen. Sebaliknya, di China, yang notabene negara komunis, porsi pemerintah sangat kecil (29 persen), sedangkan sektor swasta sangat mendominasi dengan porsi 62,4 persen. Bagaimana mungkin kita bisa bersaing kalau daya inovasi sangat rendah, sebagaimana tercermin dari dana untuk R&D hanya 0,1 persen dari PDB (produk domestik bruto), sementara negara-negara tetangga rata-rata menyisihkan lebih dari 10 kali lipat atau di atas 1 persen dari PDB mereka.

Peraga menunjukkan anatomi yang memengaruhi daya saing, yang bersumber dari internal perusahaan maupun dari lingkungan luar. Perlu dicatat bahwa daya saing yang tinggi baru memiliki makna apabila menciptakan lapangan kerja dan kemakmuran yang berarti bagi masyarakat banyak. Jadi tak sekedar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Dalam kaitan ini, memajukan industri manufaktur tak bisa dilakukan dengan jalan pintas seperti dengan membangun kawasan ekonomi khusus, dengan menawarkan perlakuan yang serba istimewa sehingga terlepas dari konteks nasional. Cara begini hanya menghasilkan enclaves, sehinggaa tidak menyelesaikan akar persoalan dan tidak menawarkan penyelesaian yang menyeluruh. Kita tak bisa serta merta meniru China yang membangun kawasan-kawasan khusus di awal penerapan kebijakan pintu terbuka. Karena, China bermula dari kondisi isolasi dan perencanaan terpusat ala sistem komunisme tulen yang tidak memberlakukan mekanisme pasar.     

***

Sedemikian banyak indikasi yang membawa pada kesimpulan bahwa selama era reformasi gerak industri manufaktur kita terseok-seok. Apakah industrialisasi sudah mencapai tingkat optimal, sehingga kita biarkan saja peranan sektor industri manufaktur menurun dan digantikan oleh peningkatan sektor jasa sebagaimana pola yang dijumpai di negara-negara maju?

Rasanya, tidak. Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa peranan sektor industri manufaktur terhadap PDB akan terus naik hingga mencapai 35 persen. Baru setelah itu lambat laun turun, dan perannnya digantikan oleh sektor jasa. Dewasa ini sumbangan industri manufaktur terhadap PDB di Indonesia masih di bawah 28 persen, dengan kecenderungan yang sudah menurun. Ini akibat logis dari pertumbuhan manufaktur yang setelah reformasi, terutama dalam lima tahun terakhir, hampir selalu lebih rendah daripada pertumbuhan PDB.

            Sebetulnya, pada paruh pertama 2007 ada tanda-tanda pemulihan pertumbuhan industri manufaktur. Sayangnya awal yang baik ini tak bertahan lama. Memasuki triwulan ketiga 2007, pertumbuhan manufaktur kembali merosot menjadi 4,5 persen, turun dari 5,5 persen pada triwulan sebelumnya. Hal ini terjadi justru ketika pertumbuhan PDB menguat dari 6,3 persen menjadi 6,5 persen. Kembali meredupnya momentum akselerasi pertumbuhan manufaktur disebabkan oleh kenaikan kos energi yang tajam, sementara hambatan-hambatan struktural yang dihadapi sektor ini tak kunjung terselesaikan dengan tuntas. Praktis, industri manufaktur tak lagi memiliki energi cadangan untuk menghadapi gejolak eksternal.

***

            Masih adakah peluang bagi industri manufaktur untuk menjadi lokomotif pertumbuhan dan sekaligus memperkokoh struktur perekonomian Indonesia? Tak ada keraguan sama sekali. Setidaknya dalam 15 tahun ke depan kita masih memiliki ruang gerak yang cukup leluasa untuk kembali meningkatkan dinamika perkembangan industri manufaktur, hingga sumbangannya terhadap PDB mencapai sekitar 35 persen.

            Landasan optimisme terletak pada dua faktor utama, yakni: karunia sumber daya alam yang relatif melimpah dan beragam sebagai sumber bahan baku bagi beragam industri dan potensi pasar domestik yang cukup besar.

            Untuk mewujudkan potensi yang selama ini terabaikan—untuk tak mengatakan kita matikan sendiri, sadar ataupun tak sadar—ada satu prasyarat pokok. Pertama, merumuskan kebijakan industrial yang dipadukan dengan kebijakan pertanian dan kebijakan energi. Kebijakan industrial tak bisa lagi berjalan sendiri. Dengan kebijakan terpadu, kekuatan kita akan terhimpun secara maksimal, yang akan terwujud dalam bentuk kekuatan daya saing yang kokoh. Tidak mustahil dalam waktu tak sampai 20 tahun ke depan, Indonesia bakal menjadi kekuatan ekonomi besar mendampingi China dan India. Jika China bertumpu pada industri manufaktur dan India pada teknologi informasi, Indonesia bertopang pada perpaduan sumber kekuatan pertanian dan energi.

            Prasyarat lainnya tergambar pada peraga. Seluruh elemen di segala lini harus diperkuat. Cara pandang kita dalam menyelesaikan masalah tak bisa lagi linear. Paradigma baru harus dikuakkan.

***

Kekuatan ekonomi dunia lambat laun bergeser. Perekonomian Amerika Serikat (AS) berangsur meredup. Masalah berat yang sedang mereka hadapi tak lagi berdampak besar terhadap perekonomian dunia. Perekonomian Eropa terus menunjukkan tanda-tanda makin bertaji. China dan India mulai bisa jadi pengimbang.

Bagaimana dengan kita? Rasanya makin banyak pertanda yang membuat kita harus makin optimistik. Perekonomian India bertumpu pada IT dan perekonomian China pada general manufacturing industries. Indonesia dengan keberagaman sumber daya alam yang cukup kaya, bisa mencuat sebagai penambah kekuatan pengimbang dengan bertumpu pada sektor pertanian dan energi.

Dengan mewujudkan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, kita songsong Indonesia yang bermartabat dan menyejahterakan rakyatnya. Berjayalah Indonesia dengan ideologi sosial demokrasi (Sosdem) dan sistem ekonomi pasar sosial (Epasos), sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mari, rubrik ini kita dedikasikan untuk menggalang optimisme dan menghimpun kekuatan yang selama ini berserakan. Saatnya kita bangkit di tahun ini yang genap seabad kebangkitan nasional.

Pada kesempatan pertama, saya hendak berbagi tentang keberadaan "beras merah-putih" yang betul-betul secara fisik serupa dengan bendera kita. Berita tentang beras ini sudah muncul, tapi kok tak sempat menggetarkan hati sanubari kita ya? Mas Adji, sebagai "pelopor" harus kita bantu habis-habisan.

Jika tak ada aral melintang, kita akan tanam secara simbolik di 100 titik dari Sabang hingga Merauke pada 20 Mei 2008. Insya Allah momentum ini adalah awal dari perwujudan kedaulatan pangan kita.

Gambar menunjukkan lima butir beras merah-putih, sedangkan di bawahnya masih berbentuk gabah. Beras ini mengandung protein paling tinggi, 12 persen. Lebih tinggi dari beras Taj Mahal dari India yang sekitar 7 persen.

Bagaimana kisah dan orang-orang berjasa di balik cerita, kita tunggu informasi selanjutnya. Juga karya-karya genius anak bangsa yang jika dihimpun, niscaya bakal jadi kekuatan untuk membuka pintu gerbang kejayaan bangsa.