Wawancara Menjelang Soeharto “Rontok”
Tempo Interaktif, Edisi 45/02 - 10/Jan/1998
Analisa & Peristiwa
Wawancara Faisal Basri:
Kemampuan Soeharto Sudah Tidak Bisa Diandalkan
Di tengah krisis moneter yang akut, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1998/99 naik menjadi Rp 133 trilyun atau sekitar 32 persen dari anggaran tahun lalu. Pemerintah tampaknya optimis target itu bisa tercapai. Bahkan, nilai rupiah yang kini di antara Rp 8000-9000 sedollar, dicanangkan untuk kembali kepada angka Rp 4000 sedollar.
Menurut Ketua Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi UI, Faisal H. Basri, anjloknya rupiah atas dollar AS setelah pengumuman RAPBN disebabkan pemerintah tidak konsisten dengan syarat-syarat yang diajukan oleh badan moneter internasional (IMF). "Syarat surplus anggaran satu persen dari IMF tidak kelihatan di dalam RAPBN, sehingga investor asing dan fund manager asing menilai Indonesia tidak sungguh-sungguh mematuhi syarat IMF," kata Faisal.
Tentang kenaikan anggaran yang mencapai 32 persen, menurut Faisal, tidak realistis dengan kondisi perekonomian sebenarnya. "Negara lain yang mengalami krisis yang tidak separah Indonesia saja melakukan pemotongan anggaran. Tapi pemerintah malah menaikkan anggaran," ujarnya.
Berikut petikan wawancara TEMPO Interaktif dengan pengamat sekaligus peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM), Kamis 8 Januari 1998, di Gedung LPEM UI Salemba, Jakarta.
Benarkah RAPBN 98/99 tidak realistis dengan kondisi yang sebenarnya?
Pak Harto bilang kenaikan anggaran yang mencapai 32 persen itu diakibatkan kenaikan kurs dollar AS. Penerimaan RAPBN yang berbentuk dollar AS adalah migas, pinjaman luar negeri, bea masuk, dan pajak ekspor. Total nilai dari empat komponen ini sebesar Rp 44 trilyun atau 44, 2 persen.
Empat komponen itu menyumbang 13,5 persen dari kenaikan yang 32 persen. Kalau kenaikan anggaran disebabkan akibat kenaikan kurs maka RAPBN hanya naik sebesar 13, 5 persen. Tapi kenaikan yang bukan disebabkan oleh kenaikan tukar kurs mencapai 18,6 persen. Ini berarti mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBN tahun lalu yang hanya naik 11 persen. Sementara Malaysia yang mengalami krisis tidak separah dengan Indonesia dan tidak meminta bantuan IMF, memotong anggaran hingga 18 persen. Sedangkan Indonesia malah mengalami kenaikan sebesar 32 persen.
Kenaikan itu sangat tidak realistis di tengah krisis yang terjadi. Katanya pemerintah mau mengecangkan ikat pinggang, tapi anggaran malah naik. Semua pos pengeluaran dalam RAPBN mengalami kenaikan. Hanya anggaran hukum dan pengawasan yang mengalami penurunan. Anehnya, hukum makin dianggap tidak penting di negeri ini.
Lalu di pos penerimaan, beban masyarakat yang harus disetor melalui pajak pertambahan nilai (PPN) naik hingga 13 persen. Artinya, rakyat harus membayar pajak yang sama dengan Liem Sioe Liong. Ini ‘kan tidak adil. Sementara pajak untuk orang-orang kaya melalui pajak penghasilan (PPh) diturunkan. Tapi bukan berarti PPh harus dinaikkan, tapi kenaikannya harus proporsional agar tercermin rasa keadilan.
Konyolnya, dari pos pengeluaran belanja barang dalam negeri mengalami kenaikan hingga 18 persen. Ini sama saja tidak mencerminkan penghematan. Jangan-jangan kenaikan itu untuk membeli mobil Timor.
Sedangkan penetapan kurs sebesar Rp 4.000 menurut saya sangat tidak rasional. Sebab tidak ada yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mencapai kurs Rp 4.000. Kurs Rp 4000 mungkin saja bisa dicapai, asalkan ada yang ditawarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan ini. Tapi ‘kan nggak ada yang ditawarkan oleh Soeharto.
Menurut Anda apakah pemerintah akan melakukan reformasi ekonomi dan restrukturisasi sesuai yang diucapkan Pak Harto dalam pengantar RAPBN?
Dari dulu juga sudah bilang begitu, tapi apa buktinya. Semua orang ingin bukti hitam-putih.
Laksamana Sukardi bilang, Indonesia mengalami pertumbuhan nol persen saja sudah bagus, bahkan banyak pengamat yang memprediksikan pertumbuhan ekonomi negatif. Sementara pemerintah menetapkan pertumbuhan empat persen, menurut Anda apakah target itu bisa dicapai?
Target empat persen itu kehendak atau harapan pemerintah. Pertumbuhan sebesar itu adalah angka yang paling minimum agar tidak terjadi krisis sosial. Kalau pertumbuhan nol persen berarti ada pengangguran baru sebasar 2, 4 juta orang dari orang yang semula bekerja menjadi tidak bekerja. Belum lagi orang yang baru lulus dan mau bekerja, serta penganggur yang sudah ada. Artinya akan ada penganggur 10 juta orang. Nah, pertimbangan sosial politik menghendaki pertumbuhan tidak lebih dari empat persen. Dengan target pertumbuhan ini saja, sudah ada penganggur baru sebesar 1, 2 juta orang.
Jadi target empat persen mustahil dicapai?
Target empat persen dengan penetapan kurs Rp 4.000 sebenarnya bisa dicapai, asalkan langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah jelas, transparan dan terarah. Tapi dalam kondisi dimana tidak ada yang ditawarkan oleh pemerintah dan sosok Pak Harto yang tidak mungkin mengawali target pertumbuhan itu, angka empat persen itu tidak mungkin dicapai. Tapi, kalau minggu depan ada langkah yang bagus dan Pak Harto tidak mau dipilih kembali, saya kira target empat persen bisa dicapai.
Bagaimana dengan subsidi BBM?
Kita tahu bahwa IMF menargetkan anggaran harus surplus sebesar satu persen atau sama dengan Rp 6 trilyun. Nah, itu nggak tercantum dalam anggaran. Saya menduga angka surplus satu persen itu disembunyikan di subsidi BBM sebesar Rp 10 trilyun atau pada subsidi lainnya sebesar Rp 5 trilyun. Jadi hampir dipastikan selesai sidang umum, harga BBM akan naik. Akibat kenaikan harga BBM, maka subsidi akan berkurang dan akan terjadi surplus. Tapi kalau BBM naik, itu tidak adil untuk rakyat. Makanya, RAPBN ini tricky dan sangat politis. Ini mencerminkan cara bernegara yang tidak sehat.
Jika pemerintah menaikkan harga BBM, bukankah itu akan menyebabkan terjadinya inflasi. Padahal dalam anggaran 98/99 pemerintah mematok angka inflasi sebesar sembilan persen?
Subsidi merupakan cara yang tidak dibolehkan oleh IMF. Nah, kelihatannya pemerintah minta waktu hingga sidang umum. Sebab kalau Indonesia ingin dapat uang dari IMF, syaratnya harus ada surplus anggaran. Tapi sekali lagi saya katakan, ini tidak adil karena pemerintah masih menyembunyikan angka.
Kalau harga BBM dan listrik naik, bukankah beban rakyat makin berat?
BBM memang harus naik. Yang menikmati tarif listrik selama ini adalah orang kaya. Lihat saja, rakyat paling-paling hanya menikmati listrik 200-400 watt, selebihnya dinikmati orang kaya. Memang kenaikan BBM dan tarif listrik dampaknya psikologis. Tapi ada caranya agar BBM naik, ongkos transportasi tidak naik. Caranya, dengan memberikan subsidi dengan membebaskan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
Bagaimana dengan patokan harga minyak 17 dollar AS perbarel, bukankah harga ini bisa berubah jika minyak Irak disetujui oleh PBB untuk dijual sehingga mempengaruhi harga minyak dunia?
Tahun depan, saya kira dengan harga 17 dollar AS perbarel aman. Sebab tidak ada faktor fundamental yang mempengaruhi harga minyak naik atau turun. Kalaupun terjadi negosiasi antara Irak dengan PBB, harga minyak akan turun antara 16, 5 hingga 17, 5 dollar AS perbarel. Angka 17 dollar AS perbarel dalam RAPBN, sangat realistis.
Target kenaikan 13 persen dari pajak pertambahan nilai apakah bisa tercapai di tengah krisis dimana banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan ?
Menurut saya, seharusnya pajak penghasilan seharusnya turun 15 persen dan pajak pertambahan nilai turun juga. Nah, apakah target 13 persen bisa dicapai dari pajak pertambahan nilai, jawabnya bisa. Caranya dengan tangan besi. Karena pemerintah masih gampang memencet pundi-pundi yang bisa dimainkan. Artinya masih ada celah untuk menarik pajak.
Apa saja celah yang bisa dimasuki pajak?
Misalnya, 200 orang terkaya menyumbang sekitar 50 persen dari pajak penghasilannya. Itu kan gampang. Lalu seperti saya yang tidak punya NPWP (nomor pokok wajib pajak), ‘kan banyak orang yang seperti saya. Meraka takut mengejar kita, karena kalau kita bayar pajak, kita akan menuntut hak kita akan demokratisasi. Tapi di tengah krisis ekonomi seperti sekarang, target kenaikan PPN tidak tepat. Masa di tengah krisis perekonomian pungutan makin banyak.
Bagaimana dengan beban pembayaran utang Indonesia yang mencapai Rp 30 trilyun dalam RAPBN 98/99?
Seharusnya pemerintah kita mengambil langkah penjadwalan kembali utang-utangnya. Karena rescheduling utang pemerintah lebih mudah ketimbang utang swasta. Semua negara donor, Bank Dunia, IDB, dan lainnya, akan maklum. Paling tidak setengah dari utang pemerintah bisa dijadwalkembali. Kalau ini dilakukan akan bisa menambah anggaran pembangunan daerah yang dapat menciptakan gairah perekonomian rakyat. Tapi hal ini tidak terlihat dari RAPBN 98/99 ini. Menurut saya ini adalah anggaran terburuk dalam sejarah orde baru. Indonesia sudah bad boy, bukan good boy lagi.
Anda pernah mengatakan RAPBN 98/99 akan turun menjadi Rp 90 trilyun, tapi nyatanya malah naik 32 persen dan pemerintah tetap optimis. Bagaimana Anda melihat kemampuan kepemimpinan Pak Harto dengan rancangan anggaran sebesar itu di tengah krisis?
Ini semua adalah cerminan dari ketidakjelasan visi dan omongan pemerintah. Tidak sesuai juga dengan kenyataan. Mereka bilang kencangkan ikat pinggang, nyatanya pos pengeluaran malah naik. Malah pos pembinaan hukum turun. Atau memang sengaja diturunkan agar hukum kita amburadul. Sebenarnya dengan anggaran Rp 90 trilyun, kita bisa berhemat dari pos Pph dan PPN. Sebab di negara-negara yang mengalami krisis terjadi pemotongan pajak. Seperti yang dilakukan Jepang. Sehingga pertumbuhan ekonomi kembali bergairah.
Bagaimana dengan konsistensi pemerintah melakukan pengencangan ikat pinggang, nyatanya proyek listrik Tanjung Jati milik Mbak Tutut dan proyek pengilangan minyak APRI milik Bambang Trihatmodjo, tetap dilanjutkan?
Ini adalah cermin ketidakjelasan visi mau dibawa ke mana republik ini. Kalau sudah begini keadaanya bagaimana kita bisa ke luar dari krisis. Kondisi seperti sekarang, dibutuhkan pemimpin yang bisa menggalang semua potensi yang ada dan membawa bangsa ini ke luar dari krisis. Nah, Soeharto sudah tidak bisa. Buktinya, pengamat dia musuhi, Petisi 50 nggak dianggap, dan orang yang nggak setuju dengan dia dijauhi.
Apakah kepemimpinan Pak Harto sudah tidak mampu untuk melakukan perbaikan?
Ya.
Apakah bisa dijamin jika Pak Harto diganti akan ada perbaikan ekonomi?
Paling tidak ada peluang bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pengaturan kembali kekuatan politik untuk menghasilkan semangat baru. Semua ini tidak mungkin dihasilkan dalam era Soeharto. Karena Soeharto sudah tua, kemampuannya terbatas, ditambah dengan kepentingan keluarganya yang semakin merajalela. Dan terbukti, kalangan keluarganya banyak dikecualikan dalam perbaikan ekonomi saat ini.
Apakah Pak Harto akan melakukan reformasi ekonomi sesuai dengan pernyataannya di depan anggota DPR, misalnya dengan mencabut monopoli atau proteksi?
Tidak. Artinya, dia tidak akan melakukan reformasi atau deregulasi untuk ke luar dari krisis. Reformasi mungkin saja dilakukan, tapi sangat marjinal sekali. Karena dia akan tetap mempertahankan status quo yang merupakan basis politik untuk melegitimasi kekuasaannya. Menurut Harold Crouch, legitimasi itu dicapai dari uang, bukan dari kharismanya sebagai pemimpin.
Mungkinkah untuk mempertahankan kekuasaannya Pak Harto akan melakukan pencabutan monopoli?
Sifatnya akan marjinal. Dia akan mencabut beberapa monopoli dan akan mempolitisasikan seolah-olah ada pencabutan monopoli, nyatanya tidak. Ini sama saja tidak menyelesaikan masalah. Kalaupun dia terpilih kembali menjadi presiden, menteri-menterinya akan lebih jelek dari yang sekarang. Sebab, dia makin hari makin rapuh dan butuh banyak dukungan serta kompensasi. Bahayanya, dia tidak akan memilih menteri berdasarkan kompetensi, tapi kompensasi.
Setelah pengumunan RAPBN, rupiah makin melorot, menurut Anda apa yang diinginkan para fund manager dan investor asing ?
Para fund manager dan investor asing melihat syarat yang diajukan IMF bahwa anggaran harus surplus satu persen tidak kelihatan di dalam RAPBN. Mereka menilai Indonesia tidak mematuhi syarat-syarat IMF. Tapi, kalau surplus dimasukkan ke dalam RAPBN, salah juga karena anggaran harus berimbang. Jadi RAPBN ini tidak akan membawa dampak terhadap perbaikan rupiah.
Apakah ada kemungkinan DPR melakukan koreksi atas anggaran 98/99 yang diajukan oleh pemerintah?
Oh, ya. Walaupun ini mimpi, kita menginginkan DPR menekan anggaran dan meminta kepada pemerintah untuk mengeksplisitkan kapan BBM naik. Lalu, kalau kita mau surplus berapa persen dan dari mana. Ini harus transparan. Lalu meminta pemerintah untuk menjadwal kembali utang-utangnya.
ANY
