Meow, meow, meow, said the kitty cat

This hungry kitty needs food

A cute kitty always needs a pat

And learn that kittens are not rude

Cats are pets

And not pests

They have these cute sounds

Please don’t be scared when they pounce

Look at them closely

Do you see their little eyes?

They sparkle with light

Telling lies is not worth of a cat

Cats are cute

You can’t say they are not

We love the sound of the flute

If you ever catch a kitty, you will get caught

They don’t bark like dogs

They meow instead

A part of their enemies are the frogs

It’s easy for kittens to be put in bed

Laughter can be heard inside a cat

They’re adorable when they sit in your lap

Terrorisms are not allowed in this town

From a kitty, you’ll get a frown

So do you love kitties now?

I hope you do

Because if you do not know how

The kitties will make you poo

December 28, 2007

ORGANISASI

Workshop konsolidasi nasional 18-20 Juli 2003, yang diikuti oleh aktivis dan organisasi pro-demokrasi dari berbagai daerah yang sepakat mendeklarasikan berdirinya Komite Persiapan Pergerakan Indonesia (KPPI) pada tanggal 18 September 2003. KPPI bergerak bersama-sama elemen-elemen properubahan di daerah telah membentuk KPPI Daerah, yang saat ini telah memiliki 15 wilayah yang telah aktif mengembangkan PI, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Fokus PI daerah adalah aktif melakukan konsolidasi politik, aktif mengembangkan jaringan, dan melakukan pelatihan-pelatihan politik maupun ekonomi. Setelah setahun masa persiapan, dalam Rakornas KPPI, 29-30 Mei 2004 di Jakarta, direkomendasikan untuk mengadakan Kongres IPI. Tanggal 26-28 Agustus 2005 dideklarasikan berdirinya Pergerakan Indonesia (PI).

• Pergerakan Indonesia berazaskan Pancasila
• Pergerakan Indonesia adalah organisasi terbuka, mandiri dan menggunakan 6 prinsip dasar sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan dalam merealisasikan cita-cita dan segala tindak anggota organisasi.

• Pergerakan Indonesia melaksanakan fungsi sebagai wadah pembangunan kepemimpinan politik rakyat sekaligus wadah pendidikan politik rakyat.

PRINSIP DASAR: Kebangsaan, Kerakyatan, Kemanusiaan, Keberagaman, Kesetaraan, Kebersamaan

PLATFORM DAN GARIS-GARIS BESAR PERJUANGAN: bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial-budaya, bentuk-bentuk perjuangan

KEPENGURUSAN PERGERAKAN INDONESIA

Dewan Pertimbangan Nasional (DEPERNAS)

Ketua: Benny G. Setiono

Sekretaris: Jacobus Eko Kurniawan

Anggota: Ade Indira Damayanti, Agus Indra Udayana, Arif Arryman, Asep Kusmana, Esther Indahyani Yusuf, Franky Sahilatua, Kristianus Atok, Meilono Soewondo, Sjahrial Djalil, Faisol Reza, Syumang Tumpal Simaremare

Dewan Pengurus nasional (DPN) 

Ketua Umum: Faisal Basri

Ketua I: Dedi Ekabrata

Ketua II: Aditya Harsa

Sekretaris Jenderal: Arie Sujito

Wakil Sekjen: Azwar Zulkarnaen

Bendahara: Djatmiko Wibowo

Wk. Bend: Wasis Patriani, Andi Darmawan, Albertus Sugeng, Thomas Nugraha, Faisal A. Mahrawa

Bidang-Bidang:

Hubungan Internasional: Azman Fajar

Humas dan Publikasi: I Gede Mahendra

Jaringan dan Advokasi: Jusuf Alin Lubis

Pendidikan dan Kaderisasi: Sukma Widyanti

Pengembangan Organisasi: Saiful Tavip

Kesekretariatan dan Data Base: Dani P. PIN, Teddy Kroen

Penelitian dan Pengembangan: Wahyu Handoyo, Nyoman Darma

Ringkasan sambutan pada peluncuran Jurnal Demokrasi Sosial, 21 Desember 2007, di YTKI, Jakarta

• Perubahan yang terjadi di dunia memaksa Indonesia untuk beradaptasi, karena perubahan itu bersifat non-linear, sehingga membutuhkan strategi yang tepat untuk beradaptasi.
• Ketidakmampuan beradaptasi selama ini telah menempatkan Indonesia sebagai negara berperingkat bawah di antara negara-negara Asia lainnya dalam berbagai bidang.
• Melakukan perbaikan saja rasanya tidak cukup. Kondisi Indonesia mengalami kemunduran relatif, atau setidaknya jalan di tempat, jika dibandingkan dengan negara lain yang terus berbenah diri, sehingga  kemunduran itu semakin nyata adanya.
• Persoalan di Indonesia di antaranya adalah ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin melebar. Kondisi itu diperparah dengan tidak adanya insentif bagi pengusaha yang membantu orang miskin dari pemerintah. Paradigma yang seringkali digunakan pemimpin (baca: pemerintah berkuasa) tidak menjawab problem kebangsaan.
• Mainstream yang  ada yaitu neoliberalisme membuat ketidakberdayaan bangsa semakin nyata.  Pentingnya peran kaum muda adalah bagaimana perubahan yang terjadi tidak hanya ditentukan oleh pemilik modal. Rakyat membutuhkan alat produksi yang dikuasai rakyat untuk kesejahteraan umum. Ironisnya perubahan ekonomi yang terjadi sebagian besar dikuasai asing. Oleh sebab itulah kepemilikan usaha  seharusnya dikembalikan kepada orang Indonesia atau rakyat. Untuk melakukan perubahan maka diperlukan sebuah ideologi sebagai dasar perjuangan yang nyata.

Antara, 05/02/08 22:04

Ekonom: Inflasi 2008 Bisa Capai Tujuh Persen

Jakarta (ANTARA News) - Ekonom Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Faisal Basri, memperkirakan inflasi 2008 bisa mencapai tujuh persen akibat defisit kebijakan dan institusional.

Pada presentasi Sentimen Ekonomi-Politik Publik 2008, di Jakarta, Selasa, ia mengatakan defisit kebijakan institusional yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sumber terjadinya inflasi 2008.

Dia memprediksi ada kecenderungan bahwa sektor formal menyusut dan sektor informal justru `menggelembung`. Nilai beli masyarakat turun karena penghasilan yang menurun.

Hal tersebut terbukti saat upah sektor informal mulai 2006 negatif secara riil, ujar dia. Daya beli masyarakat semakin melorot.

Menurut dia, buruh tani merupakan presentasi cukup besar dalam ekonomi Indonesia. Buruh tani di Pulau Jawa mengalami penurunan penghasilan, dan yang semakin membuat takut adalah upah nominal di industri padat karya turun, seperti di industri rokok, pakaian jadi, industri batu bata dan ubin.

Dia mengatakan sektor jasa justru mengalami peningkatan tajam yang menimbulkan ketimpangan yang naik tajam. Selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sektor jasa naik tajam, karena itu patut diwaspadai karena dapat menimbulkan sosial intention yang dapat menjadi kemunduran dari pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik.

Menurut ekonom Kadin dari Oxfort, Prabowo, masalah defisit kebijakan itu bisa diurai secara sederhana pada saat terjadi perubahan pemerintahan.

"Kalau saya lihat kita tidak punya kebijakan yang jelas. Contoh, revitalisasi kepres pertanian dan pedesaan kerangka pelaksanaannya tidak jelas," katanya.

Prabowo menilai defisit kebijakan bukan hanya masalah di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi juga dapat terjadi di pemerintahan mendatang.

Sementara itu, Ekonom dari Citibank Anton Gunawan mengatakan jika dilihat pada 2007, pola pemahaman institusi tentang inflasi, seperti BI atau pemerintah, seperti "roller coaster". Awal tahun 2007 begitu ada banjir mereka bilang inflasi naik. Begitu panen sekitar bulan Maret, turun bisa di bawah enam persen, tetapi kemudian inflasi naik lagi akibat kenaikan harga beras dan lain-lain hingga akhirnya berada di atas enam persen bahkan 6,5 persen.

Dia mengtakan tahun 2008 pun pemerintah dan BI masih bersikeras bahwa target inflasi tetap di angka lima persen plus minus 1. Namun begitu pada Januari angkanya naik 1,7 persen langsung BI tanpa lakukan konsultasi dengan Depkeu sudah mengumumkan di media massa bahwa "forecast" inflasi 6 hingga 6,5 persen.

"Di sini saya lihat ada masalah kordinasi institusi dan bagaimana mereka melihat ke depannya, padahal `core` dari kebijakan BI adalah melihat ekspektasi inflasi bukan sekedar bereaksi pada apa yang terjadi sekarang," ujar dia.

Anton memprediksi inflasi akan lebih mengarah ke angka tujuh persen di tahun 2008.(*)

http://www.antara.co.id/arc/2008/2/5/ekonom-inflasi-2008-bisa-capai-tujuh-persen/

06/02/2008 17:43 WIB 
KPK Jangan Ragu Tetapkan Aulia Pohan Sebagai Tersangka
M. Rizal Maslan – detikcom

Jakarta - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta jangan ragu-ragu menetapkan mantan Deputi Bank Indonesia (BI), Aulia Pohan, sebagai tersangka. Alasannya, dosa Aulia Pohan juga besar dalam pengaliran dana BI.

"Kalau kita lihat dari surat notaris yang berisi pernyataan keputusan rapat Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Aulia Pohan bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina YPPI. Kalau dilihat seperti itu dosa Aulia Pohan paling besar," kata pengamat ekonomi Faisal Basri kepada wartawan di sela-sela Panggung Demokerasi Rakyat di Gedung Perpustakaan Nasional, Jl Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2008).

Seperti diketahui Aulia Pohan hari ini diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK terkait kasus aliran dana BI ke sejumlah kalangan senilai Rp 100 miliar. Aulia Pohan saat kasus ini terjadi menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina YPPI dan salah satu Deputi Gubernur BI. Dia ditengarai mengetahui adanya aliran dana tersebut.

"Makanya KPK jangan ragu-ragu untuk menetapkan tersangka kepada Aulia Pohan," tegas Faisal.

Terkait status Aulia Pohan sebagai besan Presiden SBY, Faisal menyatakan jangan sampai hal itu terjadi dan bisa bebas seenaknya saja.

Saat ditanya kemungkinan adanya intervensi dari SBY, Faisal enggan berkomentar. "Kalau itu saya tidak mau menjawab. Tapi, mari kita giring sama-sama kasus ini agar bisa tuntas," imbuh dia.

Sementara pengamat ekonomi lainnya, Ichsanudin Noorsy mengatakan, siapa pun pejabat BI yang ikut dalam Dewan Gubernur BI harus diperiksa. Dia yakin seratus persen KPK tidak akan ragu-ragu untuk menetapkan Aulia Pohan dan pejabat BI lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Ini semua harus diperiksa. Dan yang paling penting dalam kasus ini harus dilakukan audit forensik terhadap perencana, pelaksana, dan operator pencairan dana BI ini," jelas Noorsy.

AMenurut dia, audit forensik ini diperlukan untuk mengetahui siapa-siapa yang bertanggungjawab dengan peran sebagai pejabat BI. Pertama yang harus dicari KPK adalah siapa orang yang pertama mengusulkan proposal untuk mengucurkan dana Rp 100 miliar, karena ini angka rencana kegiatan.

"Jadi dana Rp 31,5 miliar perlu diurai. Uang Rp 100 miliar perlu diterlusuri proposalnya siapa yang buat. Baru dirunut ke bawah, peran-peran pejabat BI itu," ujarnya.

Berbeda dengan Faisal Basri, menurut Noorsy, SBY tidak akan berani untuk mengintervensi kasus ini, terutama dengan diperiksanya Aulia Pohan. "SBY itu orang yang tidak mau tangannya kotor, jadi saya kira dia akan membiarkan siapa pun diperiksa secara hukum oleh KPK," tandas dia.

<http://www.detiknews.com/indexfr.php?url=http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/02/tgl/06/time/174342/idnews/890221/idkanal/10>

06/02/2008 17:43 WIB 
KPK Jangan Ragu Tetapkan Aulia Pohan Sebagai Tersangka
M. Rizal Maslan – detikcom

Jakarta - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta jangan ragu-ragu menetapkan mantan Deputi Bank Indonesia (BI), Aulia Pohan, sebagai tersangka. Alasannya, dosa Aulia Pohan juga besar dalam pengaliran dana BI.

"Kalau kita lihat dari surat notaris yang berisi pernyataan keputusan rapat Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Aulia Pohan bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina YPPI. Kalau dilihat seperti itu dosa Aulia Pohan paling besar," kata pengamat ekonomi Faisal Basri kepada wartawan di sela-sela Panggung Demokerasi Rakyat di Gedung Perpustakaan Nasional, Jl Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2008).

Seperti diketahui Aulia Pohan hari ini diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK terkait kasus aliran dana BI ke sejumlah kalangan senilai Rp 100 miliar. Aulia Pohan saat kasus ini terjadi menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina YPPI dan salah satu Deputi Gubernur BI. Dia ditengarai mengetahui adanya aliran dana tersebut.

"Makanya KPK jangan ragu-ragu untuk menetapkan tersangka kepada Aulia Pohan," tegas Faisal.

Terkait status Aulia Pohan sebagai besan Presiden SBY, Faisal menyatakan jangan sampai hal itu terjadi dan bisa bebas seenaknya saja.

Saat ditanya kemungkinan adanya intervensi dari SBY, Faisal enggan berkomentar. "Kalau itu saya tidak mau menjawab. Tapi, mari kita giring sama-sama kasus ini agar bisa tuntas," imbuh dia.

Sementara pengamat ekonomi lainnya, Ichsanudin Noorsy mengatakan, siapa pun pejabat BI yang ikut dalam Dewan Gubernur BI harus diperiksa. Dia yakin seratus persen KPK tidak akan ragu-ragu untuk menetapkan Aulia Pohan dan pejabat BI lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Ini semua harus diperiksa. Dan yang paling penting dalam kasus ini harus dilakukan audit forensik terhadap perencana, pelaksana, dan operator pencairan dana BI ini," jelas Noorsy.

AMenurut dia, audit forensik ini diperlukan untuk mengetahui siapa-siapa yang bertanggungjawab dengan peran sebagai pejabat BI. Pertama yang harus dicari KPK adalah siapa orang yang pertama mengusulkan proposal untuk mengucurkan dana Rp 100 miliar, karena ini angka rencana kegiatan.

"Jadi dana Rp 31,5 miliar perlu diurai. Uang Rp 100 miliar perlu diterlusuri proposalnya siapa yang buat. Baru dirunut ke bawah, peran-peran pejabat BI itu," ujarnya.

Berbeda dengan Faisal Basri, menurut Noorsy, SBY tidak akan berani untuk mengintervensi kasus ini, terutama dengan diperiksanya Aulia Pohan. "SBY itu orang yang tidak mau tangannya kotor, jadi saya kira dia akan membiarkan siapa pun diperiksa secara hukum oleh KPK," tandas dia.

<http://www.detiknews.com/indexfr.php?url=http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/02/tgl/06/time/174342/idnews/890221/idkanal/10>