Pengantar:
Pada 19 Februari sore hingga malam, saya memimpin diskusi panel Ahli Kompas dengan tajuk "Rontoknya Ekonomi Rakyat". Diskusi berlangsung hangat dan terbuka. Kompas juga mengundang "rakyat biasa" dari komunitas industri Ceper, Klaten, dan aktivis pemberdayaan petani dari Yogyakarta. Tentu saja, isi diskusi lebih apa adanya, sehingga takseluruhnya bisa dipublikasikan.
Bagi yang belum sempat membaca hasil diskusi di Kompas, 29 Februari 208, silakan membaca rangkumannya berikut ini, yang ditulis oleh Sri Hartati Samhadi. Berbagai tulisan yang menyertainya bisa dilihat di halaman dalam Kompas pada hari yang sama.
***
Berita Utama
Diskusi Panel
Selamatkan Perekonomian Rakyat
Jumat, 29 Februari 2008 | 00:28 WIB
PENGANTAR REDAKSI:
Dalam rangka meneropong kondisi perekonomian rakyat di tengah gonjang-ganjing ekonomi dan harga komoditas global, ”Kompas” menyelenggarakan Diskusi Panel Ahli Ekonomi Kompas "Ambruknya Perekonomian Rakyat" di Jakarta, Selasa (19/2).
Panelis terdiri dari Deputi II Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Menteri Koordinator Perekonomian Bayu Krisnamurthi, Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia M Chatib Basri, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Pangan dan Agribisnis Noes Soediono, Wakil Presiden Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang, ekonom Bank BRI Djoko Retnadi, pengusaha industri pengecoran logam Imron Rosyidi, dan para anggota Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia. Sebagai moderator adalah Faisal Basri.
—–
Dalam beberapa bulan terakhir, pemberitaan mengenai kelangkaan dan lonjakan berbagai barang kebutuhan pokok dan protes para pelaku industri kecil terhadap lonjakan harga bahan baku industri—sebagai akibat imbas gejolak harga komoditas di pasar global—seolah tak ada habisnya. Situasi ini tampaknya belum akan berakhir.
Indonesia harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan lebih buruk. Berbagai lembaga internasional dan sejumlah panelis mengingatkan kemungkinan masih akan terus melonjaknya harga berbagai komoditas, mulai dari minyak mentah, bahan mineral dan tambang lain, hingga komoditas pangan, setidaknya sampai dua tahun ke depan.
Lonjakan harga yang masih akan bertahan lama ini bisa menjadi lonceng kematian bagi perekonomian rakyat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM di sektor makanan dan minuman adalah yang paling terpukul karena sekitar 60 persen dari 48,93 juta UMKM di Indonesia berbasis pada komoditas pangan yang sebagian besar diimpor.
Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, sedikitnya 25 persen anggota sudah gulung tikar karena lonjakan harga terigu. Nasib lebih kurang sama dialami para perajin tempe tahu yang dihadapkan pada kenaikan harga kedelai hingga lebih dari 100 persen. Selama ini 70 persen dari kedelai harus diimpor.
Di sektor manufaktur padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, gelombang kebangkrutan bahkan sudah dimulai jauh sebelumnya, antara lain dipicu kenaikan biaya bahan bakar, keterbatasan modal untuk restrukturisasi mesin, dan ketidakmampuan bersaing dengan produk murah selundupan dari China.
Industri berat seperti pengecoran logam juga tak bernasib lebih baik. Kelangkaan bahan baku dan kenaikan biaya bahan bakar membuat ratusan pengusaha di sentra industri pengecoran logam, seperti di Ceper, Klaten, terpaksa tutup buku.
Berdasarkan Sensus Ekonomi Badan Statistik Nasional tahun 2006, jumlah UMKM mencapai 48,93 juta unit atau 99,9 persen dari total jumlah pelaku usaha nasional. Dari 48,93 juta UMKM, 26,2 juta unit bergerak di sektor pertanian pedesaan dan sisanya di luar sektor pertanian. Sebagian besar UMKM di luar sektor pertanian ada di sektor perdagangan, hotel, dan restoran (58 persen atau 13 juta unit usaha), disusul di industri pengolahan 3 juta unit, transportasi dan komunikasi 2,6 juta unit.
Gelombang kebangkrutan UMKM ini memunculkan kekhawatiran baru akan terjadinya ledakan angka pengangguran dan terganggunya upaya mengatasi kemiskinan mengingat peran penting UMKM sebagai sumber pendapatan rumah tangga miskin selama ini.
UMKM, yang sebagian besar berada di sektor informal dan terbukti mampu menjadi katup pengaman pada krisis 1997, memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menyumbang 53,28 persen produk domestik bruto nasional (2006), 15,44 persen dari total nilai ekspor dan menyerap 37,96 juta tenaga kerja atau 46,91 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
Kendati memiliki posisi strategis, UMKM sering dihadapkan pada situasi tidak kondusif, termasuk yang bersumber dari kebijakan pemerintah. Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah UMKM di sektor industri pengolahan menciut tajam karena terdesak oleh penetrasi produk impor murah yang membanjir dari luar negeri, khususnya China.
Hal serupa terjadi di sektor lembaga keuangan, meskipun ini lebih karena reformasi keuangan. Di sektor konstruksi, jumlah UMKM terus menciut karena industri jasa konstruksi semakin dikuasai oleh segelintir perusahaan yang besar.
Pendapatan riil turun
Di tengah lonjakan harga komoditas pangan bahan baku, UMKM dibenturkan pada keterpurukan daya beli masyarakat yang menyebabkan UMKM tak bisa leluasa menaikkan harga.
Secara riil, pendapatan masyarakat miskin terus terkikis. Ini terjadi tidak hanya di sektor informal perkotaan (seperti pekerja jasa konstruksi, pekerja salon, dan pembantu rumah tangga), tetapi juga sektor pertanian pedesaan. Di sektor formal, industri padat karya seperti rokok, pakaian jadi, dan batu ubin, bukan hanya upah riil tidak naik, upah nominal pun turun.
Sejumlah panelis menekankan pentingnya keberpihakan riil dalam pemberdayaan UMKM. Keberpihakan ini tidak harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan protektif, tetapi lebih pada upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, termasuk memperkuat akses pembiayaan, mendorong segera digolkannya UU Keuangan Mikro, menyederhanakan regulasi, menghilangkan pungutan, dan memperbaiki jalur distribusi yang selama ini menjadi sumber ekonomi biaya tinggi.
Sejumlah panelis melihat, rontoknya UMKM berbasis pertanian di tengah lonjakan harga komoditas pangan dunia tak bisa dilepaskan dari rapuhnya ketahanan pangan di Indonesia. Para panelis mengkritik lambannya respons pemerintah. Menurut seorang panelis, sudah waktunya pemerintah berpikir out of the box dan meninggalkan pendekatan yang semata berorientasi proyek. Mereka mendesak lebih diberdayakannya potensi local genius untuk memperkuat ketahanan pangan.
Beberapa langkah terobosan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, di antaranya, adalah pencadangan lahan abadi untuk menjamin keamanan pangan domestik, penerapan teknologi baru, dan membangun infrastruktur pertanian. ”Tanpa itu, nonsens bicara kedaulatan dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Hal lain, mengubah budaya masyarakat, termasuk budaya mengonsumsi pangan secara berlebihan. Kebijakan pangan ke depan juga harus memasukkan variabel antisipasi terhadap kemungkinan shock (kejutan) di pasar global. (tat)
http://www.kompas.co.id/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.02.29.00280910
