Faisal Basri’s Blog

Kompas.com, Senin, 28 April 2008 | 20:54 WIB

SOLO, SENIN - Terus meroketnya harga minyak dunia sebaiknya disikapi pemerintah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri ketimbang mempertahankan harga melalui pemberian subsidi. Ini dikatakan pengamat ekonomi Faisal Basri di Kota Solo, Senin (28/4).

Menurutnya, pemberian subsidi hanya akan dinikmati oleh golongan orang kaya dan hanya satu persen saja dirasakan manfaatnya oleh golongan masyarakat miskin. Dana subsidi yang akan dialokasikan menurutnya, lebih baik dialihkan untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan atau program lainnya.

Di sisi lain, menurutnya, pilihan melakukan subsidi bukan tidak mungkin mendatangkan bumerang bagi pemerintahan saat ini. Pilihannya sekarang, mau jadi negarawan atau politisi, mau menyela matkan bangsa atau diri sendiri. "Kalau mengambil keputusan tepat meski tidak populer, pasti nanti juga dilihat rakyat banyak, " ujar Faisal

http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/28/20544345/faisal.basri.harga.bbm.lebih.baik.dinaikkan..

Dalam perjalanan kembali dari Luwu ke Makassar, Sabtu, 12 April 2008, Dr. Muchlis dan Boy Hasid (keduanya asli Luwu) serta saya mampir di kabupaten Barru. Kabupaten ini kita dapati setelah Parepare dan sebelum Maros.

Selepas subuh, kami singgah di salah satu dari deretan kedai sederhana yang menjajakan gogos. Makanan ini sejenis lemper, tapi tak berisi apa pun. Jika lemper di Jawa terbuat dari ketan putih, gogos menggunakan ketan hitam.

Menyantap gogos terasa nikmat jika dicocolkan ke sambal yang telah disediakan dan ditemani dengan telur asin.

Sambil ngobrol dengan kedua teman tadi dan sopir yang sangat cekatan, tak terasa saya sudah mengahabiskan 3 gogos. Lidah rasanya masih ingin satu lagi. Tapi saya urungkan, karena yakin puncak kenikmatan sudah tercapai. Tambahan satu gogos niscaya akan menurunkan kenikmatan, karena akan berlaku the law of diminishing return.

(Faisal Basri)

Hingga semester kedua 2007, krisis finansial di Amerika Serikat belum menunjukkan dampak yang berarti. Namun, setelah semakin banyak perusahaan keuangan besar raksasa dunia “babak belur” karena kerugian besar dalam transaksi subprime mortgage, yang kemudian menular ke berbagai instrumen keuangan lainnya, barulah kian disadari bahwa krisis keuangan kali ini sangat dalam. Bahkan sementara kalangan menilai krisis keuangan dewasa ini adalah yang terburuk sejak berakhirnya Perang Dunia II.

            Betapa parah dampak krisis keuangan bagi perekonomian Amerika Serikat, tercermin dari munutes meeting Federal Reserve pada 18 Maret 2008: “ … Fed policy makers felt falling home prices and financial-market turmoil could lead to a more severe and protracted downturn in activity than currently anticipated.” (The Wall Street Journal, 9 April 2008).

            Tak ada lagi keraguan bahwa perekonomian Amerika Serikat telah memasuki resesi. Pada triwulan pertama 2008  perekonomian Amerika Serikat sudah hampir bisa dipastikan mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif, dan akan berlanjut pada triwulan kedua. Maka, tak ayal, proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat 2008 mengalami koreksi paling tajam. Persis setahun yang lalu, perekonomian Amerika Serikat tahun 2008 diproyeksikan tumbuh 2,8 persen. Namun pada April tahun ini sudah terpangkas menjadi hanya 0,5 persen.

Mengingat sumbangan Amerika Serikat di dalam perekonomian dunia masih sangat dominan, yakni 25,5 persen pada tahun 2007, sudah barang tentu kemerosotan ekonomi di negara adidaya ini akan berimbas pada perekonomian dunia. Pada Januari lalu, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2008 dari 4,8 persen menjadi 4,1 persen. Pada bulan April ini IMF kembali mengoreksi dengan cukup tajam menjadi hanya 3,7 persen.

Boleh dikatakan tak ada satu negara pun yang tak mengalami koreksi ke bawah dalam hal pertumbuhan ekonomi. Negara-negara maju lainnya (Kawasan Eropa dan Jepang) juga mengalami koreksi pertumbuhan cukup tajam. Tak terkecuali China, yang kinerja perekonomiannya paling perkasa dalam satu dekade terakhir. Tiga bulan lalu, proyeksi pertumbuhan ekonomi China masih 10,0 persen. Namun per April ini direvisi menjadi 9,3 persen.

Apakah Indonesia cukup tangguh untuk melawan arus global yang sedang menunjukkan kemerosotan pertumbuhan? Pemerintah dan DPR memang telah menurunkan target pertumbuhan ekonomi 2008 dari 6,8 persen menjadi 6,4 persen. Sekalipun demikian, angka pertumbuhan yang telah dikoreksi ini tetap saja lebih tinggi  daripada tahun lalu sebesar 6,3 persen.

Artinya, pemerintah dan DPR masih berharap perekonomian Indonesia tahun 2008 akan lebih ekspansif ketimbang tahun lalu. IMF sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 6,1 persen. Sementara itu, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB), di dalam publikasi mereka yang dikeluarkan pada bulan ini juga, sama-sama mematok sebesar 6,0 persen.

Pertanda kinerja perekonomian Indonesia melemah sudah mulai terlihat. Pada triwulan terakhir 2007 pertumbuhan ekonomi year-on-year turun menjadi 6,3 persen dari 6,5 persen pada triwulan sebelumnya. Yang paling menunjukkan kemerosotan ialah sektor eksternal.

            Ekspor barang dan jasa selama beberapa tahun terakhir merupakan penyumbang kedua terbesar bagi pertumbuhan ekonomi setelah konsumsi privat. Pertumbuhan riil ekspor barang dan jasa selama 2004-2005 naik rata-rata 15 persen. Namun, selama dua tahun terakhir turun tajam, masing-masing 9,4 persen pada tahun 2006 dan 8,0 persen pada tahun 2007. Sebaliknya, impor barang dan jasa pada tahun 2007 naik, sehingga surplus perdagangan barang dan jasa (current account) menyusut. Jika pada tahun 2006-2007, surplus current account terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar rata-rata 2,6 persen, maka pada tahun 2008 diperkirakan turun menjadi 1,7 persen dan 0,9 persen pada tahun 2009.

            Sementara itu, pertumbuhan nilai (nominal) ekspor barang Indonesia pun sudah menunjukkan penurunan, dari 17,7 persen pada tahun 2006 menjadi 13,1 persen pada tahun 2007. Kecenderungan yang sama terjadi pada ekspor nonmigas, yakni turun dari 19,2 persen pada tahun 2006 mnjadi 15,3 persen pada tahuhn 2007. Kenaikan harga-harga komoditas primer sangat membantu kinerja ekspor nilai Indonesia sehingga masih bisa tumbuh dua digit.

Namun, jika kita keluarkan faktor kenaikan harga, secara riil berdasarkan volume, pertumbuhan ekspor 2007 hanya 7,6 persen. Angka ini merosot bila dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 13,4 persen dan tahun 2006 sebesar 10,7 persen. Sekalipun demikian, kinerja ekspor Indonesia tahun 2007 masih sedikit lebih baik ketimbang pertumbuhan perdagangan dunia sebesar 6,8 persen.

Dengan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, maka volume perdagangan dunia pun niscaya akan melemah. Tahun ini pertumbuhan perdagangan dunia diproyeksikan turun menjadi 5,6 persen, dari 9,2 persen tahun 2006 dan 6,8 persen tahun 2007. Akibatnya, pertumbuhan nilai maupun volume ekspor Indonesia pun diperkirakan kembali terpangkas.

Dihadapkan pada perkembangan pasar keuangan dunia yang masih terus bergejolak, sehingga kita tak boleh lebih mengandalkan pada arus masuk investasi portofolio, maka pengamanan ekspor menjadi sangat vital.

Kita patut bersyukur bahwa selama dua bulan terakhir (Januari-Februari) 2008, pertumbuhan nilai ekspor total migas dan nonmigas) cukup menggembirakan, yakni 31 persen. Peningkatan  tajam ini memang masih lebih dominan disebabkan oleh kenaikan harga minyak dan komoditas primer lainnya. Ekspor migas naik 54 persen dan ekspor nonmigas 26 persen. Penyumbang terbesar dari komoditas primer nonmigas ialah minyak sawit dan karet, juga lebih disebabkan oleh kenaikan harga daripada volume.

Tak kalah penting ialah kemampuan kita mendiversifikasikan tujuan ekspor. Jepang dan Amerika Serikat  memang masih tetap sebagai tujuan ekspor utama Indonesia, namun dengan kecenderungan menurun. Bahkan pangsa pasar ekspor nonmigas ke Amerika Serikat telah mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Kedua negara ini adalah yang paling mengalami kemersotan pertumbuhan.

Sebaliknya, kita mampu meningkatkan pangsa ekspor nonmigas ke negara-negara yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya. Ekspor ke China telah mencapai 7 persen dari keseluruhan ekspor nonmigas. Padahal pada tahun 2000 masih sekitar 3 persen saja. Serupa halnya dengan India, yang hanya dalam 7 tahun terakhir telah meningkat dua kali lipat, dari sekitar 2 persen menjadi 4 persen dari ekspor nonmigas total. Pada tahun 2007, India dan China merupakan penyumbang terbesar bagi peningkatan ekspor nonmigas Indonesia.

Jika kita mampu menjaga perkembangan ekspor yang sudah cukup baik ini, serta mengamankan pasar dalam negeri dari serbuan “membabibuta” barang-barang impor, niscaya sektor eksternal kita akan bertambah kuat. Sehingga, titik berat perhatian bisa lebih kita curahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan yang cenderung centang perentang, sebagaimana ditunjukkan oleh kesenjangan luar biasa antara pertumbuhan sektor-sektor jasa modern di kota-kota besar dengan pertumbuhan sektor pertanian dan industri manufaktur yang kian merana. Jangan sebaliknya, kita mengandalkan pada sektor finansial yang nyata-nyata terbukti sangat artifisial dan rentan terhadap gejolak eksternal.

***

Edisi cetak di harian Kompas: http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.14.00561199&channel=2&mn=154&idx=154

“Musuh” kita bersama yang harus kian disadari dan diwaspadai ialah inflasi. Jangan biarkan bangsa ini terbiasa dengan inflasi tinggi. Laju inflasi dalam dua tahun terakhir memang sudah kembali satu dijit. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata negara berkembang, apalagi dengan negara-negara tetangga dekat, laju inflasi kita jauh lebih tinggi.

Sudah barang tentu kita tak mungkin terbebas sepenuhnya dari pengaruh global. Kenaikan harga-harga pangan telah dan akan berimbas pada kenaikan laju inflasi di dalam negeri. Namun, jika tak ditambah dengan kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan sendiri, niscaya kenaikan laju inflasi bisa ditekan serendah mungkin.

Hingga kini kita terus saja dipertontonkan dengan kesalahan-kesalahan pemerintah yang sebetulnya tak perlu terjadi. Sudah dua minggu belakngan ini telah terjadi kelangkaan tabung elpiji 12 Kg. Kelangkaan kian sering terjadi dan meluas ke berbagai komoditas, hampir tanpa henti: pupuk, minyak tanah, premium, solar, dan batu bara. Kendala lainnya di sisi supply, termasuk kualitasnya juga terus berlangsung, bahkan ada yang semakin memburuk: listrik, jalan raya, dan pelabuhan.

Ironisnya, dari senarai komoditas di atas, seluruhnya dipasok oleh negara atau BUMN. Sehingga, sebenarnya Pemerintah punya kendali penuh untuk mengoptimalkan pasokan barang dan jasa tersebut, sehingga bisa memberikan sumbangsih cukup berarti untuk meredam laju inflasi.

Tak kalah ironis ialah kebijakan harga yang tidak rasional. Tarif listrik dan gas elpiji untuk industri misalnya, jauh lebih tinggi ketimbang tarif untuk rumah tangga. Padahal, kos untuk industri nyata-nyata lebih rendah karena volume pembeliannya jauh lebih besar. Penerapan kebijakan harga yang tak rasional ini pada gilirannya menimbulkan praktik menyimpang sehingga menimbulkan kelangkaan yang lebih parah dan kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan jika pemerintah benar-benar menaikkan harga barang dan jasa tersebut, tentu secara bertahap.

Pemerintah tak punya banyak kemewahan dalam menggelar instrumen-instrumen kebijakan. Juga tak punya keleluasaan untuk mengandalkan satu instrumen kebijakan bagi pencapaian multitarget. Oleh karena itu, sepatutnya pemerintah menitikberatkan saja pada beberapa tujuan utama dengan beberapa instrumen terpilih, namun punya probalilitas keberhasilan yang tinggi serta berdampak luas bagi mayoritas penduduk.

Tanpa prinsip dasar tersebut, slogan pemerintah “pro growth-pro poor-pro job” hanya akan sebatas semboyan yang jauh api dari panggang dan bisa berakhir dengan kegagalan total.

fb/06 April 2008

Jumat, 04 Apr 2008 | 20:21 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai dukungan Partai Golkar agar jabatan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian dirangkap Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak tepat. Sebab Kalla yang juga seorang pengusaha dikhawatirkan bias kepentingan dengan rangkap jabatan itu.

Faisal juga tidak setuju dengan wacana jabatan Menteri Koordinator Perekonomian dirangkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sebab pekerjaan Sri Mulyani sudah teramat berat mengurusi penerimaan negara dan membagi-bagikan dana belanja negara.

Sementara figur lain yang disebut-sebut, seperti Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Kuntoro Mangkusubroto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro juga dinilai kurang pas. "Mereka sebaiknya berkonsentrasi dengan pekerjaannya masing-masing."

Faisal menyarankan jabatan Menteri Koordinator Perekonomian dikosongkan. Toh selama ini jabatan itu hanyalah kuasi kabinet yang tidak diperlukan. Fungsi koordinasi bisa diambil alih presiden. Namun bila tetap diperlukan, presiden menyerahkan kepada orang kepercayaannya yang bisa diandalkan.

AGUS SUPRIYANTO

http://www.tempointeraktif.com/