Kebijakan kian limbung
“Musuh” kita bersama yang harus kian disadari dan diwaspadai ialah inflasi. Jangan biarkan bangsa ini terbiasa dengan inflasi tinggi. Laju inflasi dalam dua tahun terakhir memang sudah kembali satu dijit. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata negara berkembang, apalagi dengan negara-negara tetangga dekat, laju inflasi kita jauh lebih tinggi.
Sudah barang tentu kita tak mungkin terbebas sepenuhnya dari pengaruh global. Kenaikan harga-harga pangan telah dan akan berimbas pada kenaikan laju inflasi di dalam negeri. Namun, jika tak ditambah dengan kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan sendiri, niscaya kenaikan laju inflasi bisa ditekan serendah mungkin.
Hingga kini kita terus saja dipertontonkan dengan kesalahan-kesalahan pemerintah yang sebetulnya tak perlu terjadi. Sudah dua minggu belakngan ini telah terjadi kelangkaan tabung elpiji 12 Kg. Kelangkaan kian sering terjadi dan meluas ke berbagai komoditas, hampir tanpa henti: pupuk, minyak tanah, premium, solar, dan batu bara. Kendala lainnya di sisi supply, termasuk kualitasnya juga terus berlangsung, bahkan ada yang semakin memburuk: listrik, jalan raya, dan pelabuhan.
Ironisnya, dari senarai komoditas di atas, seluruhnya dipasok oleh negara atau BUMN. Sehingga, sebenarnya Pemerintah punya kendali penuh untuk mengoptimalkan pasokan barang dan jasa tersebut, sehingga bisa memberikan sumbangsih cukup berarti untuk meredam laju inflasi.
Tak kalah ironis ialah kebijakan harga yang tidak rasional. Tarif listrik dan gas elpiji untuk industri misalnya, jauh lebih tinggi ketimbang tarif untuk rumah tangga. Padahal, kos untuk industri nyata-nyata lebih rendah karena volume pembeliannya jauh lebih besar. Penerapan kebijakan harga yang tak rasional ini pada gilirannya menimbulkan praktik menyimpang sehingga menimbulkan kelangkaan yang lebih parah dan kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan jika pemerintah benar-benar menaikkan harga barang dan jasa tersebut, tentu secara bertahap.
Pemerintah tak punya banyak kemewahan dalam menggelar instrumen-instrumen kebijakan. Juga tak punya keleluasaan untuk mengandalkan satu instrumen kebijakan bagi pencapaian multitarget. Oleh karena itu, sepatutnya pemerintah menitikberatkan saja pada beberapa tujuan utama dengan beberapa instrumen terpilih, namun punya probalilitas keberhasilan yang tinggi serta berdampak luas bagi mayoritas penduduk.
Tanpa prinsip dasar tersebut, slogan pemerintah “pro growth-pro poor-pro job” hanya akan sebatas semboyan yang jauh api dari panggang dan bisa berakhir dengan kegagalan total.
fb/06 April 2008
