Tak Tepat, Kalla Rangkap Jabatan Menko Perekonomian
Jumat, 04 Apr 2008 | 20:21 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:
Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai dukungan Partai Golkar agar jabatan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian dirangkap Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak tepat. Sebab Kalla yang juga seorang pengusaha dikhawatirkan bias kepentingan dengan rangkap jabatan itu.
Faisal juga tidak setuju dengan wacana jabatan Menteri Koordinator Perekonomian dirangkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sebab pekerjaan Sri Mulyani sudah teramat berat mengurusi penerimaan negara dan membagi-bagikan dana belanja negara.
Sementara figur lain yang disebut-sebut, seperti Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Kuntoro Mangkusubroto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro juga dinilai kurang pas. "Mereka sebaiknya berkonsentrasi dengan pekerjaannya masing-masing."
Faisal menyarankan jabatan Menteri Koordinator Perekonomian dikosongkan. Toh selama ini jabatan itu hanyalah kuasi kabinet yang tidak diperlukan. Fungsi koordinasi bisa diambil alih presiden. Namun bila tetap diperlukan, presiden menyerahkan kepada orang kepercayaannya yang bisa diandalkan.
AGUS SUPRIYANTO
May 2nd, 2008 at 3:04 am
Setidaknya mengapa tidak di utus salah satu deputi di lingkup menko perekonomian untuk dijadikan ujung tombak sampai dengan akhir masa jabatan presiden..? Kan lagipula fungsi deputi adalah wakil menteri. Toh yg saya tahu, kompetensi mereka yg saat ini duduk di deputi menko sudah cukup baik. Ya hal ini hitung-hitung mengurangi beban presiden, kalaupun toh spt usul pa Faisal bahwa posisi itu bisa di kordinasi oleh presiden. Trims Pak.
June 18th, 2008 at 3:59 am
Saya setuju dengan Pak Faisal kalo dikosongkan saja. Fungsinya saja dijalankan oleh Pres/Wakil Pres, tapi bukan dijabat. Terkesan ingin “mengarahkan” kebijakan2 ekonomi sebelum Pemilu tahun depan.
June 18th, 2008 at 11:32 am
Di kebanyakan negara, termasuk yang perekonomiannya lebih besar dan pelik, tak ada jabatan menko. Koordinasi langsung di tangan presiden. Dalam kasus Indonesia, Presiden memiliki dewan penasehat, staf khusus, dsb. Jadi yang ada saja lebih didayagunakan.