ETNIK TIONGHOA DI DALAM PUSARAN PERUBAHAN INKLUSIF[i]

(Faisal Basri)

Kebebasan. Itulah barangkali satu kata yang bisa menggambarkan suasana kehidupan berbangsa pascareformasi. Kejatuhan rezim otoriter Soeharto melahirkan tiga perubahan besar yang berlangsung secara simultan: sistem politik, sistem pemerintahan, dan corak perekonomian. Di antara negara-negara yang mengalami krisis tahun 1997/1998, Indonesialah yang mengalami perubahan paling besar dan mendasar.

            Mengingat magnitude perubahan yang sangat besar, bisa diahami kalau perjalanan reformasi di Indonesia terkesan lamban, bahkan ada yang mengatakan sedang mengalami mati suri. Namun, kelompok yang lebih optimistik meyakini bahwa proses menuju bentuk yang baru membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang dibayangkan di awal reformasi.

            Harus diingat bahwa reformasi tidak dikuti oleh perubahan rezim sebagaimana yang terjadi di Korea. Anasir-anasir Orde Baru masih menancapkan kukunya di berbagai aspek kedidupan. Kelompok reformis lekas puas dengan sekedar menumbangkan Soeharto. Momentum yang tercipta pada tahun 1998 untuk menyingkirkan rezim Orde Baru menjadi sirna karena kaum reformis tak bersatu. Masing-masing kelompok lebih mengedepankan ambisi kekuasaan dan untuk itu bersikap kompromistik terhadap anasir-anasir kekuasaan lama. Hal ini pulalah yang membuat agenda penegakan hak asasi manusia (HAM) dan korupsi tersendat-sendat.[ii]

Big Bang

Sistem politik berubah drastik, dari yang bergaya oligarki di bawah dominasi Golkar—dengan pusat grafitasi pada sosok Soeharto—dan dua partai politik sebagai “pemanis” menjadi sistem multipartai. Berbagai spektrum masyarakat bermunculan, mencoba peruntungan dalam persaingan di pasar politik. Namun, secara garis besar, pengelompokan politik tak banyak berbeda dengan yang terjadi pada pemilihan umum tahun 1955, yakni: partai kiri atau kiri, partai kanan, dan partai tengah. Komposisi di antara ketiga kekuatan politik ini pun menyerupai pengelompokan pada tahun 1955, walau tampak ada kecenderungan konvergensi atau membesar ke arah tengah (kiri-tengah, tengah, dan kanan-tengah).

            Perubahan mendasar di bidang politik terlihat pula pada pergeseran kekuatan dari yang tadinya berat ke eksekutif menjadi lebih berimbang antara eksekutif dan legislatif. Penyebab utama dari pergeseran ini adalah karena tak ada lagi satu partai yang dominan di parlemen dan masih belum tumbuhnya budaya oposisi sehingga tidak menghasilkan pengelompokan politik yang solid.

            Perubahan mendasar di bidang pemerintahan ditandai oleh penerapan otonomi daerah. Prinsip dasar yang menjadi acuan ialah federalisme, dalam artian semua kewenangan pada dasarnya ada di tangan daerah (kabupaten/kota dan propinsi), kecuali untuk bidang-bidang yang karena karakteristiknya yang khas harus berada di bawah kendali pemerintah pusat. Konstatasi ini diperkuat oleh kenyataan telah hadirnya embrio “negara bagian” Aceh dan Papua. Kedua propinsi ini memiliki undang-undang khusus sehingga dalam beberapa hal tidak tunduk pada undang-undang nasional.

            Hanya saja, perwujudan federalisme tampaknya masih sangat jauh karena beberapa faktor. Pertama, otonomi daerah tidak diimbangi oleh perubahan mendasar dalam hubungan keuangan pusat-daerah. Hingga kini, tak satu jenis pajak pusat pun yang dialihkan ke daerah. Bahkan, sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada kucuran dana pusat, karena basis penerimaan asli daerah masih sangat terbatas. Kedua, belum muncul kesadaran yang kuat pada daerah untuk memperjuangkan status keistimewaan atau setidaknya kekhususan, padahal setiap daerah pada galibnya memiliki beragam kekhususan sebagaimana yang dimiliki Aceh dan Papua. Ketiga, federalisme merupakan istilah yang “tabu” dan kerap disalahartikan seolah-olah lawan antitesis dari negara kesatuan.

            Yang tak kalah mendasar ialah perubahan di bidang ekonomi. Perekonomian Indonesia turut menghirup udara kebebasan yang dihembuskan oleh reformasi. Memang tidak sebebas negara-negara penganut aliran Neoklasik atau Neoliberal. Tapi, setidaknya, kesumpekan akibat monopoli dan kartel terang-terangan yang diasbahkan pemerintah bisa dikatakan sudah nyaris sirna. Kendali pemerintah pusat atas daerah sudah jauh berkurang. Pemerintah tak bisa lagi mendikte DPR untuk mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja negara tanpa perubahan satu sen pun. Bank Indonesia tak lagi di bawah ketiak pemerintah.

            Penguasaan negara di sektor produksi sudah jauh berkurang. Di sektor telekomunikasi, penerbangan, perbankan, dan perkebunan, peran badan usaha milik negara tak lagi dominan, digantikan oleh swasta domestik maupun asing. Fungsi ganda negara sebagai pelaku dan pengatur sudah banyak dipereteli. Muncul lembaga-lembaga independen ataupun semi-independen yang khusus mengatur dan mengawasi bidang-bidang tertentu, misalnya: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Badan Pengelola Migas (BP-Migas), dan masih banyak lagi lainnya.

            Perlindungan terhadap industri atau usaha dalam negeri dikikis oleh liberalisasi perdagangan. Proteksi dipangkas hingga tingkat yang sangat rendah, sebagaimana tercermin dari tarif bea masuk rata-rata yang sudah di bawah sepuluh persen. Tidak terkecuali terhadap produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh hampir separuh penduduk yang taraf kehidupannya terbilang masih sangat memprihatinkan.

Posisi Etnik Tionghoa

Semua kelompok masyarakat memiliki tanggung jawab dan peluang yang sama untuk turut mewanai perjalanan bangsa ke depan. Perjuangan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi masih panjang. Salah satu tujuan akhir dari pembangunan ialah mewujudkan kemakmuran rakyat yang berkeadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mencantumkan salah satu tujuan kemerdekaan ialah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, Bung Karno menjabarkan tujuan bernegara adalah: mengenyahkan kemiskinan dari bumi Indonesia merdeka, menangkal dominasi kaum kapitalis dalam kehidupan perekonomian, dan kesejahteraan yang merata ke seluruh rakyatnya.

            Bertolak dari landasan idiil di atas, agaknya tak berlebihan untuk mengatakan bahwa kendaraan yang harus kita gunakan untuk menuju cita-cita kemerdekaan ialah sistem ekonomi pasar sosial atau welfare state.[iii] Selama ini, kita selalu menghindar untuk memilih kendaraan ini, apalagi mendefinisikan secara lugas dan menyusun perangkat operasionalisasinya. Kita tak boleh mendefinisikan kendaraan kita “bukan ini dan bukan itu” dengan mengatakan tak mau free fight liberalism dan juga tidak untuk etatisme.

            Di tengah arus yang berputar-putar inilah kita harus menghimpun segala kekuatan untuk keluar darinya, untuk kemudian mengarungi lautan menuju pantai tujuan. Kalangan etnik Tionghoa harus mulai aktif keluar pusaran arus tersebut. Dengan begitu, maka stigma bahwa etnis Tionghoa hanya peduli pada hal-hal yang bersifat materialistik belaka atau “bisnis untuk bisnis” lambat laun akan bisa pupus. 

            Lebih jauh lagi, kalangan etnik Tionghoa tertantang untuk memasuki tataran implementasi dari gagasan ekonomi pasar sosial, yakni dengan lebih aktif membangun basis-basis kekuatan ekonomi di tingkat lokal. Di tengah ancaman krisis pangan, kekuatan ekonomi etnik Tionghoa akan sangat berarti untuk menggerakkan potensi kekayaan alam kita yang terbilang sangat melimpah dan beraneka.

            Salah satu kekuatan pengusaha etnik Tionghoa adalah pada jaringan perdagangan dan distribusi. Dalam aspek inilah potensi kekuatan ekonomi pedesaan dan ekonomi rakyat justru sangat lemah. Jika kedua kekuatan ini saling berpadu dan bersinergi, terbuka peluang besar untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi masa depan, tak saja di Asia melainkan juga di dunia, yang berbasis pada pertanian dalam artian luas. Inilah barangkali sumbangsih kita dalam memeringati 100 tahun kebangkitan nasional.

***

Komentar-komentar kritis antara lain bisa dilihat di:

http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/message/10551

Ini dua contoh, kebanyakan lainnya tak setuju kenaikan harga BBM.

===

Saya setuju dengan abang.

tapi terkait dengan kenaikan minyak dunia saya kira itu adalah hal diluar
kendali spekulan karena sebelumnya memang dipicu oleh pemakaian energi fosil
yang tinggi oleh industri-industri kapitalis di negara maju. Selain itu
krisis subrime mortgage juga berpengaruh merubah struktur harga minyak
dunia. Jadi sulit sekali kalau menyimpulkan bahwa spekulan bermain dalam
maslah kenaikan ini.

salam,

imw

===

Hukum pasar belum terdefinisi dengan baik sampai sekarang
Bagi seorang kapitalis, hukum pasar adalah rejim uang yang bebas
keluar masuk negara manapun.
Bagi sosialis, hukum pasar adalah pemerataan kemakmuran
Bagi industriali, hukum pasar adalah upah buruh semurah mungkin
Karena itu, hukum pasar di tiap negara berbeda-beda
Tergantung regulator dan public interest yang ada

Awang Juned
www.persbiro.com
0818 08357232

===

Pengantar:

Seorang sahabat mengirim SMS yang memberitahukan tanggapan keras atas tulisan saya di Kompas, 16 Mei 2008, yang telah saya posting di blog ini. Lalu saya melakukan pencarian di mesin google dengan mengetik "faisal basri bbm". Muncul 44.000 entries. Ternyata banyak sekali tanggapan atas tulisan saya itu. Salah satu yang cukup rinci menanggapi dan beredar di berbagai milis adalah yang ditulis oleh A. Nizami. Berikut ini adalah tanggapannya. Saya mencoba semaksimal mungkin memberikan tanggapan balik.

***

Sedih juga melihat Faisal Basri terkesan sangat pro Pasar. Lihat pernyataannya:

==

FB: Tak seorang pun bisa melawan hukum pasar.

==

Adakah kalau pasar sekarang dipermainkan spekulan pasar hingga minyak meroket dari US$ 20 jadi US$200 pemerintah harus diam saja dan mengikuti pasar sehingga rakyat harus beli premium sampai Rp 20 ribu/liter? Lihat di www.infoindonesia.wordpress.com bagaimana harga minyak meroket melebihi kewajaran akibat ulah spekulan.

Nabi Muhammad ketika ada orang Yahudi yang menjual harga air dengan harta tinggi kepada rakyat bukannya mengikuti “pasar” Yahudi, tapi meminta sahabat membeli sumur air sehingga rakyat bisa menikmati air secara gratis.

Jadi ada yang bisa melawan pasar. Nabi Muhammad pernah melakukannya.

Di Kompas diberitakan bagaimana Cina yang merupakan importir ke-3 terbesar di dunia justru mensubsidi BBM sehingga para petani bisa menjalankan traktornya, pabrik-pabrik bisa berjalan dan mengekspor barang ke seluruh dunia. Sebagai ganti, rakyat jadi makmur dan pajak yang diterima pemerintah meningkat.

Tanggapan FB:

Kita harus bedakan hukum pasar dengan tunduk pada mekanisme pasar. Hukum pasar merupakan sunnatullah, misalnya: kalau harga relatif murah, permintaan cenderung akan lebih banyak; kalau terjadi disparitas harga–apalagi kalau besar–niscaya akan terjadi beragam piuh/distortions; kalau barang langka dihargai murah, maka barang tersebut akan cepat terkuras habis. Tak ada satu negara pun yang sejahtera di dunia ini yang tak menghargai mekanisme pasar. Tapi tak berarti kita dijajah oleh pasar. Kita, tentu saja, bisa menjinakkan pasar, tapi tidak "memerkosanya".

Ada kisah lain di masa Rasulullah ketika terjadi kenaikan harga pangan di Madinah. Para sahabat mendatangi Rasul dan berkata: "Ya, Rasulullah, tetapkan harga untuk kami." Rasul menolak desakan para sahabat. Jika Rasul mengikuti kehendak sahabat, niscaya akan terjadi: antrean, spekulasi, pasar gelap, penimbunan, dsb. Bagaimana nasib si miskin? Ada baitul mal yang akan bantu si miskin, sehingga yang kaya tetap bayar sesuai harga pasar.

Sebagai saudagar, Rasul menaikkan harga kalau permintaan naik, ceteris paribus, dan sebaliknya.   

==

FB:

Tanpa kenaikan harga BBM, subsidi energi melonjak dari Rp 187 triliun menjadi hampir Rp 250 triliun. Kalau harga merangkak naik hingga 150 dollar AS, subsidi bisa menggelembung ke sekitar Rp 300 triliun.

===

Dari Data Statistik Energi Resmi milik Pemerintah AS menyatakan Produksi minyak Indonesia 1,1 juta bph (2006) dan konsumsi 1,2 juta bph.

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Indonesia/Oil.html

90% minyak Indonesia dikelola perusahaan asing (sebagian besar perusahaan AS) dan pemerintah AS sangat tegas jika ada pemalsuan data jadi cukup dipercaya.

Dengan angka tersebut dan biaya pengolahan minyak sampai US$ 15/barrel dan penjualan US$ 77/barrel (Rp 4500/liter) Indonesia sudah untung Rp 165 trilyun. Kecuali Faisal Basri menganggap kalau harga di luar US$ 200/barrel sementara Indonesia menjualnya US$ 77/barrel maka Indonesia rugi US$ 123/barrel meski biaya produksi berikut keuntungan kontraktor hanya US$ 15/barrel dan impor hanya 0,2 juta bph (kurang dari 20%).

Tanggapan FB:

Lebih untung lagi kalau kita jual pada harga internasional dan windfall ini kita bagi-bagi langsung ke rakyat ketimbang kita jual dengan harga murah yang sebagian besar dinikmati yang mampu.

Karena sebagian besar produksi minyak dilakukan perusahaan asing, terutama AS, 40 persen minyak yg kita produksi adalah hak mereka. Kalau kita mau beli, ya dgn harga pasar.

Tak selalu yg datang dari AS benar. Jangan double standard lah terhadap AS. Tapi, bagaimanapun, kebutuhan minyak kita kian jauh lebih besar dari produksi kita. Ingat pula, kita kian banyak mengimpor BBM: kita pengimpor BBM terbesar di Asia. Kenapa begitu? Ya, karena penguasa bodoh. Kebodohan inilah yg harus kita lawan, bukan mengebiri diri kita sendiri dengan BBM murah.

==

Faisal Basri:

Tak pernah ada rencana yang dilaksanakan dengan konsisten untuk mengakhiri rezim subsidi BBM sehingga persoalan ini menjadi langgeng dan membelenggu diri kita sendiri.

===

Apakah Faisal Basri membela ulah para spekulan minyak di NYMEX yang merekayasa kenaikan harga minyak dari US$20/barrel hingga US$ 200/barrel? Sehingga rakyat mungkin bisa mati kelaparan karena berbagai harga termasuk pangan meroket naik karena semua didistribusikan dengan kendaraan/BBM? Bukan digemblok dengan jalan kaki?

Tanggapan FB:

Kenapa Kamboja dan Timor Leste bisa? Insya Allah kita juga bisa. Ingat, hukum pasar juga yang akan membuat harga minyak suatu waktu akan turun, karena harga tinggi akan membuat dunia usaha dan konsumen berhemat, akan muncul energ alternatif, akan ada rangsangan naikkan produksi minyak, dsb. Karena harga BBM di Indonesia "murah", kita jadi boros.

==

Faisal Basri:

Konsumen Indonesia tak peduli sekalipun harga minyak dunia meroket karena harga yang mereka bayar di Indonesia bergeming. Maka, jadilah Indonesia sebagai negara yang tergolong paling boros di dunia dalam hal penggunaan energi.

===

Apa Faisal Basri tak pernah menonton TV atau Baca Koran? Rakyat Indonesia banyak yang demo menentang kenaikan harga BBM. Saya sendiri meski tidak demo, tidak berarti saya setuju harga BBM naik. Saya yakin banyak yang begitu. Kecuali beberapa gelintir orang yang justru untung/dapat “rezeki” ketika harga BBM naik saja yang setuju.

Faisal mengatakan Indonesia negara paling boros di dunia dalam penggunaan energi? Apa betul?

Data statistik justru menunjukkan untuk konsumsi minyak per kapita di Indonesia menempati urutan 116 di bawah negara Afrika seperti Namibia dan Botswana dengan 1,7 barrel per tahun (0,7 liter per hari).

Ini di bawah konsumsi BBM/kapita rakyat Singapura sebesar 59,5 barrel/tahun (26 liter/hari) atau Amerika 25,8 barrel/tahun (11 liter/hari). Rakyat AS memakai mobil yang boros bensin serta rumahnya rata2 memakai AC/Heater. Sementara rakyat Indonesia yang miskin paling cuma naik motor (1:40) dan kipas angin.

Untuk jumlah keseluruhan, Indonesia yang jumlah penduduknya terbesar ke 4 di dunia hanya menempati peringkat 17. Padahal wajar untuk penggunaan energi juga rangking 4. Jadi bohong besar jika ada yang mengatakan Indonesia negara terboros dalam penggunaan energi.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2174rank.html

Lihat Venezuela dan juga beberapa negara lainnya. Meski harga bensin cuma Rp 460/liter, tapi tidak ada disparitas harga, penyelundupan, dsb. Indonesia harus belajar pada Venezuela dan negara-negar lain yang bisa menyediakan BBM murah bagi rakyatnya.

Bukan mencekik rakyat dengan harga BBM yang tinggi mengikuti ulah spekulan pasar minyak.

Kita butuh intelektual yang pro rakyat. Bukan yang pro pasar.

Tanggapan FB:

Negara miskin pasti konsumsi energinya juga rendah. Desa-desa tak dilistriki. Hanya 55 persen penduduk yg dapat aliran listrik. Industrinya kebanyakan padat karya yg relatif sedikit mengonsumsi listrik, sering mati lagi..

Kalau mau ukur pemborosan, ya pakai ukuran yg pas dong, yakni berapa energi yg dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Kalau di Jepang butuh 1, kita 5. Di negara-negara tetangga juga lebih hemat dari kita. Dengan kasat mata kita bisa temui: kemacetan di Jakarta itu contoh paling mencolok.

Penutup: Lebih bahaya yang mengatasnamakan rakyat tapi pada galibnya justru menyengsarakan rakyat…

Berita Utama

Diperlukan Solidaritas Sosial

Pemerintah Gunakan Pasal 14 untuk Kelola Harga BBM

Kompas, Sabtu, 24 Mei 2008

JAKARTA, KOMPAS - Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pasti membebani semua lapisan masyarakat. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa lapisan masyarakat yang paling bawah menanggung beban paling kecil. Dalam kondisi seperti ini, solidaritas sosial diperlukan.

”Pada tingkat kebijakan, dengan menaikkan minyak tanah Rp 500 per liter dibandingkan solar dan bensin, yang naik Rp 1.200 dan Rp 1.500, menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Hanya saja, bagaimana memastikan masyarakat kecil itu benar-benar membeli seharga itu dan barangnya tersedia,” kata ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, Jumat (23/5) malam, menanggapi keputusan pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Departemen Keuangan, Jakarta, mengumumkan, pemerintah mengubah harga jual premium dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter. Harga solar naik dari Rp 4.300 per liter menjadi Rp 5.500 per liter. Adapun harga jual minyak tanah naik dari Rp 2.000 per liter menjadi Rp 2.500 per liter.

Ia menjelaskan, dengan tingkat harga baru itu, pemerintah masih menyubsidi harga premium sebesar Rp 3.000 per liter karena ada perbedaan harga antara harga baru Rp 6.000 per liter dan harga di pasar dunia sebesar Rp 9.000 per liter.

Sementara solar masih disubsidi Rp 3.500 per liter. Adapun minyak tanah mendapatkan subsidi tertinggi, yakni Rp 6.500 per liter. Dengan harga baru itu, pemerintah menetapkan volume premium bersubsidi sebesar 17 juta kiloliter.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, ”Jika harga minyak terus meningkat secara signifikan, pemerintah bisa melakukan berbagai tindakan untuk menekan harga subsidi BBM, antara lain dengan mengendalikan volume BBM bersubsidi, kebijakan harga BBM, maupun kebijakan fiskal lainnya.Kami akan menggunakan Pasal 14 ini untuk mengelola hargaBBM, yang mungkin harus kami observasi terus hingga akhir tahun.”

Menurut dia, hal itu dimungkinkan karena pemerintah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan lagi harga BBM. Pasal 14 Undang-Undang Tahun 2008 tentang APBN-Perubahan 2008 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk meninjau kembali harga BBM.

Menurut Sri Mulyani, APBN Perubahan (APBN-P) 2008 masih akan menjadi pedoman pemerintah hingga akhir tahun. Dalam APBN-P 2008 subsidi BBM ditetapkan Rp 126,1 triliun. Namun, pemerintah masih memiliki anggaran dana pengaman fiskalRp 8,25 triliun yang bisa digunakan jika subsidi BBM membengkak akibat peningkatan volume BBM bersubsidi. ”Artinya, total subsidi yang bisa digunakan adalah Rp 135 triliun,” ujar Menkeu.

Dana untuk orang miskin

Faisal Basri mengatakan, pascakebijakanini, pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak  dana untuk orang miskin. Bukan hanya bantuan langsung tunai (BLT), tetapi juga alokasi lainnya, seperti untuk mengamankan harga dan suplai pupuk untuk petani, perbaikan jalan sehingga distribusi lancar, dan mengurangi pungutan liar. ”Para spekulan dan penimbun itu benar-benar dipenjarakan,” katanya.

Selain itu, kepedulian sosial terhadap rakyat miskin juga harus ditunjukkan pemimpin. Misalnya, Presiden mengatakan harus melakukan penghematan, maka seluruh jajaran pemerintahan melaksanakannya. Elite partai juga jangan mengumbar materi hanya untuk pencitraan diri, elite-elite bangsa jangan saling menjatuhkan.

”Solidaritas itu sangat kita butuhkan dalam kondisi seperti saat ini sebab di negara lain pun mengalami hal seperti kita. Namun, mereka menunjukkan solidaritas, kebersamaan menghadapi kondisi ini,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat kabinet di Sekretariat Negara, Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memutuskan untuk menaikkan harga premium, solar, dan minyak tanah rata-rata 28,7 persen. Kenaikan harga ketiga jenis bahan bakar itu mulai berlaku Sabtu, 24 Mei 2008, pukul 00.00 WIB.

Ongkos transportasi

Pemerintah menaikkan harga ketiga jenis BBM itu tanpa mampu menahan dampak kenaikan pada transportasi umum. Itu terjadi karena biaya pokok transportasi umum akan tetap naik hingga 15 persen di atas biaya pokoknya.

Menurut Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal, akibat kenaikan harga BBM, biaya pokok transportasi umum di wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) akan naik dari Rp 108 per kilometer untuk setiap penumpang menjadi Rp 116 per kilometer per penumpang.
Adapun di Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya) meningkat dari Rp 119 per kilometer per penumpang menjadi Rp 131,49 per kilometer per penumpang.

Namun, pengelola transportasi umum dibatasi oleh tarif atas dan bawah seperti diatur oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2006, yakni untuk wilayah I ditetapkan batas bawahnya Rp 80 per kilometer per penumpang dan batas atasnya Rp 130 per kilometer per penumpang.

Adapun di wilayah II, batas bawahnya ditetapkan Rp 88 per kilometer per penumpang dan batas atasnya Rp 143 per kilometer per penumpang.

”Berdasarkan batasan itu, perusahaan transportasi umum bisa menaikkan harga hingga 7 persen. Namun, pemerintah masih memberi toleransi kenaikan hingga 15 persen di atas biaya pokok,” ujar Jusman.

Meski demikian, pemerintah menjamin untuk tarif kereta api kelas ekonomi tidak akan ada kenaikan. Ini akan dinikmati setidaknya oleh 107 juta penumpang kereta api kelas ekonomi di
kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Kenaikan harga BBM kali ini akan menghasilkan penghematan anggaran Rp 34,5 triliun. Dana hasil penghematan ini digunakan untuk empat tujuan.

Pertama, untuk raskin dan ketahanan pangan Rp 4,2 triliun. Kedua, bantuan langsung tunai
(BLT) Rp 14,1 triliun. Ketiga, tambahan subsidi kredit usaha rakyat Rp 1 triliun.

Keempat, menurunkan defisit APBN-P 2008 dari 2,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 1,8 persen terhadap PDB sekitar Rp 15 triliun.

Kenaikan produk makanan

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memperkirakan, kenaikan harga akan terjadi pada produk makanan antara 1-5 persen. Ini tidak disebabkan ongkos pengadaan BBM, melainkan akibat kenaikan biaya transportasi.

Sementara itu, Menko Kesra Aburizal Bakrie mengatakan, pihaknya akan menambahkan program penanggulangan kemiskinan di luar kebijakan yang sudah ada.

Program baru itu antara lain bantuan biaya pendidikan bagi 3.000 pegawai negeri sipil golongan I dan prajurit tamtama TNI dan Polri masing-masing Rp 150.000 pada Juli 2008.

Program kedua, penyediaan paket murah bagi 5 juta buruh. Untuk program ini, dana yang
disediakan bersumber dari sebagian keuntungan BUMN yang dialokasikan Rp 1,2 triliun.

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menambahkan, BLT akan dibagikan mulai pada 24 Mei 2008 pukul 09.00 di seluruh kantor pos yang ditunjuk.

Pelaksanaan BLT berbeda dengan tahun 2005 karena kali ini PT Pos Indonesia akan menolak pencairan dana bantuan jika dilakukan oleh orang yang tidak sama identitasnya dengan nama di kartu penerima.

Pada 24 Mei 2008, BLT akan dibagikan di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Kupang.

Setelah itu, penyaluran dilakukan di 24 kota lainnya mulai 25 Mei 2008. Penyaluran dana BLT tahap pertama diharapkan tuntas pada 15 Juni 2008. (DIS/INU/OIN/ DAY/ OSA/GUN)

http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/24/0225163/diperlukan.solidaritas.sosial

OLEH KHAIRINA

Kompas, Jumat, 16 Mei 2008, hal. 47

—–

Catatan: Rubrik Fokus, 16 Mei 2008, mengetengahkan tajuk "10 Tahun Reformasi." Berikut adalah salah satu tulisan (berjudul Pemainnya Dia Lagi Dia Lagi), yang mana saya menjadi salah satu nara sumbernya. Istilah yang saya pakai sewaktu wawancara adalah 4L: Loe Lagi Loe Lagi.

—–

Seandainya Bung Hatta masih hidup, barangkali dia menangis menyaksikan mimpinya padam di tangan generasi berikutnya. Mimpi Bung Hatta agar tercipta kebun koperasi yang buahnya dipetik oleh segenap rakyat Indonesia kandas di tengah jalan. Kebun itu hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha dan penguasa, dan tak lagi tersisa untuk rakyat.

Era reformasi justru menciptakan ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Reformasi memang berhasil menggulingkan kekuasaan sebelumnya, yang juga memangkas monopoli ”Keluarga Cendana” di bidang ekonomi. Namun, muncul pengusaha dan penguasa baru yang tetap saja menguasai sektor-sektor strategis bagi rakyat.

Nani, perajin batik tulis skala kecil di Banaran, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, adalah salah seorang pengusaha kecil yang megap-megap di era reformasi. Dia masih mengingat saat-saat usahanya berjaya belasan tahun lalu. Saat itu, dari Sukoharjo, dia menyetor batik tulis dan batik jumputan mulai dari Pasar Klewer, Solo, hingga ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta, bahkan sampai ke Sumatera.

”Dulu, belum lagi warna batik kering, sudah ditunggu orang. Saya kalau membatik nonstop, dari pagi sampai malam,” ujar Nani.

Usaha Nani mulai seret saat krisis moneter melanda Indonesia awal 1998. Di era reformasi, yang kata orang era perbaikan ekonomi, usahanya malah semakin terpuruk. Harga bahan baku naik tak terkendali, demikian juga tarif listrik dan bahan bakar minyak. Di sisi lain, produk batik tulis hancur digempur oleh berbagai produk batik sablon dan produk tekstil asal China.

”Tak ada lagi yang mau pakai batik tulis dan seprai jumputan karena katanya mahal. Saya enggak mungkin jual murah karena selain harga bahan bakunya mahal, batik tulis kan pengerjaannya juga lama dan sulit,” ujar Nani.

Dia kini memilih menutup usahanya dan bergantung semata pada pesanan yang datang sesekali. Nani juga menerima perbaikan batik.

Pengusaha kecil seperti Nani dan pengusaha di bidang pertanian, tekstil, industri makanan, dan lainnya yang tergolong sektor tradable memang semakin terpuruk pascakrisis ekonomi. Menurut ekonom Faisal Basri, sektor tradable yang menopang hidup sebagian besar rakyat justru harus menopang sektor non-tradable yang dikuasai segelintir orang. Sektor non-tradable, misalnya listrik, jalan tol, televisi, air minum, perkebunan, dan jasa.

Pada era perdagangan bebas, sektor tradable dituntut untuk bisa bersaing di pasar global. Di sisi lain, tidak ada insentif dari pemerintah untuk sektor ini. Tarif listrik, air, dan harga bahan baku terus naik sehingga banyak pengusaha kecil megap-megap. ”Ibaratnya, disuruh bersaing bebas, tapi kaki diinjak,” kata Faisal.

Era Soeharto

Pada era Soeharto, sektor non- tradable dikuasai oleh klan ”Cendana” dan kroni-kroninya. Pada era reformasi, sektor-sektor ini memang tidak lagi dikuasai oleh keluarga Cendana namun kepemilikannya berganti oleh segelintir pengusaha lain.

”Harus diakui, perbaikan di era reformasi memang ada. Monopoli banyak yang diberangus, BPPC sudah enggak ada, terigu boleh impor, kalau dulu kan enggak boleh. Ruang ekonomi makin terbuka sekalipun pemainnya, ya, dia lagi dia lagi,” kata Faisal.

Data dari Badan Pusat Statistika menunjukkan, pertumbuhan sektor tradable merosot pada akhir kuarter keempat 2007 dibandingkan dengan kuarter sebelumnya. Pada kuarter ketiga 2007, sektor tradable tumbuh 5,2 persen, sementara sektor non-tradable tumbuh 7,9 persen. Namun, pada kuarter keempat, sektor tradable pertumbuhannya hanya 2,3 persen dan sektor non-tradable tumbuh 10,6 persen.

Pertumbuhan sektor pertanian turun tajam, dari 8,9 persen pada kuarter ketiga 2007 menjadi 3,1 persen pada kuarter keempat 2007. ”Belum ada insentif yang baik di bidang pertanian. Orang menjadi petani karena terpaksa, bukan karena sektor pertanian memang menjanjikan,” ujar Faisal.

Pada era reformasi juga belum ada upaya konkret untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Pada 2007, garis kemiskinan nasional mencapai 16,6 persen dari jumlah penduduk, dan pengangguran mencapai 9,1 persen dari angkatan kerja. Bandingkan dengan kondisi sebelum reformasi, dengan garis kemiskinan nasional 15,7 persen dari jumlah penduduk dan angka pengangguran mencapai 4,9 persen dari angkatan kerja.

Penduduk nyaris miskin dan miskin absolut ini, kata Faisal, jumlahnya bertambah terutama karena kenaikan harga bahan bakar minyak yang keterlaluan pada 1 Oktober 2005. Masyarakat miskin sangat rentan terhadap gejolak harga, terutama harga pangan.

”Semestinya ada upaya dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sehingga dalam kondisi gejolak apa pun, masyarakat bisa bertahan,” katanya.

Neokolonialisme

Nyatanya, reformasi justru menciptakan ketergantungan negara kepada pihak asing di beberapa sektor. Hal ini diamini oleh peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir. Bagi Soni, panggilan akrab Revrisond, era reformasi adalah era penyempurnaan neokolonialisme yang sebelumnya telah diciptakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

”Reformasi itu dimulai dengan penandatanganan letter of intent dengan IMF dan itu justru menghabisi demokrasi ekonomi,” tambah Soni.

Di era reformasi justru dilakukan amandemen Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menghilangkan bagian penjelasan. Padahal, dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, yakni produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.

”Demokrasi ekonomi artinya semua anggota masyarakat harus ikut serta dalam produksi nasional, tidak boleh ada yang menganggur. Jadi, sebenarnya secara konstitusional ekonomi Indonesia menghendaki full employment,” katanya.

Namun, era reformasi justru membuka lebar keran neokolonialisme, memperkuat apa yang sudah dilakukan pada era Soeharto, dengan UU Penanaman Modal Asing-nya. Undang-undang yang muncul pada era reformasi, kata Soni, lebih drastis dibandingkan era sebelumnya. Ada UU Migas, Ketenagakerjaan, air, dan undang-undang lain yang tidak prorakyat.

”Tapi target mereka (komprador asing) belum selesai. Mereka ingin mengamandemen seluruhnya Pasal 33 UUD,” kata Soni.

Itu sebabnya, Soni memperkirakan kondisi sepuluh tahun ke depan akan lebih buruk. ”Yang dibutuhkan sekarang adalah pemimpin bangsa yang kuat, yang tidak tunduk kepada kepentingan asing,” tambahnya.

http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/16/01094510/pemainnya.dia.lagi.dia.lagi

Kompas, Minggu, 18 Mei 2008, hal. 17-18.

Prof Dr FG Winarno, Faisal Basri MA, Dr Purwadi, dan Ir Muhammad Shobirin berasal dari keluarga berbeda dan tidak saling mengenal. Tetapi, ada kesamaan pada keempatnya, mereka berhasil melakukan mobilitas sosial melalui pendidikan.

Pasangan Rijan dan Yatinem bakul sayur kecil yang menjajakan dagangan dengan keliling kampung di Rejoso, Nganjuk. Tetapi, putra mereka, Purwadi (37), berhasil menjadi doktor dan kini mengajar di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

Faisal Basri (48), pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, masih mengingat bagaimana dia harus berjalan kaki 4 kilometer dan naik mobil omprengan demi mencapai sekolahnya di SMAN 3 di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, dari rumahnya di perkampungan Kebon Baru, Gudang Peluru, Jakarta Selatan. Itu karena kehidupan orangtuanya begitu sederhana sehingga uang sakunya hanya cukup untuk bayar ongkos omprengan sekitar Rp 15.

FG Winarno mengaku berasal dari keluarga sangat miskin, ibunya buta huruf dan ayahnya hanya berpendidikan kelas II sekolah dasar (SD). Ketika Winarno kuliah tingkat III di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian

Bogor

(saat itu masih di bawah UI), ibunya kena tumor payudara.

”Ibu saya takut sekali ke dokter, sementara tumornya sudah menyebabkan luka dan warnanya hitam,” papar Winarno. Karena juga tidak memiliki biaya untuk ke dokter dan ditantang kakaknya untuk—sebagai ”dokter”—menolong ibunya, akhirnya Winarno dengan membawa peralatan bedah kedokteran hewan mengoperasi tumor ibunya di rumah.

Saat menggunting bagian tumor yang menghitam, ternyata ada pembuluh darah yang terpotong. Winarno menjahit luka itu memakai benang jahit biasa yang sudah diberi alkohol. Peristiwa itu menimbulkan trauma panjang pada Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta itu.

Sementara itu, orangtua Shobirin petani yang luas tanahnya hanya sekitar 300 meter persegi di Desa Panggungharjo, Grobogan, Jawa Tengah, dan memiliki sembilan anak. Tekad kuat untuk meraih kehidupan lebih baik yang akhirnya membuat dia lulus cum laude sebagai sarjana elektro dari UI.

Kini dia bekerja sebagai penyelia di Project & Network Development Department Customer Service Division PT Toyota-Astra Motor. Anak keempat ini berhasil membantu biaya pendidikan kakak ketiganya hingga menjadi sarjana, masih membiayai dua adiknya di perguruan tinggi dan dua lainnya di sekolah menengah. ”Yang bungsu ikut orangtua di kampung,” kata Shobirin yang lahir dan bersekolah hingga SMP di Grobogan.

Makan gratis

Menyelesaikan pendidikan sarjana dianggap sebagai batas minimal yang harus dicapai untuk dapat memperbaiki kehidupan karena membuka kesempatan pada lapangan pekerjaan yang lebih baik.

Sejak kelas IV SD Winarno sudah menyadari, kemiskinan membuat keluarganya diperlakukan berbeda. Ayahnya, RM Mintorekso, petugas kepolisian berpangkat rendah bergaji kecil. Setiap ada saudara yang punya hajatan, ibu-ibu yang lain diminta menjadi penerima tamu, sementara ibunya hanya diminta daden geni (menyiapkan api buat memasak) di dapur. ”Ternyata karena keluarga kami miskin,” kata Winarno.

Sejak itulah Winarno bertekad menjadi orang pintar dan berpendidikan. ”Saya berpikir, menjadi orang pintarlah satu-satunya cara mengubah keadaan. Kalau tidak, saya tidak mungkin jadi kaya karena saya bukan anak orang kaya,” kata Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan IPB itu.

Dia memilih masuk Jurusan Kedokteran Hewan IPB karena ada beasiswa ikatan dinas sehingga mudah mencari kerja saat lulus. Pengalaman dengan ibunya membuat Winarno banting setir. Dia menekuni teknologi pengolahan hasil ternak, pilihan yang kemudian mengantarnya ke puncak karier. Dia mendapat beasiswa USAID untuk program S-3 di

University

of

Massachusetts

, Amerika.

Purwadi, selulus SMA di Nganjuk, masuk Jurusan Sastra Budaya Universitas Gadjah Mada melalui program Penjaringan Bibit Unggul Daerah. Saat tiba di Yogya, dia hanya dibekali Rp 15.000. Karena uang itu tak cukup untuk bayar kos, dia tinggal menumpang tidur di masjid kampung.

Orangtua Purwadi kadang mengirimi uang, itu pun hanya Rp 10.000. Untuk menutupi kekurangan biaya hidup, dia menyambi kerja serabutan: menjual katung gandum, dagang majalah dan koran bekas, serta memberi les nembang dan menabuh gamelan.

Untuk mengirit biaya, dia mengandalkan buku perpustakaan kampus. Dia juga ikut berbagai organisasi mahasiswa di seksi konsumsi. ”Saya banyak dapat makan gratis di situ dan banyak dapat teman yang mau menolong saat susah,” kenang Purwadi.

Sementara ayah Faisal Basri adalah pegawai rendahan perusahaan swasta. Ketika dia di bangku SMP, ayahnya sudah bertahun-tahun tak bekerja.

Menurut Faisal, biaya kuliah dia peroleh dari ibunya yang tampaknya mendapat bantuan keuangan dari keluarga besarnya. Ketika Faisal di tingkat II Fakultas Ekonomi UI, ayahnya meninggal. Dalam kondisi sulit itu, dia mendapat beasiswa dari sebuah lembaga, besarnya Rp 12.5000 per bulan. Padahal, uang kuliah saat itu Rp 15.000 per semester. ”Lumayan, dari beasiswa itulah saya hidup,” kenang dia.

Shobirin yang selalu berada pada peringkat kesatu selama di SMA dibebaskan dari biaya pendidikan dan kemudian diterima di UI tanpa tes. Dia lalu mengajukan permintaan keringanan biaya ke UI. Karena nilai indeks prestasinya selalu di atas 3,5, dia dibebaskan dari biaya pendidikan.

Dia juga mendapat beasiswa dari tiga lembaga. Di luar itu, dia mengajar privat anak-anak SMA dan SMP. Uang yang dia peroleh bukan hanya dipakai untuk dirinya, tetapi juga membantu pendidikan

lima

adiknya dan satu kakaknya.

”Kalau mahasiswa lain selesai kuliah main futsal atau ikut organisasi, saya harus memberi les,” kata Shobirin.

Lebih baik

Secara sosial dan ekonomi, posisi Faisal Basri, FG Winarno, Muhammad Shobirin, dan Purwadi jauh lebih baik dari orangtua mereka.

”Saya bersyukur anak bakul sayuran di pelosok Nganjuk dapat meraih gelar akademis setinggi itu dan dapat pekerjaan layak,” kata Purwadi yang menyelesaikan pendidikan S-3-nya dari UGM dalam waktu 1,5 tahun pada 2001.

”Saya menapak dari sekolah negeri dan semua orang di kampung-kampung juga begitu. Kualitas sekolah negeri itu bagus karena itu akses orang miskin masuk perguruan tinggi negeri melalui SMA negeri dulu terbuka lebar.”

Sekarang, sekolah negeri banyak yang mutunya menurun, kalah bersaing dengan sekolah swasta atau sekolah internasional. Untuk masuk SMA negeri yang berkualitas pun biaya mahal. ”Jadi, akses orang miskin untuk masuk sekolah bagus mulai tertutup di tingkat SMA,” katanya.

Mobilitas sosial secara vertikal pun yang dulunya menjadi harapan orang miskin memperbaiki status sosial ekonominya kini tinggal jadi mimpi. Negara gagal mengentaskan kemiskinan. (nmp/dhf/iam/bsw).

http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/18/01110397/anak.bakul.sayur.jadi.doktor

(Faisal Basri)

__________

Catatan: Artikel berjudul ‘Terbelenggu Mitos Bahan Bakar Minyak" dimuat di Kompas, 16 Mei 2008, hal.21. Ternyata artikel ini tak bisa diunduh di kompas.com. Berikut adalah versi asli sebelum diedit. Data penunjang dalam bentuk powerpoint bisa diunduh di http://faisalbasri.blogs.friendster.com/Mitos%20BBM-160508.ppt. Kalau tak juga bisa diakses, silakan kirim permintaan ke alamat email: faisal.basri@gmail.com.

__________

Akhir minggu lalu harga minyak mentah di pasar berjangka New York untuk penyerahan Juni sudah mencapai 126 dollar AS. Itu adalah harga nominal. Hasil kajian yang dimuat majalah Economist, edisi 17 April 2008, memaparkan bahwa dengan menggunakan ukuran lain, tampaknya harga minyak dewasa ini belum tergolong mahal. Dengan menggunakan acuan perkembangan pendapatan konsumen tahunan negara-negara kaya yang tergabung di dalam G-7 sejak 1981, harga minyak seharusnya naik menjadi 134 dollar AS. Apabila dipadankan dengan perkembangan pendapatan siap belanja (disposable income) penduduk AS, harga minyak bisa bertengger setinggi 145 dollar AS. Dan seandainya diselaraskan dengan pangsa belanja minyak terhadap output global, harga minyak berpotensi mencapai 150 dollar AS. Jadi, sebetulnya harga minyak dewasa ini belum tergolong tinggi. Harga di masa lalu itu, sebetulnya, yang relatif terlalu murah.

Pada awal Mei Goldman Sachs mengeluarkan prediksi terbaru bahwa harga minyak dapat mencapai 200 dollar AS sebelum akhir tahun ini. Sebetulnya, Goldman Sachs bukan yang pertama keluar dengan angka itu. Jauh hari sebelumnya, Stephen Leeb dan Glen Strathy telah lebih dulu mengingatkan kemungkinan ini di dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2006. Judul bukunya saja, di masa itu, dipandang sangat provokatif dan mungkin mengada-ada: The Coming Economic Collapse: How You can Thrive when Oil Cost $200 a Barrel.

Asumsi harga minyak yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan yang baru saja ditetapkan April lalu adalah 95 dollar AS. Dengan harga sekarang, acuan tersebut sudah meleset lebih dari 30 dollar AS. Tanpa kenaikan harga BBM, subsidi energi melonjak dari Rp 187 triliun menjadi hampir Rp 250 triliun. Kalau harga merangkak naik hingga 150 dollar AS, subsidi bisa menggelembung ke sekitar Rp 300 triliun.

Sampai kapan harga BBM bersubsidi dibiarkan “anteng” pada tingkat sekarang ini? Tentu ada batasnya. Jadi, tinggal tunggu waktu saja. Sejatinya, persoalan utama bukanlah subsidi yang menggelembung. Karena, ada 1001 cara untuk menekan subsidi agar APBN tak terseret ke dalam zona bahaya: penjadwalan hingga kemplang utang luar negeri maupun dalam negeri, penghematan departemen dan lembaga negara secara besar-besaran, penerapatan pajak progresif atas komoditas yang sedang booming, jual BUMN, pemotongan gaji, peningkatan produksi minyak, dan sebagainya. Tentu saja efektivitas dari pilihan-pilihan tersebut masih perlu dipertanyakan.

Katakanlah langkah-langkah spektakuler tersebut berhasil secara maksimal. Apakah lantas inti masalah terpecahkan? Tidak sama sekali. Karena, persoalan akan azali sepanjang terjadi disparitas harga, yakni antara harga yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomian.

Tak seorang pun bisa melawan hukum pasar. Piuh (distortions) akan kian merajalela kalau harga yang ditetapkan pemerintah semakin jauh (lebih rendah) dari harga keekonomian. Pertama, peningkatan konsumsi akan tak terkendali karena harga relatif BBM di mata kunsumen sangat rendah. Peningkatan konsumsi ini sudah terjadi. Konsumen Indonesia tak peduli sekalipun harga minyak dunia meroket, karena harga yang mereka bayar di Indonesia bergeming. Maka, jadilah Indonesia sebagai negara yang tergolong paling boros di dunia dalam hal penggunaan energi. Begitukah cara kita mengelola sumber daya alam yang langka dan tak terbarukan?

Betapa tak bertanggung jawab kalau generasi sekarang menghamburkan minyak yang diproduksi dengan teknologi tinggi dan padat modal, yang disedot dari perut bumi berkilometer dalamnya, tetapi dihargai lebih murah dari air mineral yang sekedar “ditampung” dari mata air. Cadangan minyak akan makin cepat susut sehingga generasi mendatang tak bisa lagi menyicipi rezeki emas hitam. Selain itu, kita pun secara sadar menambah intensitas produksi racun ke udara, sehingga memperburuk pemanasan global dan menurunkan kualitas hidup.

Bagaimana dengan mitos bahwa kita merupakan negara produsen dan pengekspor minyak? Ternyata, dalam satu dasawarsa terakhir produksi minyak kita melorot terus, dari sekitar 1,5 juta barrel/hari pada tahun 1997 menjadi hanya 910 ribu barrel/hari pada tahun 2007. Karena tingkat konsumsi selalu naik, maka kita mengalami defisit yang bertambah besar. Keadaan semakin memprihatinkan karena kapasitas pengilangan minyak tak kunjung bertambah, sehingga defisit perdagangan BBM membubung. Pada tahun 2002 defisit perdagangan BBM baru 2 miliar dollar AS, lalu naik lebih dua kali lipat menjadi 4,2 miliar dollar AS, dan melonjak lebih tajam lagi menjadi 9,8 miliar dollar AS pada tahun 2007. Sekedar gambaran, ekspor dan impor BBM tahun 2007 masing-masing adalah adalah 2,9 miliar dollar AS dan 12,7 miliar dollar AS. Dengan demikian, sebetulnya BBM yang kita “hambur-hamburkan” itu makin banyak yang kita beli dari luar negeri.

Apakah pola konsumsi yang boros itu bisa ditoleransikan apabila kita dapat mukjizat mampu meningkatkan produksi, katakanlah, menjadi dua kali lipat, sehingga kembali menikmati surplus produksi dan menjadi mengekspor neto? Tentu saja, tidak. Karena, lebih baik sebagian besar peningkatan produksi kita jual pada harga internasional atau harga keekonomian, lantas dana yang kita peroleh puluhan triliun rupiah dialokasikan bagi pengentasan penduduk miskin dan belanja modal sehngga kita juga bisa mewariskannya kepada anak-cucu.

Pengalokasian dana untuk kegiatan-kegiatan produktif dan peningkatan akumulasi modal jauh lebih bermakna ketimbang untuk mempertahankan subsidi yang kian menggelebung. Apatah lagi mengingat bahwa sebagian besar subsidi dinikmati oleh kelompok berpendapatan menengah ke atas. Data versi pemerintah menunjukkan bahwa 20 persen penduduk terkaya menikmati 43 persen subsidi, sedangkan kelompok 20 persen penduduk termiskin hanya memperoleh 7 persen saja. Data yang tertera di dalam publikasi Bank Dunia terakhir lebih parah lagi: 10 persen terkaya menikmati sekitar 45 persen, sedangkan 10 persen termiskin hanya dapat sekitar satu persen saja.

Bukankah menaikkan harga BBM hanya akan menambah derita penduduk yang sudah miskin? Betul, jika pemerintah tak berbuat apa-apa terhadap mereka. Dilema yang muskil ini tak cuma dialami Indonesia. Di Kamboja, yang rata-rata penduduknya jauh lebih miskin dari Indonesia, harga premium 2,5 kali lebih mahal dari Indonesia. Di Timor Leste, yang ketika masih bergabung dengan Indonesia adalah propinsi termiskin, harga premium 1,8 kali dari Indonesia. Di kedua negara ini, kenaikan harga minyak dunia tak memicu demonstrasi, apalagi chaos. Kenapa kita harus berbeda sendiri dan terbelenggu oleh BBM? Pasti ada yang salah pada diri kita dan pasti telah terjadi salah urus.

Kita harus keluar dari pusaran masalah. Selama 30 tahun kita jadikan persoalan harga BBM sebagai “ritual tahunan”, yang ditandai dengan: sikap ragu pemerintah, demontrasi, pembahasan alot di DPR, kelangkaan pasokan, oplosan, penyelundupan, penimbunan, dan ekses-ekses lain yang kita buat sendiri.

Setiap penguasa berusaha menghindari risiko menaikkan harga BBM, dan sedapat mungkin mengalihkan risiko tersebut kepada penguasa berikutnya, kecuali kalau tak ada pilihan lain atau merupakan pilihan terakhir. Penundaan demi penundaan menyebabkan kos (cost) bagi perekonomian bertambah mahal dan kontraproduktif. Karena, ketika sudah terjepit, penyesuaian harga harus dilakukan secara drastik, sehingga perekonomian tak pernah sepi dari goncangan yang sebenarnya tak perlu terjadi.

Tak pernah ada rencana yang dilaksanakan dengan konsisten untuk mengakhiri rezim subsidi BBM, sehingga persoalan ini menjadi langgeng dan membelenggu diri kita sendiri. Apakah kita akan biarkan terus persoalan BBM menjadi duri di dalam daging perekonomian?

Kita sungguh sangat mendambakan kehadiran sosok negarawan yang mumpuni dalam memacu negeri ini untuk maju, bukan yang justru kerap menghambat kemajuan. Pemimpin yang mampu mengelola dan memobilisasikan seluruh sumber daya yang kita miliki secara efektif bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintahan yang senantiasa peka terhadap setiap ancaman yang menghadang rakyatnya serta menyiapkan dan mengoperasikan sekoci penyelamat apabila terjadi marabahaya yang tak lagi bisa terhindarkan.

Di sinilah inti persoalan yang tak kunjung disentuh pemerintah. Sangat kuat kesan bahwa daya dengus pemerintah tumpul dalam mengantisipasi persoalan. Segala upaya yang dilakukan untuk mengamankan kebijakan menaikkan harga BBM terkesan serba dadakan, seakan baru sekali ini terjadi. Dulu BLT, sekarang BLT. Sementara, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sudah diundangkan tak kunjung dihidangkan untuk disantap oleh warga miskin yang terhempas oleh mekanisme pasar bebas. Mengapa harus menunggu sampai batas akhir pemberlakuan efektif SJSN? Mengapa tak ada upaya mempercepat kehadirannya?

Kalau pengelolaan negara dengan cara seperti itu terus berlanjut, sebaik apa pun niatan dan segala tindakan pemerintah akan dipandang sebelah mata oleh rakyatnya. Kalau sudah begitu, sumber masalah terletak pada pemerintah sendiri. Jangan berharap pemerintah mampu menolong rakyat jikalau menolong diri sendiri saja tak mampu.

***

Pada 13 Mei lalu Mas Amien Rais meluncurkan buku bertajuk Agenda menyelamatkan bangsa. Saya surprise, ternyata acara ini dihadiri pemimpin opisisi Malaysia, Anwar Ibrahim, salah satu panutan saya. Karena itu, anak sulung saya beri nama Anwar Ibrahim Basri, sehari-hari dipanggil Abi). Kebetulan si sulung sedang ujian nasional sehingga pulang cepat. Saya telp dia untuk datang dan bersalaman dengan Anwar senior. Jadilah mereka berfoto bersama. Saya sendiri sudah ngacir ke hotel seberang untuk memenuhi janji wawancara.

Terima kasih banyak kepada Bang Sabri Saiman (sebelah kiri Abi) yang telah membantu mempertemukan dua Anwar.

(Faisal Basri)

———————————————————————————————-

Catatan: Artikel ini adalah versi asli yang belum diedit, dimuat di Koran Tempo, dengan judul "Sosok Ekonomi Setelah Reformasi," Selasa, 13 Mei 2008, hal.D16.

———————————————————————————————–

Kebebasan. Itulah barangkali satu kata yang bisa menggambarkan suasana kehidupan berbangsa pascareformasi. Perekonomian Indonesia pun turut menghirup udara kebebasan itu. Memang tidak sebebas negara-negara penganut aliran Neoklasik atau Neoliberal. Tapi, setidaknya, kesumpekan akibat monopoli dan kartel terang-terangan yang diasbahkan pemerintah bisa dikatakan sudah nyaris sirna. Kendali pemerintah pusat atas daerah sudah jauh berkurang. Pemerintah tak bisa lagi mendikte DPR untuk mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja negara tanpa perubahan satu sen pun. Bank Indonesia tak lagi di bawah ketiak pemerintah.

                Penguasaan negara di sektor produksi sudah jauh berkurang. Di sektor telekomunikasi, penerbangan, perbankan, dan perkebunan, peran badan usaha milik negara tak lagi dominan, digantikan oleh swasta domestik maupun asing. Fungsi ganda negara sebagai pelaku dan pengatur sudah banyak dipereteli. Muncul lembaga-lembaga independen ataupun semi-independen yang khusus mengatur dan mengawasi bidang-bidang tertentu, misalnya: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Badan Pengelola Migas (BP-Migas), dan masih banyak lagi lainnya.

                Perlindungan terhadap industri atau usaha dalam negeri dikikis oleh liberalisasi perdagangan. Proteksi dipangkas hingga tingkat yang sangat rendah, sebagaimana tercermin dari tarif bea masuk rata-rata yang sudah di bawah sepuluh persen. Tidak terkecuali terhadap produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh hampir separuh penduduk yang taraf kehidupannya terbilang masih sangat memprihatinkan.

                Mesin mekanisme pasar berputar kencang. Laju pertumbuhan ekonomi mulai cepat. Tahun lalu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 6,3 persen, yang berarti hampir mendekati pertumbuhan rata-rata selama Orde Baru.

                Namun, kalau kita cermati corak pertumbuhannya, ternyata sangat berbeda dengan periode prakrisis. Di awal Orde Baru, sektor pertanian jadi titik perhatian. Pemerintah mendirikan pabrik pupuk berskala besar, membangun infrastruktur pertanian secara masif, dan menggulirkan berbagai skema pembiayaan bersubsidi untuk petani. Memasuki dasawarsa 1980-an, sektor indutri manufaktur menggeliat dan lebih digenjot pada dekade 1990-an. Kala itu ambisi penguasa ialah mengantarkan Indonesia menjadi negara industri baru (newly industrilizing country), mengikuti jejak Taiwan, Korea, dan Singapura yang sudah lebih dulu menyandangnya.

                Di era reformasi, kedua sektor tersebut relatif merana. Produk-produk pertanian kian membanjiri pasar. Banyak sekali produk pertanian yang dikonsumsi masyarakat luas yang kita impor: beras, kedelai, jagung, garam, gandum dan terigu, gula, bubuk cabai, sayur mayur, buah-buahan. Sementara itu, kebanyakan produk perkebunan unggulan diekspor dalam bentuk bahan mentah, sehingga penciptaan nilai tambahnya rendah. Hal serupa terjadi untuk produk-produk tambang. Sementara itu industri manufaktur tumbuh jauh di bawah pertumbuhan PDB, sangat kontras dibandingkan masa Orde baru yang tumbuh jauh di atas pertumbuhan PDB, bahkan tak jarang tumbuh dua digit. Maka tak heran sementara kalangan mensinyalir telah terjadi gejala dini deindustrialisasi.

                Padahal, ketiga sektor tersebut (pertanian, industri manufaktur, dan pertambangan—yang disebut juga sektor tradable) merupakan tumpuan hidup sekitar dua pertiga penduduk. Jika pertumbuhan ketiga sektor ini melempem, maka kesejahteraan relatif mayoritas penduduk kian tertinggal.

                Yang tumbuh sangat pesat—jauh melampaui pertumbuhan PDB—adalah sektor-sektor jasa modern di kota-kota besar yang kebanyakan disantap oleh lapisan penduduk berpendapatan menengah ke atas. Sektor-sektor yang tergolong non-tradable ini bahkan ada yang tumbuh dua digit.

                  Kesenjangan pertumbuhan sektor tradable versus sektor non-tradable semakin menganga. Data untuk tahun 2007 menunjukkan sektor tradable hanya tumbuh 3,8 persen sedangkan sektor non-tradable tumbuh  9 persen. Jadi, persoalan yang menghadang ialah kualitas pertumbuhan. Dengan pola pertumbuhan demikian, niscaya kita akan sangat sulit memerangi kemiskinan dan menekan pengangguran.

                Selama 10 tahun terakhir jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan prastik tak berubah, yakni di sekitar 17,7-17,6 persen. Pada tahun 2007 turun sedikit menjadi 16,6 persen. Jika kita menggunakan ukuran pengeluaran per kapita di bawah satu dollar AS sehari, penurunan jumlah orang yang tergolong sangat miskin hanya turun dari 7,8 persen pada tahun 1996 menjadi 6,7 persen pada tahun 2007. Laju penurunan jumlah orang yang sangat miskin di Indonesia sungguh sangat lambat bila dibandingkan dengan Vietnam dan China. Di Vietnam jumlah penduduk sangat miskin turun drastik dari 23,6 persen pada tahun 1996 menjadi hanya 4 persen pada tahun 2007. Untuk China, pada kurun waktu yang sama, angkanya menurun dari 16,4 persen menjadi 6,9 persen

                Jika ukurannya dinaikkan menjadi dua dollar AS per kapita sehari, pencapaian Indonesia juga kurang menggembirakan. Pada tahun 1996 jumlah penduduk yang pengeluaran per harinya di bawah dua dollar AS sebanyak

50,5 persen, sedangkan pada tahun 2007 turun menjadi 45,2 persen. Bandingkan dengan Vietnam yang turun lebih separuh, dari 69,4 persen menjadi 32,9 persen; dan China turun daritajam dari51,6 persen menjadi 22,9 persen.

                Perkembangan di bidang ketenagakerjaan juga tak mengalami perbaikan. Angka pengangguran terbuka, bahkan, melonjak dari 4,9 persen pada tahun 1996 menjadi 9,1 persen pada tahun 2007. Walau harus diakui bahwa dalam dua tahun terakhir telah terjadi sedikit penurunan angka pengangguran terbuka. Namun, perbaikan tersebut hanya dari sisi nominal dan belum diiringi oleh perbaikan kualitas. Ada dua catatan penting tentang hal ini. Pertama, penurunan angka penganguran terbuka diikuti oleh peningkatan jumlah underemloyment (bekerja kurang dari 35 jam seminggu). Kedua, terjadi peningkatan jumlah dan persentase orang bekerja di sektor informal. Dewasa ini yang bekerja di sektor informal telah mencapai 69 persen dari keseluruhan orang yang bekerja.

Perlu dicatat pula bahwa di barisan penganggur ini, porsi yang berusia muda dan atau berpendidikan SLTA ke atas terbilang sangat tinggi. Dilihat menurut lokasi, dua propinsi dengan angka pengguran tertinggi ialah Banten dan Jawa Barat. Mengingat kedua propinsi tersebut merupakan basis terpenting industri manufaktur Indonesia, berarti semakin kuat konstatasi bahwa industri manufaktur mengalami kemunduran relatif yang mengarah pada gejala deindustrialisasi.

                Dengan pola dan kualitas pertumbuhan seperti itu, sangat bisa dipahami mengapa kesenjangan pendapatan dalam beberapa empat tahun terakhir semakin menganga, bahkan tahun lalu pemburukannya sangat mencolok. Reformasi agaknya tidak mendekatkan kita ada cita-cita kemerdekaan: mewujudkan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum, mengenyahkan dominasi kapitalis, dan memerangi kemiskinan. Quo vadis reformasi.

***

Perspektif Wimar
05 May 2008