Faisal Basri’s Blog

Kompas, Rabu, 31 Desember 2008 | Hal. 18

Jakarta, Kompas - Kepala daerah yang menetapkan upah minimum sekadar berdasarkan perhitungan politis harus berhati-hati pada tahun 2009.

Langkah mereka menaikkan upah minimum tanpa mempertimbangkan tingkat produktivitas secara komprehensif hanya akan menambah jumlah pengangguran. Investor yang tidak mampu menjalankan keputusan bakal hengkang ke daerah lain.

Praktik ini sudah terjadi secara bertahap dan relokasi industri ke daerah lain semakin sulit dihentikan. Pengamat ekonomi, Faisal Basri, mengungkapkan hal ini dalam ”Refleksi Akhir Tahun 30 Serikat Pekerja/Serikat Buruh” yang diselenggarakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Jakarta, Selasa (30/12). Sedikitnya 60 tokoh serikat buruh/serikat pekerja membahas isu ketenagakerjaan tahun 2008 dan 2009.

”Secara keseluruhan, upah minimum naik itu baik, tetapi per provinsi itu sulit. Industri di Banten pindah ke Sukabumi yang upah minimumnya lebih rendah. Buruh pabrik itu yang kemudian menjadi korban karena mereka jadi pengangguran,” katanya.

Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, upah minimum di DKI tahun 2009 sebesar Rp 1.069.865, Banten Rp 917.500, Jawa Barat Rp 628.191,15, dan Yogyakarta Rp 700.000.

Untuk Provinsi Banten, upah minimum Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang sempat direvisi. Upah minimum Kabupaten Tangerang direvisi dari Rp 1.044.500 menjadi Rp 1.055.000, sedangkan Kota Tangerang dari Rp 1.054.669 menjadi Rp 1.064.500.

Akan tetapi, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timbul Siregar sempat melontarkan dalil lain. Menurut dia, upah minimum tinggi belum tentu memicu pengangguran. Bisa saja angka pengangguran meningkat karena arus urbanisasi pencari kerja dari desa ke kota karena tertarik upah minimum.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP-Kem) Sjaiful DP menambahkan, masih banyak pemahaman keliru terhadap upah minimum. Menurut dia, upah minimum adalah jaring pengaman, bukan standar upah setempat.

Terhadap hal itu, Faisal menjelaskan, upah minimum bukan jaring pengaman atau standar. Menurut Faisal, daerah dengan upah minimum tinggi mencatat angka pengangguran yang tinggi pula. Misalnya, Banten dengan angka pengangguran lebih dari 15 persen tahun 2007 dan Jawa Barat yang melebihi 10 persen.

Sebaiknya kepala daerah berkonsentrasi menyediakan lahan untuk perumahan di dekat sentra industri sehingga pekerja bisa menghemat biaya transportasi. Dengan cara ini, buruh akan lebih sejahtera karena memiliki kelebihan dana untuk ditabung.

Langkah tersebut dinilai lebih berpihak kepada buruh ketimbang memutuskan kebijakan populis yang efeknya malah mempersempit lapangan kerja baru. (ham)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/31/01274561/kepala.daerah.harus.hati-hati.dengan.upah

Menggenjot Pengeluaran Pemerintah 

Hingga triwulan ketiga (Januari-September) 2008, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong cukup cemerlang. Tatkala semua negara maju dan sejumlah negara berkembang mengalami kemerosotan cukup tajam, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 6,3 persen, persis dengan angka pertumbuhan 2007. Analisis ekonomi akhir tahun kali ini ditulis dosen UI Faisal Basri—

Pertumbuhan ekonomi memang mulai sedikit melemah, menjadi 6,1 persen pada triwulan ketiga, dari 6,4 persen pada triwulan kedua. Hampir seluruh komponen produk domestik bruto (PDB) berdasar pengeluaran melambat. Hanya konsumsi pemerintah yang meningkat pertumbuhannya. Yakni, dari 5,5 persen pada triwulan kedua menjadi 16,9 persen pada triwulan ketiga.

Peningkatan tajam konsumsi pemerintah pada triwulan ketiga sudah merupakan kelaziman sesuai siklus anggaran (APBN). Namun, karena sumbangannya terhadap PDB relatif kecil, peningkatan tajam konsumsi pemerintah tak mampu mendongkrak pertumbuhan PDB. Perlambatan pertumbuhan sudah hampir bisa dipastikan lebih terasa pada triwulan terakhir, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi selama 2008 diperkirakan hanya 6 persen.

Yang harus lebih dicermati adalah kualitas pertumbuhan. Hingga tahun ini, ketimpangan pertumbuhan antara sektor penghasil barang (tradable) dan sektor jasa (non-tradable) cenderung semakin buruk. Dalam dua tahun terakhir, sektor tradable hanya tumbuh sekitar 3 persen, sedangkan sektor non-tradable melesat sampai di atas 9 persen. Pola pertumbuhan yang kian senjang itu membuat kemampuan perekonomian untuk mengatasi masalah-masalah sosial tetap tumpul.

Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran tak banyak beranjak dalam sepuluh tahun terakhir. Selain itu, sektor formal sulit menyerap tenaga kerja, sehingga sektor informal kian menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja. Dewasa ini, sekitar 70 persen pekerja menyemut di sektor informal. Akibat selanjutnya adalah ketimpangan memburuk. Selama pemerintahan SBY-Kalla, tingkat ketimpangan yang diukur dengan koefisien gini selalu meningkat, bahkan pada 2007 peningkatannya sangat tajam.

Terasa Oktober

Dampak nyata krisis finansial global baru sangat terasa pada Oktober. Titik lemah perekonomian Indonesia adalah pada struktur lalu lintas modal masuk (capital inflow). Investasi portofolio (jangka pendek) jauh lebih besar daripada investasi langsung (jangka panjang).

Faktor itulah yang menyebabkan nilai tukar rupiah dan indeks bursa saham kita mengalami tekanan terparah dibanding kebanyakan negara tetangga di Asia Timur. Sedemikian besar porsi klaim jangka pendek pihak luar negeri (utang jangka pendek serta kepemilikan asing atas saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) tecermin dari perbandingannya terhadap cadangan devisa. Angkanya untuk Indonesia pada pertengahan 2008 adalah 237 persen, sedangkan seluruh negara ASEAN berada di bawah 100 persen.

Jika struktur lalu lintas modal masuk lebih sehat, niscaya perekonomian Indonesia akan lebih tangguh menghadapi badai krisis finansial global. Mengingat, kita memiliki modal dasar yang cukup baik di lini ”pertahanan” (domestik): perbankan kita sangat sehat, ketahanan pangan terjaga untuk jangka pendek, dan tekanan inflasi melemah sejalan dengan penurunan harga komoditas.

Kunci untuk menahan kemerosotan ekonomi ada di tangan pemerintah. Tak ada pilihan kecuali menggenjot pengeluaran pemerintah dengan dosis tinggi untuk mengimbangi kelesuan dunia usaha. Sejauh ini, kita belum melihat langkah-langkah ke arah sana. Justru sebaliknya, pemerintah memperketat APBN 2009 dengan menurunkan target defisit APBN menjadi hanya satu persen dari PDB.

Padahal, kebanyakan negara justru meningkatkan defisit untuk memompakan sebanyak mungkin dana tambahan agar kemerosotan pertumbuhan ekonomi bisa diredam. Peraturan perundang-undangan kita memungkinkan defisit sampai 3 persen dari PDB.

Sementara itu, konsumsi masyarakat (private consumption) masih bisa diharapkan tak mengalami penurunan drastis. Ada dua penopang utama. Pertama, dengan asumsi bahwa SBY-Kalla akan kembali berlaga dalam pemilihan presiden 2009, pemerintah yang sedang berkuasa sudah barang tentu akan semaksimal mungkin menggunakan instrumen kebijakan anggaran untuk menggelontorkan subsidi langsung maupun tak langsung kepada berbagai segmen masyarakat.

Selain itu, pemerintah akan lebih waspada terhadap ancaman kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya juga tampaknya akan diperbesar.

Kedua, partai-partai politik dan para calon presiden yang semakin banyak akan menambah energi bagi masyarakat karena puncak pengeluaran mereka akan terjadi pada paro pertama 2009. Bayangkan berapa banyak calon anggota legislatif dari segala tingkat yang akan mengeluarkan isi koceknya untuk berkampanye.

Jika serangkaian langkah untuk mengamankan skenario tersebut berlangsung mulus, ancaman kemerosotan pertumbuhan investasi dan ekspor akan bisa diredam oleh konsumsi domestik. Apalagi mengingat porsi konsumsi masyarakat dan pemerintah sangat dominan, yakni lebih dari 70 persen PDB.

Dengan kerja keras dan perubahan pola pikir yang melandasi kebijakan pemerintah, tampaknya, kemerosotan tajam pertumbuhan ekonomi pada 2009 bisa diredam. Tak sepesimistis prediksi Bank Dunia (4,4 persen) dan Bank Indonesia (4 persen hingga 5 persen). Pertumbuhan di atas 5 persen, tampaknya, masih mungkin tergapai.

Membuka Mata

Krisis finansial global seharusnya makin membuka mata kita bahwa perekonomian Indonesia yang dewasa ini sudah jauh lebih baik ketimbang semasa krisis sepuluh tahun lalu ternyata masih memendam kerawanan akut yang memperlemah fondasi untuk tumbuh dan berkembang secara sehat serta berkelanjutan.

Fondasi terpenting adalah penguatan sektor tradable. Sebab, di situlah tumpuan sebagian besar kehidupan masyarakat. Gejala dini deindustrialisasi harus dihentikan dan penguatan sektor pertanian tak bisa ditunda-tunda lagi.

Yang tak kalah penting pula adalah penguatan sisi eksternal. Daya saing perekonomian harus didongkrak agar produk-produk kita mampu meningkatkan penetrasi di pasar luar negeri dan menghadapi serbuan barang-barang impor.

Upaya tersebut pada gilirannya akan memperbaiki struktur cadangan devisa kita, sehingga nilai tukar rupiah tak mudah lunglai jika menghadapi gejolak eksternal.

Semoga 2009 bisa kita jadikan momentum untuk bersih-bersih dan menghimpun energi yang masih berserakan.

*. Faisal Basri, analis ekonomi, pengajar di Universitas Indonesia, Depok

Jawa Pos, Opini

[ Sabtu, 27 Desember 2008 ]

Kompas, Nama & Peristiwa

Jumat, 19 Desember 2008 | hal.32

Pengamat ekonomi yang sering kali muncul di media massa, Faisal Basri (49), tiba-tiba mengaku bingung karena hendak membeli saham, tetapi tidak mengetahui saham apa yang layak dia beli.

”Saham apa ya yang layak dibeli?” tanya Bang Faisal, panggilannya, kepada Kompas.

Lho, kok pengamat ekonomi mau membeli saham, memangnya Faisal hendak beralih profesi?

”Bukan, bukan saya mau pindah profesi, tetapi anak saya yang sulung, Anwar Ibrahim Basri (Abi), hari Rabu (17/12) kan ulang tahun yang ke-13. Eh, dia minta dibelikan saham. Dia bahkan rela mengeluarkan uang tabungannya Rp 500.000 untuk dibelikan saham semua,” kata Faisal.

Sebagian orang berpendapat, keinginan untuk membeli saham sekarang ini memang tepat, sebab saat ini pasar modal di Indonesia sedang terpuruk, menyusul merosotnya harga saham sebagai dampak dari krisis finansial dunia.

Keinginan putranya, Abi, untuk membeli saham, cerita Faisal, rupanya muncul karena selama ini bila dia menonton televisi CNBC pada malam hari, Abi pun ikut mengamati dan mungkin mempelajari.

”Dia tahu, sekarang harga saham sedang turun. Karena itu, rupanya dia sangat ingin membeli saham,” ujar Faisal yang ke mana-mana selalu menenteng ransel itu. (GUN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/19/04014639/minta.dibelikan.saham

Faisal Basri

Kompas, Senin, 15 Desember 2008 |halaman 1 dan 15

Pemerintah sudah menyampaikan kepada publik bahwa target pertumbuhan ekonomi yang tercantum di APBN 2009 sebesar 6 persen sulit terpenuhi. Ancar-ancar target pertumbuhan baru adalah 5-5,5 persen.

Bahkan, pemerintah sudah wanti-wanti tentang kemungkinan terburuk, yakni pertumbuhan hanya mencapai 4 persen. Bank Dunia dalam publikasinya minggu lalu memprediksi pertumbuhan 4,4 persen.

Bertolak dari data masa lalu, angka pengangguran terbuka tak akan merangkak naik sepanjang pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen. Contohnya, pertumbuhan ekonomi 2006 yang hanya 5,5 persen berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka dari 11,2 persen (2005) menjadi 10,3 persen (2006).

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi 2007 sebesar 6,3 persen menurunkan pengangguran terbuka menjadi 9,1 persen.

Pola demikianlah yang kiranya meyakinkan Wakil Presiden bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen menghasilkan lapangan kerja baru bagi sekitar 700.000 orang. Kalau memang benar demikian, pertumbuhan produk domestik bruto 4 persen sekalipun niscaya tak akan membuat angka pengangguran terbuka menggelembung.

Lantas, mengapa muncul kekhawatiran ”berlebihan”, termasuk dari pemerintah sendiri, terhadap kemungkinan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja massal pada 2009? Apakah pemerintah sudah membayangkan kemungkinan terburuk bahwa pertumbuhan ekonomi akan melorot di bawah 4 persen? Atau, data resmi sudah tak lagi menggambarkan keadaan nyata yang dialami rakyat?

Definisi pengangguran terbuka yang dipakai Badan Pusat Statistik sangat longgar. Orang yang bekerja satu jam dalam seminggu tak lagi tergolong penganggur terbuka.

Angka pengangguran juga tak akan naik proporsional dengan besarnya PHK. Bagi kebanyakan rakyat Indonesia, menjadi penganggur adalah kemewahan yang tak tergapai. Mereka terlalu miskin untuk tidak bekerja (too poor to be unemployed).

Oleh karena itu, angka pengangguran rendah belum bisa diklaim sebagai keberhasilan pembangunan. Bisa jadi justru mencerminkan kemerosotan kualitas pembangunan.

Ada beberapa faktor yang mengindikasikan kecenderungan itu, yakni jumlah orang yang bekerja kurang dari 35 jam meningkat. Pada waktu bersamaan, pekerja di sektor informal meningkat hingga 69 persen pada 2007. Kehidupan pekerja di sektor informal sangat rentan. Mereka tak mengenal jam kerja, uang lembur, asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja, apalagi tunjangan hari tua.

Kita tak bisa lagi cuma mengutik-utik angka atau data. Kemungkinan gelombang PHK harus dilihat lebih mendasar, bukan melulu dampaknya terhadap angka pengangguran yang semu itu.

Kemungkinan PHK massal mencerminkan kerapuhan sektor formal. Sejauh ini, PHK masih di sektor industri manufaktur. Jika tak ditangani segera, hal itu bisa merembet ke sektor formal lainnya.

Memberikan keleluasaan kepada mereka menyemut di sektor informal bukan penyelesaian karena bisa menambah tekanan sosial, mengingat daya dukung sektor informal sangat terbatas.

Di tengah persoalan yang membelit dunia usaha dan prospek investasi yang suram akibat krisis finansial global, mau tak mau pemerintah harus lebih banyak berperan.

Dalam keadaan perekonomian yang tertekan, pemerintah harus menempuh serangkaian upaya yang luar biasa. Menghimpun segala potensi kekuatan untuk menyuntikkan energi baru dengan dosis tinggi. Berlebihan sedikit lebih baik ketimbang kurang. Jika dosis tak memadai, sama saja dengan menggarami laut.

Pemerintah harus menggenjot belanja modal sampai tingkat maksimum yang dimungkinkan undang-undang. Artinya, defisit APBN bisa dinaikkan hingga 3 persen dari PDB, bukan justru diturunkan sebagaimana tercantum di dalam APBN 2009.

Langkah selanjutnya, belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur di sentra produksi pertanian dan industri manufaktur, serta pelabuhan berikut perangkat penunjangnya.

Untuk sementara waktu, belum ada urgensi menyuntikkan dana segar langsung ke industri tertentu, seperti dilakukan negara maju. Dunia usaha lebih mendambakan upaya menghilangkan hambatan usaha.

Perlancar penyaluran dana ke sektor-sektor usaha yang membutuhkan peremajaan tanaman dan mesin-mesin, misalnya dengan subsidi suku bunga.

Tatkala pasar lesu dan harga merosot, kebun sawit dan karet harus didorong untuk mempercepat peremajaan tanaman. Jika dikoordinasikan dengan negara produsen utama lainnya, hal ini bisa mempercepat pemulihan harga dan meningkatkan produktivitas dalam jangka menengah.

Tindakan segera, merevisi total APBN 2009. Pemerintah tak bisa kerja sendiri. Politisi di DPR juga harus sigap menjaga momentum. Jika terlewatkan, partai mana pun yang memenangi pemilu dan siapa pun presidennya harus menanggung akibatnya: kian tergopoh-gopoh mengatasi persoalan ekonomi dan sosial yang tak berujung. Bahayanya, rakyat tak percaya lagi pada mekanisme demokrasi.

Kita menunggu kehadiran jajaran negarawan, bukan deretan politisi ”picisan” yang miopik.

Faisal Basri Pengamat Ekonomi