Meredam PHK agar Tidak Merembet
Faisal Basri
Kompas, Senin, 15 Desember 2008 |halaman 1 dan 15
Pemerintah sudah menyampaikan kepada publik bahwa target pertumbuhan ekonomi yang tercantum di APBN 2009 sebesar 6 persen sulit terpenuhi. Ancar-ancar target pertumbuhan baru adalah 5-5,5 persen.
Bahkan, pemerintah sudah wanti-wanti tentang kemungkinan terburuk, yakni pertumbuhan hanya mencapai 4 persen. Bank Dunia dalam publikasinya minggu lalu memprediksi pertumbuhan 4,4 persen.
Bertolak dari data masa lalu, angka pengangguran terbuka tak akan merangkak naik sepanjang pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen. Contohnya, pertumbuhan ekonomi 2006 yang hanya 5,5 persen berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka dari 11,2 persen (2005) menjadi 10,3 persen (2006).
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi 2007 sebesar 6,3 persen menurunkan pengangguran terbuka menjadi 9,1 persen.
Pola demikianlah yang kiranya meyakinkan Wakil Presiden bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen menghasilkan lapangan kerja baru bagi sekitar 700.000 orang. Kalau memang benar demikian, pertumbuhan produk domestik bruto 4 persen sekalipun niscaya tak akan membuat angka pengangguran terbuka menggelembung.
Lantas, mengapa muncul kekhawatiran ”berlebihan”, termasuk dari pemerintah sendiri, terhadap kemungkinan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja massal pada 2009? Apakah pemerintah sudah membayangkan kemungkinan terburuk bahwa pertumbuhan ekonomi akan melorot di bawah 4 persen? Atau, data resmi sudah tak lagi menggambarkan keadaan nyata yang dialami rakyat?
Definisi pengangguran terbuka yang dipakai Badan Pusat Statistik sangat longgar. Orang yang bekerja satu jam dalam seminggu tak lagi tergolong penganggur terbuka.
Angka pengangguran juga tak akan naik proporsional dengan besarnya PHK. Bagi kebanyakan rakyat Indonesia, menjadi penganggur adalah kemewahan yang tak tergapai. Mereka terlalu miskin untuk tidak bekerja (too poor to be unemployed).
Oleh karena itu, angka pengangguran rendah belum bisa diklaim sebagai keberhasilan pembangunan. Bisa jadi justru mencerminkan kemerosotan kualitas pembangunan.
Ada beberapa faktor yang mengindikasikan kecenderungan itu, yakni jumlah orang yang bekerja kurang dari 35 jam meningkat. Pada waktu bersamaan, pekerja di sektor informal meningkat hingga 69 persen pada 2007. Kehidupan pekerja di sektor informal sangat rentan. Mereka tak mengenal jam kerja, uang lembur, asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja, apalagi tunjangan hari tua.
Kita tak bisa lagi cuma mengutik-utik angka atau data. Kemungkinan gelombang PHK harus dilihat lebih mendasar, bukan melulu dampaknya terhadap angka pengangguran yang semu itu.
Kemungkinan PHK massal mencerminkan kerapuhan sektor formal. Sejauh ini, PHK masih di sektor industri manufaktur. Jika tak ditangani segera, hal itu bisa merembet ke sektor formal lainnya.
Memberikan keleluasaan kepada mereka menyemut di sektor informal bukan penyelesaian karena bisa menambah tekanan sosial, mengingat daya dukung sektor informal sangat terbatas.
Di tengah persoalan yang membelit dunia usaha dan prospek investasi yang suram akibat krisis finansial global, mau tak mau pemerintah harus lebih banyak berperan.
Dalam keadaan perekonomian yang tertekan, pemerintah harus menempuh serangkaian upaya yang luar biasa. Menghimpun segala potensi kekuatan untuk menyuntikkan energi baru dengan dosis tinggi. Berlebihan sedikit lebih baik ketimbang kurang. Jika dosis tak memadai, sama saja dengan menggarami laut.
Pemerintah harus menggenjot belanja modal sampai tingkat maksimum yang dimungkinkan undang-undang. Artinya, defisit APBN bisa dinaikkan hingga 3 persen dari PDB, bukan justru diturunkan sebagaimana tercantum di dalam APBN 2009.
Langkah selanjutnya, belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur di sentra produksi pertanian dan industri manufaktur, serta pelabuhan berikut perangkat penunjangnya.
Untuk sementara waktu, belum ada urgensi menyuntikkan dana segar langsung ke industri tertentu, seperti dilakukan negara maju. Dunia usaha lebih mendambakan upaya menghilangkan hambatan usaha.
Perlancar penyaluran dana ke sektor-sektor usaha yang membutuhkan peremajaan tanaman dan mesin-mesin, misalnya dengan subsidi suku bunga.
Tatkala pasar lesu dan harga merosot, kebun sawit dan karet harus didorong untuk mempercepat peremajaan tanaman. Jika dikoordinasikan dengan negara produsen utama lainnya, hal ini bisa mempercepat pemulihan harga dan meningkatkan produktivitas dalam jangka menengah.
Tindakan segera, merevisi total APBN 2009. Pemerintah tak bisa kerja sendiri. Politisi di DPR juga harus sigap menjaga momentum. Jika terlewatkan, partai mana pun yang memenangi pemilu dan siapa pun presidennya harus menanggung akibatnya: kian tergopoh-gopoh mengatasi persoalan ekonomi dan sosial yang tak berujung. Bahayanya, rakyat tak percaya lagi pada mekanisme demokrasi.
Kita menunggu kehadiran jajaran negarawan, bukan deretan politisi ”picisan” yang miopik.
Faisal Basri Pengamat Ekonomi
December 15th, 2008 at 10:01 am
Perlu dibakukan definisi pengangguran ataupun pengangguran terbuka. Selama itu belum ada maka akan dibuat sesuka hati sesuai kebutuhan demi tampilan statistik yang jauh dari kondisi faktual.
Saat ini perlu penumbuhan kesadaran kembali seperti saat krisis moneter 1997 lalu, bahwa yang mampu bertahan terhadap krisis adalah pengusaha menengah dan kecil, sehingga, fokuslah pemerintah kepada golongan itu. Lebih baik membantu 1000 pengusaha kecil-menengah dibanding 1 pengusaha besar yang tingkat probabilitas kegagalannya tinggi (1 : 1).
Selain itu, keteladanan para elite juga sangat penting. Janganlah selalu beretorika. Meminta rakyat mengencangkan ikat pinggang tapi mereka tetap dengan gaya hidup hedonism-nya. Mari kita bangkitkan kembali jiwa kebangsaan dan nasionalisme sejati. Hanya membeli produk dalam negeri. Hanya belanja di pasar-pasar tradisional. Biasakan menggunakan kendaraan umum. Bergotong-royong membangun kampung. Last but not least, Berantas Korupsi !!.
December 22nd, 2008 at 11:35 pm
Sebaiknya pemerintah benahi sektor riil sebagai motor penggerak ekonomi, jangan malah intevensi pasar modal & finasial, sangat boros dan juga membuat peusahaan-perusahaan Indonesia manja “njagakke” bantuan pemerintah, menciptakan ketergantungan terus pada pemerintah, lebih baik supply money pasar Riil daripada supply pasar modal/uang, toh pelaku ekonomi di sektor pasar modal tsb hanya segelintir orang aja, ujung-ujungnya terjadi ” Buble Economic”….untuk pekerja sebaiknya upah berdasarkan jam kerja seperti negara maju..upah disesuaikan dengan situasi pasar…Okey ! Gimana Bung Faisal…tanggapannya..,mohon kalau boleh Saya minta Alamat email Bung Faisal untuk korespondensi..sebelumnya terimakasih.