Faisal Basri’s Blog

Faisal Basri

Bisnis Indonesia, Senin, 19/01/2009

APBN 2009 belum genap sebulan berjalan, tetapi rencana perubahan besar sudah terjadi berulang kali dalam waktu yang sangat pendek pula.

Bagaimana mungkin pelaksanaan anggaran pemerintah pusat dan daerah bisa efektif kalau caranya seperti itu? Apalagi mengingat tuntutan agar APBN 2009 bisa berperan lebih besar untuk meredam kemerosotan ekonomi akibat krisis finansial global.

Di tengah kecenderungan investasi swasta dan konsumsi masyarakat yang tertekan, satu-satunya pendorong pertumbuhan yang paling bisa diandalkan adalah belanja negara.

Ironisnya, belanja negara pada 2009 praktis jalan di tempat, hanya naik Rp4,5 triliun dibandingkan dengan realisasi APBN 2008. Angka inilah yang terakhir diumumkan pemerintah minggu lalu.

Padahal, sampai seminggu sebelumnya peningkatan belanja negara masih sebesar Rp47,3 triliun. Belum jelas bagaimana nasib belanja modal, tetapi gelagatnya tidak akan banyak mengalami perubahan berarti.

Bertolak dari gambaran di atas, peningkatan defisit anggaran yang relatif besar dari yang semula dipatok dalam APBN sebesar 1% PDB menjadi 2,5% PDB tidak menunjukkan alokasi untuk stimulus. Namun, lebih disebabkan oleh penurunan target pendapatan negara yang memang sangat tajam, dari Rp986 triliun menjadi Rp858 triliun.
Program nyata

Memasuki 2009, pemerintah seharusnya sudah menyiapkan berbagai program nyata untuk meredam kemerosotan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bahkan memiliki peluang untuk bergerak cepat dengan bereaksi segera setelah krisis finansial merembet ke seluruh dunia pada September 2008.

Sayangnya, realisasi belanja modal justru hanya 91,3% dari yang telah dianggarkan dalam APBN 2008. Demikian pula untuk belanja barang yang realisasinya hanya 84,4%.

Kurang optimalnya pengelolaan anggaran tecermin dari realisasi defisit APBN yang sangat menyusut menjadi cuma 0,1% PDB dari target APBN sebesar 2,1% PDB.

Kita dikejutkan lagi oleh penciutan anggaran stimulus fiskal dari Rp50 triliun menjadi Rp27,5 triliun (Bisnis, 15 Januari 2009, hal. 1). Pemerintah beralasan, pemakaian sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2008 lebih diprioritaskan untuk menambal defisit APBN yang membengkak.

Padahal, seminggu sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjanjikan akan melipatgandakan anggaran stimulus yang diperuntukkan bagi dunia usaha agar bisa lebih menggerakkan perekonomian domestik dan mengantisipasi dampak krisis keuangan global.

Apakah pemangkasan anggaran untuk stimulus disebabkan oleh pemerintah tiba-tiba lebih yakin dengan daya tahan ekonomi nasional?

Angka pengangguran dan kemiskinan memang terus membaik. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 10,3% pada 2006 menjadi 9,8% pada 2007, dan turun lebih tajam lagi menjadi hanya 8,4% pada tahun lalu.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin menunjukkan kecenderungan yang sama, turun dari 17,8% pada 2006 menjadi 16,6% pada 2007, dan 15,4% pada tahun lalu. Ditambah lagi dengan prestasi tercapainya swasembada beras, bahkan Bulog sudah berancang-ancang akan mengekspornya pada tahun ini.

Serentetan prestasi lain bisa pula diklaim oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, yang notabene petinggi partai politik serta telah pula bertekad melaju kembali pada pemilihan presiden dan wapres mendatang.

Motif politik ini pula yang tampaknya memengaruhi nuansa kebijakan terkait dengan stimulus fiskal. Penguasa yang hendak bertarung kembali dalam pesta demokrasi mengutamakan hasil segera, kalau mungkin langsung tampak dan dirasakan oleh calon pemilih.

Dengan alasan ini, sangat mudah dipahami kalau yang memperoleh fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) adalah minyak goreng. Harapannya harga minyak goreng seketika turun.

Masih belum cukup, pemerintah pun sangat sigap melakukan operasi pasar. Bahwa persoalan harga minyak goreng yang sepatutnya turun sejalan dengan kemerosotan harga CPO, tidak dipedulikan lagi, misalnya, distorsi di jalur distribusi atau berbagai masalah menumpuk yang selama ini dihadapi oleh perkebunan kelapa sawit serta industri CPO dan minyak goreng.

Dua produk lain yang bakal memperoleh fasilitas PPN DTP adalah panas bumi dan bahan bakar nabati. Pemberian fasilitas PPN DTP kepada kedua produk ini sebetulnya bukan murni sebagai stimulus menghadapi krisis.

Ini karena pengembangan kedua produk tersebut justru akan memberikan dampak positif langsung kepada APBN berupa penurunan anggaran untuk subsidi energi. Jangankan PPN DTP, instrumen pundukung lainnya pun seharusnya sudah sejak lama digelontorkan bagi usaha memajukan penggunaan kedua produk ini.
Ternyata dibatalkan

Empat belas sektor atau jenis produk lainnya yang sudah sempat dijanjikan memperoleh fasilitas PPN DTP ternyata dibatalkan. Pemerintah memberikan iming-iming akan mengompensasikan dalam bentuk fasilitas lain. Bentuknya seperti apa, belum jelas. Entah kapan realisasinya.

Sejauh ini kita sulit membedakan antara stimulus untuk meredam dampak krisis keuangan global dan stimulus fiskal dalam keadaan normal ataupun insentif sebagai bagian dari kebijakan industrial dan kebijakan energi nasional. Yang kita saksikan adalah semuanya campur aduk.

Kita sulit menemukan fokus kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Semuanya serbatanggung. Tidak ada fokus untuk menyelamatkan industri nasional.

Padahal, pemerintah sudah memperkirakan pertumbuhan industri manufaktur nonmigas tahun ini melorot ke tingkat kritis, yakni hanya 2,5%.

Masih ada sedikit waktu untuk mengoreksi arah kebijakan fiskal. Kita berharap pembahasan APBN-P dengan DPR akan menghasilkan kebijakan yang lebih fokus dengan penajaman prioritas. Ini karena modal utama kita menghadapi krisis adalah optimalisasi peran APBN.

Selebihnya adalah pembenahan serempak untuk mengamankan pasar domestik dari gempuran barang-barang ilegal dan gerakan penghematan nasional yang dimulai dari pemangkasan anggaran rutin kementerian/lembaga.

Oleh Faisal Basri
Staf pengajar FE-UI, Jakarta

http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/1id98180.html

This entry was posted on Sunday, January 18th, 2009 at 3:07 pm and is filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.