Faisal Basri’s Blog

ANALISIS EKONOMI

Oleh FAISAL BASRI

Kompas, Senin, 9 Februari 2009 | Hal. 1 dan 15

Entah sudah berapa kali pemerintah mengutik-utik asumsi APBN. Belakangan ini bahkan frekuensinya hampir mingguan. Sungguh menyesakkan proses perencanaan pembangunan di negeri kita. Krisis ekonomi dunia sudah teramat nyata, tetapi kita masih saja disibukkan oleh perubahan-perubahan asumsi APBN. Satu setengah bulan sudah tahun 2009 berlalu, entah kapan mulai merealisasikan belanja pembangunan dan atau dana stimulus untuk meredam pelambatan pertumbuhan ekonomi dan ancaman ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kalau tahun-tahun sebelumnya yang kerap jadi biang keladi perubahan besaran-besaran APBN adalah fluktuasi harga minyak, kini merembet ke hampir semua besaran makroekonomi. Pekan lalu, pemerintah berancang-ancang mengerek turun asumsi pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan ekonomi.

Tak dimungkiri bahwa perkembangan ekonomi dunia dari hari ke hari kian buruk. World Economic Outlook terbitan Dana Moneter Internasional edisi Oktober 2008 mencantumkan proyeksi pertumbuhan ekonomi (output) dunia tahun 2009 sebesar 3,0 persen. Namun, sebulan kemudian dikoreksi menjadi 2,2 persen. Pada akhir Januari lalu, IMF kembali melakukan koreksi, yang cukup drastis, menjadi hanya 0,5 persen.

Sejalan dengan koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, proyeksi pertumbuhan perdagangan dunia tahun 2009 pun dikoreksi, dari 4,1 persen pada Oktober 2008 menjadi 2,0 persen pada November 2008, dan minus 2,8 persen, Januari 2009. Dari perbandingan itu tampak koreksi pada pertumbuhan perdagangan dunia lebih tajam ketimbang koreksi pada pertumbuhan ekonomi dunia.

Pemerintah tampaknya merespons kecenderungan pemburukan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia dengan usulan mengoreksi asumsi pertumbuhan ekspor dan produk domestik bruto pada APBN 2009. Pertumbuhan ekspor dikerek turun dari 5,9 persen pada awal Januari lalu menjadi 5 persen pada akhir Januari dan akhirnya 2,5 persen pada minggu pertama Februari 2009. Bahkan, pemerintah sudah menghitung pertumbuhan ekspor hanya 1 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor tahun 2008 sebesar 13,7 persen, berarti kinerja ekspor Indonesia tahun ini akan merosot sangat tajam.

Seandainya perekonomian dunia terus mengalami pemburukan lebih lanjut dari yang diperkirakan dewasa ini, bisa saja pertumbuhan ekspor kita akan lebih buruk lagi, katakanlah mengalami pertumbuhan negatif. Dengan kata lain, volume ekspor tahun ini akan lebih rendah daripada tahun lalu. Apakah dengan begitu pemerintah lantas akan mengoreksi lagi target pertumbuhan ekonominya?

Sebetulnya, kemerosotan ekspor tak akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi apabila pada waktu yang bersamaan impor pun turun secara proporsional. Bahkan, bertolak dari pengalaman krisis tahun 1998 dan kejadian di China belakangan ini, kemerosotan impor lebih parah ketimbang penurunan ekspor sehingga menghasilkan perbaikan neraca perdagangan dan transaksi berjalan (current account). Lebih jauh lagi, kemerosotan pertumbuhan impor yang lebih tajam daripada pertumbuhan ekspor justru memberikan sumbangsih positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian domestik

Maka, lebih baik kita menyiapkan serangkaian langkah untuk mengamankan perekonomian domestik dan langkah terobosan untuk menyiasati kelesuan pasar global. Namun, ada baiknya lebih dulu mengawalinya dengan sejumput optimisme.

Mayoritas ekspor kita adalah komoditas primer dan produk-produk manufaktur bernilai tambah rendah. Salah satu karakteristik menonjol dari produk-produk seperti itu adalah permintaannya kurang peka terhadap perubahan pendapatan atau bahasa teknisnya low income elasticity of demand. Jadi, kalaupun dunia mengalami resesi, volume ekspor kita tak akan anjlok.

Kita tak banyak mengekspor mobil, barang elektronik canggih, dan jasa-jasa modern yang mahal. Justru sebaliknya, produk-produk sejenis itu kebanyakan kita impor. Karena permintaan terhadap produk-produk tersebut sangat peka terhadap perubahan pendapatan, niscaya impor kita untuk produk-produk itu akan turun lebih drastis ketimbang penurunan ekspor kita. Maka, bisa diperkirakan hasil akhirnya akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan eksternal, khususnya transaksi berjalan.

Kekhawatiran bahwa kemerosotan ekspor akan mengakibatkan gelombang besar PHK bisa diredam jika kita memaksimalkan potensi pasar dalam negeri. Pusatkan saja perhatian pada tiga produk, yakni elektronik, tekstil dan pakaian jadi, serta sepatu. Terutama, berantas habis impor ilegal. Asosiasi produsen elektronik menengarai bahwa lebih dari separuh impor elektronik dilakukan secara ilegal. Porsi yang cukup besar diduga terjadi pula untuk impor tekstil, pakaian jadi, sepatu, serta makanan dan minuman.

Lalu, permudah dan bantu habis-habisan para tenaga kerja kita yang mencari nafkah di luar negeri dengan memberikan jaminan perlindungan hukum. Satu sumber lagi yang berpotensi bagi penerimaan devisa adalah sektor pariwisata.

Dengan pembenahan mendasar di sektor ini, setidaknya kita masih bisa berharap tak terjadi penurunan jumlah pengunjung. Sumbangan TKI dan wisatawan asing sangat besar peranannya dalam penerimaan devisa dan peredam angka pengangguran.

Rasanya, daya tahan kita menghadapi kelesuan ekonomi dunia bisa tak seburuk bayangan angka-angka yang tersajikan belakangan ini asalkan kita mau kerja keras. Buktikan bahwa kita bisa jadi bangsa mandiri.

Faisal BasriPengamat Ekonomi

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/09/03284569/ekspor.merosot.cuma.asumsi

Kompas.com, Kamis, 19 Februari 2009 | 18:48 WIB

JAKARTA, KAMIS — Pengamat ekonomi Faisal Basri mengharapkan agar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jangan dijadikan alat untuk pengalihan tanggung jawab pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan kepada perusahaan-perusahaan swasta.

“Ingat, tugas mengentaskan orang miskin tuh tugasnya pemerintah. Silakan swasta melakukan tindakan-tindakan komplemen. Jadi, CSR ini bukan substitusi dari tugas-tugas pemerintah, ” ujar Faisal kepada wartawan seusai menjadi ahli pemohon dalam sidang pleno permohonan pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (19/2).

Menurutnya, selama ini pemerintah pusat tidak benar dalam mengelola keuangannya. Ia mempertanyakan ke mana larinya uang-uang yang didapat dari perusahaan-perusahaan besar. Namun, menurutnya, yang lebih menyebalkan adalah pemerintah seakan-akan mengadu domba perusahaan dengan rakyat setempat.

Sebagai contoh ia mengatakan daerah-daerah tambang yang selama ini terlihat kondisi rakyatnya tak maju-maju dan tetap miskin, pemerintah selalu menyalahkan perusahaan-perusahaan swasta akan hal ini. Padahal, menurutnya, pemerintah telah mendapatkan banyak uang dari hasil keuntungan yang ada.

“Sebanyak 90 persen uang tambang itu ke pemerintah pusat dan 10 persen ke pengusahanya. Jadi negara menggunakan uang itu dengan tidak karu-karuan. Jadi rakyat tetap miskin,” ujar Faisal Basri dengan nada kesal.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tugas pengentasan kemiskinan bukanlah tugas utama perusahaan-perusahaan swasta, tetapi tugasnya pemerintah. “Jadi kalau perusahaan ingin mengentaskan kemiskinan di daerah sekitarnya, silakan tapi itu bukan kewajiban, karena itu lebih bersifat tanggung jawab sosial,” ujar Faisal.

Namun, ia mengatakan bahwa makin banyak perusahaan-perusahaan yang telah sadar akan tanggung jawab sosial ini karena, menurutnya, perusahaan-perusahaan yang mempunyai CSR yang bagus justru keuntungannya juga semakin berlipat.

C3-09

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/02/19/1848213/Faisal.Basri.CSR.Bukan.Substitusi.Tugas.Pemerintah