Faisal Basri’s Blog

By Republika Contributor
Republika Online, Selasa, 04 November 2008 pukul 21:30:00

JAKARTA — Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, mengajak kaum perempuan untuk memboikot pelaksanaan pemilu, karena partai politik (parpol) tidak transparan dalam masalah keuangan.”Kita boikot pemilu, pasti parpol akan takut,” katanya dalam acara seminar “Peran Perempuan dalam Mencegah Korupsi” yang digagas SM Gerakan Pemberdayaan Swara Indonesia (GPSP), di Jakarta, Selasa.

Faisal Basri beralasan korupsi di tanah air semakin menjadi-jadi, seperti yang dilakukan parpol dan politisi dengan tidak menyerahkannya susunan daftar penyumbang. “Mereka bilang, kas nol,” katanya.Namun, kata dia, kenyataannya parpol dan politisi kalau ada acara digelar di hotel mewah.

Karena itu, parpol harus diperiksa agar mereka mendapatkan pelajaran dalam soal pengaturan pengelolaan uangnya.

“Kalau tidak, negara ini akan dikuasai oleh politisi bajingan,” katanya.Ia menyebutkan rusaknya Indonesia oleh politisi itu, dapat terbukti dari banyaknya politisi yang masuk penjara.”Kemudian parpol hidupnya bergelimang kemewahan dan tidak pernah melaporkan uangnya dari mana. Maukah kita, pemilu menghasilkan politisi-politisi yang darahnya berasal dari darah ‘hantu’,” katanya.

Seharusnya, kata dia, politisi itu memberikan contoh apakah dirinya sudah melaksanakan kewajibannya atau belum, seperti, membayar pajak.”Kalau belum membayar pajak, mereka nanti akan menjadi politisi yang menghisap darah rakyat. Kalau mereka tidak mau mengubah, hak kita untuk memboikot,” katanya.ant/kp

http://www.republika.co.id/berita/11881.html

Antara News, 24/10/08 06:47

Jakarta (ANTARA News) - Amerika Serikat (AS) yang didera krisis finansial tidak mengalami kebangkrutan dan berusaha untuk memperbaiki sistem ekonominya, sementara Indonesia yang juga terkena imbasnya harus memperkokoh pondasi ekonominya sehingga rakyat tidak sengsara.

“Krisis finansial yang dialami AS saat ini terjadi karena negara itu berperilaku seperti besar pasak daripada tiang,” kata pakar ekonomi Faisal Basri dalam seminar yang diselenggarakan Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) bekerja sama dengan Fiedrich Naumann Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung dan Goethe Institut di Jakarta, Kamis.

Pembicara lainnya dalam seminar itu ialah Franz Magnis Suseno dan A. Tony Prasetyantono.

Lebih jauh dalam seminar yang bertema “Ekonomi Pasar Sosial dan Krisis Ekonomi Global: Dapatkah Sistem Epasos Bertahan di Tengah Krisis Ekonomi” itu, Faisal mengatakan sistem kapitalisme yang diterapkan oleh AS juga tidak bangkrut, berbeda dengan sistem komunisme yang telah mengalami kebangkrutan.

Di dalam negeri AS, ada usaha-usaha untuk menyelamatkannya agar tidak terperosok ke dalam jurang kebangkrutan.

Usaha-usaha yang dilakukan antara lain pemberian dana talangan oleh pemerintah AS kepada lembaga-lembaga keuangan yang bermasalah, katanya.

“Tak ada talangan yang diberikan kepada orang-orang miskin. Hanya korporasi yang mendapat untung dari dana talangan yang dikucurkan pemerintah,” kata Faisal.

Ditambahkannya, krisis finansial yang didera AS tak separah ketika the Great Depression melanda negara Paman Sam itu pada tahun 1930-an dan krisis pada tahun 1970-an.

Pada bagian lain Faisal menyatakan bahwa krisis itu juga menyebabkan negara-negara lain tersandera.

Menurut dia, negara-negara besar, seperti Rusia, China dan Jepang termasuk yang tersandera karena jaringan ekonomi AS yang menggurita.

Karena itu, katanya, diperlukan usaha-usaha bersama untuk memperbaiki tatanan dunia dengan membuat arsitektur baru.

Proses koreksi

Sementara itu, A. Tony Prasetyantono menyatakan proses koreksi sedang berlangsung atas sistem yang diterapkan di AS. Negara itu mungkin pertumbuhan ekonominya pada kuartal nanti negatif, walau saat ini masih mengalami pertumbuhan positif.

“Di dunia tak ada sistem yang sempurna dan ‘bom waktu’ bisa juga terjadi di negara-negara lain, seperti di China. Jepang telah mengalami pada tahun 1990-an yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi stagnan,” kata dosen ekonomi dan bisnis UGM itu.

Dikatakannya, dampak krisis ini juga terimbas ke Indonesia, namun kondisi dan situasinya berbeda dengan krisis multidimensi pada 1998.

Dalam upaya mengatasi krisis finansial itu, ia melihat sejumlah bank di AS akan dimerger seperti yang pernah dialami Jepang.

Di Indonesia, Tony mengatakan kinerja BRI yang memiliki nasabah jutaan dan banyak dari kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bisa menjadi contoh.

“Sejumlah bank meniru apa yang dilakukan BRI yang menggarap kelompok tersebut yang memiliki “interest margin ” tebal. Mereka membajak pegawai BRI,” ujarnya.

Dalam seminar dengan moderator Ivan A. Hadar, Franz Magnis Suseno membahas landasan filosofis, sejarah lahirnya ekonomi pasar sosial, demokrasi, kebebasan dan penegakan hukum, terutama di Jerman.

“Ekonomi pasar sosial yang diterapkan di Jerman harus didefinisi ulang dan ekonomi harus dibangun sehingga semua bisa ikut serta,” kata Romo Suseno yang pada 1950-an saat masih remaja mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Ia juga merujuk kepada Partai Sosial Demokrat (SDP) sebagai contoh yang berusaha mengubah orientasi politik ekonominya dari Marxisme menuju pasar sosial.

Walau demikian, katanya, kebebasan dan demokrasi memang penting, tetapi jangan lupa untuk memasukkan hak-hak sosial dan solidaritas dalam mengambil kebijakan di bidang ekonomi. (*)

COPYRIGHT © 2008

http://www.antara.co.id/arc/2008/10/24/krisis-finansial-as-sandera-negara-lain-kata-faisal-basri/

Mampir,net, Nov 03, 2008

Posted by mpr under artikel

Jakarta-TAMBANG. Berlarutnya penyelesaian masalah atas suspensi ketiga anak perusahaan Bakrie & Brothers saat ini membuat pasar terus menunggu dalam ketidakpastian. Pengamat Ekonomi Faisal Basri ketika dimintai komentarnya usai presentasi di Seminar Strategi Pemerintah Daerah Dalam Memperbaiki Iklim Investasi, di Hotel Manhattan Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2008, mengatakan bahwa Indonesia saat ini disandera Bakrie.

“Sekarang ini pasar saham kita terus menunjukan grafik menurun dan selama saham-saham Bakrie belum dibuka, indeks akan tetap turun. Sekarang Republik Indonesia disandera Bakrie,” tandas Faisal. Ia mempertanyakan sikap pemerintah dan otoritas Bursa Efek yang tidak segera mencabut suspen atas ketiga emiten Bakrie tersebut.

Menurutnya bila suspen dibuka, kemudian sahamnya Bakrie turun dan sampai pada suatu titik harga, pemerintah akan membeli saham saham tersebut. “Sementara kalau sekarang, sampai kapan kita tidak tahu,” jelas Faisal.

Bahkan dengan mengambil contoh langkah pemerintah Amerika Serikat yang mem-bailout Bank Lehman Brothers, Faisal sedikit mempertanyakan kenapa pemerintah tidak mengambil sikap tegas seperti itu pada perusahaan Bakrie & Brothers. “Kenapa pemerintah tidak mem-bailout saham-saham tersebut seperti yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat atas Bank Merril Lync yang hampir bangkrut. Dengan itu pasar saham akan terbantu dan kemungkinan indeks akan pulih,” jelasnya.

Sampai hari ini ketiga anak perusahaan Bakrie & Brothers masih disuspen. Yakni PT. Bakrie & Brothers,Tbk, PT. Bumi Resources,Tbk dan PT. Energy Mega Persada, Tbk. Seharusnya batas waktu perpanjangan suspen sesuai permintaan Bakrie & Brothers adalah 28 Oktober. Tetapi dengan alasan proses negosiasi penjualan saham BUMI dan ENGR belum tuntas maka suspen masih tetap diterapkan. Bahkan dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia, pihak BNBR masih meminta perpanjangan suspen. (Egenius Soda/egen@majalahtambang.com)

http://digitalobserver.wordpress.com/

http://mampir.net/2008/11/03/faisal-basri-indonesia-disandera-bakrie/

Kamis, 30 Oktober 2008 - 17:15 wib

Widi Agustian - Okezone

JAKARTA - Saham Grup Bakrie dinilai telah menjadi penambah beban ekonomi Indonesia, di tengah goncangan ekonomi global.

Pasalnya, performa kinerja perekonomian salah satunya dilihat melalui pasar modal. Sedangkan pasar modal baru saja dikenakan suspensi pada 8 Oktober 2008. Penghentian itu dilakukan adanya transaksi short selling dan repo saham Grup Bakrie.

“Indonesia sudah disandera oleh Bakrie. Misalnya, kalau suspensi tiga emiten saham Bakrie dibuka dan sahamnya turun terus sampai jadi Rp1.000, lalu pemerintah ambil, pasti pasar saham berhenti turun,” ujar ekonom Faisal Basri, di sela Seminar Nasional Strategi Pemerintah Daerah Memperbaiki Iklim Investasi, di Hotel Manhattan Jalan Prof Dr Satrio No 1 Kuningan, Jakarta, Kamis (30/10/2008).

Selain Saham Grup Bakrie, ada hal lain yang juga menambah beban ekonomi Tanah Air. Bibit penyakit itu, terletak di beberapa bank BUMN, yang terkait dengan kredit macet korporasi yang dekat dengan pemerintah. Sehingga hal itu dapat merembet ke seluruh perbankan dalam negeri. Padahal, kondisi perbankan nasional secara umum sehat.

“Kalau saya jadi presiden, saya akan cut seperti Amerika menginjak Lehman sampai habis,” tegasnya.

Dua hal berat ini (suspensi Bakrie dan kredit macet di BUMN) menurutnya, harus diperhatikan. “Karena ini merupakan keputusan politik yang berat. Seharusnya Barrack Obama ditiru,” ujanya. (rhs)

http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/30/277/159157/faisal-basri-indonesia-disandera-bakrie

Faisal Basri

Kompas, Senin, 3 November 2008 | Hal. 1 dan 15

Selama lebih dari dua tahun tiga bulan (15/6/2006 hingga 5/10/2008), kurs rupiah tergolong sangat stabil di kisaran Rp 9.000-Rp 9.500. Pada periode tersebut, rupiah tak pernah menyentuh di bawah Rp 9.500 per dollar AS. Justru sebaliknya, tercatat selama 27 hari menguat, menembus Rp 9.000 per dollar AS dengan level tertinggi Rp 8.672 pada 23 Mei 2007.

Pergerakan rupiah selama kurun waktu tersebut agak berbeda dengan kebanyakan mata uang dunia. Tatkala sejumlah mata uang dunia mengalami penguatan terhadap dollar AS, nilai rupiah tak bergerak. Demikian pula ketika terjadi proses pembalikan, nilai rupiah tak ikut terseret turun. Kecenderungan demikian berlangsung hingga awal Oktober 2008.

Nilai tukar rupiah mulai lunglai sejak 6 Oktober—mengikuti kecenderungan global—hingga mencapai titik terendah Rp 11.743 per dollar AS pada 28 Oktober 2008. Minggu lalu kurs tengah Bank Indonesia ditutup pada level Rp 10.995 per dollar AS. Boleh dikatakan, penyebab utama dari depresiasi rupiah dalam sebulan terakhir adalah imbas dari krisis finansial global.

Sepintas, fenomena penguatan dollar AS terhadap hampir semua mata uang dunia bagaikan anomali. Bagaimana mungkin suatu negara yang sedang didera krisis parah dan sangat haus dana untuk menalangi dan menyelamatkan korporasi-korporasi besar justru mata uangnya menguat. Penguatan dollar AS begitu tiba-tiba. Padahal, tiga bulan lalu nilai tukar dollar AS masih menunjukkan kecenderungan melemah.

Bukankah perekonomian AS masih menghadapi defisit struktural: konsumsi melebihi produksi, impor lebih besar dari ekspor, dan belanja pemerintah federal melampaui penerimaan pajak. Semua ini harus ditutup dengan utang, termasuk menyedot dana luar negeri, sehingga seharusnya dollar AS melemah.

Namun, dunia sedang bergejolak. Krisis finansial di AS merambah seperti spiral, tak sebatas hanya menjerat negara-negara yang terjalin erat dengan sektor keuangan AS, tetapi sudah merasuki seantero jagat.

Oleh karena itu, sebetulnya penguatan dollar AS bukan disebabkan karena orang menginginkan mata uang negara adidaya ini, melainkan karena mereka menginginkan alternatifnya lebih sedikit (David Hale, Time. 25/10/2008, halaman 21). Karena itulah harga emas dan komoditas lain pun ikut merosot.

Diversifikasi dana

Sekalipun kita belum tahu berapa lama lagi krisis yang membuat likuiditas dunia mengering, kita yakin bahwa uang memiliki logika dasar yang tak berubah, yakni tak akan menyemut di satu tempat. Investor akan selalu mendiversifikasikan dananya untuk mengurangi risiko. Lambat laun, dana akan kembali mengalir ke berbagai penjuru dunia. Kala itu, persaingan untuk menarik dana akan kembali marak.

Kita tak boleh berpangku tangan, sekadar menunggu sampai masa itu datang. Masih banyak yang bisa kita perbuat untuk meminimalkan dampak negatif krisis finansial global.

Tantangan terbesar adalah memperkokoh keseimbangan eksternal. Kita patut bersyukur bahwa sejak krisis tahun 1998 transaksi berjalan tahunan selalu surplus, walau secara triwulanan sempat tiga kali defisit.

Surplus transaksi berjalan merupakan modal sangat berharga dalam menghadapi kekeringan likuiditas dunia karena ketergantungan pada arus modal masuk berkurang. Selama 1998 hingga 2003, defisit arus modal bisa sepenuhnya ditutup oleh surplus transaksi berjalan sehingga cadangan devisa praktis terus-menerus mengalami peningkatan. Dengan demikian, nilai tukar rupiah tetap terjaga.

Kita harus waspada menghadapi kecenderungan surplus transaksi berjalan yang melorot belakangan ini. Selama 2006 dan 2007 surplus transaksi berjalan masih di atas 10 miliar dollar AS, tetapi pada semester pertama 2008 tercatat baru 851 juta dollar AS. Itu pun dengan catatan: pada triwulan kedua sudah mengalami defisit.

Sejauh ini kita masih bisa berharap, kalaupun terjadi defisit, jumlahnya relatif kecil. Ekspor mungkin akan melemah, tetapi impor pun akan turun, terutama impor produk minyak.

Sepanjang penerimaan devisa dari TKI di luar negeri dan sektor pariwisata bisa diamankan, defisit transaksi berjalan yang besar dapat dihindarkan.

Tantangan kedua, terutama untuk jangka menengah, adalah memperbaiki struktur arus modal masuk. Depresiasi rupiah dalam sebulan terakhir, antara lain, juga karena faktor ketergantungan yang meningkat terhadap investasi asing jangka pendek dalam bentuk portofolio. Selama semester I-2008, arus modal masuk bersih untuk portofolio mencapai lebih dari tiga kali lipat penanaman modal asing langsung berjangka panjang. Adalah arus modal masuk dalam bentuk portofolio yang deras inilah yang kemudian keluar kembali dalam seketika sehingga rupiah lunglai.

Tantangan ketiga adalah meredam faktor psikologis. Masyarakat belum sepenuhnya terbebas dari trauma krisis 1998. Sebagian dari mereka khawatir pergerakan rupiah bakal tak terkendali, padahal kondisi masa itu tak lagi terulang sekarang. Utang luar negeri jangka pendek dewasa ini hanya 34 persen dari cadangan devisa, jauh lebih rendah daripada tahun 1998 yang mencapai hampir 200 persen.

Yang juga bisa meredam dampak psikologis adalah langkah- langkah pemerintah dan BI untuk memperlancar lalu lintas pembayaran luar negeri. Jangan sampai para pengusaha memburu dollar AS karena perbankan teramat memperketat persyaratan pembayaran. Misalnya, dewasa ini beberapa bank menetapkan ketentuan pembayaran 100 persen di muka untuk pembukaan letter of credit (L/C) bagi importir. Padahal, selama ini cukup sekitar 20 persen saja.

Akhirnya, kita tak perlu terpaku pada ”angka keramat” Rp 10.000 per dollar AS. Sesekali rupiah boleh menembus Rp 10.000. Asalkan volatilitas pergerakan rupiah terjaga dan fundamental penopang rupiah tetap sehat, rasanya kita tak perlu waswas rupiah bakal terjungkal.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/03/00204540/menyikapi.gejolak.rupiah

Kompas.com, Sabtu, 11 Oktober 2008 | 10:21 WIB

JAKARTA, SABTU — Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kembali menutup perdagangan saham, Jumat (10/10), merupakan cermin ketidakpercayaan diri pemerintah.

“Harusnya dibuka saja. Dow Jones sudah turun setiap hari, kenapa khawatir? Sebelumnya pemerintah kan sudah berjanji akan membuka bursa, Jumat,” kata pengamat ekonomi Faisal Basri saat diskusi polemik krisis keuangan dunia di Warung Daun, Jakarta, Sabtu.

Faisal mengatakan, pasar bursa tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gejolak ekonomi dalam negeri. Pasalnya, pelaku pasar bursa hanya sekitar 0,5 persen dari penduduk Indonesia. Karena itu, tindakan pemerintah dinilai kurang tepat karena lebih memprioritaskan bursa.

“Kalau bursa bangkrut no problem, jadi tenang saja,” kata Faisal. Menurutnya, pemerintah harus lebih fokus pada sektor riil domestik untuk menjaga industri dalam negeri. Beberapa kebijakan fiskal dan moneter harus dibenahi untuk mendukung pertumbuhan sektor riil. “Tidak usah memikirkan akan menarik investor dari luar negeri. Tetapi, fokus saja ke dalam negeri, seperti memberikan kemudahan bagi pelaku sektor riil domestik,” ujar Faisal.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/11/10215820/faisal.basri.bursa.bangkrut.no.problem

Saturday, October 11, 2008 11:01 PM

The Jakarta Post ,  Jakarta   |  Sat, 10/11/2008 9:11 PM  |  Business

Analysts have advised the government to stop addressing the public with rhetoric and scaring investors by summoning the police and prosecutors to help stabilize the stock market.

Economist Faisal Basri said the president had so far made normative statements on how the government would address a possible contagion of liquidity crisis and a weakening global demand for Indonesian products.

“The way I see it, the government should respond through actions not words. If the president wants to make a statement, it should be measurable and not normative,” Faisal told The Jakarta Post on Saturday.

He said the government also fueled panic after making a last minute call to extend the suspension to the stock exchange after stating it would resume trading on Friday. Some investors have complained that the extension undermined their right to protect their assets and that it might ignite a rush should the market resumes on Monday.

The Indonesian Stock Exchange (IDX) has suspended trading since 11.06 a.m. Wednesday after its main index tumbled by 21 percent in mere three days, the biggest decline in Asian markets.

“The public will not be panicking if the government’s actions are measurable,” Faisal said

On Friday noon, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati pleaded the public to perceive the extension as a measure to protect investors from deeper pain. However, later in the afternoon, she addressed the media while flanked by the National Police chief and Attorney General, threatening to nab anyone trying to damage the financial market by spreading rumors.

Earlier that day, the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency summoned brokers and financial firms allegedly responsible for spreading false information on the financial condition of several listed companies and local securities.

Hendri Saparini, an economist from a group of think tank that often found itself in opposition to the government — Econit, said the government had pumped the market with more fear.

“The government has responded with panic policies on things that should have been addressed earlier. Indonesia’s economic bubble is actually already in sight since last year. It is now too late to create a soft (economic growth) landing,” she said.

She advised the government to swallow the fact that many people saw it panicking and to end all rhetoric and focus on implementation of necessary measures to calm the market.

“The government should be discreet, calm the market with policy implementation,” she said.

Measures currently being developed by the government and the central bank include: cutting bank’s minimum reserve requirement to encourage lending, ordering state companies to buy back shares to curb pressure on the stock market and extending guarantee on bank deposits to boost people’s confidence on the banking sector.

Banker-cum-economist Fauzi Ikhsan said panicking was a global phenomenon.

“Governments, everywhere, are free to make statements. Whether the message gets heard is entirely left to the market. More important is the policy and how fast it can be implemented,” Fauzi said.

He said the global liquidity squeeze, so far, had affected financial market, but would slowly trickle to the real sector. The government, he said, must focus on strengthening the real sector.

“My suggestion is to rethink the effectiveness of the government’s fiscal police, expedite the absorption of state budget and provincial budget. Don’t let too many provincial budgets parked at the central bank,” he said. (ast)

http://www.thejakartapost.com/news/2008/10/11/analysts-advise-govt-end-rhetoric-and-scare.html

Perdagangan Saham Batal Buka

Sabtu, 11 Oktober 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Kejatuhan bursa saham dan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam sepekan ini dinilai kecil kemungkinan menjelma menjadi krisis ekonomi berupa ambruknya perbankan dan sektor riil. Untuk meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, pemerintah sebaiknya fokus menjaga daya beli masyarakat.

Demikian kesimpulan diskusi panel Kompas yang menghadirkan pengamat ekonomi Faisal Basri, Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono, pengamat pasar modal dan perbankan Mirza Adityaswara, serta Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Erwin Aksa Mahmud, Jumat (10/10) di Jakarta.

Para panelis menilai tingkat krisis yang dihadapi Indonesia sangat berbeda dengan Amerika Serikat (AS), Eropa, dan negara maju lainnya. Di AS, krisis telah merasuk ke semua sektor, mulai dari pasar modal, perbankan, hingga sektor riil.

Namun, di Indonesia krisis hanya terjadi di pasar modal. Krisis yang terjadi di pasar modal dinilai tidak mudah bertransmisi ke sektor lain mengingat kontribusi pasar modal dalam sistem keuangan Indonesia amat kecil.

Hal senada dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla di tempat terpisah. Menurut Kalla, sebenarnya ekonomi tidak terlalu terpengaruh dengan ambruknya bursa dunia, seperti Wall Street. ”Perbedaannya, kita banyak menggantungkan pada ekonomi domestik. Seperti di AS, pengaruh bursa itu sampai 1,5 kali dari produk domestik bruto mereka. Kalau kita pengaruhnya hanya 20 persen. Jadi, jangan terlalu dirisaukan,” kata Wapres.

Faisal Basri mengingatkan, penyesuaian yang terjadi di pasar modal dan nilai tukar domestik merupakan hal wajar karena seluruh dunia terkena imbas krisis keuangan AS.

Penurunan ekonomi AS dan Eropa juga tak perlu dikhawatirkan mengingat peran mereka dalam perdagangan dunia makin menyusut. Sebagai gantinya, kini muncul kekuatan ekonomi baru, seperti China, India, dan Rusia.

Tony Prasetiantono menjelaskan, krisis keuangan global yang terjadi saat ini merupakan koreksi atas kesenjangan (gap) yang terjadi antara pertumbuhan sektor riil dan sektor finansial.

Koreksi berupa penurunan harga-harga di sektor finansial dan kenaikan harga-harga di sektor riil, seperti harga komoditas.

Mirza Adityaswara menambahkan, untuk meningkatkan kepercayaan diri para pelaku pasar, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus lebih fokus menjaga ketahanan sistem perbankan. Sebab, kehancuran sektor inilah yang sebenarnya dapat memicu krisis ekonomi.

Kondisi perbankan juga sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Investasi swasta dan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi, amat mengandalkan kredit sebagai sumber pembiayaan.

Erwin Aksa Mahmud mengatakan, yang menjadi prioritas saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat tidak turun agar ekonomi tetap tumbuh. Caranya, memberikan insentif kepada sektor riil dan menyetop kenaikan suku bunga.

Batal buka BEI

Jumat kemarin, pemerintah membatalkan rencana pembukaan kembali perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dilakukan karena otoritas bursa ingin melindungi emiten. Emiten perlu dilindungi dari kemungkinan keterpurukan nilai harga saham akibat sentimen negatif pasar terhadap kondisi keuangan global yang sedang krisis.

”Kami tidak ingin perusahaan Indonesia yang listed (terdaftar di BEI) menghadapi imbas yang tidak perlu, hanya karena masalah sistemik dari krisis keuangan global. Jadi, yang kami cari adalah waktu yang tepat (untuk membuka kembali bursa),” kata Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati.

Penyesatan

Sementara itu, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengakui adanya penyesatan informasi atas perdagangan sejumlah saham di BEI. Penyesatan informasi tersebut telah mengakibatkan harga saham sejumlah emiten jatuh di posisi yang cukup rendah.

”Memang ada pihak-pihak yang kami curigai sengaja memberikan informasi yang salah supaya harga saham jatuh, lantas nanti ada yang mau ambil. Saya tak mau bilang siapa karena tidak etis,” kata Ahmad Fuad Rahmany, Ketua Bapepam-LK, sambil menambahkan, pihak yang menyesatkan informasi di pasar modal itu ada yang berasal dari kalangan investor dan ada dari perusahaan sekuritas atau broker.

Menurut dia, Bapepam-LK akan memeriksa investor dan broker yang diduga telah melanggar peraturan pasar modal itu setelah situasi mereda.(FAJ/REI/HAR/OIN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/11/02163377/tak.akan.menjelma.jadi.krisis

Aditya Suharmoko ,  The Jakarta Post ,  Jakarta   |  Thu, 10/09/2008 10:36 AM  |  Headlines

When the U.S. Congress approved a bailout plan last week, it was expected to ease the global financial crisis.

Fast-forward three days, and world markets, including Indonesia’s, were plummeting. Coupled with the volatile rupiah, the inevitable question is raised: Will Indonesia suffer another economic crisis?

“No,” is the immediate answer from economist Faisal Basri. “Indonesia’s economy is stronger now because it has learned a lot from the last crisis.”

In the 1997 financial crisis, Indonesia’s short-term loans to foreign reserves ratio stood at 175 percent; currently, it stands at 34.5 percent, meaning the country can safely finance its short-term loans.

“Our banking sector was erratic (in 1997), it is now sturdy. Overall, even in Southeast Asia, judging from indicators such as politics and business, Indonesia is fairly stable,” Faisal said Wednesday.

The global financial crisis will impact only Indonesia’s currency and stock market.

“The dollar is scarce because the U.S. government is issuing treasury bonds to finance the bailout and plug its huge deficit.”

His remarks echo earlier statements by President Susilo Bambang Yudhoyono that Indonesia will not see a repeat of the late-1990’s crisis.

The central bank is also downplaying the possibility of a crisis.

On Tuesday, it raised its benchmark interest rate by 25 basis points for six straight months, to 9.5 percent, thus “signaling to market players that the economy is well guarded,” according to Bank Indonesia senior deputy governor Miranda S. Goeltom.

Miranda said a consistent rise in the BI rate would assure the market the central bank was in control and ready to safeguard the economy.

She added BI would be in the market to monitor the volatility of the rupiah against the dollar, based on global movements.

“The weakening (rupiah) is common as long as it is orderly and on a manageable range,” she said.

Still, Faisal warned, Indonesia “may eventually feel the impact of the financial crisis as the U.S. economy slows down, resulting in China shifting its export destination from the U.S. to countries like Indonesia.”

How to deal with that? “Guard national borders against imports of unessential goods,” he said — the same statement made last week by acting Coordinating Minister for the Economy Sri Mulyani Indrawati.

With some people seeing opportunity at a time of crisis, Faisal said the government should start focusing on potential industries, such as those producing rattan, wood, tea, coffee, cacao and crude palm oil.

“Other countries buy raw materials from us, process and package it, then sell it at a high price. Why don’t we start selling our own products?” he said.

With the real sector developing, he went on, Indonesia could have a better economy in the future, while unemployment would drop. Faisal estimated the economy would grow by 5.8 percent this year, well below the government’s estimate of 6.2 percent.

He said the economy had slowed in the third quarter of 2008, as seen by a decline in exports and imports, as well as in the financial, services and telecommunications sectors.

The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), an economic watchdog, recommended Indonesian authorities prepare a safety net in case a full-blown crisis arose.

The government needs “concrete actions” to safeguard the economy, including providing incentives for exporters and raising the deposit insurance limit from Rp 100 million ($10,325.25) to Rp 250 million, Indef economists said.

http://www.thejakartapost.com/news/2008/10/09/indonesia-far-crisis-say-analysts.html

ANALISIS EKONOMI

Kompas, Senin, 6 Oktober 2008 | hal. 1 dan 15

Oleh FAISAL BASRI

Kapitalisme mutakhir yang digerakkan sektor keuangan (financially-driven capitalism) tumbuh pesat luar biasa sejak awal dasawarsa 1980-an. Transaksi di sektor keuangan tumbuh meroket ratusan kali lipat dibandingkan dengan nilai perdagangan dunia.

Di negara-negara maju, lalu lintas modal bebas bergerak praktis tanpa pembatasan. Sementara itu, makin banyak saja negara berkembang yang mengikuti jejak meliberalisasikan lalu lintas modal. Jika pada tahun 1970-an hanya 20 persen emerging market countries yang tergolong liberal dalam lalu lintas modal mereka, dewasa ini sudah meningkat dua kali lipat.

Uang dan instrumen keuangan lainnya tak lagi sekadar sebagai penopang sektor produksi riil, melainkan telah menjelma sebagai komoditas perdagangan, diternakkan beranak pinak berlipat ganda dalam waktu singkat. Produk-produk keuangan dengan berbagai macam turunannya menghasilkan ekspansi kapitalisme dunia yang semu.

Itulah yang dewasa ini terjadi di Amerika Serikat dan merembet ke negara maju lainnya karena sesama mereka terkait satu sama lain. Krisis keuangan yang melanda AS juga sekaligus mengindikasikan bahwa mekanisme pasar masih menjalankan perannya, yakni mengoreksi pelaku-pelaku yang tidak tunduk pada kaidah fundamental pasar.

Bagaimana mungkin perekonomian AS selama bertahun-tahun bisa membiayai Perang Irak, membiarkan defisit anggaran (APBN) terus menggelembung, dan pada periode yang sama mengalami defisit perdagangan luar negeri. Sementara itu, tingkat tabungan masyarakat AS sangat rendah, utang rumah tangga telah melampaui pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income). Untuk membiayai perekonomian yang boros, satu-satunya cara ialah terus berutang. Surat- surat utang terus diterbitkan, baik oleh pemerintah maupun swasta, lalu disantap oleh investor, termasuk dari Indonesia.

Kapitalisme pengisap

Jadi, kalau kekacauan ekonomi di AS akan merembet ke hampir seluruh dunia, itu merupakan konsekuensi dari perilaku masyarakat dunia yang terseret ke dalam irama permainan AS. Padahal, peran AS di dalam perekonomian dunia tak lagi sedigdaya pada tahun 1970-an. Kini produk domestik bruto AS yang telah dikoreksi dengan daya beli (purchasing power parity) tinggal 21 persen saja. Sebaliknya, telah muncul kekuatan baru, seperti China dan India.

Kita sedang menghadapi proses menuju keseimbangan baru sebagai konsekuensi dari pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Proses ini tentu saja akan ditandai oleh penyesuaian perilaku dan tata aturan menuju mekanisme yang lebih harmoni dan berkeadilan. Pendulum betul-betul sedang berayun, lambat laun menjauh dari financially-driven capitalism yang sangat ribawi itu, yang menghasilkan kemakmuran semu dan bersifat mengisap karena yang mengedepan adalah zero-sum game, bukan shared prosperity.

Pelajaran untuk kita

Kita tak boleh membiarkan diri terperangkap pada pola atau perilaku ”lebih besar pasak daripada tiang”, apalagi kalau pengeluaran yang menggelembung didominasi oleh belanja konsumtif sebagaimana terlihat dari postur APBN kita. Sangat disayangkan jika peningkatan penerimaan APBN sebagian besar dibelanjakan untuk belanja pemerintah pusat dan subsidi tak terarah. Defisit APBN yang lebih diakibatkan pola pengeluaran demikian tak boleh lagi ditoleransi. Pola seperti itulah yang terjadi di AS.

Belanja pemerintah pusat seharusnya tak meningkat tajam karena era otonomi mengharuskan postur pemerintah pusat lebih langsing. Bukankah seluruh fungsi pemerintahan, kecuali di lima bidang sebagaimana diamanatkan undang-undang, harus diserahkan kepada daerah.

Mengapa justru setelah era otonomi jajaran eselon satu bertambah? Mengapa tidak terjadi pengalihan sebagian fungsi kementerian pada lembaga-lembaga independen? Defisit anggaran hanya bisa dibenarkan jika untuk meningkatkan kapasitas produktif.

Tantangan kedua ialah menghentikan gejala dini deindustrialisasi. Gejala ini terlihat dari penurunan sumbangan sektor industri manufaktur terhadap PDB yang sudah terjadi secara konsisten sejak 2005. Padahal, industrialisasi di Indonesia masih relatif jauh dari optimal.

Memang pemerintah telah cukup banyak berbuat, tetapi kebanyakan tindakan yang telah diambil sejauh ini sudah teramat usang. Lihat saja Keputusan Presiden tentang Kebijakan Industri Nasional yang dikeluarkan Mei 2008 yang tak memiliki skala prioritas. Semua hendak dimajukan dan ditawarkan insentif. Hasilnya bisa diduga, yakni tak akan ada satu paket insentif pun yang secara berarti akan memajukan industri tertentu yang pada gilirannya akan mendongkrak kinerja industri manufaktur.

Pemerintah juga menawarkan konsep kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk memajukan industri. Konsep KEK ini boleh dikatakan usang dan tak bakal menawarkan sesuatu yang berarti bagi kemajuan perekonomian dan daya saing nasional. Bukankah tanpa KEK pun hampir semua aspek perekonomian Indonesia sudah sangat liberal?

Kemunduran relatif sektor industri pada gilirannya akan memperlemah landasan ekspor. Sekarang saja sudah terbukti, sebagaimana terlihat dari penyusutan surplus perdagangan akibat kemerosotan harga-harga komoditas. Tanpa memajukan industri manufaktur, sama saja dengan melakukan pembiaran atas pengerukan kekayaan alam dengan penciptaan nilai tambah ala kadarnya sehingga tak akan memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Dampak selanjutnya dari pelemahan kinerja industri adalah terhadap pola lalu lintas modal yang masuk (capital inflow). Dalam dua tahun terakhir, modal yang masuk lebih didominasi oleh investasi jangka pendek ketimbang penanaman modal asing langsung yang bersifat jangka panjang.

Kalau kecenderungan di atas terus berlangsung, sama saja kita secara sukarela menjadi mangsa dari financially-driven capitalism yang amat buas itu.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/06/0158212/menepis.gejolak.krisis.keuangan.dunia