Faisal Basri’s Blog

Dua anak
seorang perempuan
seorang lelaki
sendu wajah mereka

Kutanya, sudahkah beroleh baju lebaran
Jawab si adik singkat: “belum”

Kedua anak dan ibunya
meniggalkan desa mereka
Tak tahan lihat sekeliling
Akan santap gule daging dan opor ayam

Tak serupiah pun mereka punya
Mereka ke Jakarta dengan berutang
agar bisa menjauh dari kampung mereka
Berharap mengisi kerja
di hari raya
yang ditinggalkan para pekerja

Puasa sebulan penuh mereka tunaikan
Apa arti lebaran bagi mereka
mereka tak mau minta-minta
Tapi mereka masih punya harta berharga
..harga diri dan harapan
demi anak-anak..

30 September 2008

Antara, 05/09/08 18:06

Denpasar (ANTARA News) - Meski telah dilakukan berbagai upaya disertai kampanye luar biasa, namun kebijakan lembaga perbankan dewasa ini justru semakin tidak berpihak pada sektor usaha mikro yang umumnya dikelola rakyat kecil kurang mampu.

“Itu terjadi karena para arsitektur perbankan di tanah air telah mengambil langkah-langkah yang salah kaprah,” kata ekonom Faisal Basri, pada seminar nasional “Perjuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”, di Denpasar, Jumat sore.

Ia mengungkapkan, kebijakan perbankan yang tidak berpihak pada rakyat kecil terbukti dengan sangat kecilnya nilai kredit yang dikucurkan lembaga keuangan itu kepada sektor usaha mikro.

“Kredit yang jauh lebih besar selalu dikucurkan kepada para pengusaha raksasa. BRI, misalnya, yang nota bene bank untuk rakyat, selama ini lebih banyak merealisasikan kreditnya untuk pembuatan jalan tol, bukan lahan usaha milik masyarakat kurang mampu,” katanya menandaskan.

Melihat itu, lanjut dia, orang kaya di Indonesia akan semakin terus bertambah kaya, sementara angka kemiskinan tidak pernah bisa dikurangi.

Faisal menyarankan, untuk dapat meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat, mendatang perlu dilakukan langkah yang sebaliknya dari sekarang, di samping perlu adanya perlindungan bagi para penabung kecil.

Sejauh ini, kata dia, kebijakan yang diambil perbankan nampak tidak begitu memberi perlindungan kepada para penabung kecil.

Selain itu, perilaku perbankan yang selama ini lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor konsumsi, mendatang harus dibalik ke sektor investasi.

“Kredit investasi mendatang perlu mendapat perhatian yang lebih besar, ketimbang sektor kosumsi yang hanya `digeluti` orang-orang berkemampuan secara ekonomi,” katanya.

Dengan demikian, peran perbankan senantiasa akan sangat dirasakan manfaatnya bagi upaya pengurangan angka kemiskinan di tanah air yang hingga kini belum ada tanda-tanda penurunan, katanya.

Seminar sehari yang diselenggarakan terkait peringatan hari jadi ke-18 LPD Desa Adat Kedonganan, Kabupaten Badung itu, diikuti sekitar 200 peserta.(*)

COPYRIGHT © 2008

http://www.antara.co.id/arc/2008/9/5/faisal-basri-perbankan-semakin-tak-berpihak-rakyat-kecil/

Kompas.com, Kamis, 28 Agustus 2008 | 22:49 WIB

JAKARTA, KAMIS - Lemahnya peraturan perundang-undang soal persaingan usaha, dan belum lahirnya undang-undang usaha retail dimanfaatkan PT Carrefour Indonesia untuk melakukan ekspansi bisnis dengan mengakuisisi PT Alfa Retailindo Tbk, dan kemungkinan juga PT Makro Indonesia.

"Karena saat ini baru ada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang persaingan usaha. Tapi undang-undang yang khusus mengatur bisnis retail secara detail belum ada," kata Pengamat Ekonomi Faisal Basri, di Jakarta, Kamis (28/8).

Faisal mengatakan seharusnya Pemerintah lebih tanggap, dan secara cepat berinisiatif membuat undang-undang tentang bisnis retail. Karena bisnis retail di Indonesia sekarang sudah berkembang dengan pesat. "Setahu saya sekarang Pemerintah sudah mulai menggodok undang-undang yang khusus membahas tentang bisnis retail, tapi jelasnya akan ditetapkan kapan saya belum tahu," sambungnya.

Menurut Faisal, bila nanti Carrefour jadi melakukan akuisisi saham PT. Makro bisa dipastikan mereka akan melakukan dominasi pasar yang menutup ‘pintu’  bagi pesaing usaha retail yang lain. "Bisa ditebak. Bila Makro jadi diakuisisi, muaranya pasti ingin menguasai pasar retail di seluruh Indonesia," ujar Faisal.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/28/2249347/carrefour.manfaatkan.lemahnya.uu

Senin, 11 Agustus 2008 | Hal. 1 dan 15

Pemerintah sedang gencar mendorong investasi agar percepatan pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan. Modal dasar sudah tersedia, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Keberadaan UU ini diharapkan lebih memberikan kepastian bagi para investor.

Ada yang berpandangan, UU ini sangat liberal sehingga berpotensi memperkokoh cengkeraman pemodal, terutama asing, terhadap perekonomian Indonesia. Bahkan, sementara kalangan telah melayangkan permohonan pengujian materi kepada Mahkamah Konstitusi atas UU ini karena dipandang beberapa pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagian permohonan itu dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak.

Persepsi bahwa kaum pemodal telah menguasai roda perekonomian dan berpotensi menggerogoti kedaulatan tampaknya kian menyeruak. Sentimen antiasing (xenofobia) tambah gencar, antara lain karena diilhami oleh kebangkitan sosialisme di Amerika Selatan.

Seberapa besar sebenarnya peranan investasi asing langsung di dalam perekonomian Indonesia? Data menunjukkan, selama ini peranan investasi asing di Indonesia tergolong kecil. Porsi arus penanaman modal asing (PMA) langsung di dalam pembentukan modal tetap kotor rata-rata dalam tiga tahun terakhir hanya 7 persen. Sementara itu, akumulasi (stok) PMA hanya 5,2 persen terhadap produk domestik bruto. Angka ini jauh lebih rendah ketimbang seluruh negara sosialis di Amerika Selatan, seperti Brasil (20,8 persen) atau Venezuela (25 persen).

Untuk menyikapi praktik pengelolaan sumber daya alam, kita memiliki acuan yang pasti, yakni Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah tak punya cukup modal untuk mengelola langsung kekayaan negara. Tak berarti, karena itu, negara kehilangan kedaulatan. Pemerintah memiliki kendali penuh.

Dalam kasus minyak, berlaku ketentuan bagi hasil 85 persen pemerintah dan 15 persen kontraktor. Masih ada kewajiban kontraktor menyisihkan 15 persen bagian mereka untuk pasar domestik dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga internasional.

Terakhir, muncul persoalan dengan usaha pertambangan batu bara. Sampai-sampai para anggota direksi dan komisaris beberapa perusahaan batu bara dicekal.

Sumber kekisruhan adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, yang memasukkan komoditas batu bara sebagai barang bukan kena pajak sehingga beberapa perusahaan pertambangan batu bara tak bisa memperoleh restitusi PPN. Perusahaan yang dirugikan hanyalah yang terikat dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi pertama.

Tentu saja perusahaan-perusahaan PKP2B sewot karena sesuai perjanjian kontrak karya generasi pertama, mereka dikenai tarif pajak perseroan jauh lebih tinggi, yakni 45 persen. Padahal, tarif pajak tertinggi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku hanya 30 persen, bahkan akan segera diturunkan menjadi 25 persen sesuai dengan UU terbaru. Sebagai kompensasi pembayaran pajak perseroan yang lebih tinggi, isi kontrak karya menjamin sistem perpajakan yang tetap. Maka, sesuai dengan kaidah lex specialis, PP No 144/2000 seharusnya tak berlaku bagi mereka.

Dua tahun lalu kisruh di usaha batu bara terjadi karena pemerintah mengenakan pajak ekspor batu bara. Dengan alasan serupa, akhirnya pemerintah mencabut ketentuan ini.

Dengan telah keluarnya rekomendasi dari Mahkamah Agung bahwa substansi PP No 144/ 2000 bertentangan dengan peraturan di atasnya, kita berharap pemerintah segera menyelesaikan kekisruhan ini.

Namun, tanpa harus menunggu penyelesaian tuntas, perusahaan kontrak karya wajib melunasi pembayaran dana hasil produksi batu bara yang mereka sandera. Jika kebijakan pemerintah salah, tak sepatutnya perusahaan yang merasa dirugikan menempuh cara yang melanggar hukum pula.

Saatnya semua pihak patuh kepada hukum. Pemerintah juga harus sangat tegas dan lebih tegas, dengan tidak lagi memberikan kelonggaran waktu pembayaran tunggakan pajak hingga akhir tahun ini kepada perusahaan-perusahaan yang nyata-nyata sedang menikmati rezeki melimpah dari meroketnya harga komoditas tambang.

Penataan institusi

Pelajaran berharga dari kisruh usaha migas dan pertambangan ialah sangat dirasakan mendesaknya penataan institusi. Tugas pemerintah dan DPR jelas, menuntaskan segera rancangan UU minerba (mineral dan batu bara) yang sudah lama terbengkalai. Sangat mendesak pula menyusun undang-undang pengelolaan kekayaan alam sebagai payung agar terpelihara konsistensi di antara undang-undang yang mengatur kekayaan alam yang lebih spesifik.

Tanpa kepastian hukum, jangan berharap banyak kita akan kembali berada di dalam radar screen sebagaimana diutarakan Chatib Basri dalam analisis ekonomi minggu lalu. Saya khawatir investasi yang sudah ada di Indonesia pun satu demi satu hengkang. Indikasi ke arah sana sudah terlihat. Data Bank Indonesia menunjukkan, investasi langsung Indonesia ke luar negeri naik tajam dari 2,7 miliar dollar AS tahun 2006 menjadi 4,8 miliar dollar AS. Untuk tahun ini, selama triwulan pertama saja sudah mencapai 1,6 miliar dollar AS.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/11/00570150/batu.bara.membara

The Third Round Discussion of the Social Pact Discussion Group (Resume)

Acacia Hotel, 4 September 2007

Pengantar:

Seingat saya, acara diskusi ini diselenggarakan oleh Demos sebagai rangkaian untuk menyusun semacam Pakta Sosial. Diskusi dipimpin oleh Mas Stanley, anggota Komnas HAM. Ringkasan hasil diskusi di bawah ini saya temukan—tak sengaja—sewaktu melakukan pencarian dengan “Starware Search”. Karena praktis seluruh isinya merupakan paparan saya, mungkin ada baiknya untuk ditampilkan. Maklum, sangat sulit rasanya untuk menuliskan kembali pemikiran yang telah saya sampaikan itu.

***

The Social Pact Discussion Group, in the third round FGD, attempted to explore the fundamental condition of national economy both from business perspective and labour interest. The orientation of this discussion is the same with other previous discussions, e.g. creating understanding between the economy actors and decision makers, particularly The Ministry of Manpower and Transmigration and IX Commission of DPR to search for proportional joint solution for industrial relationship matters.

An economy expert, Faisal Basri acted as the key resource person during the discussion. Representing businessmen group, Gilbert Wiryadinata, Yusuf Santo (The General Secretary of Plastic Association) and Hasanuddin Rahman (Indonesia Businessmen Association) also attended the discussion. Felikson Silitonga (KOPBUMI), Lilis Mahmudah (SPN) and Timboel Siregar (OPSI) represented labour group, while some activists of non-political organizations such as Demos, LIPS and TURC also participated in the discussion. Unfortunately, there was no representatives of decision maker groups (such as The Ministry of Manpower and Transmigration and IX Commission of DPR) attending the discussion. Even since the first round discussion, this group has not yet sent their representatives. “It should be them who actively make efforts to create such a forum like this, and it is very unfortunate for them not to use this forum well,” said Faisal Basri before initiating the discussion.

According to Faisal, an intense debate has been occurring between free-market oriented economy with people oriented economy perspective. As the former was supported by big, systematic campaigns, it leads the score with, for example, its flexibility market concept. According to Faisal, if accepted, the concept will be the opposite of labours’ interests. The government seems to lose perspective; which is reflected through the poor socialization of 2025 vision. In addition, the state has failed to run its serving function.

Referring to the purpose of state as implied to the country’s basic constitution, the perspective has actually been clearly stated. In political matters we have to set our orientation to social democracy and in economical matters to social market economy. The most ultimate principles are no subordination by capitalists, social welfare not for individual interests, and means of productions must be handled to the people. Instead of production, social market economy suggests the existence of regulations, stabilization and social security in many aspects, including in the matter of manpower. The basic philosophy of the concept is that there will be no suffering people. The concept also gives birth to national social security system. Unfortunately, a lot of problems occurred, hampering its implementation. Therefore, the concept stays as a concept. The model has been applied in several Scandinavian countries, particularly in Norway, where a collective bargaining between businessmen and labours has occurred.

The experiences of various different countries cannot be easily adapted in Indonesia, because the country has different basic economy and manpower structure. In industrial countries such as Norway and Korea, manufacture labours have strong position, while in Indonesia, they only number 12% of the whole manpower. Around 42% of Indonesia’s labours work in agrarian sector, reflecting the fact that our economy structure has moved to industry while our manpower still work in agrarian and informal structures. Of the 12% manufacturer labours, 70 % work in informal sector, where no labour organizations are established. Among the whole number of labours who work in formal sector, only 2% being the members of labour organization. Therefore, in the context of establishing social pact in Indonesia, it will be better if labour groups attempt on multi-sector linkage and synergy with, for example, peasants to create inter-sector solidarity.

The businessmen also suffer from acute New Order disease. Most of Indonesian businessmen have broker characteristics rather than true businessman. They exist because of their collusion with those in power. The economical foundation thus becomes fragile, unhealthy and full of artificial protection so that our businessmen become uncompetitive, trapped in interest oriented economy. With cheap labours, great numbers of materials and government’s full protection, investors easily infiltrate Indonesia’s economy during the New Order era. The investors’ paradigm, however, now changes. They do not only consider variable costs (cheap material and labours), but also fixed cost.

Hence, it is difficult for Indonesia to compete with, for example, China. Why? Because most companies are not efficient in Indonesia as the fix cost is considerably high. In China, there is no toll fee; all high ways are free to pass, while harbours, airport and electricity generations are provided by the state. Indonesia shows almost different fact: poor infrastructure provision by the state. Even to request for electricity generator, businessmen who come to State Electricity Company (PLN) are charged three times of the normal price. Such situation triggers some companies, such as Sudamek Group, an enting-enting (a kind of traditional snack) producer, to move its company to China, because of the cheap fix cost in the country. The future competition will probably not be between companies with other companies but between one country with other to create lower fix cost. Then, what are the state’s functions today? Therefore, we have to define the role of the state first.

The state often creates troubles, as in the case of the increase of toll fee. Here, the New Order interest oriented economy is still applied by some interest groups. The system persists, the actors change (during the new Order were Soeharto’s cronies, now what we call as B-3 (Bosowa, Bukaka, Bakrie)). Worse, their economic interests are often camouflaged with politicizing dangerous ethnic sentiments (between native and non-native groups).

Labour movements are often taken by the political intrigues and fragmented by their political affinities. Some organizations are busy to rally in front of the President’s Palace, some in Senayan. Unfortunately, such division is not based on systematic role division, but because of friction that makes labour organization more fragmented and elitist. Therefore, labour movements must be more thoughtful, to avoid them being divided by politicians’, businessmen’s, and even labour elites’ political-economy interests. Critical attitudes, solid organizations and solid cooperation with other organizations from other sectors, are, thus very important. In addition, labour organizations also need to increase their ability to conduct productive negotiations, so that the organizations are not trapped in ceremonial agendas anymore.

Kompas, Sabtu, 2 Agustus 2008 | 01:05 WIB

Jakarta, Kompas - Pengelolaan dana bergulir harus diawasi secara ketat agar tidak diselewengkan untuk kegiatan kampanye politik. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara atau Lembaga harus benar-benar dilaksanakan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut, kementerian dan lembaga nondepartemen yang mengelola dana bergulir wajib melaporkan realisasi penyalurannya kepada Menteri Keuangan paling lambat 31 Desember 2009. Jika tidak dilaporkan, dana itu harus dikembalikan ke kas negara.

Ekonom Faisal Basri, Jumat (1/8) di Jakarta, menegaskan, nomenklatur keuangan tersebut harus dipatuhi. ”Jangan sampai dana bergulir itu dipakai untuk kampanye politik,” ujarnya.

Menurut Faisal, sikap Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali yang mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—yang menyatakan beberapa program pemberdayaan UKM akan macet terkait ketentuan PMK—sangat mengecewakan.

Surat tersebut, kata Faisal, seolah-olah memaksakan agar dana bergulir senilai Rp 428 miliar tetap dicairkan. ”Presiden jangan takut dengan gertak-gertakan menteri,” ujarnya.

Faisal juga mengingatkan agar Menteri Keuangan bersikap tegas. ”Menteri Keuangan harus tegas untuk tidak ikut-ikutan permainan politik, kecuali Presiden nekat membuat keputusan presiden,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, dana bergulir harus ditagih dan dikembalikan ke APBN. Berbeda dengan dana sosial, seperti hibah atau bantuan langsung tunai, yang tidak perlu ditagih.

Selain itu, dana bergulir harus dikelola badan layanan umum (BLU), bukan oleh deputi atau pembantu menteri lainnya. Namun, menurut Menkeu, ada deputi di kementerian negara yang ingin mengelola dana bergulir itu, padahal ada BLU.

”Saya menyarankan deputi itu ditempatkan sebagai ketua pengarah dalam BLU. Keputusannya cukup dengan surat Mennegkop. Kalau tidak diikuti, penyaluran dana bergulir akan menjadi bahan temuan BPK,” ujar Menkeu.

Menanggapi hal itu, seusai pembukaan semiloka Program Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera (Perkassa), Suryadharma menyatakan, ”Kalau merujuk tahun sebelumnya, dana itu bisa digulirkan ke masyarakat, tidak perlu dikembalikan ke pemerintah. Namun, ada komitmen masyarakat untuk menggulirkan ke yang lain, tanpa campur tangan pemerintah.” (OSA/OIN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/02/0105337/waspadai.dana.bergulir.untuk.kampanye.politik

Antara News, 26/07/08 20:50

Depok (ANTARA News) - Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri menegaskan dirinya tidak mempercayai akan keseriusan jalannya hak angket bahan bakar minyak (BBM )yang diajukan oleh DPR.

"Undang-undang yang dibikin DPR aja banyak yang jelek, ini menjadi sumber permasalahan," katanya dalam acara temu-wicara bertema "Krisis di Depan Mata: Mencari Solusi Menghadapi Krisis Energi", di Balairung, Universitas Indonesia, Depok, Sabtu.

Ia merasa heran dengan anggota DPR yang membuat aturan, termasuk UU Migas yang baru, tapi jutsru mereka sekarang teriak-teriak.

Menurut dia, anggota parlemen seharusnya melakukan peta permasalahan terlebih dahulu. "Apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan dengan BBM di tanah air, jangan langsung membentuk hak angket," katanya.

Ia khawatir adanya hak angket tersebut banyak disalahgunakan oleh para politisi tersebut, apalagi saat ini menjelang dekatnya pelaksanaan Pemilu.

Disarankannya agar DPR fokus kepada bagaimana memebuat aturan yang benar dan berpihak pada rakyat.

Sebelumnya, hal senada juga dikatakan analis politk dari Universitas Indoensia (UI), Boni Hargens.

Ia mengatakan, hak angket BBM hanya terobosan politik untuk menaikkan citra politisi DPR dan partai mereka. "Tak ada niat mengkritisi kebijakan pemerintah," katanya.

Angket BBM, kata dia, mesti terbuka jangan tertutup, kalau tertutup, angket ini hanya jadi dagelan, bisa dipastikan tidak efektif untuk mengkritisi kebijakan pemerintah soal energi nasional.

"Bisa jadi hak angket BBM hanya menjadi dagangan para politisi di DPR, untuk itu makanya perlu ada pengawasan yang serius dari masyarakat," katanya..(*)

COPYRIGHT © 2008 ANTARA

http://www.antara.co.id/arc/2008/7/26/faisal-basri-dan-hak-angket-bbm/

Oil & Gas Juornal: Indonesia’s makes ’sovereign’ decision to withdraw from OPEC

Eric Watkins
Senior Correspondent

LOS ANGELES, July 29 — Chakib Khelil, president of the Organization of Petroleum Exporting Countries, while acknowledging that Indonesia has played an important role since joining the organization in 1962, said its plan to withdraw from the group is a "sovereign" decision.

Khelil also indicated that several options were available, saying that Indonesia could either suspend its membership or remain in the organization as an observer once its membership expires at yearend.

"All the options are open, but it is up to Indonesia to the make the decision," Khelil said.

Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro repeated his country’s aim of leaving the group when its membership expires at the end of the year, saying that, "We have become a net oil importer."

Indonesia ’s

Indonesia’s future

Indonesia turned a net oil importer in 2003 on declining production of oil together with increasing domestic consumption. However, government officials have said Indonesia could rejoin OPEC in the future if its oil production and exports pick up again.

The discussion over Indonesia’s future in OPEC coincided with reports that—due to continued low domestic production and spiraling consumption—the country’s oil and fuels trade balance has been in deficit for the first half of this year and is likely remain in deficit for the remainder of 2008.

Economist Faisal Basri of the University of Indonesia (UI) said the deficit stood at $5.5 billion as of the end of May, with oil and fuel imports reaching $13 billion while exports earned just $7.56 billion.

"We are heading toward a very critical situation if we don’t formulate a proper energy policy. The deficit is predicted to be $15 billion at the end of this year," said Faisal at a discussion on the energy crisis held by UI.

The big gap between the fuels import and export shows the country has poor production but massive consumption, said Faisal, who added that inefficiencies at state-owned Pertamina have contributed significantly to the wide gap between imports and exports.

Faisal offered a comparison to illustrate his point, saying, "Pertamina’s cost recovery in 2007 was $36.10/bbl, while Chevron’s [Corp.] was only $6.80/bbl."

Investors needed
Meanwhile, Indonesia ’s recent efforts to attract new investment into the oil and gas sector have not been as successful as government officials had hoped.

According to Evita H. Legowo, the newly appointed director general of oil and gas in the ministry of energy and mineral resources, half of the 21 oil and gas blocks offered by the government last year failed to attract investors.

"We don’t know exactly why some blocks didn’t attract any investors. It could have been that investors had doubts about the data or maybe they needed more advanced technology to operate the blocks on offer," said Evita.

In a renewed effort to attract investment, the government plans to open a new auction for oil and gas blocks in October or November, and may include those blocks leftover from the last round.

"We are still formulating which blocks we will offer. We are also still deciding whether the unsold blocks would be offered again or not," said Evita, who did not disclose which blocks remained unsold.

In May 2007, the government put up 21 oil and gas blocks for auction: North X Ray Block in West Java; N. E Lombok I and N.E Lombok II blocks in Nusa Tenggara; Semai I, Semai II, Semai III, Semai IV and Semai V blocks in West Papua; South East Tual block in Arafura; Cakalang block in Natuna; Kerapu, Baronang, Cucut, and Dolphin blocks in Nautana; Bawean II, East Bawean I, Gunting and Situbondo blocks in East Java; Buton II block in Buton; Rangkas block in Banten; and West Timor block in Timor.

Contact Eric Watkins at hippalus@yahoo.com.

http://www.ogj.com/display_article/335678/7/ONART/none/GenIn/1/Indonesia’s-makes-’sovereign’-decision-to-withdraw-from-OPEC/

Faisal Basri: Sjahrir peduli ekonomi riil

oleh : Tri D. Pamenan

JAKARTA: Pengamat ekonomi Faisal Basri memandang almarhum Sjahrir sebagai sosok yang berbeda dengan ekonom lainnya di Tanah Air.

"Sjahrir adalah sosok ekonom yang sangat peduli terhadap persoalan ekonomi riil. Tidak cuma yang tampak, tetapi juga terhadap prosesnya," ujar Faisal ketika dimintai komentarnya tentang Sjahrir.

Konsentrasinya pada political economics nasional itulah yang membuat Sjahrir berbeda dengan figur ekonom lainnya, lanjut Faisal.

Saat masih menjadi aktivis mahasiswa di UI, Faisal sudah melihat Sjahrir sebagai sosok yang mencoba mendobrak pemikiran trickle down effect yang diusung rezim orde baru.

Ketika mengambil program doktoral di Universitas Harvard, AS, disertasi Sjahrir menjadi pandangan terhadap bagaimana pembangunan di Indonesia harus dilakukan dengan memperluas akses bagi seluruh warga masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar, baik kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan
pokok lainnya.

Dengan berpulangnya Sjahrir, lanjutnya, Indonesia telah kehilangan salah satu sosok ekonom besar. (ln)

http://web.bisnis.com/umum/sosial/1id70950.html